Connect with us

Empat Lawang

RTH Terus Dilakukan Kajian

Published

on

RAPAT : Suasana rapat bersama sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam membahas laporan antara penyusunan kajian kebutuhan pengembangan ruang terbuka hijau (RTH) Kabupaten Empat Lawang, di aula kantor Dinas PUPR Empat Lawang, Selasa (16/10).

REL, Empat Lawang – Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Empat Lawang, menggelar rapat bersama sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam lingkungan kerja Pemerintah Kabupaten Empat Lawang, membahas laporan antara penyusunan kajian kebutuhan pengembangan ruang terbuka hijau (RTH) Kabupaten Empat Lawang, di aula kantor DPUPR Kabupaten Empat Lawang, Selasa (16/10).

“Ada sejumlah OPD di Empat Lawang yang ikuti rapat ini. Diantaranya, Dinas Perumahan dan Pemukiman, Dinas Pariwisata, Dinas Lingkungan hidup dan beberapa dinas terkait lainnya yang kita undang untuk membahas laporan antara RTH Kabupaten Empat Lawang,” kata Kepala DPUPR Kabupaten Empat Lawang, Syarkowi Rasyid melalui Kabid Penataan Ruang DPUPR Kabupaten Empat Lawang, Amrullah SH saat dibincangi wartawan, di sela-sela kegiatan itu.

Dipaparkanya, rapat ini merupakan rapat kedua dalam rangka penyusunan kajian kebutuhan pengembangan RTH Kabupaten Empat Lawang. Sebelumnya kata Amrullah, sudah pernah dilakukan rapat pertama terkait kegiatan penyusunan RTH tersebut.

“Ada tiga kali rapat, rapat pertama itu rapat pendahuluan dan kali ini merupakan rapat antara. Maksudnya, kita minta OPD terkait menyampaikan masukan-masukan mereka terkait penyusunan RTH itu. Nanti pada bagian akhir, kita kembali melakukan rapat akhir namanya,” ujarnya.
Lebih lanjut disampaikannya, latar belakang disusunnya penyusunan kajian kebutuhan pengembangan RTH Kabupaten Empat Lawang, mengingat pembangunan di kawasan perkotaan setiap tahun relatif berkembang, akibat bertambahnya penduduk dan peningkatan aktivitas kegiatan di perkotaan.

“Perkembangan mempengaruhi ketersedian RTH yang berfungsi untuk menyeimbangkan kualitas udara dan kenyamanan ruang hidup kawasan perkotaan yang berwawasan lingkungan yang berkelanjutan,” terang dia.

Hal ini lanjut Amrullah, sesuai dengan amanat UU Nomor 26, 2007 tentang Penataan Ruang, yang menyatakan diperlukan RTH minimal 30 persen dari luas wilayah kawasan perkotaan yang dibagi menjadi, RTH Publik minimal 20 persen dan RTH Privat minimal 10 persen.

“Karenanya, kita harus lakukan penyusunan kajian kebutuhan pengembangan RTH. Sebab, hingga saat ini kita belum memilki dokumen itu,” tukasnya. (12)

Empat Lawang

SMK,SMA Se-Sumsel Serah Terimah Jabatan

Published

on

Foto : PADRI / REL Caption : Penandatanganan serah terimah jabatan

REL,Empat Lawang- Setelah dilakukan pelantikan dan pengukuhan beberapa hari lalu, seluruh Kepala Sekolah (Kepsek) SMA, SMK dan SLB SE Kabupaten Empat Lawang, melakukan serah terima jabatan (Sertijab), Rabu (16/9) di aula gedung SMK Negeri 1 Empat Lawang.

Plt Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan, Riza Pahlevi, melalui Kasi Kurikulum Bidang SMK, Awaludin mengatakan, mutasi jabatan merupakan dinamika yang biasa sebagai abdi negara. Selain itu, mutasi juga dilakukan dalam rangka memperkaya pengalaman bertugas serta penyegaran suasana kerja.

“Dengan potensi dan integritas yang dimiliki oleh masing-masing Kepsek, hendaknya bisa mengembangkan inovasi dan kreatifitas untuk kemajuan sekolah,” ungkap Awaludin saat membacakan sambutan Plt Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan.Rabu (16/9).

Awaludin juga menambahkan, sebagai seorang Kepsek, harus mengedepankan etika moral dan kejujuran serta selalu berkoordinasi dengan pimpinan dan bawahan. “Ciptakan suasana yang kondusif di sekolah, dengan saling menjaga rasa asah, asih dan asuh,” imbuhnya.

Masih menurut Awaludin, tugas dan tanggungjawab kita saat ini semakin berat. Makanya fighting spirit harus dilakukan, dengan memberdayakan SDM staf yang ada. “Kita tidak bisa sendirian atau One Man Show dalam melaksanakan amanah ini, staf yang ada harus diberdayakan semaksimal mungkin,” ujarnya seraya berharap, seluruh Kepsek yang ada di Empat Lawang bisa membawa perubahan yang lebih baik, dalam dunia pendidikan di Provinsi Sumatera Selatan.

Ditempat yang sama, Ketua MKKS SMK Kabupaten Empat Lawang, Saipul Efendi, mengajak seluruh Kepsek yang ada supaya memegang teguh amanah yang diberikan tersebut untuk membangun sekolah.

“Kita sama-sama menyadari dan yakin, amanah yang diberikan ini adalah salah satu bentuk ibadah. Untuk itu, mari kita jalankan amanah ini dengan baik,” ungkap Saipul.(Mg20).

Baca Selengkapnya

Empat Lawang

Dinsos : Belum Terima Surat Resmi Kemensos

Published

on

Foto : Ilustrasi

REL,Empat Lawang – Pasien positif corona atau covid-19,baik yang meninggal dunia maupun yang telah sembuh dari virus corona,mendapatkan santunan dari pemerintah pusat melalui kementrian sosial Republik Indonesia.

Dikutip dari situs resmi kemensos RI ,kemensos ri memberikan santunan kepada pasien yang meninggal dunia positif corona sebesar 15 juta kepada ahli waris sedangkan pasien yang sembuh akan diberikan santunan jaminan hidup.

Dengan persyaratan menyertakan surat keterangan dari rumah sakit/puskesmas atau dinas kesehatan setempat bahwa yang bersangkutan adalah korban covid-19.

Untuk diketahui, saat ini pasien positif corona di kabupaten Empat Lawang berjumlah 11 orang dengan rincian 2 orang meninggal dunia ,8 orang dinyatakan sembuh dan 1 orang masih dalam proses isolasi mandiri

Sementara itu,Plt.Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Empat Lawang Eka Agustina mengatakan,Sampai saat ini belum mendapatkan info atau pun surat resmi dari kemensos.

“coba tanya BPBD ( sekretariat tim gugus ) atau Dinkes,sebab belum dapat info atau surat resmi dari kemensos dan saya telpon kadinsos provinsi (Palembang) juga belum pernah dapat,”Ungkapnya saat di hubungi melalui pesan singkat whatsapp.Senin (7/8).

Mungkin lanjutnya,kabid perlimbansos yang mendapatkan info tersebut.

“Untuk sampai saat ini saya belum,saya tanya kabid perlimbansos dulu mungkin di kabidnya ada info tentang ini karena saya masuk menjadi PLT kadinsos itu terhitung mulai bulan Mei,”Katanya.(Mg20).

Baca Selengkapnya

Empat Lawang

Masyarakat Keluhkan Isu yang Beredar

Published

on

Foto : Ilustrasi 

REL,Empat Lawang – Masyarakat dikeluhkan beredarnya informasi yang menyatakan bahwa penggunakan orgen tunggal dan pelaksanaan resepsi pernikahan dilarang kembali oleh pemerintah daerah Kabupaten Empat Lawang.

Sebelumnya,melalui surat edaran bupati nomor : 360 /254/SE/BPBD/2020, telah memperbolehkan masyarakat yang ingin menggelar acara resepsi pernikahan dan penggunaan orgen tunggal.

Namun,dalam sepekan ini,beredarnya isu yang menyatakan penggunaan OT dan pelaksanaan resepsi pernikahan ditutup (Tidak diperbolehkan lagi ) kembali.

“Yang saya dengar minggu kemarin,kabarnya itu sekitar bulan 9 dan bulan 10 tidak diperbolehkan lagi,”Ungkap AA yang tak ingin namanya dimuat di media,Minggu (6/8).

Kalau memang ditutup kembali,ia merasa kasihan kepada pemilik usaha OT maupun pelaminan,sedangkan pendapatan mereka hanya mengandalakan masyarakat yang ingin melaksanakan hajatan,dengan menyewa orgen tunggal dan pelaminan.

“Kalau ditutup kembali mereka mau makan apa,sementara ingin berkebun mereka tidak punya lahan,”tuturnya.

Iapun berharap agar pemerintah bisa mempertimbangkan hal tersebut.

Sementara Ketua gugus tugas covid-19 Empat Lawang H.Joncik Muhammad melalui Sekretariat gugus tugas covid-19 Kuswinarto,SE.M.Si mengatakan masyarakat jangan termakan isu isu yang belum jelas kebenarannya.

“berpedoman dengan surat edaran (SE) bupati Empat Lawang,bagi masyarakat yang melaksanakan pelaksanaan resepsi pernikahan dan penggunaan orgen tunggal harus memenuhi prosedur serta mematuhi syarat syarat dari surat edaran bupati tersebut,”Kata Kuswinarto.

Yang mana masih dikatakan Kuswinarto,pelaksanaan dan penggunaan orgen tunggal harus menerpkan protokol kesehatan dan mematuhi semua prosedur prosedur yang tertera di surat edaran bupati.

“Di point 13 dalam surat edaran bupati ,bagi masyarakat yang melanggar serta tidak mematuhi surat edaran tersebut dapat dikenakan sanksi yakni teguran oleh pihak berwajib dan penghentian pelaksanaan acara oleh pihak berwajib,”Tukasnya.(Mg20).

Baca Selengkapnya

Trending