Connect with us

Kabar Sumsel

Wagub Ajak Kepala Daerah Berantas Praktik Pungli

Published

on

AJAK : Wakil Gubernur Sumsel H Mawardi Yahya, usai memberikan arahan pada Pembukaan Kegiatan Analisa dan Evaluasi Kinerja Tahun Anggaran 2018 dan rencana aksi Tahun Anggaran 2019, Satgas Saber Pungli Unit Pemberantasan Pungutan (UPP) Sumatera Selatan, di Gedung Auditorium Pemerintah Provinsi Selatan, Rabu (30/1/2019)

REL, Palembang – Wakil Gubernur Sumsel Mawardi Yahya mengajak, seluruh unsur penegak hukum seperti Inspektorat, Kejaksaan, dan Kepolisian untuk menunjukan komitmennya dalam sapu bersih (Saber) aktifitas yang menjurus pada pungutan liar (Pungli).

“Mari kita berkomitmen untuk melakujan pemberantasan pungli. Pungli ini sangat berdampak negatif terhadap pelayanan kepada masyarakat,” katanya, saat memberikan arahan pada Pembukaan Kegiatan Analisa dan Evaluasi Kinerja Tahun Anggaran 2018 dan rencana aksi Tahun Anggaran 2019, Satuan Tugas (Satgas) Saber Pungli Unit Pemberantasan Pungutan (UPP) Sumatera Selatan, di Gedung Auditorium Pemerintah Provinsi Selatan, Rabu (30/1/2019).

Menurut Wakil Gubernur, Pemerintah Daerah merupakan titik terberat untuk memberantas pungli ini. Karena Pemerintah Daerah sebagai pelayan kebijakan-kebijakan yang berhubungan langsung dengan masyarakat.

“Ke depan kita akan segera beraksi untuk mensosialisasikan pemberantasan pungli ini ke tingkat kabupaten/kota, Inspektorat Daerah, bersama Kejaksaan Negeri, Polres di Kabupaten / Kota segeralah mengadakan kegiatan seperti ini. Sosialisasikan kegiatan ini langsung ke tingkat bawah,” harapnya.

Pada kegiatan ini juga Wakil Gubernur Sumsel memberikan penghargaan kepada Tim Saber Pungli yang sudah bekerja dengan maksimal dan membuahkan hasil yang nyata. Dengan harapan, agar terus ditingkatkan kinerjanya, kepada yang belum mendapatkan penghargaan diharapkan juga terus berpacu dan kejar prestasi kinerjanya.

Sementara itu Inspektur Pengawas Daerah (Irwasda) Polda Sumsel selaku Ketua Saber Pungli Sumsel Kombes Pol Drs Dody Marsidy menjelaskan, pungli merupakan tindakan pengenaan biaya atau pungutan di tempat yang seharusnya tidak ada biaya. Pembebanan biaya yang  tidak semestinya  itu tidak sesuai ketentuan.

“Kebanyakan pungli dipungut oleh pejabat atau aparat, walaupun pungli termasuk ilegal dan digolongkan sebagai bagian tindakan korupsi, tetapi kenyataannya hal ini masih banyak  terjadi di Indonesia,” ujarnya.

Penyebab pungli menurut dia,  dapat dilihat dari aspek individu pelaku, seperti sifat tamak, Moral yang kurang kuat, penghasilan yang kurang mencukupi, kebutuhan hidup yang mendesak, gaya hidup yang konsumtif, malas atau tidak mau kerja, dan juga ajaran agama yang kurang diterapkan.

“Selain itu juga bisa disebabkan oleh aspek organisasi, yaitu diantaranya kurang adanya sikap keteladanan pimpinan, tidak adanya kultur organisasi yang benar, sistim akuntabilitas yang benar di instansi pemerintah yang kurang memadai, dan kelemahan sistim pengendalian manajemen,” tegasnya. (reles).

Kabar Sumsel

Kemenag Terapkan Pelayanan Tanpa Tatap Muka

Published

on

Teks foto:Kankemenag Muratara H Iksan Baijuri

 

 

Rel Muratara–Untuk menjaga dari terjangkit dan menyebar Corona Virus Disease (Covid-19) Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Musi Rawas Utara menerapkan pelayanan publik tanpa tatap muka langsung.

Alasan penerapan pelayanan tersebut tertuang dalam edaran Kemenag Muratara nomor 77 tahun 2020 tentang pelaksanaan protokol penanganan Covid-19 dan surat edaran Kantor Wilayah Kementetian Agama Propinsi Sumatera Selatan nomor 494 tahun 2020 pertanggal 26 Maret tentang pelayanan publik tanpa tatap muka.

Kankemenag Muratara H Ikhsan Baijuri mengatakan, ditengah hangatnya masalah Covid pelayanan publik di kantor kemenag dilakukan tanpa tatap muka.

“Nanti setiap pelayanan akan dilakukan melalui hand phone, whatshap dan surat elektronik,”katanya, Kamis (26/3)

Lanjutnya, pelayanan tanpa tatap muka akan berlansung dari tanggal 26 Maret hinggga 30 Maret atau menunggu perkembangan selanjutnya. Jika kondisi Covid sudah benar benar steril dari muka bumi, maka aktivitas akan seperti biasa.

Ia mengatakan, pelayanan tanpa tatap muka, sudah disampaikan surat edaran di setiap Kantor Urusan Agama (KUA) pada Tujuh Kecamatan dalam wilayah Muratara.

“Silakan nanti, Kepala KUA masing masing menyampaikan edaran ini pada setiap kepala desa, atau menyampaikan langsung kepada masyarakat,”ujarnya

Ditambahnya, bagi masyarakat yang ingin melakukan urusan dengan kemenag tidak parlu datang ke kantor, karena di surat edaran sudah di sediakan atau melalui surat elektronik atau email kabmuratara@kemenag.go.di. (16)

Baca Selengkapnya

Kabar Sumsel

Cegah Masuk Covid-19 di Muratara, Pemda Mendirikan Posko GTPP

Published

on

BERSAMA:Bupati, Sekda Foto bersama petugas posko GTPP

 

 

REL,Muratara – Guna Penanganan secara intensif, Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara) mendirikan dan meresmikan posko Gugus Tugas Percepatan Penanganan (GTPP) Corona Virus Disease (Covid-19) di perbatasan Kabupaten Surulangun Jambi, tepanya di simpang Nibung Rawas, Kecamatan Rawas Ulu, Muratara. Selasa (24/3)

Juru Bicara GTPP Kabupaten Muratara Siswanto Tunut menyampaikan pendirian dan peresmian posko ditengah hangatnya masalah Covid-19 tersebut adalah upaya pencegahan dari pemerintah.

“Ia, hari ini bersama Bupati, TNI, Polisi meresmikan dan mulai bergerak melakukan pengecekan secara menyeluruh pengendara yang masuk ke Kabupaten Muratara,”katanya

Sambungnya, terutama bagi pengendara yang datang dari jauh, jambi, batam. Dan orang tersebut singah, pulang kampung atau menginap di Kabupaten kita.

Ia menyebutkan, jika ada orang, warga atau pengendara yang kategori tidak aman, menunjukan suhu badan pada 38 keatas, maka yang bersangkutan masuk dalam Orang Dalam Pengawasan (ODP).

“Melalui rekan tim, Dinas kesehatan memantau secara berkalah yang masuk dalam ODP itu,”ujarnya

Kesempatan yang sama, Bupati Muratara H M Syarif Hidayat menyampaikan posko tersebut sebagai antisipasi Kabupaten Muratara, sebagai bentuk kepedulian pemda terhadap Covid-19.

“Posko ini adalah posko kemanusiaan. Kita harus ada tindakan yang tegas terhadap Covid-19. Ini bukan rahazia terhaadap surat menyurat kendaraan pengendara atau yang lain. Saya mintak yang melintas untuk membantu, berhenti dan turun untuk dilakukan pengecekan,”ajaknya

Lanjutnya, Posko GTPP akan berdiri dan melayani lebih kurang selama tiga bulan. kita pantau sampai kondisi di Muratara umumnya indonesia benar benar bersih dari Covid-19 ini.

Untuk diketahui, petugas pokso terdiri dari tim Kesehatan, BPDB, dibantu pihak kepolisian, Pol PP, Dishub dan TNI yang berjumlahkan sebanyak 33 orang. (16)

Baca Selengkapnya

Kabar Sumsel

Kapolda Sumsel Apresiasi Kinerja Wartawan Masuk Desa

Published

on

Caption : Tampak suasana rapat kerja wilayah IWO

 

 

REL,Palembang – Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Sumatera Selatan Irjen Pol Priyo Widyanto sangat mengapresiasi program wartawan masuk desa yang di gagas oleh Pengurus Wilayah Ikatan Wartawan Online Sumsel sebagai wujud turut mensukseskan program Indonesia membangun dari Desa.

Hal ini di tegaskan Kapolda Sumsel Irjen Pol Priyo Widyanto melalui Direktur Intel Polda Sumsel Kombes Pol Budi Sajodin m, M.Si saat pembukaan Rapat Kerja Wilayah IWO Sumsel di Hotel Swarna Dwipa Palembang Sabtu (14/03/2020).

Menurutnya, hal ini selaras dengan beberapa program.Nasional dianataranya program Internet masuk Desa, PLN Masuk Desa dan program lainnya.

“Dengan adanya program Wartawan Masuk Desa ini semoga dapat nengawal serta memberikan edukasi kepada masyarakat dalam memanfaatkan Program Internet Masuk Desa, agar masyarakat bisa “melek informasi”,”ujar Budi Sajidin.

Disamping itu kata Budi, di Sumatera Selatan sendiri akan ada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di 7 Kabupaten dan Kota,”Mari bersama – sama menciptakan suasana yang kondusif dengan pemberitaan yang menyejukan, dan sesuai dengan jargon IWO sebagai lokomotif anti hoax,”ujarnya.

Lebih jauh Budi mengatakan, hadirnya media online mampu menjawab tantangan kebutuhan diera digitalisasi yang menyampaikan informasi cepat, tepat dan akurat.

“Media sosial juga tidak kalah cepatnya dalam menyampaikan informasi , dan sebagai bagian dari keberagaman, oleh karena itu, melalui program Wartawan Masuk Desa IWO diharapkan dapat mrmposisikan diri sebagai penyeimbang informasi melalui medsos,”harapnya.

Dia juga berharap IWO dapat bersinergi dengan Polri dalam menjaga suatuasi NKRI terlebih lagi Pengurus Daerah IWO di Sumsel sudah hampir seluruh Kabupaten Kota.

Sementara itu Ketua Pengurus Wilayah IWO Sumatera Selatan Sony Kushardian mengatakan kepengururusan IWO sudah terbentuk di 14 Kabupaten Kota Se-Sumsel.

“Agenda Rakerwil ini salah satunya adalah evaluasi kegiatan pengurus daerah, dan melakukan konsolidasi,
serta lounching Wartawan Masuk Desa,”terang Sony.

Kedepan diharapkan IWO semakin solid dan profesional dalam menjalankan roda organisasi serta menjalankan tugas – tugas jurnalistik,”imbuhnya.(*).

Baca Selengkapnya

Trending