Connect with us

Kabar Sumsel

SFC Harus Tetap Milik Wong Kito, HD Tidak Rela SFC Bubar

Published

on

WAWANCARA : Gubernur Sumsel Herman Deru memberikan keterangan pers usai acara rembug masa depan SFC. Hadir juga pada acara ini Sekretaris Daerah Provinsi Sumsel Nasrun Umar, Kapolresta Palembang Wahyu Bintono, Direktur Utama PT Sriwijaya Optimis Mandiri (SOM) Muddai Madang saat urun rembug membahas nasib Sriwijaya FC di Hotel Horison Ultima Palembang, Senin (14/1/2019).

REL, Palembang – Gubernur Sumatera Selatan H Herman Deru  menegaskan kembali bahwa dirinya sama sekali tidak setuju jika keberadaan club sepakbola Sriwijaya FC yang selama ini telah menjadi kebanggan masyarakat Sumatera Selatan dibubarkan,  ganti nama, atau dijual.

“Saya tegaskan bahwa kita harus mencari solusi, sebab SFC tidak boleh bubar, SFC tidak boleh ganti nama, SFC harus tetap di Palembang karena SFC terlahir memang untuk masyarakat Sumatera Selatan,” tegas Herman Deru dihadapan para  peserta urun rembuk  club sepak bola Sriwijaya FC yang digelar di Hotel Horison Ultima, Senin (14/1) malam.

Urun rembuk tersebut selain dihadiri masyarakat peduli sepak bola (perseorangan, perusahaan, organisasi, investor, suporter, media, founder juga dihadiri sejumlah tokoh diantarnya anggota DPD RI Hendri Zainudin, Sekretaris Daerah Provinsi Sumsel H. Nasrun Umar, Direktur Utama PT. SOM Muddai Madang, Kapolresta Palembang Kombespol Wahyu Bintono, serta para tokoh masyarakat, tokoh sepak bola dan para supporter Sriwijaya FC.

Herman Deru  mengakui Sriwijaya FC merupakan club sepak bola  profesional yang telah bayak menorehkan prestasi dan membanggakan masyarakat Sumsel, karena itu dirinya selaku  Gubernur merasa perlu capur tangan dalam penyelamatan SFC pasca  terdegradasi ke liga 2. Mekipun campur tangan tersebut tidak boleh terlalu dalam.

“Sebelumnya, Saya mengatakan bahwa sebelum tanggal 15 Januari kita harus memutuskan sesuatu untuk langkah kedepan SFC. Tidak ada drama-dramaan disini, Saya tidak ingin moril masyarakat Sumsel dijadikan sandiwara, Saya ingin SFC menjadi club yang nyata meskipun harus turun tingkat,” ungkapnya

Suami Hj Febrita Lustia ini menegaskan, proses panjang telah dilalui SFC selama di bumi sriwijaya,  mulai dari berproses mendirikan hingga punya prestasi tinggi dalam sejarah, SFC terlahir memang untuk masyarakat Provinsi Sumsel sampai kapanpun tidak boleh bubar ataupun berganti nama.

“Saya tegaskan disini, kita harus menemukan sesuatu solusi dari rembuk ini, cuma satu jalan keluar yang tidak boleh yakni SFC tidak boleh bubar, SFC tidak boleh ganti nama, SFC harus tetap di Palembang karena SFC terlahir memang untuk masyarakat Sumsel,” tuturnya

Menurutnya, hasil urun rembug klub sepak bola Sriwijaya FC akan dirumuskan dan ditindaklanjuti sebagai sebuah keputusan untuk pembangunan dan pengembangan Sriwijaya FC kedepan  sebagai club yang profesional dan modern menuju industri sepak bola yang maju.

Dalam urun rembuk yang juga dihadiri  Direktur Utama PT Sriwijaya Optimis Mandiri (SOM) Muddai Madang terebut H Herman Deru atas nama Gubernur Sumsel dan atas nama pribadi meminta agar Muddai Madang mundur dan melepas sahamnya.

“Sebagai pribadi, sebagai Gubernur Sumsel, bantulah agar masyarakat tetap bangga tanpa melibatkan kepentingan pribadi dan politik bagi personal kita masing-masing. Tepat pukul 20: 33 Wib, sebagai pribadi kalau memang ini baik, Pak mudai Saya minta dengan kerendahan hati Pak Muddai mundur dari manajemen ini,” tegasnya.

Sementara itu Sekretaris Daerah Provinsi Sumsel H Narun Umar menambahkan, penyelesainya legal aspek sudah terjadi  yakni penyerahan kunci dari Manajemen SFC yang selama ini dipegang oleh PT SOM kepada Gubernur Sumsel Herman Deru secara Pribadi.

Dikatakannya, kunci keputusan sudah diambil, kemudian setelah ini baru menindaklanjuti tentang legal aspek, serah terima harta bergerak, harta tidak bergerak, hutang dan lain sebagainya.

“Selaku Gubernur Sumsel Pak Herman Deru karena kesibukan dan tupoksinya sebagai Gubernur sumsel akan menyerahkan kepada siapa manajemen yang akan memimpin SFC ini. Kita tunggu disertai lagi seperti disarankan oleh pak Baryadi kalau dari PT SOM tentu ke PT lagi, serah terima harta nya seperti apa dan lain sebagainya, itu semua akan diikuti sebagai legal formal,” tuturnya. (reles)

Kabar Sumsel

448 Personil Polisi Mulai Divaksin

Published

on

Caption : Salah satu personil mapolres Empat Lawang saat divaksin

REL,Empat Lawang – Personil Polisi Resort (Polres) Kabupaten Empat Lawang secara bertahap divaksinisasi di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tebing Tinggi, hari ini (4/3)

Tim Faskir (Fasilitator) RSUD Empat Lawang Ida Melisa mengatakan sebanyak 448 personil Polres Kabupaten Empat Lawang, menjadi sasaran pemberian vaksin covid 19.(Pad).

Baca Selengkapnya

Kabar Sumsel

PC PMII Pagar Alam Berikan Bantuan ke Pada Penderita Tumor

Published

on

Caption : PC PMII Pagar Alam berpose bersama seusai memberikan bantuan

REL,PAGARALAM – Pengurus Cabang (PC) Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kota Pagaralam melakukan penggalangan dana untuk membantu ibu Emilia Susanti, penderita penyakit tumor dalam usus yang bertempat tinggal di Desa Nusa Indah, Rt 03 Rw 04, Kelurahan Tebat Giri Indah, Kecamatan Pagar Alam Selatan, Kota Pagaralam, Jum’at (19/02).

Ketua PC PMII Kota Pagar Alam Anwar melalui Sekretaris PC PMII Pagar Alam Wahyu Al Ichsan S,Psi mengatakan, alhamdulillah kita hari ini sudah melakukan penggalangan dana sekaligus sudah memberikan bantuan, dengan adanya bantuan ini kami berharap bisa meringankan beban Ibu Emilia, “semoga beliau diberikan kekuatan dan kesabaran untuk menjalaninya,” tutur Wahyu.

“Ibu Emilia ini mempunyai anak 3 dan masih sekolah semua, suaminya sekarang sedang mengalami depresi,” jelas Wahyu.

Serta, lanjut Wahyu, kami ucapkan terimakasih kepada masyarakat kota Pagar Alam yang telah menitipkan bantuannya kepada kami untuk disalurkan kepada beliau.

Wahyu juga menjelaskan penggalangan dana ini baru dilaksanakan tadi pagi, dan alhamdulillah dana yang terkumpul mencapai Rp, 1.300.000 sudah kami serahkan kepada beliau.

“Saya ucapkan ribuan terimakasih kepada adik-adik mahasiswa PMII kota Pagar Alam yang telah membantu. Semoga apa yang telah adik-adik lakukan hari ini akan diberikan pahala oleh Allah swt,”pungkasnya.

Sementara itu, penderita penyakit tumor mengatakan, terimakasih kepada adik-adik PC PMII Kota Pagar Alam yang telah membantu dengan cara menggalang dana, “semoga apa yang dilakukan adik-adik sekalian akan mendapatkan imbalanya di syurga nanti,” pungkasnya.(*)

Baca Selengkapnya

Empat Lawang

Jika Ada Jual Beli Dan Perburuan Hewan Langka Bisa di OTT

Published

on

Caption : Kanit Pidana Khusus (Pidsus) Reskrim Polres Kota Pagar Alam Ipda Eka Herli saat berpose bersama

REL,Pagaralam – Polres Pagar Alam mengungkap bahwa hingga saat ini belum ada laporan ataupun temuan adanya kasus perdangangan (jual-beli) hewan langka atau hewan yang dilindungi di wilayah hukum Kota Pagar Alam.

Hal ini diungkapkan Kanit Pidana Khusus (Pidsus) Reskrim Polres Kota Pagar Alam Ipda Eka Herli ketika dikonfirmasi, Jum’at (18/2).

Dirinya tak menampik, jika memang ada beberapa jenis hewan langka yang dulunya sempat booming lantaran memiliki harga jual yang cukup tinggi sehingga memicu terjadinya perburuan liar terhadap jenis hewan-hewan yang dilindungi tersebut.

“Contohnya teringgiling,yang dulu kulitnya sampai berharga jutaan rupiah,” tuturnya.

Namun, lanjut Eka, pihakanya belum menemukan atau menerima laporan adanya aksi jual beli segala macam hewan langka ini, dan kalaupun ada,jelas ada Undang-undang yang mengatur serta ada sanksi pidana baik itu penjual maupun penadah atau pembeli.

Eka juga menjelaskan, sebenarnya yang berkompeten dalam hal ini adalah Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA), karena Polres hanya menindak jika ada laporan, namun bisa menindak langsung jika kedapatan melakukan jual beli hewan langka tersebut.

“Artinya kita bisa menindak tanpa harus ada delik aduan jika memang itu ada di wilayah hukum Kota Pagar Alam,” cetusnya.

Dikatakanya, begitu juga dengan hewan langka yang dirumahkan atau dipelihara,harus mengantongi izin dari BKSDA dan izin itu juga diteruskan ke Polres Pagar Alam.

“Jadi kalau hewan itu sudah ada izin dari pihak yang berkompeten ada semacam sertifikat yang dipegang oleh pemilik atau pemelihara,”ujarnya.

Sementara Kepala UPTD KPH X Dempo Heryy Mulyono menambahkan, apapun namanya hewan atau binatang yang ada didalam kawasan hutan lindung (Hutlin) semuanya termasuk hewan yang dilindungi.

Sehingga, lanjut Herry, jika terjadi adanya perburuan didalam kawasan hutlin mau itu burung atau sejenis lainya tetap tidak diperkenankan sesuai dengan Undang-undang BKSD nomor 5 tahun 1990 tentang Sumber Daya Hayati dan Ekosistemnya.

“Dan kita bisa melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) jika memang ada yang kedapatan melakukan perburuan didalan kawasan Hutlin,” jelas Hery.

Lebih jelas Herry, untuk itu mengantisipasi terjadinya perdagangan bebas hewan-hewan dilindungi ini, pihaknya selalu memaksimalkan personel seperti Polisi Hutan (Polhut) untuk mencegah adanya aksi perburuan di hutan lindung termasuk dititik rawan terjadinya aksi perburuan seperti di kawasan kampung IV Gunung Dempo.

“Kalau memang ada dan tidak bisa lagi diberikan teguran maka kita bisa menindak langsung sesuai dengan SOP,”pungkas Herry

Sementara Ketua LSM Jaga Rawat Lingkungan (Jaring) Jefriadi mengatakan, bahwa mendukung sepenuhnya pihak berkompeten untuk menindak siapa saja yang kedapatan melakukan perburuan atau sampai memperjual belikan hewan-hewan yang dilindungi sesusai dengan UU.

“Hal ini tak lain untuk tetap menjaga ekosistem hutan, khususnya Kota Pagar Alam yang 80 persen adalah kawsan hutan lindung,”pungkasnya.(*)

Baca Selengkapnya

Trending