oleh

Sanksi Tegas Bagi Paslon Pilkada Jika Melanggar

REL, Empat Lawang – Tahapan Kampanye Pilkada tak lama lagi dimulai dan mengenai Aturan dalam penertiban Alat Peraga Kampanye (APK) Paslon Bupati dan wakil Bupati di Kabupaten Empat Lawang khususnya di Kecamatan Tebing Tinggi Akan segera ditenttukan dan dikeluarkan Komisi Pemilihan Umum.

Kepala Dinas Satuan Polisi Pamong Praja (PolPP)Kabupaten Empat Lawang Chandra mengatakan, saat ini belum ada intruksi untuk menertibkan Alat Peraga Kampanye (APK) atau Baleho yang terpasang di pinggir jalan atau di rumah rumah warga.

“Pihak kita (POL PP, red) belum ada perintah dari Panwaslu untuk melakukan penertiban mengenai APK tersebut,”Kata Chandra saat di bincangi diruang kerjanya, Selasa (23/01).

Dijelasakan pria yang baru menjabat sebagai Kadis POL PP ini,mengenai untuk penertibpan APK atau Baleho kami akan berkoordinasi ke Pihak Panwaslu Kabupaten Empat Lawang.

“Tidak ada larangan bagi Paslon untuk melakukan sosialisasi dan memasang APK, setiap bakal paslon diperbolehkan memasang APK asal tidak melanggar perda, tidak merusak fasilitas umum dan keindahan kota,” jelasnya.

Semetara itu Ketua Panwaslu Kabulaten Empat Lawang Rudianto melalui Anggota Divisi Penindakan dan Pelanggaran Panwaslu Kabupaten Empat Lawang Martin menuturkan untuk penertiban APK Paslon Bupati dan Wakil Bupati belum ada keputusan dari KPU Empat Lawang.

“Untuk penertiban APK Paslon kita masih menunggu dari Pihak KPU Empat Lawang, setelah ada keputusan rapat dari pihak KPU nanti, kami (Panwaslu red) akan segera berkoordinasi dengan Dinas POL PP Empat Lawang untuk melakukan penertiban,” Martin

Terpisah, Ketua KPU Empat Lawang Mobius Alahazan ketika dikonfirmasi mengatakan bahwa penertiban APK kandidat tersebut baru bisa dilakukan setelah penetapan paslon oleh KPU Empat Lawang pada 12 Februari mendatang.

“Setelah penetapan Paslon pada tanggal 12 Febuari mendatang dan Paslon mendapatkan nomor urut cabup,barulah kami (KPU red) akan melakukan rapat koordinasi bersama Panwslu untuk aturan penertiban APK tersebut,” tuturnya.

Ditambahkan Mobius, setelah penetapan nanti untuk Paslon yang memasang APK untuk mematuhi aturan yang berlaku dan sesuai UUD yang berlaku.

“Nanti KPU yang menenukan berapa APK yang dipasang Paslon, ukuran APK dan banyaknya alat peraga yang dipasang dan apabila ada yang melanggar pihak Panwaslu akan memberikan teguran dan saksi “pungkasnya (Mg14)

BACA JUGA