Connect with us

Kabar Sumsel

Syarif Hidayat Teken Nota Kesepatakan PKS

Published

on

TEKEN :Tampak Bupati Muratara H M Syarif Hidayat,  nomor dua dari kiri bersama sejumlah pejabat lainnya menandatangani PKS.

REL, BALI – Bupati Musi Rawas Utara (Muratara)  H M Syarif Hidayat mengikuti Sosialisasi & Penadatanganan Perjanjian Kerjasama Penyelenggaraan Infrastruktur Penyehatan Lingkungan Permukiman (PIPLP) TA.2018 Wilayah Timur.

Sosialisasi dan Penadatanganan Perjanjian Kerjasama (PKS) Penyelenggaraan Infrastruktur Penyehatan Lingkungan Permukiman TA.2018 Wilayah Timur 13 Maret 2018 di Hotel Sanur Paradise Bali.

Dalam sambutan dan arahannya, Direktur Pengembangan PLP Dodi Krispratmadi menyampaikan, berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, telah mengamanatkan untuk memenuhi target akses universal di tahun 2019 yang meliputi pencapaian target 100% akses aman air minum, 0% kawasan kumuh, dan 100% akses sanitasi layak, atau yang biasa disebut target 100 – 0 – 100.

Dalam proses perencanaan dan penganggaran pembangunan infrastruktur sanitasi atau penyehatan lingkungan permukiman ini telah melibatkan unsur Kabupaten/Kota, Provinsi, Kementerian/Lembaga terkait dan melalui serangkaian tahapan, diantaranya :

Usulan  memorandum program SSK dan RPIJM tingkat Provinsi, Sinkronisasi memorandum program RPIJM, Pra-Koordinasi Regional Kementrian PUPR, Koordinasi Regional Kementrian PUPR dan Musrenbangnas serta pada akhirnya tahapan pelaksanaan konstruksi dilaksanakan dengan memperhatikan kriteria kesiapan (Readiness Criteria) dari masing-masing usulan kegiatan.

“Sosialisasi dan Penadatanganan Perjanjian Kerjasama (PKS) dilaksanakan antara pemerintah pusat dan kab/kota yang antara lain berisi tentang pembagian hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam penyelenggaraan sanitasi,”ucap Dodi

Sambungnya, Dengan adanya Sosialisasi dan Penadatanganan Perjanjian Kerjasama (PKS) ini diharapkan ada  komitmen dari pihak-pihak yang terlibat dalam upaya mewujudkan keberlanjutan Infastruktur Penyehatan Lingkungan Permukiman yang akan dibangun.

Ditambahnya,  pemda maupun pemkot menyiapkan terdiri dari kriteria teknis seperti tersedianya Master Plan dan DED yang sudah layak bangun, kesiapan lahan yang clean & clear, institusi pengelola pasca konstruksi, tersedianya alokasi dana untuk operasi dan pemeliharaan infrastruktur PLP terbangun serta persyaratan administratif berupa surat minat usulan kegiatan, surat kesediaan menerima hibah dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) mengenai pembagian hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam penyelenggaraan pembangunan infrastruktur PLP.

Sementara itu,  Bupati Muratara H M Syarif Hidayat mengatakan,  Dengan adanya PKS ini diharapkan pemkab Muratara dapat melakukan pelaksanaan kegiatan dari seluruh aset yg dihibahkan. Berkelanjutan  dan dapat dimanfaatkan untuk kehidupan masyarakat dalam hal pengelolaan sampah,  kelestrarian LH dan kontiniitas suply air bersih. Dapat mensinkronkan sumber sumber pendanaan yang bersumber dari dana APBD sesuai dengan kewenangan.

“Kedepannya kita berharap sesuai dengan RTRW,  Kecamatan dapat dibangun TPS 3R,  melalui dana kementrian Purperkim.

Lanjut Syarif,  Untuk rencana kedepan. Diharapkan Pemkab Muratara dapat menyiapkan lahan untuk pembangunan TPS 3r sesuai dengan yang sudah tertuang dalam RTRW. (16)

Empat Lawang

Jubir Covid-19 Muratara Angkat Bicara, Kasus PDP di Muratara Masih Menunggu Hasil Lab

Published

on

Caption : Teks foto: Jubir GugusTugas Covid-19 Muratara Susyanto Tunut

 

REL,Muratara – Simpang siur pemberitaan Pasien Dalam Pengawasan (PDP) 01 Muratara, pihak Kabupaten Muratara belum menerima hasil laboratorium, baik dari Provinsi maupun dari pihak Rumah Sakit Siloam Lubuklinggau.

Hal tersebut di ungkapkan oleh Juru Bicara (Jubir) Gugus Tugas Covid-19 Muratara Susyan Tunut, sampai saat ini masih menunggu hasil pemeriksaan dari laboratorium Sumsel, dan terus upayakan agar hasil lab tersebut bisa segerah di publikasikan, apakah memang terjangkit atau tidaknya.

Juru bicara (Jubir) Gugus tugas Covid-19 menggadakan konferensi pers, terhadap berita yang beredar di metroTV tentang informasi yang di sampaikan oleh jubir Sumsel, terkait pemakaman PDP 01 yang ada di Muratara, dalam pemakamannya tidak sesuai dengan protokoler, karena bukan penolakan dari keluarga, melainkan gugus tugas Covid-19 Muratara tidak siap, berita tersebut tidak benar bahkan kebalikannya.

“Dari gugus tugas Covid-19 sudah menyiapkan mulai dari ambulans penjemputan sampai dengan pemakaman secara protokoler,”ujarnya, Kamis (16/4/2020)

Sambungnya, dan kita menyiapkan skenario penjemputan jenaza PDP 01 yang ada di rumah sakit Siloam Lubuklinggau, tiba-tiba di tengah perjalanan jenaza di pulang paksa oleh pihak keluarga untuk segerah di makamkan.

Untuk saat ini kita semuanya sepakat , untuk mengetahui jika seseorang memang betul-betul terjangkit Covid-19 atau tidaknya itu kita sedang menunggu hasil dari laboratorium provinsi dan hasil lab Rumah Sakit Siloam, kemudian di berikan kepada gugus tugas Covid-19 kota lubuklinggau, sebab merekala yang mengambil Sempel dari pasien tersebut, tambahnya

Ia menyebutkan, pihaknya menunggu hasil yang benar-benar murni, untuk kedepannya langkah apa saja yang nantinya akan ambil, jika hasil tersebut sudah di keluarkan.

“kita semua berharap dari hasil lab tersebut Negatif, dan tidak ada simpang siur masala pemberitaan di tengah-tengah masyarakat muratara, terkait Covid-19.(16)

Baca Selengkapnya

Kabar Sumsel

Kemenag Terapkan Pelayanan Tanpa Tatap Muka

Published

on

Teks foto:Kankemenag Muratara H Iksan Baijuri

 

 

Rel Muratara–Untuk menjaga dari terjangkit dan menyebar Corona Virus Disease (Covid-19) Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Musi Rawas Utara menerapkan pelayanan publik tanpa tatap muka langsung.

Alasan penerapan pelayanan tersebut tertuang dalam edaran Kemenag Muratara nomor 77 tahun 2020 tentang pelaksanaan protokol penanganan Covid-19 dan surat edaran Kantor Wilayah Kementetian Agama Propinsi Sumatera Selatan nomor 494 tahun 2020 pertanggal 26 Maret tentang pelayanan publik tanpa tatap muka.

Kankemenag Muratara H Ikhsan Baijuri mengatakan, ditengah hangatnya masalah Covid pelayanan publik di kantor kemenag dilakukan tanpa tatap muka.

“Nanti setiap pelayanan akan dilakukan melalui hand phone, whatshap dan surat elektronik,”katanya, Kamis (26/3)

Lanjutnya, pelayanan tanpa tatap muka akan berlansung dari tanggal 26 Maret hinggga 30 Maret atau menunggu perkembangan selanjutnya. Jika kondisi Covid sudah benar benar steril dari muka bumi, maka aktivitas akan seperti biasa.

Ia mengatakan, pelayanan tanpa tatap muka, sudah disampaikan surat edaran di setiap Kantor Urusan Agama (KUA) pada Tujuh Kecamatan dalam wilayah Muratara.

“Silakan nanti, Kepala KUA masing masing menyampaikan edaran ini pada setiap kepala desa, atau menyampaikan langsung kepada masyarakat,”ujarnya

Ditambahnya, bagi masyarakat yang ingin melakukan urusan dengan kemenag tidak parlu datang ke kantor, karena di surat edaran sudah di sediakan atau melalui surat elektronik atau email kabmuratara@kemenag.go.di. (16)

Baca Selengkapnya

Kabar Sumsel

Cegah Masuk Covid-19 di Muratara, Pemda Mendirikan Posko GTPP

Published

on

BERSAMA:Bupati, Sekda Foto bersama petugas posko GTPP

 

 

REL,Muratara – Guna Penanganan secara intensif, Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara) mendirikan dan meresmikan posko Gugus Tugas Percepatan Penanganan (GTPP) Corona Virus Disease (Covid-19) di perbatasan Kabupaten Surulangun Jambi, tepanya di simpang Nibung Rawas, Kecamatan Rawas Ulu, Muratara. Selasa (24/3)

Juru Bicara GTPP Kabupaten Muratara Siswanto Tunut menyampaikan pendirian dan peresmian posko ditengah hangatnya masalah Covid-19 tersebut adalah upaya pencegahan dari pemerintah.

“Ia, hari ini bersama Bupati, TNI, Polisi meresmikan dan mulai bergerak melakukan pengecekan secara menyeluruh pengendara yang masuk ke Kabupaten Muratara,”katanya

Sambungnya, terutama bagi pengendara yang datang dari jauh, jambi, batam. Dan orang tersebut singah, pulang kampung atau menginap di Kabupaten kita.

Ia menyebutkan, jika ada orang, warga atau pengendara yang kategori tidak aman, menunjukan suhu badan pada 38 keatas, maka yang bersangkutan masuk dalam Orang Dalam Pengawasan (ODP).

“Melalui rekan tim, Dinas kesehatan memantau secara berkalah yang masuk dalam ODP itu,”ujarnya

Kesempatan yang sama, Bupati Muratara H M Syarif Hidayat menyampaikan posko tersebut sebagai antisipasi Kabupaten Muratara, sebagai bentuk kepedulian pemda terhadap Covid-19.

“Posko ini adalah posko kemanusiaan. Kita harus ada tindakan yang tegas terhadap Covid-19. Ini bukan rahazia terhaadap surat menyurat kendaraan pengendara atau yang lain. Saya mintak yang melintas untuk membantu, berhenti dan turun untuk dilakukan pengecekan,”ajaknya

Lanjutnya, Posko GTPP akan berdiri dan melayani lebih kurang selama tiga bulan. kita pantau sampai kondisi di Muratara umumnya indonesia benar benar bersih dari Covid-19 ini.

Untuk diketahui, petugas pokso terdiri dari tim Kesehatan, BPDB, dibantu pihak kepolisian, Pol PP, Dishub dan TNI yang berjumlahkan sebanyak 33 orang. (16)

Baca Selengkapnya

Trending