Connect with us

Kabar Sumsel

Ratusan Sopir Batu Bara Datangi Kantor Gubernur

Published

on

TEMUI : Sekda Provinsi Sumsel Nasrun Umar menemui sopir angkutan batu bara yang melakukan aksi, Rabu (21/11).

REL, Palembang – Pemberlakukan Peraturan Gubernur Sumsel Nomor 74 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pengangkutan Batubara Melalui Jalan Umum yang telah berlaku pada 8 November lalu, mendapatkan penolakan dari ratusan sopir batubara dengan menggelar aksi damai mendatangi kantor Gubernur Sumatera Selatan, dengan berbagai keluhan diantaranya, hilangnya mata pencarian selama ini.

Seperti yang dikatakan salah satu sopir batubara Zulkipli dari Lahat, merasa keberatan dengan diberlakukannya Pergub yang isinya melarang angkutan batubara melintas di jalan umum, yang jelas dirinya tidak ada penghasilan lagi untuk mencari makan.

“Kami makan sehari-hari dari menyangkut batubara ini lah pak, kalau di stop seperti sekarang kami tidak tahu pagi mencari makan dan untuk anak sekolah kemana lagi, jadi kami berharap Pergub yang diterapkan itu harus ditinjau ulang,” katanya, di sela-sela aksi di Kantor Gubernur Sumatera Selatan, Rabu (21/11/2018).

Hal senada juga dikatakan, sopir Batubara asal Lahat, Hasan mengaku, sudah menjual tanah serta kebun hanya untuk membeli mobil yang digunakan mengangkut batubara kalau ini dihentikan bagaimana dirinya bisa membayar angsuran mobil.

“Kami merasa dengan peraturan yang ditetapkan secara perlahan-lahan membunuh kami, karena kami tidak ada lagi tempat untuk mencari penghasilan kebun hingga tanah yang kami miliki sudah kami jual untuk DP mobil, sekarang kami sudah dikejar-kejar deller untuk membayar angsuran,” ujarnya

Bukan saja para sopir yang kehilangan penghasilan tetapi turut juga para pemilik rumah makan yang rezekinya dari para sopir batubara salah satunya Rina pemilik Rumah makan di Belimbing Jaya mengatakan, sejak diberlakukannya penutupan angkutan batubara terpaksa warungnya tutup sejak tanggal 6 November lalu, karena tidak ada yang mampir untuk makan.

“Rumah makan kami sepi kalau tidak ada angkutan batubara, kami juga tidak bisa menggaji karyawan lagi, selain itu mata pencarian kami hanya bertumpu pada rumah makan, jadi mohon dipertimbangkan keputusan ini,” keluhnya.

Sementara itu, Sekertaris Daerah (Sekda) Provinsi Sumsel Nasrum Umar yang mewakili Gubernur Sumsel Herman Deru mengatakan, program kepala daerah berjalan dengan baik jika menurunkan angka kemiskinan pengangguran, oleh sebab itu pemerintah provinsi sudah memikirkan solusi yang akan terjadi penerapan Pergub tentang pelarangan angkutan batubara dilarang melintas jalur umum, solusi tersebut diantaranya, jangka pendek gubernur memanggil pemilik jalan servo.

Kemudian jangka menengah tidak mungkin seluruhnya batubara diangkut melalui servo, tetapi harus menggunakan jalan khusus yang nantinya dilalui mobil angkutan batubara hal ini sudah di bicarakan dengan gubernur. Terakhir jangka panjang Gubernur Sumsel sudah memberikan rekomendasi persetujuan izin kepada perusahaan untuk membuat jalur angkutan khusus batubara .

“Jadi bukan tidak ada jalan keluar sudah dicarikan. Yakin dan percaya lah gubernur dan wakil gubernur itu berada di jalur kepentingan bapak-bapak sekalian, hal ini menjadi salah satu visi misinya mampu menurunkan angka kemiskinan, pengangguran itu merupakan keberhasilan kami,” pungkasnya. (rel)

Kabar Sumsel

Kemenag Terapkan Pelayanan Tanpa Tatap Muka

Published

on

Teks foto:Kankemenag Muratara H Iksan Baijuri

 

 

Rel Muratara–Untuk menjaga dari terjangkit dan menyebar Corona Virus Disease (Covid-19) Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Musi Rawas Utara menerapkan pelayanan publik tanpa tatap muka langsung.

Alasan penerapan pelayanan tersebut tertuang dalam edaran Kemenag Muratara nomor 77 tahun 2020 tentang pelaksanaan protokol penanganan Covid-19 dan surat edaran Kantor Wilayah Kementetian Agama Propinsi Sumatera Selatan nomor 494 tahun 2020 pertanggal 26 Maret tentang pelayanan publik tanpa tatap muka.

Kankemenag Muratara H Ikhsan Baijuri mengatakan, ditengah hangatnya masalah Covid pelayanan publik di kantor kemenag dilakukan tanpa tatap muka.

“Nanti setiap pelayanan akan dilakukan melalui hand phone, whatshap dan surat elektronik,”katanya, Kamis (26/3)

Lanjutnya, pelayanan tanpa tatap muka akan berlansung dari tanggal 26 Maret hinggga 30 Maret atau menunggu perkembangan selanjutnya. Jika kondisi Covid sudah benar benar steril dari muka bumi, maka aktivitas akan seperti biasa.

Ia mengatakan, pelayanan tanpa tatap muka, sudah disampaikan surat edaran di setiap Kantor Urusan Agama (KUA) pada Tujuh Kecamatan dalam wilayah Muratara.

“Silakan nanti, Kepala KUA masing masing menyampaikan edaran ini pada setiap kepala desa, atau menyampaikan langsung kepada masyarakat,”ujarnya

Ditambahnya, bagi masyarakat yang ingin melakukan urusan dengan kemenag tidak parlu datang ke kantor, karena di surat edaran sudah di sediakan atau melalui surat elektronik atau email kabmuratara@kemenag.go.di. (16)

Baca Selengkapnya

Kabar Sumsel

Cegah Masuk Covid-19 di Muratara, Pemda Mendirikan Posko GTPP

Published

on

BERSAMA:Bupati, Sekda Foto bersama petugas posko GTPP

 

 

REL,Muratara – Guna Penanganan secara intensif, Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara) mendirikan dan meresmikan posko Gugus Tugas Percepatan Penanganan (GTPP) Corona Virus Disease (Covid-19) di perbatasan Kabupaten Surulangun Jambi, tepanya di simpang Nibung Rawas, Kecamatan Rawas Ulu, Muratara. Selasa (24/3)

Juru Bicara GTPP Kabupaten Muratara Siswanto Tunut menyampaikan pendirian dan peresmian posko ditengah hangatnya masalah Covid-19 tersebut adalah upaya pencegahan dari pemerintah.

“Ia, hari ini bersama Bupati, TNI, Polisi meresmikan dan mulai bergerak melakukan pengecekan secara menyeluruh pengendara yang masuk ke Kabupaten Muratara,”katanya

Sambungnya, terutama bagi pengendara yang datang dari jauh, jambi, batam. Dan orang tersebut singah, pulang kampung atau menginap di Kabupaten kita.

Ia menyebutkan, jika ada orang, warga atau pengendara yang kategori tidak aman, menunjukan suhu badan pada 38 keatas, maka yang bersangkutan masuk dalam Orang Dalam Pengawasan (ODP).

“Melalui rekan tim, Dinas kesehatan memantau secara berkalah yang masuk dalam ODP itu,”ujarnya

Kesempatan yang sama, Bupati Muratara H M Syarif Hidayat menyampaikan posko tersebut sebagai antisipasi Kabupaten Muratara, sebagai bentuk kepedulian pemda terhadap Covid-19.

“Posko ini adalah posko kemanusiaan. Kita harus ada tindakan yang tegas terhadap Covid-19. Ini bukan rahazia terhaadap surat menyurat kendaraan pengendara atau yang lain. Saya mintak yang melintas untuk membantu, berhenti dan turun untuk dilakukan pengecekan,”ajaknya

Lanjutnya, Posko GTPP akan berdiri dan melayani lebih kurang selama tiga bulan. kita pantau sampai kondisi di Muratara umumnya indonesia benar benar bersih dari Covid-19 ini.

Untuk diketahui, petugas pokso terdiri dari tim Kesehatan, BPDB, dibantu pihak kepolisian, Pol PP, Dishub dan TNI yang berjumlahkan sebanyak 33 orang. (16)

Baca Selengkapnya

Kabar Sumsel

Kapolda Sumsel Apresiasi Kinerja Wartawan Masuk Desa

Published

on

Caption : Tampak suasana rapat kerja wilayah IWO

 

 

REL,Palembang – Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Sumatera Selatan Irjen Pol Priyo Widyanto sangat mengapresiasi program wartawan masuk desa yang di gagas oleh Pengurus Wilayah Ikatan Wartawan Online Sumsel sebagai wujud turut mensukseskan program Indonesia membangun dari Desa.

Hal ini di tegaskan Kapolda Sumsel Irjen Pol Priyo Widyanto melalui Direktur Intel Polda Sumsel Kombes Pol Budi Sajodin m, M.Si saat pembukaan Rapat Kerja Wilayah IWO Sumsel di Hotel Swarna Dwipa Palembang Sabtu (14/03/2020).

Menurutnya, hal ini selaras dengan beberapa program.Nasional dianataranya program Internet masuk Desa, PLN Masuk Desa dan program lainnya.

“Dengan adanya program Wartawan Masuk Desa ini semoga dapat nengawal serta memberikan edukasi kepada masyarakat dalam memanfaatkan Program Internet Masuk Desa, agar masyarakat bisa “melek informasi”,”ujar Budi Sajidin.

Disamping itu kata Budi, di Sumatera Selatan sendiri akan ada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di 7 Kabupaten dan Kota,”Mari bersama – sama menciptakan suasana yang kondusif dengan pemberitaan yang menyejukan, dan sesuai dengan jargon IWO sebagai lokomotif anti hoax,”ujarnya.

Lebih jauh Budi mengatakan, hadirnya media online mampu menjawab tantangan kebutuhan diera digitalisasi yang menyampaikan informasi cepat, tepat dan akurat.

“Media sosial juga tidak kalah cepatnya dalam menyampaikan informasi , dan sebagai bagian dari keberagaman, oleh karena itu, melalui program Wartawan Masuk Desa IWO diharapkan dapat mrmposisikan diri sebagai penyeimbang informasi melalui medsos,”harapnya.

Dia juga berharap IWO dapat bersinergi dengan Polri dalam menjaga suatuasi NKRI terlebih lagi Pengurus Daerah IWO di Sumsel sudah hampir seluruh Kabupaten Kota.

Sementara itu Ketua Pengurus Wilayah IWO Sumatera Selatan Sony Kushardian mengatakan kepengururusan IWO sudah terbentuk di 14 Kabupaten Kota Se-Sumsel.

“Agenda Rakerwil ini salah satunya adalah evaluasi kegiatan pengurus daerah, dan melakukan konsolidasi,
serta lounching Wartawan Masuk Desa,”terang Sony.

Kedepan diharapkan IWO semakin solid dan profesional dalam menjalankan roda organisasi serta menjalankan tugas – tugas jurnalistik,”imbuhnya.(*).

Baca Selengkapnya

Trending