Connect with us

Empat Lawang

Tak Patuh, Diberikan Sanksi Sampai Izin Usaha Dicabut

Published

on

MINIM : Kepala BPJS Tenaga kerja Cabang Lubuklinggau Agus Theodorus Parulian Marpaung dan Kajari Empat Lawang Ronaldwin SH MH berfose bersama dengan apra pelaku usaha di aula Kejari Empat Lawang, Selasa (8/10)

REL, Empat Lawang – Kepala BPJS Tenaga kerja Cabang Lubuklinggau Agus Theodorus Parulian Marpaung kecewa,  pasalnya acara Sosialisasi Kepatuhan Kepersertaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang dilaksanakan diaula Kejaksaan Negeri Empat Lawang, Selasa (8/10) ternyata minim peserta.

Acara yang dihadiri,  Kajari,  Dinas Tenaga Kerja dan Perizinan Kabupaten Empat Lawang hanya diikuti enam pelaku usaha  yakni koperasi usaha bersama,  Tri mart,  Sumber Logam,  Payung indah, Mie Ayam obama, Toko LJFE padahal yang diundang mencapai 17 Pelaku Usaha di bumi Saling Keruani Sangi Kerawati.

Kepala BPJS Lubuklinggau Agus Theodorus Parulian Marpaung menyampaikan, ketidak hadiran peserta akan di tindak lanjuti,  bahkan pihaknya sudah melakukan kerjasama bersama pihak Kejaksaan dan Tenaga Kerja agar di berikan sanksi, teguran bahkan cabut izin usaha.

Apalagi satu diantara peserta menyatakan alasan tidak bisa bergabung dan mengikuti sosialisasi akibat tidak sanggup dana dan pekerja/pegawai serabutan.

“Kita sudah membicarakan ini kepada Kasi Datun untuk di tindak lanjuti,” kata Agus.

Selanjutnya Agus menyampaikan, mendaftarkan pegawai pada BPJS Tenaga Kerja itu penting sesuai anjuran peraturan dan undang-undang makanya pihaknya minta semua hadir dan menyimak apa yang  disampaikan.

Bayangkan jika terjadi kecalakaan kerja,  premi hanya Rp 15 ribu perbulan bisa mendapatkan santunan ratusan juga.

“Jika memang tidak mau, ya kita akan panggil dan berikan penjelasan melalui Kasi Datun,” jelas Agus.

Lebih jauh Agus menjelaskan, di Empat Lawang ini ada hak-hak normatif yang belum diberikan khususnya kepada tenaga kerjanya.

“Melalui Sosialisasi ini kita minta sesegera mungkin pelaku usaha langsung mengcover tenaga kerjanya,” pintanya.

Sesuai undang-undang nomor 24 itu, setiap orang yang sudah enam bulan bekerja wajib mendapatkan jaminan sosial tenaga kerja.

“Empat Lawang ini masih belum bahkan belum ada yang mendaftarkan ketenaga kerjaannya,” jelas Agus.

Sementara itu, Kasi Datun Kejari Empat Lawang Adi Candra SH MH mengatakan, setelah mendapatkan surat kuasa husus (SKK) dari pihak BPJS akan melampirkan surat panggilan sehingga dilakukan sosialisasi seperti yang sudah pihaknya lakukan dan bekerjasama dengan PDAM yang pihak lainnya yang berhasil menarik mobil dinas.

“Kalau ada SKK nya nanti kita layangkan surat ke pelaku usaha yang tidak hadir tadi,” imbuhnya.

Lebih jauh Adi Candra menjelaskan, ketidak hadiran pelakukan usaha tanpa alasan namun berkeyakinan hanya miss komunikasinya saja misalkan saat diberikan undangan tidak berada ditempat atau ada tugas dan kegiatan lain.

“Acara ini serius dan penting kita juga menyayangkan kitidak hadiran mereka namun nanti kita bantu hadirkan dan mintai keterangan karena ini hak sebagai tenaga kerja,” jelas Candra seraya menyampaikan hukuman bagi badan usaha yang tidak mendaftarkan tenaga kerjanya berupa kurungan pidana 8 tahun dan denda 1 Milyar.

Nah, menanggapi hal ini,  Pelaksana pengawas Tenaga Kerja Provinsi Sumsel wilayah Empat Lawang Ahlian Rosul mngaku akan melakukan telaah alasan ketidak hadiran pelaku usaha tadi,  jika memang memungkinkan pihaknya bisa memberikan surat rekomendasi berupa pencabutan izin usaha.

“Kami selaku pengawas tenaga kerja akan terus mengawal,  mislanya melakukan peringatan,  nota bahkan rekom ke badan oerizinan terpadu untuk mencabut izin sesuai bunyi pasal 7 undnag undang tenaga kerja,” pungkasnya. (07).

Empat Lawang

Sudah 4,046 Anak Punya KIA

Published

on

KANTOR : Suasana depan Kantor Disdukcapil Kabuoaten Empat Lawang.

REL, Empat Lawang – Sekitar 4,046 anak di Kabupaten Empat Lawang, telah memilki Kartu Identitas Anak (KIA). Hal ini disampaikan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Empat Lawang, Okki Bial Peterson melalui Kasi Penggelolaan Data, Harry Trauman kepada wartawan, Kamis (17/10).

Menurut Harry, data tersebut merupakan data dari Februari 2019 hingga saat ini,  termasuk hasil ‘jemput bola’ pihaknya ke sejumlah kecamatan di Bumi Saling Keruani Sangi Kerawati.

“KIA sudah 4,046 kita terbitkan dari Februari hingga sekarang. Ya, termasuk hasil jemput bola dan yang datang sendiri ke Disduk Capil Kabupaten Empat Lawang,” akunya kepada wartawan.

Saat ini kata dia, terdata sekitar 72 ribuan jumlah anak di Kabupaten Empat Lawang. Pihaknya menargetkan setidaknya 80 persen anak di Kabupaten Empat Lawang, memiliki KIA. “Target kita 80 persen anak di Kabuapaten Empat Lawang, punya KIA,” katanya.

Pembuatan KIA lanjut dia, ditujukan untuk anak berusia 0 sampai 17 tahun kurang satu hari. Kegunaan dari KIA itu sendiri sangat banyak bagi anak, salah satunya memudahkan anak dalam pengaksesan pelayanan umum.

“Salah satunya ketika dia ingin berpergian menggunakan layanan kereta api, cukup bawa KIA untuk membeli tiket kereta api dan banyak manfaat lain lagi yang sebelumnya harus menggunakan Kartu Keluarga, setelah ada KIA, cukup bawa KIA saja,” jelasnya. (12)

Baca Selengkapnya

Empat Lawang

Anggota Pol PP Dapat Pembinaan Langsung dari Bupati

Published

on

PEMBINAAN : Bupati Empat Lawang saat memberikan arahan kepada anggota Pol-PP.

REL, Empat Lawang  – Ratusan Anggota Sat Pol PP Empat Lawang mendapatkan pembekalan langsung oleh Bupati Empat Lawang H Joncik Muhammad, dilapangan Kantor Bupati Empat Lawang, Kamis (17/10). Dalam amanatnya Bupati Empat Lawang H Joncik Muhammad mengatakan, mulai hari ini semuanya sudah ditetapkan sebagai anggota Sat Pol PP Empat Lawang.

Itu artinya tidak ada lagi golongan, tidak ada lagi persaingan, semuanya sama, semuanya merupakan anggota Sat Pol PP Empat Lawang. Yang memiliki tugas pokok dan tanggung jawab yang sama.

“Dan harus respek dan royalitas kepada atasan, pimpinan dimana pun tempat bertugas, dan yang penting harus disiplin. Bagi anggota yang tidak disiplin Dinas Pol PP silahkan memberikan pembinaan, teguran, sanksi dan jika perlu pemberhentian,” kata Joncik dihadapan ratusan anggota Pol PP Empat Lawang.

Dirinya sengaja mengumpulkan seluruh anggota Sat Pol PP, untuk memberikan pembinaan kepada anggota sat pol PP Empat Lawang.

“Kepada Dinas Pol PP saya percayakan untuk memberikan pembinaan kepada mereka dalam rangka mewujudkan Empat Lawang yang Madani,” ungkapnya.

Joncik juga mengajak kepada seluruh anggota Pol PP Empat Lawang, untuk memberikan yang terbaik, tunjukan sikap yang baik, taat dan patuh kepada pimpinan dan laksanakan tugas dengan baik.

Dan kepada yang tidak disiplin, tidak taat dan patuh pada pimpinan sesuai aturan yang berlaku silah diberikan teguran, bahkan jika perlu pemecatan sebagai anggota sat Pol PP.

“Saya ingin dari hari kehari semakin lebih baik lagi, apelnya semakin tertib dan yang hadir juga begitu, dan mari kita sama-sama bersinergi dalam mewujudkan Empat Lawang yang Madani,” ujarnya. (12)

Baca Selengkapnya

Empat Lawang

Harga Kebutuhan Pokok di Paiker Melambung

Published

on

SEBERANG : Aktifitas warga pasca jembatan Musi (jembatan ponton) di Desa Padang Tepong Kecamatan Ulu Musi, ambruk. Foto diabadikan beberapa waktu lalu

* Pasca Jembatan Ponton Tersapu Sungai Musi

 

REL, Empat Lawang – Semenjak jembatan ponton tersapu oleh luapan sungai Musi beberapa pekan lalu ternyata membawa dampak bagi kalangan masyarakat Pasemah Air Keruh (Paiker), pasalnya harganya kebutuhan pokok mengalami kenaikan dari harga biasanya, seperti harga Gas melon (3 Kg) biasanya Rp 25 Ribu sekarang menjadi 30 Ribu.

Hal ini dirasakan oleh Sumina warga Desa Air Mayan Kecamatan Paiker. Menurutnya, harga gas melon dan kebutuhan pokok lainnya mengalami kenaikan. Kenaikan tersebut semenjak jembatan ponton roboh.

“Semenjak jembatan ponton itu roboh jelas kami merasakan betul dampaknya seperti harga manisan (Kebutuhan pokok) mengalami kenaikan dari harga biasanya,” ujarnya, Kamis (17/10).

Memang diakui Sumina, untuk kebutuhan beras tergolong mudah didapat bahkan harganya sendiri tergolong murah karena Kecamatan Paiker tersebut merupakan sentral penghasil padi.

“Cuma beras itulah yang berubah harganya katena memang kita sentral padi, tapi harga lainnya diluar beras naik semua,” ungkapnya.

Akses untuk menuju Kecamatan Paiker memang bukan hanya melintasi jembatan ponton semata, ada beberapa akses lain namun akses jembatan ponton itulah merupakan akses utama baik untuk masyarakat maupun mobil pedagang yang sengaja mengantar barang ke Paiker.

“Akses utama kami lewat jembatan ponton itu, lewat jembatan Multi fungsi akses jalannya jelek,” katanya.

Sementara itu, Jana warga Desa Padang Bindu juga mengeluhkan kenaikan bahan pokok seperti gas melon 3 Kg, sebab sebelumnya harga gas tersebut hanya 25 Ribu tingkat eceran, namun sekarang sudah Rp 30 ribu, kemungkinan di Paiker inilah harga gas melon Rp 30 ribu.

“Mungkin cuma di Paiker ini harga gas paling tinggi,” ucapnya.

Dampak kenaikan harga bahan pokok sangat dirasakan betul oleh semua kalangan masyarakat terutama para ibu-ibu rumah tangga (IRT). Dirinya berharap jembatan pengganti jembatan bisa dibangun agar keluhan bagi (IRT) berkurang.

“Kami bisa berharap saja jembatan bisa dibangun oleh pemerintah supaya akses bagi kami mudah,” harapnya. (12).

Baca Selengkapnya

Trending