oleh

Tak Boleh Ada Pungutan di PPDB

REL, Empat Lawang – Pihak sekolah kembali diingatkan agar tidak melalukukan punggutan dalam bentuk apapun kepada calon siswa-siswi pada penerimaan peserta didik baru (PPDB) tahun ajaran 2018/2019. Pesan tersebut disampaikan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdukbud) Kabupaten Empat Lawang, Rita Purwaningsih melalui Sekretaris Disdikbud Kabupaten Empat Lawang, Gatmit saat dijumpai di ruang tugasnya, Rabu (23/5).

Ditegaskan Gatmir, apapun alasannya, pihak sekolah dilarang keras melakukan pungutan dengan dalih PPDB kepada calon peserta didik baru. “Tidak boleh, baik itu dilakukan pihak Komite sekolah, terlebih pihak sekolah sendiri. PPDB itu tidak ada pungutan apapun, apapun alasannya,” tegasnya.

Dikatakanya, biasa terjadi pihak sekolah menggunakan pihak Komite Sekolah untuk melakukan pungutan liar (pungli) agar terlihat legal. Hal ini sebut dia, harus ditegaskan bahwa melakukan pungutan apapun kepada (calon) peserta didik di dalam lingkungan sekolah sangat tidak dibenarkan. “Mau komite atau apapun, tetap tidak boleh. Itu yang sudah diamanatkan dalam peraturan yang berlaku hingga saat ini,” jelasnya.

Dikatakannya, sering kali dijumpai, pemahaman pada pembentukan Komite Sekolah di setiap sekolah, sering disalahartikan oleh masyarakat, bahkan disalahartikan oleh para anggota komite sekolah itu sendiri. Padahal sangat jelas fungsi Komite Sekolah, mencarikan dana dari luar sekolah untuk sekolah yang membentuk, bukan sebaliknya malah mencari dana di dalam sekolah dengan membebani para peserta didik. “Bahkan ada lagi ini minta honor ke sekolah dari dana BOS. Bukan justru mencari dana untuk memajukan sekolah,” imbuhnya.

Lebih lanjut dikatakannya, jika menjadi alasan pihak sekolah adalah keterbatasan pada sarana dan prasarana sekolah (sanpras), disinilah pentingnya penutakhiran data pokok pendidikan sekolah (Dapodik) secara berkala. “Namun hingga saat ini masih saja kita temui adanya sekolah yang malas meng-update Dapodiknya. Padahal Dapodik ini penting bagi kemajuan suatu sekolah kedepannya,” ungkap Gatmir.

Karena itu, dia menghimbau agar pihak sekolah tidak menyepelekan Dapodik. “Dapodik harus di isi dengan benar dan jangan pernah mengisi data yang salah atau sengaja disalahkan dengan tujuan-tujuan tertentu, sebab akan diverifikasikan lapangan oleh pihak Kementerian,” tandasnya. (12)

BACA JUGA