oleh

Wali Murid Keluhkan Penerapan Sistem Zonasi

REL, Empat Lawang – Sejumlah wali murid di Empat Lawang mengaku sedikit kecewa dengan adanya penerapan sistem Zonasi Pendaftaran PPDB (Penerimaan Peserta Didik Baru) 2018 sesuai Permendikbud Nomor 14 Tahun 2018. Bukan tanpa alasa sejumlah wali murid mengeluhkan hal ini. Mereka beralasan, sistem zonasi membuat anak sebagai calon siswa terbatas dalam memilih sekolah yang baik dan berkualitas.

“Memang sedikit kecewa dengan aturan zonasi ini. Karena kita harus mendaftarkan anak ke sekolah terdekat. Masalahnya, kalau sang anak enggan dan mau memilih ke sekolah yang lain yang lebih bagus, ini kan sedikit jadi problema para orang tua,” kata Junaidi (37), Warga Lintang Kanan Empat Lawang

Mau tidak mau, kata Dia, sebagian wali murid harus menuruti aturan yang sudah berlaku. “Karena ini aturan, ya harus dipatuhi. Tinggal solusi terbaik yakni mengarahkan dan memberikan pengertian agar mau sekolah terdekat,” imbuhnya

Selaras diungkap Jauhari, warga Pendopo, diakuinya, anaknya kini yang sudah lulus SD rencana ingin mendaftar di salah satu sekolah di Tebing Tinggi. “Karena terbentur aturan, jadi tidak bisa. Kita harus menyekolahkan anak di sekolah terdekat,” katanya

Sementara, Kepala SMPN 1 Tebing Tinggi, Prasetyo, membenarkan, di Empat Lawang saat ini sudah menerapkan sistem zonasi PPDB. “Iya sistem zonasi sudah diterapkan. Kita sudah buka pendaftaran sejak beberapa hari terakhir. Dari quota 300 yang hadir 265 dan dan diterima sebanyak 192,” sebutnya

Disisi lain, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Empat Lawang, Rita Purwaningsih, ketika dihubungai wartawan koran ini melalui Handphone sedang tidak aktif

Terpisah, Anggota DPRD Empat Lawang, Darli, mengaku, banyak wali murid yang mengadu diterapkannya sistem zonasi. “Iya adanya sistem zonasi ini banyak para orang tua yang mengadu ke Saya. Alasnnya sama, mereka ingin anaknya sekolah di tempat lain,” bebernya

Meski demikian, kata Darli, diterapkannya sistem zonasi disisi lain punya dampak positif. “Pinginnya pihak pemerintah agar adanya pemerataan, tidak ada lagi istilah sekolah siswanya minim. Dan baiknya lagi para orang tua lebih mudah mengawasi sang anak,” sebutnya

Politikus PKPI ini berujar, adanya keluhan para walid murid harus direspons positif. “Secara tidak langsung pihak pemerintah daerah dan terkait harus lebih ekstra dalam meningkatkan kualitas sekolah. Kalau sekolah sudah punya kualitas, kecil kemungkinan para wali siswa menyekolahkan sang anak di tempat lain,” pungkasnya. (13)

BACA JUGA