Connect with us

Empat Lawang

Satu Keluarga ODGJ Tinggal Dirumah Tak Layak Huni

Published

on

REL, Empat Lawang – Miris rasanya dizaman moderinisasi seperti ini masih ada warga menghuni rumah yang tak layak lagi, bahkan lebih menyedihkan ternyata seisi rumah tersebut dihuni oleh Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) satu keluarga.

Ya begitulah yang dialami nasib Nuraini, Ratna Dewi, Sumarni dan Fitriyanti warga Kupang Dalam Kelurahan Kupang Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang.

Mereka adalah satu keluarga yang terdiri dari sang Nenek (Nuraini, red), ibu dari fitri (Ratna Dewi, red), adik si ibu atau (Sumarni, red), dan sang anak perempuan (Fitri, red), harus mengharapkan pemberian makanan dari sang anak lelaki yakni Jefri dalam kehidupan sehari-harinya yang kebetulan menetap dan sudah berkeluarga tidak jauh dari tempat tinggal mereka.

Dinas Sosial Kabupaten Empat Lawang bersama Tim Tanggap Reaksi Cepat (TRC) PSPD dari Kementrian Sosial Provinsi Sumsel, melihat langsung kondisi mereka pada hari Selasa (27/2) sekira pukul 10.00 wib.

Jefri (30) salah seorang anak dari Ratna Dewi mengatakan, anggota keluarganya tersebut mengalami gangguan jiwa sudah sangat lama, bahkan merupakan penyakit yang datang turun-temurun. Dan terpaksa hanya diam menghuni yang tampak jauh dari kata layak huni karena keterbatasan biaya yang dimiliknya.

“Belum ada pak, baru kali ini ada pihak dari dinas sosial juga katanya tadi ada yang dari palembang (Tim TRC, red) menjenguk kesini, dan akan mengobatinya nanti,” katanya dengan nada yang terisak sembari menundukkah wajah, Selasa (27/2)

Dilanjutkan jefri untuk keseharian makan mereka dirinya harus mencari tambahan rezeki agar dapat memberikan makanan kepada ke Empat keluarganya tersebut. “Iya mau gimana lagi, saya hanya bekerja sebagai tukang pencari barang bekas sehari-harinya,” ujarnya

Lebih jauh jefri menjelaskan bahwa sang adik (Fitri, red) belum lama ini mengalami gangguan jiwa tersebut. ” dia itu baru saja pulang dari bangka (merantau, red) bekerja sebagai pembantu rumah tangga, dan baru saja pulang beberapa bulan yang lalu,” jelasnya

Sementara itu, Elmiyana Sebagai Ketua Tim TRC mengungkapkan kesedihan dilihatnya saat mendatangi mereka (ODGJ) yang notabennya satu sekeluarga tersebut. Dan akan segera menindaklajuti terkait temuan nya ini bersama pihak Dinsos Empat Lawang.

“Rumah itu sangat memperhatinkan sekali, harus masuk dalam program bedah rumah. Kami ada program sendiri dari kemensos. Dan akan kita tindak dan tanggap dalam minggu ini juga,” ungkapnya kepada wartawan REL di kantor Dinsos Empat Lawang.

Elmi berujar bahwa hasil Asismennya ke 4 ODGJ ini akan dirujuk ke Rumah Sakit Jiwa di Palembang dan terkait rumahnya akan segera di masukkan dalam rumah tidak layak huni dari Kemensos dengan syarat harus mempunyai sertifikat rumah tersebut.

Dan beberapa Faktor memang dapat mempengaruhi seesorang menjadi gila misalnya faktor Ekonomi, Tekanan Batin maupun Sosial serta Faktor keturunan seperti yang dialami keluarga ini.

“Laporan tahun 2017 yang masuk kekita mencatat sebanyak 114 ODGJ yang ada di Empat Lawang ini, ada yang masih terpasung dan ada juga yang berkeliaran,” bebernya

Diyakini oleh Elmi bahwa masih banyak lagi ODGJ yang berada di Kabupaten Empat Lawang ini yang harus Timnya bersama dengan pihak Dinsos Empat Lawang pantau, namun akan dilakukan secara bertahap.

“Tadi juga kami menemukan salah seorang warga 3B yang masuk dalam kategori fisikisnya Orang Dalam Masalah Kejiwaan (ODMK) bernama Fauzi, namun ia tidak mesti dibawa ke RSJ tapi harus dilakukan pendekatan dari keluarga dikarenakan tampak karena terjadi karena tekanan sosial saja,” urainya

Ditempat yang sama Kepala Dinas Sosial Hasbulah melalui Kepala Bidang Sosial Empat Lawang Elvansyah muda saat dibincangi REL mengatakan, pihaknya bersama dengan Tim TRC segera menanganinya, namun terhambat dengan kepemilikan rumah tersebut karena bwlum mempunyai sertifikat.

“Kita akan bantu baik itu mengurus kepemilikan rumah, maupun biaya berobat mereka selama di rawat di RSJ nanti, dan yang paling penting pasca ” katanya

Dirinya menegaskan kepada pejabat pemerintah yang berada di desa maupun kelurahan agar mendata para warganya, baik itu para lansia bahkan warga yang seperti ini (ODGJ, red).

“Masyarakat harus melaporkan, pihak RT atau RW harus mendata para warganya, dan laporkan ke Dinsos segera, hal seperti ini sangat penting,” cetusnya

Untuk itu lanjut Elvan, seluruh elemen masyarakat dapat turut membantu pemerintah dengan cara melaporkan, agar dapat segera di tanggulangi. “ini perlu kerjasamanya dari masyarakat, dan juga dari instansi lainnya, mulailah dengan kesadaran bersama,” tukasnya (Mg14)

Empat Lawang

SMK,SMA Se-Sumsel Serah Terimah Jabatan

Published

on

Foto : PADRI / REL Caption : Penandatanganan serah terimah jabatan

REL,Empat Lawang- Setelah dilakukan pelantikan dan pengukuhan beberapa hari lalu, seluruh Kepala Sekolah (Kepsek) SMA, SMK dan SLB SE Kabupaten Empat Lawang, melakukan serah terima jabatan (Sertijab), Rabu (16/9) di aula gedung SMK Negeri 1 Empat Lawang.

Plt Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan, Riza Pahlevi, melalui Kasi Kurikulum Bidang SMK, Awaludin mengatakan, mutasi jabatan merupakan dinamika yang biasa sebagai abdi negara. Selain itu, mutasi juga dilakukan dalam rangka memperkaya pengalaman bertugas serta penyegaran suasana kerja.

“Dengan potensi dan integritas yang dimiliki oleh masing-masing Kepsek, hendaknya bisa mengembangkan inovasi dan kreatifitas untuk kemajuan sekolah,” ungkap Awaludin saat membacakan sambutan Plt Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan.Rabu (16/9).

Awaludin juga menambahkan, sebagai seorang Kepsek, harus mengedepankan etika moral dan kejujuran serta selalu berkoordinasi dengan pimpinan dan bawahan. “Ciptakan suasana yang kondusif di sekolah, dengan saling menjaga rasa asah, asih dan asuh,” imbuhnya.

Masih menurut Awaludin, tugas dan tanggungjawab kita saat ini semakin berat. Makanya fighting spirit harus dilakukan, dengan memberdayakan SDM staf yang ada. “Kita tidak bisa sendirian atau One Man Show dalam melaksanakan amanah ini, staf yang ada harus diberdayakan semaksimal mungkin,” ujarnya seraya berharap, seluruh Kepsek yang ada di Empat Lawang bisa membawa perubahan yang lebih baik, dalam dunia pendidikan di Provinsi Sumatera Selatan.

Ditempat yang sama, Ketua MKKS SMK Kabupaten Empat Lawang, Saipul Efendi, mengajak seluruh Kepsek yang ada supaya memegang teguh amanah yang diberikan tersebut untuk membangun sekolah.

“Kita sama-sama menyadari dan yakin, amanah yang diberikan ini adalah salah satu bentuk ibadah. Untuk itu, mari kita jalankan amanah ini dengan baik,” ungkap Saipul.(Mg20).

Baca Selengkapnya

Empat Lawang

Dinsos : Belum Terima Surat Resmi Kemensos

Published

on

Foto : Ilustrasi

REL,Empat Lawang – Pasien positif corona atau covid-19,baik yang meninggal dunia maupun yang telah sembuh dari virus corona,mendapatkan santunan dari pemerintah pusat melalui kementrian sosial Republik Indonesia.

Dikutip dari situs resmi kemensos RI ,kemensos ri memberikan santunan kepada pasien yang meninggal dunia positif corona sebesar 15 juta kepada ahli waris sedangkan pasien yang sembuh akan diberikan santunan jaminan hidup.

Dengan persyaratan menyertakan surat keterangan dari rumah sakit/puskesmas atau dinas kesehatan setempat bahwa yang bersangkutan adalah korban covid-19.

Untuk diketahui, saat ini pasien positif corona di kabupaten Empat Lawang berjumlah 11 orang dengan rincian 2 orang meninggal dunia ,8 orang dinyatakan sembuh dan 1 orang masih dalam proses isolasi mandiri

Sementara itu,Plt.Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Empat Lawang Eka Agustina mengatakan,Sampai saat ini belum mendapatkan info atau pun surat resmi dari kemensos.

“coba tanya BPBD ( sekretariat tim gugus ) atau Dinkes,sebab belum dapat info atau surat resmi dari kemensos dan saya telpon kadinsos provinsi (Palembang) juga belum pernah dapat,”Ungkapnya saat di hubungi melalui pesan singkat whatsapp.Senin (7/8).

Mungkin lanjutnya,kabid perlimbansos yang mendapatkan info tersebut.

“Untuk sampai saat ini saya belum,saya tanya kabid perlimbansos dulu mungkin di kabidnya ada info tentang ini karena saya masuk menjadi PLT kadinsos itu terhitung mulai bulan Mei,”Katanya.(Mg20).

Baca Selengkapnya

Empat Lawang

Masyarakat Keluhkan Isu yang Beredar

Published

on

Foto : Ilustrasi 

REL,Empat Lawang – Masyarakat dikeluhkan beredarnya informasi yang menyatakan bahwa penggunakan orgen tunggal dan pelaksanaan resepsi pernikahan dilarang kembali oleh pemerintah daerah Kabupaten Empat Lawang.

Sebelumnya,melalui surat edaran bupati nomor : 360 /254/SE/BPBD/2020, telah memperbolehkan masyarakat yang ingin menggelar acara resepsi pernikahan dan penggunaan orgen tunggal.

Namun,dalam sepekan ini,beredarnya isu yang menyatakan penggunaan OT dan pelaksanaan resepsi pernikahan ditutup (Tidak diperbolehkan lagi ) kembali.

“Yang saya dengar minggu kemarin,kabarnya itu sekitar bulan 9 dan bulan 10 tidak diperbolehkan lagi,”Ungkap AA yang tak ingin namanya dimuat di media,Minggu (6/8).

Kalau memang ditutup kembali,ia merasa kasihan kepada pemilik usaha OT maupun pelaminan,sedangkan pendapatan mereka hanya mengandalakan masyarakat yang ingin melaksanakan hajatan,dengan menyewa orgen tunggal dan pelaminan.

“Kalau ditutup kembali mereka mau makan apa,sementara ingin berkebun mereka tidak punya lahan,”tuturnya.

Iapun berharap agar pemerintah bisa mempertimbangkan hal tersebut.

Sementara Ketua gugus tugas covid-19 Empat Lawang H.Joncik Muhammad melalui Sekretariat gugus tugas covid-19 Kuswinarto,SE.M.Si mengatakan masyarakat jangan termakan isu isu yang belum jelas kebenarannya.

“berpedoman dengan surat edaran (SE) bupati Empat Lawang,bagi masyarakat yang melaksanakan pelaksanaan resepsi pernikahan dan penggunaan orgen tunggal harus memenuhi prosedur serta mematuhi syarat syarat dari surat edaran bupati tersebut,”Kata Kuswinarto.

Yang mana masih dikatakan Kuswinarto,pelaksanaan dan penggunaan orgen tunggal harus menerpkan protokol kesehatan dan mematuhi semua prosedur prosedur yang tertera di surat edaran bupati.

“Di point 13 dalam surat edaran bupati ,bagi masyarakat yang melanggar serta tidak mematuhi surat edaran tersebut dapat dikenakan sanksi yakni teguran oleh pihak berwajib dan penghentian pelaksanaan acara oleh pihak berwajib,”Tukasnya.(Mg20).

Baca Selengkapnya

Trending