Connect with us

Kabar Sumsel

Sah, HDMY Pimpin Sumsel 2018-2023

Published

on

BERSALAMAN: Tampak Gubernur Sumsel Herman Deru bersalaman dengan mantan Gubernur Sumsel Alex Noerdin seusai dilantik Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Senin (1/10).

JAKARTA – Setelah cukup lama dinanti-nantikan, pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumsel Terpilih H.Herman Deru SH.MM dan Ir.H Mawardi Yahya, hari ini Senin (1/10) resmi dilantik sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Sumsel periode 2018-2023 oleh Presiden RI Joko Widodo di Istana Negara Jakarta.

Gubernur dan Wakil Gubernur Sumsel Herman Deru dan Mawardi Yahya yang terpilih pada Pilkada 2018 lalu telah resmi dilantik oleh Presiden RI Joko Widodo di Istana Negara Jakarta, pukul 11.00 WIB. Upacara pelantikan Herman Deru dan Mawardi Yahya digelar bersamaan dengan pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih Provinsi Kalimantan Timur pasangan Isran Noor dan Hadi Mulya.

Acara pelantikan didahului dengan prosesi penyerahan petikan Keputusan Presiden kepada para gubernur dan wakil gubernur yang dilantik. Setelah itu, Presiden Jokowi bersama pasangan gubernur dan wagub yang akan dilantik berjalan ke Istana Negara. Mereka diiringi dengan pasukan drum band pada bagian belakang.

Setibanya di Istana Negara, prosesi pelantikan pun dimulai. Pelantikan diawali dengan pembacaan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 173/p dan 174/p Tahun 2018. Selanjutnya, Jokowi membacakan sumpah jabatan yang kemudian diucap ulang oleh Herman Deru dan Mawardi Yahya serta Isran Noor dan Hadi Mulyadi.

“Sebelum saudara-saudara mengucapkan sumpah jabatan sebagai Gubernur dan wakil gubernur masa jabatan 2018-2023 untuk Provinsi Sumatera Selatan dan Kalimantan Timur, terlebih dahulu saya akan bertanya. Apakah saudara-saudara beragama Islam? tanya Jokowi.

“Islam,” jawab gubernur dan wakil gubernur Sumatera Selatan dan Kalimantan Timur.

“Demi Allah saya bersumpah. Akan memenuhi kewajiban saya, sebagai gubernur, sebagai wakil gubernur, dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya,” ucap Jokowi.

“Memegang teguh UUD 1945, dan menjalankan segala UU dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada masyarakat, nusa dan bangsa,” lanjut dia.

Setelah prosesi pelantikan dilanjutkan dengan pengambilan sumpah jabatan oleh rohaniawan yang dipandu langsung oleh Presiden Jokowi. Acara kemudian dilanjutkan kembali dengan penandatanganan berita acara pelantikan serta penyematan tanda pangkat dan jabatan. Setelah itu, Presiden Jokowi dan para tamu undangan memberikan selamat kepada gubernur dan wagub yang baru saja resmi menjabat.

Hadir dalam pelantikan ini Wakil Presiden Jusuf Kalla, sejumlah menteri kabinet kerja dan kepala lembaga Negara diantaranya Ketua DPD Oesman Sapta Odang, dan Ketua MPR Zulkifli Hasan. Lalu ada pula Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Ketua Umum NasDem Surya Paloh, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, dan Menseneg Pratikno, dan Seskab Pramono Anung. Kemudian ada juga Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto.

Sementara itu usai pelantikan Gubernur Sumsel Herman Deru mengajak seluruh masyarakat Sumsel bersama-sama membangun kemajuan Sumsel. “Alhamdulillah setelah pelantikan ini, kami bersama pak Wagub Mawardi Yahya sudah bisa bekerja untuk mewujdukan visi misi dan program yang kami susun. Menunaikan janji-janji kampanye yang tujuannya adalah mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Sumsel ini adalah milik bersama dan saya mengajak kita untuk membangun secara bersama-sama. Saya mengajak semua komponen untuk membangun Sumsel untuk mewujdukan Sumsel yang lebih maju sejahtera,” ujarnya.

Herman Deru juga memastikan akan secepatnya berkomunikasi dan berkoordinasi dengan seluruh bupati dan walikota dan para anggota DPRD untuk mensinergikan program-program yang telah disusun pihaknya. Sehingga ada sinkronisasi program antara provinsi dan kabupaten kota se Sumsel.

“HDMY akan membangun Sumsel secara adil dan merata,” tutupnya. (RIL)

Empat Lawang

Kalah Pilkada, Noto Najur Bacawabup OI

Published

on

DATANGI : Mantan Pj Bupati Ogan Ilir H Yulizar Dinoto saat mendatangi Kantor Golkar Ogan ilir ikut meramaikan pesta demokrasi Kabupaten OI, untuk menjadi bakal calon wakil bupati (Bacawabub) 2021-2026.

REL, Indralaya – Penjabat Bupati Ogan Ilir (OI) periode 2015-2016 H Yulizar Dinoto, sepertinya bakal ikut meramaikan pesta demokrasi Kabupaten OI, untuk menjadi bakal calon wakil bupati (Bacawabub) 2021-2026.

Kemarin (23/10) sekitar pukul 13.30 Wib  mendatangi Kantor DPD Golkar OI di Jalintim Indralaya-Kayuagung Km 34 bersama sekretaris pribadi Cek Din,  mengendarai Fortuner hitam. Kedatangan untuk mengambil formulir pendaftaran  bacawabub di DPD Golkar. Mereka diterima oleh Ketua DPD Golkar OI H Endang PU Ishak.

“Saya optimis bakal diusung oleh partai di Kabupaten OI, saya sudah  mengambil dan mengembalikan formulir bacawabub  PDIP, Nasdem, PPP, PAN. Dan sekarang di Golkar. Kalau ditanya tujuan ikut pilkada, ya sekedar Najur, kan posisi saya hanya wakil, bukan  Bupati,”katanya.

Menurut Yulizar Dinoto, meski sempat kalah di pilkada Empat Lawang sebagai bupati dari jalur independen, namun tak membuatnya tidak patah arang

“Sesuai dengan filsafat saya, maju terus pantang mundur, akan terus berjuang , jangan patah semangat,   apalagi selama menjadi Penjabat Bupati OI, saya sudah keliling keseluruh desa , kecamatan, sehingga nama saya sudah dikenal, itu artinya saya menyakini bisa diterima oleh masyarakat OI, tinggal dukungan Partai yang akan menggandeng saya,” tukasnya (Sid/fin)

Baca Selengkapnya

Empat Lawang

Empat Lawang Dapat 53 Kuota CPNS

Published

on

 

REL, Empat Lawang – Kuota penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kabupaten Empat Lawang tahun ini berjumlah 53 formasi hal ini disampaikan Sekda Empat Lawang, H Edison Jaya.

Sebanyak 53 formasi itu semuanya untuk jabatan tenaga teknis.

“Di Empat Lawang ada penerimaan CPNS jumlahnya 53 formasi untuk jabatan tenaga guru dan kesehatan tahun ini kosong. 53 formasi itu semuanya tenaga teknis,” ujar Sekda, Kamis (24/10/2019).

Lanjut Sekda, persyaratan dan alur pendaftaran termasuk jadwal penerimaan, ditentukan kemudian hari oleh pihak Kemenpan-RB.

“Kemungkinan sekitar satu minggu lagi proses pendaftarannya. Sekarang ini baru penetapan jumlahnya,” tuturnya.

Alokasi penerimaan CPNS dijelaskan Sekda yakni, Analis Budidaya Perikanan 5 formasi, Analis data dan informasi 2 formasi, analis diklat 2, analis industri dan pencegahan pencemaran 3, analis informasi hasil pertanian 5, analis jabatan 2, analis keamanan 2, analis keuangan 1, analis mutu hasil perikanan 5.

Analis pelaporan dan transaksi keuangan 1, analis pemasaran hasil pertanian 5, pemeriksa industri 2, penata keuangan 1, pengadminitrasi registrasi perkara 1, pengawas industri 2, pengolaan data perkara dan putusan 2, penyuluh masyarakat 1, penyuluh perpustakaan 3, penyusun rencana kegiatan dan anggaran 1, penyusun rencana kehumasan dan perpustakaan 3, pranata diklat 4.

Plt Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Empat Lawang, Soleha Apriani, SE menambahkan, formasi CPNS tahun ini 53. Namun tahun depan akan lebih banyak sesuai kebutuhan pegawai Kabupaten Empat Lawang.Untuk teknis penerimaan CPNS.

“Tahun ini akan diumumkan lebih lanjut dan mudah-mudahan tahun depan kuota akan lebih banyak,” katanya. (Mg20).

Baca Selengkapnya

Empat Lawang

BPJS Ketenagakerjaan Gelar FGD Bersama 4 Kabupaten/Kota

Published

on

DISKUSI : Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Kantor Cabang Perwakilan Lubuklinggau menggelar Focus Group Discussion (FGD) dengan 4 Kabupaten dan Kota.

REL, Lubuklinggau – Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Kantor Cabang Perwakilan Lubuklinggau menggelar Focus Group Discussion (FGD) dengan Pemerintahan Daerah Kabupaten Musi Rawas, Musi Rawas Utara, Empat Lawang dan Kota Lubuklinggau di Ballroom Emelia Hotel Palembang, Rabu (18 September 2019).

FGD BPJS Ketenagakerjaan tersebut dihadiri oleh seluruh Sekda, Kadisnaker, Kepala BPKAD dan Kepala BKPSDM. Juga hadir sebagai narasumber Plt Asdatun Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan, Budi Hartono, yg didampingi Kasi TUN Ramliansyah dan Kasi PH Adi Kadir. Kepala BPJS Lubuklinggau Agus Theodorus Marpaung menjelaskan, Kegiatan itu untuk mendorong kebijakan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan program Jasa Konstruksi, Kepesertaan Penerima Upah, dan Bukan Penerima Upah di wilayah Kabupaten Musi Rawas, Musi Rawas Utara, Empat Lawang dan Kota Lubuklinggau. “Pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan merupakan amanat undang-undang, dibutuhkan keseriusan seluruh stakeholders khususnya pemerintah daerah untuk mengimplementasikannya dengan menyusun regulasi turunan dalam bentuk peraturan Bupati (Perbup) dan Surat Edaran.

Dilanjutkannya, sampai dengan saat ini kepesertaan di 4 wilayah operasional Cabang Lubuklinggau sudah mencapai sekitar 21ribu tenaga kerja yang terdaftar, tetapi masih banyak juga yang belum terlindungi, seperti pekerja pada sektor jasa konstruksi, pekerja harian lepas (PHL), pekerja bukan penerima upah dan pekerja non asn.

“Apresiasi kami kepada Pemda yang sudah sangat mendukung dalam pelaksanaan program bpjs ketenagakerjaan, harapan kami, program ini dapat dijalankan secara konsisten dan berkesinambungan sehingga menjadi salah satu kandidat penerima Penghargaan Paritrana Award tahun 2019 ini” ujarnya.

Sementara itu, Sekda Lubuklinggau Drs H A.R Rahman Sani, M.Si menambahkan, bahwa dirinya sangat mendukung upaya perlindungan terhadap tenaga kerja dan Pemkot siap menerbitkan regulasi tentang pelaksanaan program BPJS Ketenagakerjaan di kota Lubuklinggau. Maka dari itu, dirinya menghimbau kepada seluruh perusahaan yang melakukan kegiatan usaha di Kota Lubuklinggau agar turut menyelenggarakan program perlindungan dan kesejahteraan bagi seluruh tenaga kerja melalui sistem jaminan sosial dalam Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagai mana diamanatkan dalam Undang-Undang No. 24 Tahun 2011 tentang BPJS. “Dalam waktu dekat, kami juga akan mendaftarkan seluruh Ketua RT utk dapat perlindungan melalui BPJS Ketenagakerjaan”, pesannya.

Dalam kesempatan itu, Sekda Empat Lawang H. Edison Jaya, SH, M.Hum juga sependapat bahwa Pemkab Empat Lawang juga siap mendukung pelaksanaan jaminan sosial ketenagakerjaan di wilayahnya. “Seluruh perangkat desa dan BPD di kabupaten empat lawang sudah ikut bpjs ketenagakerjaan, kedepan pekerja non asn dan pekerja informal juga kita himbau utk ikut.”

Tidak ketinggalan, Sekda Muratara Alwi Roham, S.Sos menyampaikan dukungannya untuk memberikan jaminan sosial kepada seluruh masyarakat pekerja di wilayahnya. OPD yg memiliki pekerja non asn yg beresiko tinggi seperti Damkar, Satpol PP, Dinas LH, Tenaga Medis, Guru honor akan menjadi prioritas untuk diikutkan program bpjs ketenagakerjaan. Dan secara bertahap OPD lain juga akan didaftarkan, sesuai dengan kemampuan APBD. “Iurannya kecil, tapi manfaatnya besar untuk mereka dan keluarga,” tambahnya.

Untuk Kabupaten Musi Rawas sendiri, seluruh perangkat desa, tenaga non asn sudah di daftarkan dalam program bpjs ketenagakerjaan. Hanya saja, masih ada beberapa perusahaan yang mendaftarkan tenaga kerjanya di daerah lain, sehingga menyulitkan dalam hal pengawasannya. Padahal sesuai Peraturan Menteri Tenaga kerja Nomor 11 Tahun 2019 didalam Pasal 27 disebutkan Setiap Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja/Buruh Wajib membuat perjanjian kerja secara tertulis dan harus dicatatkan pada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota tempat pekerjaan dilaksanakan dan mendaftarkan seluruh tenaga kerjanya ke BPJS Ketenagakerjaan setempat.

Dalam pemaparannya, Plt. Asdatun Kejati Sumatera Selatan Budi Hartono, menyebutkan bahwa Program Jaminan Sosial merupakan program perlindungan yang bersifat dasar bagi tenaga kerja yang tertuang dalam Undang-undang nomor 40 tahun 2004, Undang- undang 24 tahun 2011 beserta Peraturan Pemerintah dan turunannya, sehingga wajib untuk dipatuhi, “Ada sanksi bagi yang tidak menjalankannya.” tutupnya. (*)

Baca Selengkapnya

Trending