oleh

Syarif Hidayat Teken Nota Kesepatakan PKS

REL, BALI – Bupati Musi Rawas Utara (Muratara)  H M Syarif Hidayat mengikuti Sosialisasi & Penadatanganan Perjanjian Kerjasama Penyelenggaraan Infrastruktur Penyehatan Lingkungan Permukiman (PIPLP) TA.2018 Wilayah Timur.

Sosialisasi dan Penadatanganan Perjanjian Kerjasama (PKS) Penyelenggaraan Infrastruktur Penyehatan Lingkungan Permukiman TA.2018 Wilayah Timur 13 Maret 2018 di Hotel Sanur Paradise Bali.

Dalam sambutan dan arahannya, Direktur Pengembangan PLP Dodi Krispratmadi menyampaikan, berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, telah mengamanatkan untuk memenuhi target akses universal di tahun 2019 yang meliputi pencapaian target 100% akses aman air minum, 0% kawasan kumuh, dan 100% akses sanitasi layak, atau yang biasa disebut target 100 – 0 – 100.

Dalam proses perencanaan dan penganggaran pembangunan infrastruktur sanitasi atau penyehatan lingkungan permukiman ini telah melibatkan unsur Kabupaten/Kota, Provinsi, Kementerian/Lembaga terkait dan melalui serangkaian tahapan, diantaranya :

Usulan  memorandum program SSK dan RPIJM tingkat Provinsi, Sinkronisasi memorandum program RPIJM, Pra-Koordinasi Regional Kementrian PUPR, Koordinasi Regional Kementrian PUPR dan Musrenbangnas serta pada akhirnya tahapan pelaksanaan konstruksi dilaksanakan dengan memperhatikan kriteria kesiapan (Readiness Criteria) dari masing-masing usulan kegiatan.

“Sosialisasi dan Penadatanganan Perjanjian Kerjasama (PKS) dilaksanakan antara pemerintah pusat dan kab/kota yang antara lain berisi tentang pembagian hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam penyelenggaraan sanitasi,”ucap Dodi

Sambungnya, Dengan adanya Sosialisasi dan Penadatanganan Perjanjian Kerjasama (PKS) ini diharapkan ada  komitmen dari pihak-pihak yang terlibat dalam upaya mewujudkan keberlanjutan Infastruktur Penyehatan Lingkungan Permukiman yang akan dibangun.

Ditambahnya,  pemda maupun pemkot menyiapkan terdiri dari kriteria teknis seperti tersedianya Master Plan dan DED yang sudah layak bangun, kesiapan lahan yang clean & clear, institusi pengelola pasca konstruksi, tersedianya alokasi dana untuk operasi dan pemeliharaan infrastruktur PLP terbangun serta persyaratan administratif berupa surat minat usulan kegiatan, surat kesediaan menerima hibah dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) mengenai pembagian hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam penyelenggaraan pembangunan infrastruktur PLP.

Sementara itu,  Bupati Muratara H M Syarif Hidayat mengatakan,  Dengan adanya PKS ini diharapkan pemkab Muratara dapat melakukan pelaksanaan kegiatan dari seluruh aset yg dihibahkan. Berkelanjutan  dan dapat dimanfaatkan untuk kehidupan masyarakat dalam hal pengelolaan sampah,  kelestrarian LH dan kontiniitas suply air bersih. Dapat mensinkronkan sumber sumber pendanaan yang bersumber dari dana APBD sesuai dengan kewenangan.

“Kedepannya kita berharap sesuai dengan RTRW,  Kecamatan dapat dibangun TPS 3R,  melalui dana kementrian Purperkim.

Lanjut Syarif,  Untuk rencana kedepan. Diharapkan Pemkab Muratara dapat menyiapkan lahan untuk pembangunan TPS 3r sesuai dengan yang sudah tertuang dalam RTRW. (16)

BACA JUGA