Connect with us

Kabar Sumsel

Sumatera Hujan di Pergantian Tahun

Published

on

 

 

REL, JAKARTA – Momen pergantian tahun pada akhir pekan nanti diprediksi aman dari potensi anomali cuaca. Khususnya, bagi mereka yang tinggal di Pulau Jawa. Sementara, di kawasan Timur Indonesia terutama NTB dan NTT, warga diminta waspada potensi badai siklon tropis. Namun, badai tersebut tidak akan mengarah ke Indonesia.

 

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mencatat, saat ini bibit siklon tropis mulai tumbuh di perairan tenggara Indonesia. ’’Tapi, siklon tropis ini pergerakannya mengarah ke selatan,’’ terang prakirawan BMKG Tomi Ilham Reza saat dikonfirmasi kemarin (26/12).

 

Dengan kondisi tersebut, maka yang akan terkena dampak utama adalah kawasan Australia bagian utara. Sementara, untuk Indonesia, dampaknya tidak terlalu signifikan. Tidak seperti badai Dahlia dan Cempaka yang melanda kawasan selatan Jawa dan barat daya Sumatera akhir November lalu. ’’Kemungkinan di NTT akan hujan deras,’’ lanjutnya.

 

Sementara, di kawasan utara Indonesia, Siklon tropis Tembin yang menjelma menjadi topan dipastikan sudah reda. Namun, dampaknya masih akan terasa di kawasan Sumatera bagian tengah dan utara, serta Kalimantan bagian barat. Di kawasan-kawasan tersebut masih ada potensi hujan deras.

 

Dampak lainnya, gelombang di kawasan perairan natuna dan laut Jawa masih akan tinggi, berkisar 2 sampai 3 meter. ’’Ini perlu diwaspadai terutama untuk jalur-jalur pelayaran,’’ pesan Tomi. Di luar itu, cuaca diprediksi tidak akan ekstrem seperti satu bulan belakangan.

Sebagai gambaran, pada akhir tahun nanti hujan diprediksi terjadi di Sumatera, Kalimantan, serta Jawa bagian tengah dan selatan. ’’Tapi, pada malam pergantian tahun, diprediksi berawan untuk yang Jawa,’’ tutur Tomi. Sementara, untuk kawasan Sumatera dan Kalimantan, malam pergantian tahun diprediksi akan diwarnai hujan.

 

Untuk selanjutnya, tambah Tomi, selama tiga bulan ke depan, sebagian besar wilayah Indonesia akan hujan. ’’Puncak musim hujan di luar Jawa terjadi Januari, sementara untuk Jawa Februari,’’ terangnya.

 

Pada Januari, Sumatera bagian barat diprediksi mendapat curah hujan di atas 300 mm (lihat grafis). Sebaliknya, di Sumatera sisi Timur, curah hujan ada di bawah 300 mm. Pada Februari, curah hujannya semakin menurun, bahkan di sebagian wilayah diprediksi sudah di bawah 150 mm.

 

Begitu pula dengan Kalimantan dan Sulawesi. Curah hujan akan cukup tinggi selama Januari. Di Sulawesi, sebagian besar wilayah bakal dilanda hujan di atas 300 mm atau biasa disebut curah hujan tinggi. Di Kalimantan, hujan ada di kisaran 200 sampai 400 mm. Hujan ekstrem di atas 500 mm hanya akan terjadi di kawasan pegunungan Papua.

 

Di Pulau Jawa, sebagian besar wilayah akan dilanda hujan antara 300 sampai 400 mm pada Januari. Intensitasnya akan semakin tinggi memasuki Februari, di mana kawasan yang mengalami hujan lebat akan semakin luas. Khususnya di Surabaya, Mojokerto, Malang, Pasuruan, Semarang, Salatiga, Purwokerto, Bandung, dan Tasikmalaya. Di daerah-daerah tersebut, kecuali Jawa Tengah, curah hujan tinggi akan berlangsung hingga Maret, meski intensitasnya mulai menurun.

Disinggung mengenai tingkat kewaspadaan masyarakat, sebaiknya masyarakat tetap waspada sebagaimana umumnya bila menghadapi musim hujan. ’’Mengenai curah hujan, kami prediksikan tidak terlalu ekstrem,’’ tambah Tomi. Terutama, bila dibandingkan dengan dampak siklon Tropis yang melanda kawasan Selatan Jawa dan barat daya Sumatera.

 

Mengantisipasi cuaca buruk dan gangguan keamanan di wilayah perairan Indonesia, Badan Keamanan Laut (Bakamla) memastikan ekstra siaga. Kasubbag Humas Bakamla Mayor Marinir Mardiono menjelaskan bahwa instansinya sudah meningkatkan kewaspadaan. Bersama instansi pemerintah di tingkat pusat maupun daerah, mereka bekerja sama menjalankan tugas tersebut. ”Bakamla bersama stakeholder lain kerahkan kapal patroli di beberapa wilayah perairan Nusantara,” terang dia kepada Jawa Pos (induk koran ini).

 

Secara khusus, sambung Mardiono, Bakamla memberikan perhatian lebih kepada perairan di wilayah Natuna, Sulawesi, serta Halmahera Utara. Menurut dia, perhatian lebih diberikan agar instansinya dapat memberikan bantuan maksimal apabila terjadi kecelakaan akibat cuaca di wilayah tersebut. Tidak kurang 41 kapal patroli dilibatkan dalam operasi yang dilaksanakan sampai momen pergantian tahun selesai.

”Melalui operasi keamanan dan keselamatan laut, Bakamla mensinergikan berbagai instansi maritim,” imbuhnya. Lanjut dia, saat ini sudah ada kapal patroli yang disiagakan di wilayah Ambon, Batam, Bitung, Cirebon, Sangihe, dan Talaud.

Tidak hanya itu, Bakamla juga sudah menyiapkan beberapa rigid hull inflatable boats (RHIB) dan catamaran yang bisa dikerahkan kapan pun. ”Kami juga membuka call center untuk menerima laporan masyarakat terkait keamanan dan keselamatan di laut,” ujarnya. Dia memastikan call center tersebut siap menerima laporan 24 jam. (byu/syn/air/ce1)

Empat Lawang

Kalah Pilkada, Noto Najur Bacawabup OI

Published

on

DATANGI : Mantan Pj Bupati Ogan Ilir H Yulizar Dinoto saat mendatangi Kantor Golkar Ogan ilir ikut meramaikan pesta demokrasi Kabupaten OI, untuk menjadi bakal calon wakil bupati (Bacawabub) 2021-2026.

REL, Indralaya – Penjabat Bupati Ogan Ilir (OI) periode 2015-2016 H Yulizar Dinoto, sepertinya bakal ikut meramaikan pesta demokrasi Kabupaten OI, untuk menjadi bakal calon wakil bupati (Bacawabub) 2021-2026.

Kemarin (23/10) sekitar pukul 13.30 Wib  mendatangi Kantor DPD Golkar OI di Jalintim Indralaya-Kayuagung Km 34 bersama sekretaris pribadi Cek Din,  mengendarai Fortuner hitam. Kedatangan untuk mengambil formulir pendaftaran  bacawabub di DPD Golkar. Mereka diterima oleh Ketua DPD Golkar OI H Endang PU Ishak.

“Saya optimis bakal diusung oleh partai di Kabupaten OI, saya sudah  mengambil dan mengembalikan formulir bacawabub  PDIP, Nasdem, PPP, PAN. Dan sekarang di Golkar. Kalau ditanya tujuan ikut pilkada, ya sekedar Najur, kan posisi saya hanya wakil, bukan  Bupati,”katanya.

Menurut Yulizar Dinoto, meski sempat kalah di pilkada Empat Lawang sebagai bupati dari jalur independen, namun tak membuatnya tidak patah arang

“Sesuai dengan filsafat saya, maju terus pantang mundur, akan terus berjuang , jangan patah semangat,   apalagi selama menjadi Penjabat Bupati OI, saya sudah keliling keseluruh desa , kecamatan, sehingga nama saya sudah dikenal, itu artinya saya menyakini bisa diterima oleh masyarakat OI, tinggal dukungan Partai yang akan menggandeng saya,” tukasnya (Sid/fin)

Baca Selengkapnya

Empat Lawang

Empat Lawang Dapat 53 Kuota CPNS

Published

on

 

REL, Empat Lawang – Kuota penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kabupaten Empat Lawang tahun ini berjumlah 53 formasi hal ini disampaikan Sekda Empat Lawang, H Edison Jaya.

Sebanyak 53 formasi itu semuanya untuk jabatan tenaga teknis.

“Di Empat Lawang ada penerimaan CPNS jumlahnya 53 formasi untuk jabatan tenaga guru dan kesehatan tahun ini kosong. 53 formasi itu semuanya tenaga teknis,” ujar Sekda, Kamis (24/10/2019).

Lanjut Sekda, persyaratan dan alur pendaftaran termasuk jadwal penerimaan, ditentukan kemudian hari oleh pihak Kemenpan-RB.

“Kemungkinan sekitar satu minggu lagi proses pendaftarannya. Sekarang ini baru penetapan jumlahnya,” tuturnya.

Alokasi penerimaan CPNS dijelaskan Sekda yakni, Analis Budidaya Perikanan 5 formasi, Analis data dan informasi 2 formasi, analis diklat 2, analis industri dan pencegahan pencemaran 3, analis informasi hasil pertanian 5, analis jabatan 2, analis keamanan 2, analis keuangan 1, analis mutu hasil perikanan 5.

Analis pelaporan dan transaksi keuangan 1, analis pemasaran hasil pertanian 5, pemeriksa industri 2, penata keuangan 1, pengadminitrasi registrasi perkara 1, pengawas industri 2, pengolaan data perkara dan putusan 2, penyuluh masyarakat 1, penyuluh perpustakaan 3, penyusun rencana kegiatan dan anggaran 1, penyusun rencana kehumasan dan perpustakaan 3, pranata diklat 4.

Plt Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Empat Lawang, Soleha Apriani, SE menambahkan, formasi CPNS tahun ini 53. Namun tahun depan akan lebih banyak sesuai kebutuhan pegawai Kabupaten Empat Lawang.Untuk teknis penerimaan CPNS.

“Tahun ini akan diumumkan lebih lanjut dan mudah-mudahan tahun depan kuota akan lebih banyak,” katanya. (Mg20).

Baca Selengkapnya

Empat Lawang

BPJS Ketenagakerjaan Gelar FGD Bersama 4 Kabupaten/Kota

Published

on

DISKUSI : Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Kantor Cabang Perwakilan Lubuklinggau menggelar Focus Group Discussion (FGD) dengan 4 Kabupaten dan Kota.

REL, Lubuklinggau – Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Kantor Cabang Perwakilan Lubuklinggau menggelar Focus Group Discussion (FGD) dengan Pemerintahan Daerah Kabupaten Musi Rawas, Musi Rawas Utara, Empat Lawang dan Kota Lubuklinggau di Ballroom Emelia Hotel Palembang, Rabu (18 September 2019).

FGD BPJS Ketenagakerjaan tersebut dihadiri oleh seluruh Sekda, Kadisnaker, Kepala BPKAD dan Kepala BKPSDM. Juga hadir sebagai narasumber Plt Asdatun Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan, Budi Hartono, yg didampingi Kasi TUN Ramliansyah dan Kasi PH Adi Kadir. Kepala BPJS Lubuklinggau Agus Theodorus Marpaung menjelaskan, Kegiatan itu untuk mendorong kebijakan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan program Jasa Konstruksi, Kepesertaan Penerima Upah, dan Bukan Penerima Upah di wilayah Kabupaten Musi Rawas, Musi Rawas Utara, Empat Lawang dan Kota Lubuklinggau. “Pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan merupakan amanat undang-undang, dibutuhkan keseriusan seluruh stakeholders khususnya pemerintah daerah untuk mengimplementasikannya dengan menyusun regulasi turunan dalam bentuk peraturan Bupati (Perbup) dan Surat Edaran.

Dilanjutkannya, sampai dengan saat ini kepesertaan di 4 wilayah operasional Cabang Lubuklinggau sudah mencapai sekitar 21ribu tenaga kerja yang terdaftar, tetapi masih banyak juga yang belum terlindungi, seperti pekerja pada sektor jasa konstruksi, pekerja harian lepas (PHL), pekerja bukan penerima upah dan pekerja non asn.

“Apresiasi kami kepada Pemda yang sudah sangat mendukung dalam pelaksanaan program bpjs ketenagakerjaan, harapan kami, program ini dapat dijalankan secara konsisten dan berkesinambungan sehingga menjadi salah satu kandidat penerima Penghargaan Paritrana Award tahun 2019 ini” ujarnya.

Sementara itu, Sekda Lubuklinggau Drs H A.R Rahman Sani, M.Si menambahkan, bahwa dirinya sangat mendukung upaya perlindungan terhadap tenaga kerja dan Pemkot siap menerbitkan regulasi tentang pelaksanaan program BPJS Ketenagakerjaan di kota Lubuklinggau. Maka dari itu, dirinya menghimbau kepada seluruh perusahaan yang melakukan kegiatan usaha di Kota Lubuklinggau agar turut menyelenggarakan program perlindungan dan kesejahteraan bagi seluruh tenaga kerja melalui sistem jaminan sosial dalam Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagai mana diamanatkan dalam Undang-Undang No. 24 Tahun 2011 tentang BPJS. “Dalam waktu dekat, kami juga akan mendaftarkan seluruh Ketua RT utk dapat perlindungan melalui BPJS Ketenagakerjaan”, pesannya.

Dalam kesempatan itu, Sekda Empat Lawang H. Edison Jaya, SH, M.Hum juga sependapat bahwa Pemkab Empat Lawang juga siap mendukung pelaksanaan jaminan sosial ketenagakerjaan di wilayahnya. “Seluruh perangkat desa dan BPD di kabupaten empat lawang sudah ikut bpjs ketenagakerjaan, kedepan pekerja non asn dan pekerja informal juga kita himbau utk ikut.”

Tidak ketinggalan, Sekda Muratara Alwi Roham, S.Sos menyampaikan dukungannya untuk memberikan jaminan sosial kepada seluruh masyarakat pekerja di wilayahnya. OPD yg memiliki pekerja non asn yg beresiko tinggi seperti Damkar, Satpol PP, Dinas LH, Tenaga Medis, Guru honor akan menjadi prioritas untuk diikutkan program bpjs ketenagakerjaan. Dan secara bertahap OPD lain juga akan didaftarkan, sesuai dengan kemampuan APBD. “Iurannya kecil, tapi manfaatnya besar untuk mereka dan keluarga,” tambahnya.

Untuk Kabupaten Musi Rawas sendiri, seluruh perangkat desa, tenaga non asn sudah di daftarkan dalam program bpjs ketenagakerjaan. Hanya saja, masih ada beberapa perusahaan yang mendaftarkan tenaga kerjanya di daerah lain, sehingga menyulitkan dalam hal pengawasannya. Padahal sesuai Peraturan Menteri Tenaga kerja Nomor 11 Tahun 2019 didalam Pasal 27 disebutkan Setiap Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja/Buruh Wajib membuat perjanjian kerja secara tertulis dan harus dicatatkan pada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota tempat pekerjaan dilaksanakan dan mendaftarkan seluruh tenaga kerjanya ke BPJS Ketenagakerjaan setempat.

Dalam pemaparannya, Plt. Asdatun Kejati Sumatera Selatan Budi Hartono, menyebutkan bahwa Program Jaminan Sosial merupakan program perlindungan yang bersifat dasar bagi tenaga kerja yang tertuang dalam Undang-undang nomor 40 tahun 2004, Undang- undang 24 tahun 2011 beserta Peraturan Pemerintah dan turunannya, sehingga wajib untuk dipatuhi, “Ada sanksi bagi yang tidak menjalankannya.” tutupnya. (*)

Baca Selengkapnya

Trending