Connect with us

Kabar Sumsel

Warga Tuntut Bayar Kompensasi Pembebasan Lahan

Published

on

TUNTUT : Sejumlah warga pauh melakukan aksi pemortalan jalan masuk perusahaan

REL, Muratara – Puluhan warga Desa Pauh, Kecamatan Rawas Ilir, Kabupaten Muratara, lakukan aksi protes masalah pembebasan lahan yang dilakukan perusahaan Sawit Sumatera Lestari (PT SSL).

Sejumlah lahan milik warga sudah dilakukan land clearing sejak satu tahun lalu, namun hingga saat ini warga mengaku belum mendapat kompensasi ganti rugi dari perusahaan.

Amron (48) Warga Dusun III Pauh, Kecamatan Rawas Ilir, Kabupaten Muratara,‎ menuturkan, awalnya lahan miliknya berjumlah 60 hektar. Sejak dua tahun terakhir perusahaan PT SSL datang dan hendak membeli lahan milik warga. Perusahaan menawarkan, kompensasi pinjaman sebesar 30 persen, jika lahan warga mau dilakukan land clearing terlebih dulu.

“Lahan saya sudah di LC, sudah satu tahun sampai sekarang belum ada satu peser pun uang saya terima dari perusahaan,” katanya, kemarin (17/7).‎ Pihaknya mengaku cukup bingung, karena sampai saat ini permasalahan warga dengan pihak perusahaan tak kunjung tuntas.

“Kami tidak tahu mau ngadu ke mana, karena pemerintah dengan perusahaan saling lempar tanggung jawab. Kami butuh kejelasan, bagaimana transaksi jual beli lahan itu, karena masyarakat juga butuh uang,” ucapnya.

Untuk menuntut kejelasan ganti rugi lahan, sejumlah warga sempat memasang portal dari kayu di lahan milik mereka yang digunakan oleh pihak perusahaan sebagai jalan keluar masuk kendaraan berat. Warga menolak, operator serta alat berat miliki Perusahaan untuk masuk ke lahan milik mereka, sembari menuntut kejelasan ganti rugi.

“Kami pasang portal di lahan milik kami sendiri, supaya perusahaan menghentikan pembukaan lahan yang mereka lakukan. Portalnya tetap dipasang, hingga masalah ganti rugi ini tuntas dulu,” ujarnya.

Sementara itu, Ardat koordinator warga pemilik lahan mengatakan, pihaknya sudah melakukan koordinasi secara langsung ke pemerintah Desa maupun ke pihak perusahaan mengenai permasalahan itu.‎Namun hingga saat ini, belum ada titik terang,” Kito sempat nanyo tapi di lempar kesana kemari, katanya tanya ke kades, tanya perusahaan. Karena itu kami bingung, mau kemana lagi,” ucapnya.

Pihaknya berharap permasalahan itu segera tuntas, sehingga masyarakat tidak bimbang mengenai status lahan milik mereka.

“Harapan kami segera dituntaskan, biar masyarakat tidak bingung,” harapnya.

Sementara itu, Camat Rawas Ilir Suharto saat dikonfirmasi mengenai masalah itu mengatakan.Pihaknya belum mengetahui secara pasti permasalahan yang dihadapi oleh warga Desa Pauh, Kecamatan Rawas Ilir. Karena masalah itu bisa ditangani oleh Pemerintah Desa.

“Tapi kalau masyarakat mau mengadu ke pihak kecamatan, tentunya bisa juga kami fasilitasi. Kita bisa menengahi dengan cara memanggil warga yang belum mendapat kompensasi dan pihak perusahaan,” katanya

Menurutnya tidak menutup kemungkinan, jika adminitrasi kepemilikan lahan masyarakat tidak bermasalah. Kemungkinan hanya menunggu waktu untuk mendapatkan kompensasi itu.

“Bisa saja begitu ada kendala teknis, atau menunggu waktu. Sebaiknya kami sarankan masyarakat buat pengaduan resmi ke pihak kami, nanti bisa kami fasilitasi,” pungkasnya .(16)

Empat Lawang

Jubir Covid-19 Muratara Angkat Bicara, Kasus PDP di Muratara Masih Menunggu Hasil Lab

Published

on

Caption : Teks foto: Jubir GugusTugas Covid-19 Muratara Susyanto Tunut

 

REL,Muratara – Simpang siur pemberitaan Pasien Dalam Pengawasan (PDP) 01 Muratara, pihak Kabupaten Muratara belum menerima hasil laboratorium, baik dari Provinsi maupun dari pihak Rumah Sakit Siloam Lubuklinggau.

Hal tersebut di ungkapkan oleh Juru Bicara (Jubir) Gugus Tugas Covid-19 Muratara Susyan Tunut, sampai saat ini masih menunggu hasil pemeriksaan dari laboratorium Sumsel, dan terus upayakan agar hasil lab tersebut bisa segerah di publikasikan, apakah memang terjangkit atau tidaknya.

Juru bicara (Jubir) Gugus tugas Covid-19 menggadakan konferensi pers, terhadap berita yang beredar di metroTV tentang informasi yang di sampaikan oleh jubir Sumsel, terkait pemakaman PDP 01 yang ada di Muratara, dalam pemakamannya tidak sesuai dengan protokoler, karena bukan penolakan dari keluarga, melainkan gugus tugas Covid-19 Muratara tidak siap, berita tersebut tidak benar bahkan kebalikannya.

“Dari gugus tugas Covid-19 sudah menyiapkan mulai dari ambulans penjemputan sampai dengan pemakaman secara protokoler,”ujarnya, Kamis (16/4/2020)

Sambungnya, dan kita menyiapkan skenario penjemputan jenaza PDP 01 yang ada di rumah sakit Siloam Lubuklinggau, tiba-tiba di tengah perjalanan jenaza di pulang paksa oleh pihak keluarga untuk segerah di makamkan.

Untuk saat ini kita semuanya sepakat , untuk mengetahui jika seseorang memang betul-betul terjangkit Covid-19 atau tidaknya itu kita sedang menunggu hasil dari laboratorium provinsi dan hasil lab Rumah Sakit Siloam, kemudian di berikan kepada gugus tugas Covid-19 kota lubuklinggau, sebab merekala yang mengambil Sempel dari pasien tersebut, tambahnya

Ia menyebutkan, pihaknya menunggu hasil yang benar-benar murni, untuk kedepannya langkah apa saja yang nantinya akan ambil, jika hasil tersebut sudah di keluarkan.

“kita semua berharap dari hasil lab tersebut Negatif, dan tidak ada simpang siur masala pemberitaan di tengah-tengah masyarakat muratara, terkait Covid-19.(16)

Baca Selengkapnya

Kabar Sumsel

Kemenag Terapkan Pelayanan Tanpa Tatap Muka

Published

on

Teks foto:Kankemenag Muratara H Iksan Baijuri

 

 

Rel Muratara–Untuk menjaga dari terjangkit dan menyebar Corona Virus Disease (Covid-19) Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Musi Rawas Utara menerapkan pelayanan publik tanpa tatap muka langsung.

Alasan penerapan pelayanan tersebut tertuang dalam edaran Kemenag Muratara nomor 77 tahun 2020 tentang pelaksanaan protokol penanganan Covid-19 dan surat edaran Kantor Wilayah Kementetian Agama Propinsi Sumatera Selatan nomor 494 tahun 2020 pertanggal 26 Maret tentang pelayanan publik tanpa tatap muka.

Kankemenag Muratara H Ikhsan Baijuri mengatakan, ditengah hangatnya masalah Covid pelayanan publik di kantor kemenag dilakukan tanpa tatap muka.

“Nanti setiap pelayanan akan dilakukan melalui hand phone, whatshap dan surat elektronik,”katanya, Kamis (26/3)

Lanjutnya, pelayanan tanpa tatap muka akan berlansung dari tanggal 26 Maret hinggga 30 Maret atau menunggu perkembangan selanjutnya. Jika kondisi Covid sudah benar benar steril dari muka bumi, maka aktivitas akan seperti biasa.

Ia mengatakan, pelayanan tanpa tatap muka, sudah disampaikan surat edaran di setiap Kantor Urusan Agama (KUA) pada Tujuh Kecamatan dalam wilayah Muratara.

“Silakan nanti, Kepala KUA masing masing menyampaikan edaran ini pada setiap kepala desa, atau menyampaikan langsung kepada masyarakat,”ujarnya

Ditambahnya, bagi masyarakat yang ingin melakukan urusan dengan kemenag tidak parlu datang ke kantor, karena di surat edaran sudah di sediakan atau melalui surat elektronik atau email kabmuratara@kemenag.go.di. (16)

Baca Selengkapnya

Kabar Sumsel

Cegah Masuk Covid-19 di Muratara, Pemda Mendirikan Posko GTPP

Published

on

BERSAMA:Bupati, Sekda Foto bersama petugas posko GTPP

 

 

REL,Muratara – Guna Penanganan secara intensif, Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara) mendirikan dan meresmikan posko Gugus Tugas Percepatan Penanganan (GTPP) Corona Virus Disease (Covid-19) di perbatasan Kabupaten Surulangun Jambi, tepanya di simpang Nibung Rawas, Kecamatan Rawas Ulu, Muratara. Selasa (24/3)

Juru Bicara GTPP Kabupaten Muratara Siswanto Tunut menyampaikan pendirian dan peresmian posko ditengah hangatnya masalah Covid-19 tersebut adalah upaya pencegahan dari pemerintah.

“Ia, hari ini bersama Bupati, TNI, Polisi meresmikan dan mulai bergerak melakukan pengecekan secara menyeluruh pengendara yang masuk ke Kabupaten Muratara,”katanya

Sambungnya, terutama bagi pengendara yang datang dari jauh, jambi, batam. Dan orang tersebut singah, pulang kampung atau menginap di Kabupaten kita.

Ia menyebutkan, jika ada orang, warga atau pengendara yang kategori tidak aman, menunjukan suhu badan pada 38 keatas, maka yang bersangkutan masuk dalam Orang Dalam Pengawasan (ODP).

“Melalui rekan tim, Dinas kesehatan memantau secara berkalah yang masuk dalam ODP itu,”ujarnya

Kesempatan yang sama, Bupati Muratara H M Syarif Hidayat menyampaikan posko tersebut sebagai antisipasi Kabupaten Muratara, sebagai bentuk kepedulian pemda terhadap Covid-19.

“Posko ini adalah posko kemanusiaan. Kita harus ada tindakan yang tegas terhadap Covid-19. Ini bukan rahazia terhaadap surat menyurat kendaraan pengendara atau yang lain. Saya mintak yang melintas untuk membantu, berhenti dan turun untuk dilakukan pengecekan,”ajaknya

Lanjutnya, Posko GTPP akan berdiri dan melayani lebih kurang selama tiga bulan. kita pantau sampai kondisi di Muratara umumnya indonesia benar benar bersih dari Covid-19 ini.

Untuk diketahui, petugas pokso terdiri dari tim Kesehatan, BPDB, dibantu pihak kepolisian, Pol PP, Dishub dan TNI yang berjumlahkan sebanyak 33 orang. (16)

Baca Selengkapnya

Trending