oleh

Ratusan Warga Geruduk Pemda Lahat

* Tuntut Pesangon Janji Lainnya dari PT Dizamatra

 

 

REL, Lahat – Dikarenakan janji yang tak kunjung terealisasi, ratusan warga penuhi halaman parkir Pemkab Lahat, Selasa (26/3). Dengan menggunakan Mobil dan Motor, ratusan warga yang tiba sekitar pukul 13.30 WIB ini langsung mengelar spanduk panjang, dengan tulisan beberapa poin tuntutan terhadap aksi mereka ini.

Adapun aksi ratusan warga ini merupakan janji yang sudah dikeluarkan dari salah satu anak perusahaan PT Primanaya Energi (PE) yaitu PT Dizamatra yang tak kunjung ada satu yang terbukti. Tomi selaku Koordinator Aksi (Korak), dalam orasinya langsung menyuarakan dan meminta agar Bupati Lahat Cik Ujang SH untuk keluar dari kantor agar mendegar keluh kesah mereka.

Tak lama kemudian dari suara ratusan masyarakat tersebut, Cik Ujang SH berjalan kaki dari Pendopoan didampingi pengacara kondang Rusdi Hartono Somad SH, Kasat Pol-PP Herry Alkafi MSi dan para Ajundan serta didampingi empat Perwira Polres Lahat. Kabag Ops, Kasat Intelkam, Kasat Sabara, dan Kanit Provost Polres Lahat dan dijaga ketat oleh Anggota Polres Lahat dan Anggota Polsek Merapi Barat, Lahat.

Dari informasi yang berhasil dikumpulkan dilapangan, aksi yang dilakukan oleh atusan warga Desa Kebur Kecamatan Merapi Barat, Kabupaten Lahat ini, merupakan sebagai bentuk protes mereka terhadap PT Dizamatra anak perusahaan PT PE yang selama ini, dinilai sudah bergerak belasan tahun tapi tidak menggeluarkan CSR terhadap masyarakat yang ada. melakukan PHK secara sepihak, dan terkesan perusahaan berat untuk membayar pesangon para karyawan.

Dalam orasinya, ratusan warga Desa Kebur ini, menuntut kejelasan soal pesangon dan sudah dijanjikan PT Dizamatra anak perusahaan PT PE yang berlokasi didesa Kebur, Kecamatan Merapi Barat, Kabupaten Lahat.

“Selama belasan tahun beroperasi PT PE tidak pernah, memberikan CSR nya kepada masyarakat terutama warga Desa Kebur, Kecamatan Merapi Barat, Kabupaten Lahat,” kata Tomi Pandrika dalam Orasinya, kemarin.

Apabila tidak ada kejelasan dari Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Lahat, sambung Tomi, maka pihaknya akan melakukan aksi besar besaran dan menutup alias memblokade jalur PT PE. Ada beberapa poin yang disampaikan diantaranya, menuntut sisa uang gaji, menuntut status karyawan karena tidak jelas, karyawan dipaksa mengundurkan diri dengan uang konfensasi tidak sesuai, dan apabila di PHK menuntut pesangon tidak sesuai aturan.

“Kami sudah cukup Lama dizolimi selaku Warga pribumi. Karena, perusahaan ini hanya memberikan janji janji saja, dan tidak pernah ada realisasinya. Jadi, aksi kami tidak akan berhenti apabila uang pesangon kami tak juga kunjung dibayar oleh perusahaan. Selain itu, karyawan banyak diberhentikan (PHK) secara sepihak, tanpa penjelasan sama sekali.” tambahnya. Seraya mengatakan, kami berharap agar permasalahan dapat ditengahi oleh Pak Bupati Lahat.

Tambahnya lagi, dengan mengacu ke Undang Undang Tenaga Kerja nomor 13 tahun 2003 perihal pemutusan hubungan kerja disebutkan, pada pasal 151 ayat 3 berbunyi. Dalam hal perundingan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) benar benar tidak menghasilkan persetujuan, pengusaha hanya dapat memutuskan hubungan kerja dengan pekerja setelah memperoleh penetapan dari lembaga penyelesaian hubungan industrial,” tukasnya

Sementara, Bupati Lahat Cik Ujang SH yang hadir menegaskan, dirinya berjanji siap akan melakukan mediasi terkait persoalan yang tak kunjung selesai ini. “Insya Allah, akan segera kami panggil pihak perusahaan PT Primanaya Energi, guna membahas serta mencari jalan keluar dari permasalahan yang ada,” janji Cik Ujang.

Selepas menanyai warga termasuk meminta daftar serta bukti, bupati langsung memanggil Dinas Tenaga Kerja dan Dinas BLH guna untuk menyelesaikan persoalan yang ada.

“Saya minta lima perwakilan warga kekantor, untuk membahas persoalan ini. Mari sama sama kita bahas masalah ini dengan kepala dingin, jangan sampai terbawa emosi agar semuanya dapat ditemukan jalan tengah terbaik,” ucapnya. (mg21)

BACA JUGA