oleh

Ratusan Sopir Batu Bara Datangi Kantor Gubernur

REL, Palembang – Pemberlakukan Peraturan Gubernur Sumsel Nomor 74 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pengangkutan Batubara Melalui Jalan Umum yang telah berlaku pada 8 November lalu, mendapatkan penolakan dari ratusan sopir batubara dengan menggelar aksi damai mendatangi kantor Gubernur Sumatera Selatan, dengan berbagai keluhan diantaranya, hilangnya mata pencarian selama ini.

Seperti yang dikatakan salah satu sopir batubara Zulkipli dari Lahat, merasa keberatan dengan diberlakukannya Pergub yang isinya melarang angkutan batubara melintas di jalan umum, yang jelas dirinya tidak ada penghasilan lagi untuk mencari makan.

“Kami makan sehari-hari dari menyangkut batubara ini lah pak, kalau di stop seperti sekarang kami tidak tahu pagi mencari makan dan untuk anak sekolah kemana lagi, jadi kami berharap Pergub yang diterapkan itu harus ditinjau ulang,” katanya, di sela-sela aksi di Kantor Gubernur Sumatera Selatan, Rabu (21/11/2018).

Hal senada juga dikatakan, sopir Batubara asal Lahat, Hasan mengaku, sudah menjual tanah serta kebun hanya untuk membeli mobil yang digunakan mengangkut batubara kalau ini dihentikan bagaimana dirinya bisa membayar angsuran mobil.

“Kami merasa dengan peraturan yang ditetapkan secara perlahan-lahan membunuh kami, karena kami tidak ada lagi tempat untuk mencari penghasilan kebun hingga tanah yang kami miliki sudah kami jual untuk DP mobil, sekarang kami sudah dikejar-kejar deller untuk membayar angsuran,” ujarnya

Bukan saja para sopir yang kehilangan penghasilan tetapi turut juga para pemilik rumah makan yang rezekinya dari para sopir batubara salah satunya Rina pemilik Rumah makan di Belimbing Jaya mengatakan, sejak diberlakukannya penutupan angkutan batubara terpaksa warungnya tutup sejak tanggal 6 November lalu, karena tidak ada yang mampir untuk makan.

“Rumah makan kami sepi kalau tidak ada angkutan batubara, kami juga tidak bisa menggaji karyawan lagi, selain itu mata pencarian kami hanya bertumpu pada rumah makan, jadi mohon dipertimbangkan keputusan ini,” keluhnya.

Sementara itu, Sekertaris Daerah (Sekda) Provinsi Sumsel Nasrum Umar yang mewakili Gubernur Sumsel Herman Deru mengatakan, program kepala daerah berjalan dengan baik jika menurunkan angka kemiskinan pengangguran, oleh sebab itu pemerintah provinsi sudah memikirkan solusi yang akan terjadi penerapan Pergub tentang pelarangan angkutan batubara dilarang melintas jalur umum, solusi tersebut diantaranya, jangka pendek gubernur memanggil pemilik jalan servo.

Kemudian jangka menengah tidak mungkin seluruhnya batubara diangkut melalui servo, tetapi harus menggunakan jalan khusus yang nantinya dilalui mobil angkutan batubara hal ini sudah di bicarakan dengan gubernur. Terakhir jangka panjang Gubernur Sumsel sudah memberikan rekomendasi persetujuan izin kepada perusahaan untuk membuat jalur angkutan khusus batubara .

“Jadi bukan tidak ada jalan keluar sudah dicarikan. Yakin dan percaya lah gubernur dan wakil gubernur itu berada di jalur kepentingan bapak-bapak sekalian, hal ini menjadi salah satu visi misinya mampu menurunkan angka kemiskinan, pengangguran itu merupakan keberhasilan kami,” pungkasnya. (rel)

BACA JUGA