oleh

Tetap Skema Batasi Usia Honorer K2

JAKARTA – Tuntuan para tenaga honorer kategori 2 (K2) yang minta agar diangkat PNS akhirnya dijawab pemerintah. Ini menyusul aksi unjuk rasa ribuan honorer K2 di depan Istana Merdeka selama dua hari. Bahkan sampai menginap di lapangan Monas pada Selasa (30/10) dan Rabu (31/10) lalu.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Syafruddin menyebut, selama ini pemerintah telah memperjuangkan nasib tenaga honorer.

Sampai 2014, pemerintah telah mengakomodasi dengan cara mengangkat secara otomatis 900 ribu lebih tenaga honorer kategori (THK) 1 dan sekitar 200 ribu tenaga honorer kategori (THK) 2 menjadi PNS.

“Pemerintah sama sekali tidak menafikan jasa para tenaga honorer yang telah bekerja dan berkeringat selama ini,” tegasnya kemarin (2/11) di Jakarta.

Menurutnya, secara de jure, permasalahan THK 2 sudah selesai dan harus sudah diakhiri pada 2014 yang diatur dalam PP Nomor 56 Tahun 2012.
Namun, sebut dia, dalam realitanya masih ada persoalan. Khususnya bagi sekitar 439 ribu lebih THK 2 yang tidak lulus seleksi di 2013.

“Jadi bila rujukannya hukum karena kita adalah negara hukum, permasalahan honorer seharusnya sudah selesai pada 2014 seiring diangkatnya 1,1 juta THK 1 dan THK 2 menjadi PNS,” tegas Syafruddin.
Untuk itu, pemerintah telah menyiapkan skema penyelesaian.

Pertama, mengupayakan meningkatkan kualitas dan kompetensi SDM ASN secara berkelanjutan yang saat ini raw input-nya 26 persen berasal dari tenaga honorer yang diangkat tanpa tes. Kedua, pemerintah memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku.

Antara lain UU ASN yang mensyaratkan usia maksimal 35 tahun, serta harus ada perencanaan kebutuhan dan harus melalui seleksi, UU Guru dan Dosen yang mensyaratkan guru minimal harus S1, dan UU Tenaga Kesehatan yang mensyaratkan tenaga kesehatan minimal harus D-3.

Ketiga, bersama delapan komisi di DPR-RI, pemerintah telah menyepakati skema penyelesaian tenaga honorer eks THK 2. Yakni bagi yang memenuhi persyaratan menjadi PNS, disediakan formasi khusus eks THK 2 dalam seleksi pengadaan CPNS 2018.

Bagi yang tidak memenuhi persyaratan untuk menjadi PNS, namun memenuhi persyaratan menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), akan diproses menjadi PPPK. Untuk yang tidak memenuhi persyaratan menjadi PNS dan PPPK, namun daerahnya masih membutuhkan, tetap bekerja, dan daerah diwajibkan memberikan honor yang layak, minimal sama dengan Upah Minimum Kota/Kabupaten (UMK).

Syafruddin menambahkan, setelah selesai pengadaan CPNS 2018, pemerintah akan segera memproses pengadaan PPPK. Syafruddin memohon pengertian semua pihak mengingat permasalahan honorer eks THK 2 ini rumit dan kompleks.

“Penyelesaiannya tidak seperti membalikan telapak tangan. Tapi pemerintah akan terus berupaya melakukan penyelesaian secara komprehensif tanpa memicu timbulnya permasalahan baru,” tegasnya. (ran/FIN)

BACA JUGA