oleh

Tak Patuh, Diberikan Sanksi Sampai Izin Usaha Dicabut

REL, Empat Lawang – Kepala BPJS Tenaga kerja Cabang Lubuklinggau Agus Theodorus Parulian Marpaung kecewa,  pasalnya acara Sosialisasi Kepatuhan Kepersertaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang dilaksanakan diaula Kejaksaan Negeri Empat Lawang, Selasa (8/10) ternyata minim peserta.

Acara yang dihadiri,  Kajari,  Dinas Tenaga Kerja dan Perizinan Kabupaten Empat Lawang hanya diikuti enam pelaku usaha  yakni koperasi usaha bersama,  Tri mart,  Sumber Logam,  Payung indah, Mie Ayam obama, Toko LJFE padahal yang diundang mencapai 17 Pelaku Usaha di bumi Saling Keruani Sangi Kerawati.

Kepala BPJS Lubuklinggau Agus Theodorus Parulian Marpaung menyampaikan, ketidak hadiran peserta akan di tindak lanjuti,  bahkan pihaknya sudah melakukan kerjasama bersama pihak Kejaksaan dan Tenaga Kerja agar di berikan sanksi, teguran bahkan cabut izin usaha.

Apalagi satu diantara peserta menyatakan alasan tidak bisa bergabung dan mengikuti sosialisasi akibat tidak sanggup dana dan pekerja/pegawai serabutan.

“Kita sudah membicarakan ini kepada Kasi Datun untuk di tindak lanjuti,” kata Agus.

Selanjutnya Agus menyampaikan, mendaftarkan pegawai pada BPJS Tenaga Kerja itu penting sesuai anjuran peraturan dan undang-undang makanya pihaknya minta semua hadir dan menyimak apa yang  disampaikan.

Bayangkan jika terjadi kecalakaan kerja,  premi hanya Rp 15 ribu perbulan bisa mendapatkan santunan ratusan juga.

“Jika memang tidak mau, ya kita akan panggil dan berikan penjelasan melalui Kasi Datun,” jelas Agus.

Lebih jauh Agus menjelaskan, di Empat Lawang ini ada hak-hak normatif yang belum diberikan khususnya kepada tenaga kerjanya.

“Melalui Sosialisasi ini kita minta sesegera mungkin pelaku usaha langsung mengcover tenaga kerjanya,” pintanya.

Sesuai undang-undang nomor 24 itu, setiap orang yang sudah enam bulan bekerja wajib mendapatkan jaminan sosial tenaga kerja.

“Empat Lawang ini masih belum bahkan belum ada yang mendaftarkan ketenaga kerjaannya,” jelas Agus.

Sementara itu, Kasi Datun Kejari Empat Lawang Adi Candra SH MH mengatakan, setelah mendapatkan surat kuasa husus (SKK) dari pihak BPJS akan melampirkan surat panggilan sehingga dilakukan sosialisasi seperti yang sudah pihaknya lakukan dan bekerjasama dengan PDAM yang pihak lainnya yang berhasil menarik mobil dinas.

“Kalau ada SKK nya nanti kita layangkan surat ke pelaku usaha yang tidak hadir tadi,” imbuhnya.

Lebih jauh Adi Candra menjelaskan, ketidak hadiran pelakukan usaha tanpa alasan namun berkeyakinan hanya miss komunikasinya saja misalkan saat diberikan undangan tidak berada ditempat atau ada tugas dan kegiatan lain.

“Acara ini serius dan penting kita juga menyayangkan kitidak hadiran mereka namun nanti kita bantu hadirkan dan mintai keterangan karena ini hak sebagai tenaga kerja,” jelas Candra seraya menyampaikan hukuman bagi badan usaha yang tidak mendaftarkan tenaga kerjanya berupa kurungan pidana 8 tahun dan denda 1 Milyar.

Nah, menanggapi hal ini,  Pelaksana pengawas Tenaga Kerja Provinsi Sumsel wilayah Empat Lawang Ahlian Rosul mngaku akan melakukan telaah alasan ketidak hadiran pelaku usaha tadi,  jika memang memungkinkan pihaknya bisa memberikan surat rekomendasi berupa pencabutan izin usaha.

“Kami selaku pengawas tenaga kerja akan terus mengawal,  mislanya melakukan peringatan,  nota bahkan rekom ke badan oerizinan terpadu untuk mencabut izin sesuai bunyi pasal 7 undnag undang tenaga kerja,” pungkasnya. (07).

BACA JUGA