oleh

RTH Terus Dilakukan Kajian

REL, Empat Lawang – Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Empat Lawang, menggelar rapat bersama sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam lingkungan kerja Pemerintah Kabupaten Empat Lawang, membahas laporan antara penyusunan kajian kebutuhan pengembangan ruang terbuka hijau (RTH) Kabupaten Empat Lawang, di aula kantor DPUPR Kabupaten Empat Lawang, Selasa (16/10).

“Ada sejumlah OPD di Empat Lawang yang ikuti rapat ini. Diantaranya, Dinas Perumahan dan Pemukiman, Dinas Pariwisata, Dinas Lingkungan hidup dan beberapa dinas terkait lainnya yang kita undang untuk membahas laporan antara RTH Kabupaten Empat Lawang,” kata Kepala DPUPR Kabupaten Empat Lawang, Syarkowi Rasyid melalui Kabid Penataan Ruang DPUPR Kabupaten Empat Lawang, Amrullah SH saat dibincangi wartawan, di sela-sela kegiatan itu.

Dipaparkanya, rapat ini merupakan rapat kedua dalam rangka penyusunan kajian kebutuhan pengembangan RTH Kabupaten Empat Lawang. Sebelumnya kata Amrullah, sudah pernah dilakukan rapat pertama terkait kegiatan penyusunan RTH tersebut.

“Ada tiga kali rapat, rapat pertama itu rapat pendahuluan dan kali ini merupakan rapat antara. Maksudnya, kita minta OPD terkait menyampaikan masukan-masukan mereka terkait penyusunan RTH itu. Nanti pada bagian akhir, kita kembali melakukan rapat akhir namanya,” ujarnya.
Lebih lanjut disampaikannya, latar belakang disusunnya penyusunan kajian kebutuhan pengembangan RTH Kabupaten Empat Lawang, mengingat pembangunan di kawasan perkotaan setiap tahun relatif berkembang, akibat bertambahnya penduduk dan peningkatan aktivitas kegiatan di perkotaan.

“Perkembangan mempengaruhi ketersedian RTH yang berfungsi untuk menyeimbangkan kualitas udara dan kenyamanan ruang hidup kawasan perkotaan yang berwawasan lingkungan yang berkelanjutan,” terang dia.

Hal ini lanjut Amrullah, sesuai dengan amanat UU Nomor 26, 2007 tentang Penataan Ruang, yang menyatakan diperlukan RTH minimal 30 persen dari luas wilayah kawasan perkotaan yang dibagi menjadi, RTH Publik minimal 20 persen dan RTH Privat minimal 10 persen.

“Karenanya, kita harus lakukan penyusunan kajian kebutuhan pengembangan RTH. Sebab, hingga saat ini kita belum memilki dokumen itu,” tukasnya. (12)

BACA JUGA