Connect with us

Kabar Sumsel

Sumsel Harus Jadi Contoh Penegakan Demokrasi Bermartabat

Published

on

SERAHKAN : Gubernur Sumsel Herman Deru melakukan penyerahan simbolis mobil operasional Bawaslu RI kepada Korsek dan Komisioner Bawaslu Kab/kota di Prov. Sumsel, Rabu (26/12)

REL, Palembang – Gubernur Sumsel Herman Deru melakukan penyerahan simbolis mobil operasional Bawaslu RI kepada Korsek dan Komisioner Bawaslu Kab/kota di Prov. Sumsel  sekaligus menghadiri apel siaga kesiapan pengawas Pemilu se Sumsel dalam rangka Pileg dan Pilpres 2019

yang digelar di halaman Kantor Gubernur, Rabu (26/12). Dengan tambahan kendaraan operasional ini HD menargetkan Sumsel akan menjadi contoh penegakan demokrasi yang bermartabat di Indonesia.

Menurut HD para penjaga demokrasi patut diapresiasi agar dapat menjaga demokrasi sebaik-baiknya. Jangan sampai semangat penegak demokrasi ini putus karena terbatasnya operasional.

“Selama aturan mendukung kita akan bantu mereka sampai kecamatan dan desa kita akan usahakan anggarannya.  Untuk sekarang ini kita bantu minyak dulu biar mobil ini bisa beroperasional. Bukan hanya saat Pileg dan Pilpres saja tapi event-event acara demokrasi lainnya. Sumsel harus jadi contoh penegakan demokrasi yang bermartabat,” tegas HD.

Lebih jauh HD mengatakan Pemprov Sumsel menyambut baik dan mengapresiasi terhadap kegiatan yang diselenggarakan Bawaslu Provinsi Sumsel. Untuk diketahui saat ini telah memasuki masa dan tahapan kampanye baik kampanye Calon Legislatif maupun Kampanye Calon Presiden dan Wakil Presiden. Dalam kampanye-kampanye tak sedikit ada prilaku tidak sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, seperti saling menghina, menghasut dan menjelek-jelekan antara pasangan calon satu ke lainnya.

“Ini sangat tidak mencerminkan kepada kepribadian Bangsa Indonesia yaitu santun dan bermartabat.” jelasnya.

Mantan Bupati OKU Timur dua periode berharap dengan adanya kegiatan ini dapat meningkatkan Sinergitas Antara Bawaslu dengan Pemerintah Daerah, antara Bawaslu dengan Kepolisian, Kejaksaan, TNI, Instansi, lembaga dan masyarakat sehingga mewujudkan Pemilu yang jujut, adil, bersih, transparan, tertib dan bermartabat sesuai ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.

“Saya himbau kepada pemerintah daerah dan jajaran turut serta dalam Pengawasan Pemilu dalam menyukseskannya,” jelasnya.

Pemilu menurutnya merupakan sarana perwujudan kedaulatan rakyat guna menghasilkan Pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan UU Dasar 1945 sesuai Pasal 1 ayat 2 berbunyi “Kedaulatan berada di tangan Rakyat dan dilaksanakan menurut UU Dasar”.

“Namun hal itu  akan sulit terwujud tanpa adanya peran penting Bawaslu, Kepolisian, TNI, Kejaksaan, pemerintah dan jajarannya untuk mengawal jalannya Pesta Demokrasi di Indonesia khususnya di wilayah Sumsel,” jelasnya.

Sementara itu Ketua Bawaslu Sumsel Iin Irwanto menjelaskan pihaknya memfasilitasi dengan kendaraan operasional sebanyak 84 unit yang diberikan ke komisioner dan koordinator sekretariat Bawaslu di 17 Kabupaten/kota se Sumsel.

Luasnya wilayah Sumsel menjadi tantangan tersendiri bagi Bawaslu untuk mengawasi jalannya Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden agar tetap berjalan sesuai jalurnya.

“Kelancaran transportasi dalam pengawasan merupakan hal yang mutlak mengingat pengawasan harus menyentuh sampai ke tingkat yang paling bawah. Makanya kami mencoba memfasilitasi ini,” jelasnya.

Menurut Iin, tahun 2018 Provinsi Sumsel masuk dalam kategori minim pelanggaran Pemilu. Pelanggaran Pemilu di Sumsel cenderung marak dalam hal mpemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) di tempat yang dilarang dan hanya tercatat 10 pelanggaran yang terjadi.

Selain itu ada juga beberapa pelanggaran seperti kategori pelanggaran netralita ASN, dan pelanggaran iklan kampanye di luar jadwal.

“Sumsel diapresiasi Bawaslu Nasional karena bisa menekan pelanggaran  Pemilu 2018,” jelas Iin.

Lebih jauh kata Iin, dalam rangka mensukseskan  Pemilu yang jujur, tertib dan bersih pihaknya  sudah menginstruksikan ke jajarannya untuk selalu solid dan profesional.

“Kami selalu mengingatkan jajaran kab/kota untuk selalu melakukan pencegahan maksimal dan melakukan pengawasan aktif dengan harapan pelanggaran Pemilu 2019 dapat ditekan lebih baik lagi,” jelasnya.

Minimnya pelanggaran ini lanjut Iin erat kaitannya dengan kejujuran Pemilu 2019.

“Pelanggaran Pemilu di 2019 akan terus kami tekan. Bila ditemukan pelanggaran atau dugaan pelanggaran dari masyarakat atau pemantau Pemilu secara tegas akan kami lakukan penindakan tegas dan adil. Karena sesungguhnya ujian utamanya adalah saat kami bisa menggelar Pemilu yang bermartabat,” paparnya.

Sementara itu Ketua Panitia Penyerahan simbolis mobil operasional Bawaslu RI kepada Korsek dan Komisioner Bawaslu Kab/kota di Prov. Sumsel, Tri Efendi menjelaskan bahwa sistem sewa mobil sebanyak 84 unit ini melalui lelang dan diperuntukan komisioner Bawaslu di kabupaten kota Sumatera Selatan. Kegunaannya tak lain untuk menunjang pengawasan Pemilu 2019.

Untuk melaksanakan Pemilu tidak bisa hanya Bawaslu tapi harus bekerja sama dengan seluruh stakeholder, dan pemprov Sumsel salah satu stakeholder yang mencapai ke seluruh Sumatera Selatan.

“Kami berterima kasih pak gubernur yang sudah menyerahkan secara simbolis kendaraan ini dan memperjuangkan bantuan bahan bakar yg memang tidak bisa kami anggarkan,” jelasnya.

Selain Gubernur Sumsel Herman Deru, hadir juga sejumlah pejabat dalam kesempatan tersebut di antaranya Pangdam II Sriwijaya diwakili Staf Ahli Bidang Humaniter Kol Inf Ahmad Yani, Kapolda Sumsel diwakili Dir Reskrim Umum Kombes Pol Yustan Alpiani, Sekretaris Bawaslu Sumsel H. Iriyadi, anggota Bawaslu Sumsel, Ketua  Bawaslu Kabupaten/Kota se Sumsel.

Tak hanya menyerahkan kendaraan operasional, Gubernur Herman Deru didampingi Ketua Bawaslu ikut menjajal kendaraan operasional yang diberikan Bawaslu RI ke Bawaslu Sumsel berkeliling di halaman kantor Gubernur Sumsel. (reles)

Empat Lawang

Kalah Pilkada, Noto Najur Bacawabup OI

Published

on

DATANGI : Mantan Pj Bupati Ogan Ilir H Yulizar Dinoto saat mendatangi Kantor Golkar Ogan ilir ikut meramaikan pesta demokrasi Kabupaten OI, untuk menjadi bakal calon wakil bupati (Bacawabub) 2021-2026.

REL, Indralaya – Penjabat Bupati Ogan Ilir (OI) periode 2015-2016 H Yulizar Dinoto, sepertinya bakal ikut meramaikan pesta demokrasi Kabupaten OI, untuk menjadi bakal calon wakil bupati (Bacawabub) 2021-2026.

Kemarin (23/10) sekitar pukul 13.30 Wib  mendatangi Kantor DPD Golkar OI di Jalintim Indralaya-Kayuagung Km 34 bersama sekretaris pribadi Cek Din,  mengendarai Fortuner hitam. Kedatangan untuk mengambil formulir pendaftaran  bacawabub di DPD Golkar. Mereka diterima oleh Ketua DPD Golkar OI H Endang PU Ishak.

“Saya optimis bakal diusung oleh partai di Kabupaten OI, saya sudah  mengambil dan mengembalikan formulir bacawabub  PDIP, Nasdem, PPP, PAN. Dan sekarang di Golkar. Kalau ditanya tujuan ikut pilkada, ya sekedar Najur, kan posisi saya hanya wakil, bukan  Bupati,”katanya.

Menurut Yulizar Dinoto, meski sempat kalah di pilkada Empat Lawang sebagai bupati dari jalur independen, namun tak membuatnya tidak patah arang

“Sesuai dengan filsafat saya, maju terus pantang mundur, akan terus berjuang , jangan patah semangat,   apalagi selama menjadi Penjabat Bupati OI, saya sudah keliling keseluruh desa , kecamatan, sehingga nama saya sudah dikenal, itu artinya saya menyakini bisa diterima oleh masyarakat OI, tinggal dukungan Partai yang akan menggandeng saya,” tukasnya (Sid/fin)

Baca Selengkapnya

Empat Lawang

Empat Lawang Dapat 53 Kuota CPNS

Published

on

 

REL, Empat Lawang – Kuota penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kabupaten Empat Lawang tahun ini berjumlah 53 formasi hal ini disampaikan Sekda Empat Lawang, H Edison Jaya.

Sebanyak 53 formasi itu semuanya untuk jabatan tenaga teknis.

“Di Empat Lawang ada penerimaan CPNS jumlahnya 53 formasi untuk jabatan tenaga guru dan kesehatan tahun ini kosong. 53 formasi itu semuanya tenaga teknis,” ujar Sekda, Kamis (24/10/2019).

Lanjut Sekda, persyaratan dan alur pendaftaran termasuk jadwal penerimaan, ditentukan kemudian hari oleh pihak Kemenpan-RB.

“Kemungkinan sekitar satu minggu lagi proses pendaftarannya. Sekarang ini baru penetapan jumlahnya,” tuturnya.

Alokasi penerimaan CPNS dijelaskan Sekda yakni, Analis Budidaya Perikanan 5 formasi, Analis data dan informasi 2 formasi, analis diklat 2, analis industri dan pencegahan pencemaran 3, analis informasi hasil pertanian 5, analis jabatan 2, analis keamanan 2, analis keuangan 1, analis mutu hasil perikanan 5.

Analis pelaporan dan transaksi keuangan 1, analis pemasaran hasil pertanian 5, pemeriksa industri 2, penata keuangan 1, pengadminitrasi registrasi perkara 1, pengawas industri 2, pengolaan data perkara dan putusan 2, penyuluh masyarakat 1, penyuluh perpustakaan 3, penyusun rencana kegiatan dan anggaran 1, penyusun rencana kehumasan dan perpustakaan 3, pranata diklat 4.

Plt Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Empat Lawang, Soleha Apriani, SE menambahkan, formasi CPNS tahun ini 53. Namun tahun depan akan lebih banyak sesuai kebutuhan pegawai Kabupaten Empat Lawang.Untuk teknis penerimaan CPNS.

“Tahun ini akan diumumkan lebih lanjut dan mudah-mudahan tahun depan kuota akan lebih banyak,” katanya. (Mg20).

Baca Selengkapnya

Empat Lawang

BPJS Ketenagakerjaan Gelar FGD Bersama 4 Kabupaten/Kota

Published

on

DISKUSI : Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Kantor Cabang Perwakilan Lubuklinggau menggelar Focus Group Discussion (FGD) dengan 4 Kabupaten dan Kota.

REL, Lubuklinggau – Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Kantor Cabang Perwakilan Lubuklinggau menggelar Focus Group Discussion (FGD) dengan Pemerintahan Daerah Kabupaten Musi Rawas, Musi Rawas Utara, Empat Lawang dan Kota Lubuklinggau di Ballroom Emelia Hotel Palembang, Rabu (18 September 2019).

FGD BPJS Ketenagakerjaan tersebut dihadiri oleh seluruh Sekda, Kadisnaker, Kepala BPKAD dan Kepala BKPSDM. Juga hadir sebagai narasumber Plt Asdatun Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan, Budi Hartono, yg didampingi Kasi TUN Ramliansyah dan Kasi PH Adi Kadir. Kepala BPJS Lubuklinggau Agus Theodorus Marpaung menjelaskan, Kegiatan itu untuk mendorong kebijakan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan program Jasa Konstruksi, Kepesertaan Penerima Upah, dan Bukan Penerima Upah di wilayah Kabupaten Musi Rawas, Musi Rawas Utara, Empat Lawang dan Kota Lubuklinggau. “Pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan merupakan amanat undang-undang, dibutuhkan keseriusan seluruh stakeholders khususnya pemerintah daerah untuk mengimplementasikannya dengan menyusun regulasi turunan dalam bentuk peraturan Bupati (Perbup) dan Surat Edaran.

Dilanjutkannya, sampai dengan saat ini kepesertaan di 4 wilayah operasional Cabang Lubuklinggau sudah mencapai sekitar 21ribu tenaga kerja yang terdaftar, tetapi masih banyak juga yang belum terlindungi, seperti pekerja pada sektor jasa konstruksi, pekerja harian lepas (PHL), pekerja bukan penerima upah dan pekerja non asn.

“Apresiasi kami kepada Pemda yang sudah sangat mendukung dalam pelaksanaan program bpjs ketenagakerjaan, harapan kami, program ini dapat dijalankan secara konsisten dan berkesinambungan sehingga menjadi salah satu kandidat penerima Penghargaan Paritrana Award tahun 2019 ini” ujarnya.

Sementara itu, Sekda Lubuklinggau Drs H A.R Rahman Sani, M.Si menambahkan, bahwa dirinya sangat mendukung upaya perlindungan terhadap tenaga kerja dan Pemkot siap menerbitkan regulasi tentang pelaksanaan program BPJS Ketenagakerjaan di kota Lubuklinggau. Maka dari itu, dirinya menghimbau kepada seluruh perusahaan yang melakukan kegiatan usaha di Kota Lubuklinggau agar turut menyelenggarakan program perlindungan dan kesejahteraan bagi seluruh tenaga kerja melalui sistem jaminan sosial dalam Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagai mana diamanatkan dalam Undang-Undang No. 24 Tahun 2011 tentang BPJS. “Dalam waktu dekat, kami juga akan mendaftarkan seluruh Ketua RT utk dapat perlindungan melalui BPJS Ketenagakerjaan”, pesannya.

Dalam kesempatan itu, Sekda Empat Lawang H. Edison Jaya, SH, M.Hum juga sependapat bahwa Pemkab Empat Lawang juga siap mendukung pelaksanaan jaminan sosial ketenagakerjaan di wilayahnya. “Seluruh perangkat desa dan BPD di kabupaten empat lawang sudah ikut bpjs ketenagakerjaan, kedepan pekerja non asn dan pekerja informal juga kita himbau utk ikut.”

Tidak ketinggalan, Sekda Muratara Alwi Roham, S.Sos menyampaikan dukungannya untuk memberikan jaminan sosial kepada seluruh masyarakat pekerja di wilayahnya. OPD yg memiliki pekerja non asn yg beresiko tinggi seperti Damkar, Satpol PP, Dinas LH, Tenaga Medis, Guru honor akan menjadi prioritas untuk diikutkan program bpjs ketenagakerjaan. Dan secara bertahap OPD lain juga akan didaftarkan, sesuai dengan kemampuan APBD. “Iurannya kecil, tapi manfaatnya besar untuk mereka dan keluarga,” tambahnya.

Untuk Kabupaten Musi Rawas sendiri, seluruh perangkat desa, tenaga non asn sudah di daftarkan dalam program bpjs ketenagakerjaan. Hanya saja, masih ada beberapa perusahaan yang mendaftarkan tenaga kerjanya di daerah lain, sehingga menyulitkan dalam hal pengawasannya. Padahal sesuai Peraturan Menteri Tenaga kerja Nomor 11 Tahun 2019 didalam Pasal 27 disebutkan Setiap Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja/Buruh Wajib membuat perjanjian kerja secara tertulis dan harus dicatatkan pada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota tempat pekerjaan dilaksanakan dan mendaftarkan seluruh tenaga kerjanya ke BPJS Ketenagakerjaan setempat.

Dalam pemaparannya, Plt. Asdatun Kejati Sumatera Selatan Budi Hartono, menyebutkan bahwa Program Jaminan Sosial merupakan program perlindungan yang bersifat dasar bagi tenaga kerja yang tertuang dalam Undang-undang nomor 40 tahun 2004, Undang- undang 24 tahun 2011 beserta Peraturan Pemerintah dan turunannya, sehingga wajib untuk dipatuhi, “Ada sanksi bagi yang tidak menjalankannya.” tutupnya. (*)

Baca Selengkapnya

Trending