Connect with us

Empat Lawang

Ternyata, Layanan Uji Kir Sudah Lama Ditutup

Published

on

HANCUR : Gedung Balai Uji Kendaraan milik Dinas Perhubungan Kabupaten Empat Lawang, hancur karena sudah tidak lagi terawat, Rabu (26/6/2019).

REL, Empat Lawang – Sejumlah sopir angkutan penumpang umum dan barang di Kabupaten Empat Lawang, mengeluhkan tidak lagi bisa melakukan uji berkala (uji kir) kendaraan di Kabupaten Empat Lawang. Pasalnya balai uji kir di kabupaten ini sudah lama ditutup alias tidak lagi beroperasi.

“Kami harus melakukan uji kir di Kabupaten Lahat. Sebab di Kabupaten Empat Lawang, Dinas Perhubungan di sini tidak lagi melayani uji kir kendaraan jenis apapun, alias tutup total,” ungkap Suma, salah seorang sopir angkutan barang antar kota antar provinsi, kepada wartawan, Rabu (26/6/2019).

Tentu saja lanjut dia, ini sangat menyulitkan para sopir khususnya di Kabupaten Empat Lawang, karena harus bolak-balik ke kabupaten tetangga hanya untuk urus uji kir. “Dulu pernah bisa kita urus uji kir di Empat Lawang, tapi sekarang sudah tidak bisa. Saya tidak tahu apa penyebabnya,” kata dia.

Menurut dia, suatu pelayanan dari bisa ke tidak bisa itu merupakan kemunduran. Padahal seyogyanya pemekaran daerah akan mempersingkat rentang kendali pelayanan ke ke masyarakat.

“Harapan kita, pelayanan uji kir dapat kembali dibuka di Empat Lawang. Sebab, disamping mempermudah masyarakat untuk urus uji kir kebdaraan, itu juga dapat menambah pendapatan asli daerah,” jelasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pergubungan (Kadishub) Kabupaten Empat Lawang, Rapani melalui Kasi Penguji Sarana, Solihin mengakui jika saat ini Dishub Kabupaten Empat Laawang, tidak lagi membuka layanan uji kir kendaraan. Hal ini karena Kabupaten Empat Lawang tidak memilki Balai Uji Kendaraan.

“Iya, sejak 2017 lalu layanan uji kir di Kabupaten Empat Lawang, ditutup. Itu karena kita tidak memilki gedung dan peralatan yang memadai untuk melakukan uji laik kendaraan. Sementara, berdasarkan Peraturan Menteri (Permen) Perhubungan, itu wajib ada,” kata Solihin.

Disampaikannya, jika Kabupaten Empat Lawang, andai telah memilki gedung dan peralatan yang dimaksut, juga harus dilakukan akreditasi oleh pihak kementerian, tidak bisa serta merta membuka layanan uji kir. “Semua peralatan harus diakreditasi, jika sudah bersertifikasi baru bisa kita buka layanan uji kir kembali,” terang dia.

Karena tidak memiliki Balai Uji Kendaraan itulah, pemilik kendaraan di Kabupaten Empat Lawang, kata Solihin, dipersilahkan melakukan uji kir di Kabupaten Lahat, sebagai kabupaten induk dari kabupaten ini.

“Intinya, bukan kita tidak mau membuka layananan uji kir, karena memang ada aturan yang membatasi untuk kita bisa membuka layanan uji kir itu,” tukasnya. (12)

Empat Lawang

SMK,SMA Se-Sumsel Serah Terimah Jabatan

Published

on

Foto : PADRI / REL Caption : Penandatanganan serah terimah jabatan

REL,Empat Lawang- Setelah dilakukan pelantikan dan pengukuhan beberapa hari lalu, seluruh Kepala Sekolah (Kepsek) SMA, SMK dan SLB SE Kabupaten Empat Lawang, melakukan serah terima jabatan (Sertijab), Rabu (16/9) di aula gedung SMK Negeri 1 Empat Lawang.

Plt Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan, Riza Pahlevi, melalui Kasi Kurikulum Bidang SMK, Awaludin mengatakan, mutasi jabatan merupakan dinamika yang biasa sebagai abdi negara. Selain itu, mutasi juga dilakukan dalam rangka memperkaya pengalaman bertugas serta penyegaran suasana kerja.

“Dengan potensi dan integritas yang dimiliki oleh masing-masing Kepsek, hendaknya bisa mengembangkan inovasi dan kreatifitas untuk kemajuan sekolah,” ungkap Awaludin saat membacakan sambutan Plt Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan.Rabu (16/9).

Awaludin juga menambahkan, sebagai seorang Kepsek, harus mengedepankan etika moral dan kejujuran serta selalu berkoordinasi dengan pimpinan dan bawahan. “Ciptakan suasana yang kondusif di sekolah, dengan saling menjaga rasa asah, asih dan asuh,” imbuhnya.

Masih menurut Awaludin, tugas dan tanggungjawab kita saat ini semakin berat. Makanya fighting spirit harus dilakukan, dengan memberdayakan SDM staf yang ada. “Kita tidak bisa sendirian atau One Man Show dalam melaksanakan amanah ini, staf yang ada harus diberdayakan semaksimal mungkin,” ujarnya seraya berharap, seluruh Kepsek yang ada di Empat Lawang bisa membawa perubahan yang lebih baik, dalam dunia pendidikan di Provinsi Sumatera Selatan.

Ditempat yang sama, Ketua MKKS SMK Kabupaten Empat Lawang, Saipul Efendi, mengajak seluruh Kepsek yang ada supaya memegang teguh amanah yang diberikan tersebut untuk membangun sekolah.

“Kita sama-sama menyadari dan yakin, amanah yang diberikan ini adalah salah satu bentuk ibadah. Untuk itu, mari kita jalankan amanah ini dengan baik,” ungkap Saipul.(Mg20).

Baca Selengkapnya

Empat Lawang

Dinsos : Belum Terima Surat Resmi Kemensos

Published

on

Foto : Ilustrasi

REL,Empat Lawang – Pasien positif corona atau covid-19,baik yang meninggal dunia maupun yang telah sembuh dari virus corona,mendapatkan santunan dari pemerintah pusat melalui kementrian sosial Republik Indonesia.

Dikutip dari situs resmi kemensos RI ,kemensos ri memberikan santunan kepada pasien yang meninggal dunia positif corona sebesar 15 juta kepada ahli waris sedangkan pasien yang sembuh akan diberikan santunan jaminan hidup.

Dengan persyaratan menyertakan surat keterangan dari rumah sakit/puskesmas atau dinas kesehatan setempat bahwa yang bersangkutan adalah korban covid-19.

Untuk diketahui, saat ini pasien positif corona di kabupaten Empat Lawang berjumlah 11 orang dengan rincian 2 orang meninggal dunia ,8 orang dinyatakan sembuh dan 1 orang masih dalam proses isolasi mandiri

Sementara itu,Plt.Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Empat Lawang Eka Agustina mengatakan,Sampai saat ini belum mendapatkan info atau pun surat resmi dari kemensos.

“coba tanya BPBD ( sekretariat tim gugus ) atau Dinkes,sebab belum dapat info atau surat resmi dari kemensos dan saya telpon kadinsos provinsi (Palembang) juga belum pernah dapat,”Ungkapnya saat di hubungi melalui pesan singkat whatsapp.Senin (7/8).

Mungkin lanjutnya,kabid perlimbansos yang mendapatkan info tersebut.

“Untuk sampai saat ini saya belum,saya tanya kabid perlimbansos dulu mungkin di kabidnya ada info tentang ini karena saya masuk menjadi PLT kadinsos itu terhitung mulai bulan Mei,”Katanya.(Mg20).

Baca Selengkapnya

Empat Lawang

Masyarakat Keluhkan Isu yang Beredar

Published

on

Foto : Ilustrasi 

REL,Empat Lawang – Masyarakat dikeluhkan beredarnya informasi yang menyatakan bahwa penggunakan orgen tunggal dan pelaksanaan resepsi pernikahan dilarang kembali oleh pemerintah daerah Kabupaten Empat Lawang.

Sebelumnya,melalui surat edaran bupati nomor : 360 /254/SE/BPBD/2020, telah memperbolehkan masyarakat yang ingin menggelar acara resepsi pernikahan dan penggunaan orgen tunggal.

Namun,dalam sepekan ini,beredarnya isu yang menyatakan penggunaan OT dan pelaksanaan resepsi pernikahan ditutup (Tidak diperbolehkan lagi ) kembali.

“Yang saya dengar minggu kemarin,kabarnya itu sekitar bulan 9 dan bulan 10 tidak diperbolehkan lagi,”Ungkap AA yang tak ingin namanya dimuat di media,Minggu (6/8).

Kalau memang ditutup kembali,ia merasa kasihan kepada pemilik usaha OT maupun pelaminan,sedangkan pendapatan mereka hanya mengandalakan masyarakat yang ingin melaksanakan hajatan,dengan menyewa orgen tunggal dan pelaminan.

“Kalau ditutup kembali mereka mau makan apa,sementara ingin berkebun mereka tidak punya lahan,”tuturnya.

Iapun berharap agar pemerintah bisa mempertimbangkan hal tersebut.

Sementara Ketua gugus tugas covid-19 Empat Lawang H.Joncik Muhammad melalui Sekretariat gugus tugas covid-19 Kuswinarto,SE.M.Si mengatakan masyarakat jangan termakan isu isu yang belum jelas kebenarannya.

“berpedoman dengan surat edaran (SE) bupati Empat Lawang,bagi masyarakat yang melaksanakan pelaksanaan resepsi pernikahan dan penggunaan orgen tunggal harus memenuhi prosedur serta mematuhi syarat syarat dari surat edaran bupati tersebut,”Kata Kuswinarto.

Yang mana masih dikatakan Kuswinarto,pelaksanaan dan penggunaan orgen tunggal harus menerpkan protokol kesehatan dan mematuhi semua prosedur prosedur yang tertera di surat edaran bupati.

“Di point 13 dalam surat edaran bupati ,bagi masyarakat yang melanggar serta tidak mematuhi surat edaran tersebut dapat dikenakan sanksi yakni teguran oleh pihak berwajib dan penghentian pelaksanaan acara oleh pihak berwajib,”Tukasnya.(Mg20).

Baca Selengkapnya

Trending