Connect with us

Kabar Sumsel

Upah Perawat Honor Minim, Gubernur Segera Kirim Edaran ke Bupati/Walikota

Published

on

TERIMA : Gubernur Sumsel H Herman Deru menerima audiensi Gerakan Nasional Perawat Honor Indonesia (GNPHI) Sumsel, Rabu (6/2) di ruang tamu gubernur.

REL, Palembang – Tenaga kesehatan yang tergabung dalam Gerakan Nasional Perawat Honor Indonesia (GNPHI) Sumsel kini bisa sedikit bernapas lega. Pasalnya Gubernur Sumsel Herman Deru berjanji segera menyurati kepala daerah di kabupaten dan kota untuk memberikan upah yang setimpal pada mereka.

Hal itu dikatakannya saat menerima audiensi Gerakan Nasional Perawat Honor Indonesia (GNPHI) Sumsel, Rabu (6/2) di ruang tamu gubernur.

” Honor mereka minim bahkan ada yang nol, kita akan buatkan surat ke Kabupaten/Kota untuk memberikan upah yang setimpal sesuai jenjang,” tegasnya.

Dalam kesempatan singkat itu Gubernur tak hanya mendorong agar para tenaga kesehatan ini diperhatikan dalam pemenuhan haknya untuk mendapat upah. Namun ia juga mengatakan siap mengcover jaminan kesehatan bagi para honorer asalkan memenuhi syarat.

“Soal BPJS kesehatan, kalau identitas mereka (honor) ini jelas dan kab/kota belum mau cover kita (Pemprov)  siap cover,” tegasnya.

Sementara itu mengenai keluhan para honor yang mengaku tak mendapatkan pembayaran kapitasi jasa dari tindakan yang dilakukan dengan pembayaran BPJS, Herman Deru mengaku hanya bisa mendorong dengan mengirimkan surat ke Menkes.

” Kalau itu urusannya Permenkes gak bisa Pergub. Tapi tetap akan kita bantu dengan menyurati Menkes. Akan kita catat dan usulkan,” tambahnya.

Kemudian yang terakhir mengenai pengangkatan P3K dikatakannya para honorer ini dapat berkoordinasi dengan Kepala BKD. Jika memang memungkinkan ada domain gubernur untuk hal itu ia meyakinkan dirinya akan paling depan mendorong hal ini.

“Kalau memang ada domain saya disitu saya akan dorong. Akan saya teken,” ujarnya

Sementara itu Korwil (GNPHI) Agus Prayitno, mengatakan banyak maksud yang hendak mereka sampaikan kepada Gubernur dalam audiensi. Salah satunya yang paling mendesak adalah mengenai status mereka.

” Kita datang hari ini ingin minta agar ada SK satu pintu untuk kami semua di Sumsel,” jelasnya.

Di Sumsel ini jelasnya ada sekitar 5253 honorer yang memiliki status beragan dengan 8 jenis SK, termasuk salah satunya SK penugasan dari Puskemas.

“Sejak tahun 2005, upah kami nol kami juga tidak ada BPJS. Padahal perawat sebagai ujung tombak pelayanan akan banyak penyakit yang mengampiri. Untuk itu kita minta cover, ” jelasnya.

Iapun mengaku cukup lega karena setelah bertemu gubernur langsung mendapatkan respon positif. ” Alhamdulillah gubernur mendukung dan mau mengirim surat edaran ke kepala daerah untuk upah kami,” ujarnya. (reles).

Empat Lawang

Jubir Covid-19 Muratara Angkat Bicara, Kasus PDP di Muratara Masih Menunggu Hasil Lab

Published

on

Caption : Teks foto: Jubir GugusTugas Covid-19 Muratara Susyanto Tunut

 

REL,Muratara – Simpang siur pemberitaan Pasien Dalam Pengawasan (PDP) 01 Muratara, pihak Kabupaten Muratara belum menerima hasil laboratorium, baik dari Provinsi maupun dari pihak Rumah Sakit Siloam Lubuklinggau.

Hal tersebut di ungkapkan oleh Juru Bicara (Jubir) Gugus Tugas Covid-19 Muratara Susyan Tunut, sampai saat ini masih menunggu hasil pemeriksaan dari laboratorium Sumsel, dan terus upayakan agar hasil lab tersebut bisa segerah di publikasikan, apakah memang terjangkit atau tidaknya.

Juru bicara (Jubir) Gugus tugas Covid-19 menggadakan konferensi pers, terhadap berita yang beredar di metroTV tentang informasi yang di sampaikan oleh jubir Sumsel, terkait pemakaman PDP 01 yang ada di Muratara, dalam pemakamannya tidak sesuai dengan protokoler, karena bukan penolakan dari keluarga, melainkan gugus tugas Covid-19 Muratara tidak siap, berita tersebut tidak benar bahkan kebalikannya.

“Dari gugus tugas Covid-19 sudah menyiapkan mulai dari ambulans penjemputan sampai dengan pemakaman secara protokoler,”ujarnya, Kamis (16/4/2020)

Sambungnya, dan kita menyiapkan skenario penjemputan jenaza PDP 01 yang ada di rumah sakit Siloam Lubuklinggau, tiba-tiba di tengah perjalanan jenaza di pulang paksa oleh pihak keluarga untuk segerah di makamkan.

Untuk saat ini kita semuanya sepakat , untuk mengetahui jika seseorang memang betul-betul terjangkit Covid-19 atau tidaknya itu kita sedang menunggu hasil dari laboratorium provinsi dan hasil lab Rumah Sakit Siloam, kemudian di berikan kepada gugus tugas Covid-19 kota lubuklinggau, sebab merekala yang mengambil Sempel dari pasien tersebut, tambahnya

Ia menyebutkan, pihaknya menunggu hasil yang benar-benar murni, untuk kedepannya langkah apa saja yang nantinya akan ambil, jika hasil tersebut sudah di keluarkan.

“kita semua berharap dari hasil lab tersebut Negatif, dan tidak ada simpang siur masala pemberitaan di tengah-tengah masyarakat muratara, terkait Covid-19.(16)

Baca Selengkapnya

Kabar Sumsel

Kemenag Terapkan Pelayanan Tanpa Tatap Muka

Published

on

Teks foto:Kankemenag Muratara H Iksan Baijuri

 

 

Rel Muratara–Untuk menjaga dari terjangkit dan menyebar Corona Virus Disease (Covid-19) Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Musi Rawas Utara menerapkan pelayanan publik tanpa tatap muka langsung.

Alasan penerapan pelayanan tersebut tertuang dalam edaran Kemenag Muratara nomor 77 tahun 2020 tentang pelaksanaan protokol penanganan Covid-19 dan surat edaran Kantor Wilayah Kementetian Agama Propinsi Sumatera Selatan nomor 494 tahun 2020 pertanggal 26 Maret tentang pelayanan publik tanpa tatap muka.

Kankemenag Muratara H Ikhsan Baijuri mengatakan, ditengah hangatnya masalah Covid pelayanan publik di kantor kemenag dilakukan tanpa tatap muka.

“Nanti setiap pelayanan akan dilakukan melalui hand phone, whatshap dan surat elektronik,”katanya, Kamis (26/3)

Lanjutnya, pelayanan tanpa tatap muka akan berlansung dari tanggal 26 Maret hinggga 30 Maret atau menunggu perkembangan selanjutnya. Jika kondisi Covid sudah benar benar steril dari muka bumi, maka aktivitas akan seperti biasa.

Ia mengatakan, pelayanan tanpa tatap muka, sudah disampaikan surat edaran di setiap Kantor Urusan Agama (KUA) pada Tujuh Kecamatan dalam wilayah Muratara.

“Silakan nanti, Kepala KUA masing masing menyampaikan edaran ini pada setiap kepala desa, atau menyampaikan langsung kepada masyarakat,”ujarnya

Ditambahnya, bagi masyarakat yang ingin melakukan urusan dengan kemenag tidak parlu datang ke kantor, karena di surat edaran sudah di sediakan atau melalui surat elektronik atau email kabmuratara@kemenag.go.di. (16)

Baca Selengkapnya

Kabar Sumsel

Cegah Masuk Covid-19 di Muratara, Pemda Mendirikan Posko GTPP

Published

on

BERSAMA:Bupati, Sekda Foto bersama petugas posko GTPP

 

 

REL,Muratara – Guna Penanganan secara intensif, Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara) mendirikan dan meresmikan posko Gugus Tugas Percepatan Penanganan (GTPP) Corona Virus Disease (Covid-19) di perbatasan Kabupaten Surulangun Jambi, tepanya di simpang Nibung Rawas, Kecamatan Rawas Ulu, Muratara. Selasa (24/3)

Juru Bicara GTPP Kabupaten Muratara Siswanto Tunut menyampaikan pendirian dan peresmian posko ditengah hangatnya masalah Covid-19 tersebut adalah upaya pencegahan dari pemerintah.

“Ia, hari ini bersama Bupati, TNI, Polisi meresmikan dan mulai bergerak melakukan pengecekan secara menyeluruh pengendara yang masuk ke Kabupaten Muratara,”katanya

Sambungnya, terutama bagi pengendara yang datang dari jauh, jambi, batam. Dan orang tersebut singah, pulang kampung atau menginap di Kabupaten kita.

Ia menyebutkan, jika ada orang, warga atau pengendara yang kategori tidak aman, menunjukan suhu badan pada 38 keatas, maka yang bersangkutan masuk dalam Orang Dalam Pengawasan (ODP).

“Melalui rekan tim, Dinas kesehatan memantau secara berkalah yang masuk dalam ODP itu,”ujarnya

Kesempatan yang sama, Bupati Muratara H M Syarif Hidayat menyampaikan posko tersebut sebagai antisipasi Kabupaten Muratara, sebagai bentuk kepedulian pemda terhadap Covid-19.

“Posko ini adalah posko kemanusiaan. Kita harus ada tindakan yang tegas terhadap Covid-19. Ini bukan rahazia terhaadap surat menyurat kendaraan pengendara atau yang lain. Saya mintak yang melintas untuk membantu, berhenti dan turun untuk dilakukan pengecekan,”ajaknya

Lanjutnya, Posko GTPP akan berdiri dan melayani lebih kurang selama tiga bulan. kita pantau sampai kondisi di Muratara umumnya indonesia benar benar bersih dari Covid-19 ini.

Untuk diketahui, petugas pokso terdiri dari tim Kesehatan, BPDB, dibantu pihak kepolisian, Pol PP, Dishub dan TNI yang berjumlahkan sebanyak 33 orang. (16)

Baca Selengkapnya

Trending