Connect with us

Kabar Sumsel

Puluhan Atlet Tuntut Kebijakan JSC

Published

on

DEMO: Puluhan atlet saat melakukan aksi damai di Halaman Pempov Sumsel, Rabu (16/1).

REL, Palembang – Puluhan atlet Sumsel, menggelar aksi damai di halaman kantor Pemerintah Propinsi Sumsel, Rabu (16/1) siang. Para atlet yang datang dari berbagai cabor, seperti anggar, panahan, dan lainya ini meminta kebijakan fasilitas dari gubernur. Atas kasus penggembokan venue Jakabaring Sport City (JSC) dan juga aturan baru parkir autogate.

Adapun poin-poin yang mereka tutut diantaranya melakukan protes keras atas tindakan penggembokan yang dilakukan pihak PT JSC, tanpa mempertimbangkan atlet Sumsel.

” Kita takut saja. Karena padahal selama ini kan, penggunaan fasilitas dan sarana venue di JSC diprioritaskan untuk kepentingan pengingkatan prestasi olahraga di Sumsel. Kalau digembok, bisa berpengaruh pada tingkat prestasi Nasional,” ungkap Ruly Maulia Dani, pelatih atlet anggar Sumsel, disela aksi damai.

Selain itu, dalam aksi ini para atlet juga memprotes pihak JSC yang dianggap mencapur adukan kepentingan bisnis dengan kepentingan pembinaan atlet. Dengan alasan penggembokan karena hutang dari KONI Sumsel yang belum dibayar sebesar Rp 1 miliar.

Mereka juga meminta klarifikasi dari pihak KONI Sumsel. Atas informasi memiliki hutang kepada pihak PT JSC. Sementara ironinya mereka mendapat informasi bahwasanya KONI Sumsel telah mengembalikan dana bantuan operasional kepada Pemprov Sumsel. Dengan jumlah Rp 6 miliar yang tidak terpakai.

Mereka meminta pertanggungjawaban KONI Sumsel atas pengelolaan dana bantuan Pemprov Sumel tahun 2018. Dimana disatu pihak banyak keluhan cabor-cabor atas kebijakan KONI Sumsel yang seakan kurang mengakomodir program dan kegiatan Cabor.

Namun disisi lain ternyata ada sisa anggaran yang tidak terpakai. Sehingga harus dikembalikan kepada Pemprov Sumsel sebesar Rp 6 miliar.

Tututan lain, yang juga tidak kalah berbeda. Yakni para atlet Sumsel menuntut hak mereka yang hilang dengan pengembalian pengelolaan Gedung Palembang Sport And Convention Center (PSCC). Yang merupakan eks Sporthall, dan dulu merupakan sumber pencetakan atlet-atle Sumsel berprestasi. Namun sekarang, GOR tersebut semata-mata hanya diperuntukan untuk kepentingan bisnis pihak pengelola. Bahkan diperuntukkan untuk kegiatan non olahraga.

Ketua Forum Insan Olahraga Sumsel Suparman Romans. Yang dalam kesempatan telah melakukan komunikasi langsung dengan Gubernur Sumsel Herman Deru. Menjelaskan saat ini gubernur merepon positif aksi ini. Hal ini baginya, menjadi cukup positif karena itu artinya gubernur peduli dengan pembinaan dan prestasi atlet Sumsel.

“Tinggal bagaimana memfollow up dari gubernur untuk mencari langkah kongkrit. Jadi persoalan yang kita hadapi dilapangan. Secara krusial yang pertama soal kebijakan dari PT JSC yang sudah menimbulkan gejolak,” ujar Suparman Roman.

“Kemudian ada satu lagi. Yakni ada satu fasilitas olahraga yang dulu pernah menjadi rumah bagi para atlet yaitu sport hall. Saat ini sudah menjadi PSCC tidak bisa lagi dijangkau oleh para atlet. Karena biaya yang harus dikeluarkan luar biasa mahal dan sudah dijadikan full bisnis pengelolanya menerapkan kepada atlet. Jadi tidak bisa lagi membedakan mana kepentingan untuk pembinaan atlet dan untuk kepentingan bisnis. Semua disama ratakan semua full bisnis ini yang kita keberatan dan melakukan protes,” tambahnya.

Dari hasil pertemuan dengan Gubernur, dia berharap sesuai janji Gubernur sebelumnya. Awal Februari nanti, pihak-pihak yang terlibat, seperti atlet, pelatihan pengelola JSC, hingga KONI Sumsel untuk duduk bersama mencari jalan keluar permasalahan. Apalagi ini menyangkut kepentingan seluruh insan olahraga di Sumsel.

” Kita harapkan ada solusi yang kongkrit yang menjadi rumusan bersama. Sistem yang kita inginkan berjalan bukan berdasarkan selera kebijakan yang sifatnya situasional,” tuturnya.

Sementara itu sebelumnya, Gubernur Sumsel Herman Deru yang juga dalam kesempatan kemarin turun langsung menemu para atlet. Merespon positif keinginan atlet. Bahkan, dengan tegasnya, orang nomor satu di Sumsel tersebut bahkan langsung menelpon Dirut JSC Meina Fatriani Paloh.

Kepada Dirut JSC ia meminta agar memberikan kompensasi parkir (khusus hari Rabu (16/1) ) di Jakabaring Sport City (JSC) bagi puluhan atlet pendemo yang hendak latihan di JSC.

” Kita clear kan dulu yang hari ini. Saya sudah telpon Dirut JSC, hari ini para atlet silahkan latihan di JSC. Tapi saya minta dikoordinir,” ujar Herman Deru.

Mengenai kelanjutan penggunaan venue dan parkir di JSC yang dikeluhkan atlet. Gubernur meminta agar segera dibuatkan daftar list. Dari daftar list atlet dan pelatih itulah akan dibuatkan pass card agar para atlet tak lagi terbebani tiket saat hendak masuk untuk latihan.

” Saya minta daftarnya besok, karena akan kita buatkan stempel. Melakukan pembinaan saja kita sanggup apalagi hanya soal parkir seperti ini. Cuma itu tadi harus ada daftarnya jangan sampai yang bukan atlet juga ikut. Saya akan minta Kadispora urus ini,” jelasnya.

Dikatakan Herman Deru, terkait kedatangan para atlet ini dirinya justru berterimakasih. Karena dari pertemuan ini ia jadi tahu masalah yang terjadi.

Menurut suami dari Febrita Lustia itu sejak dilantik 1 Oktober lalu ia memang telah berencana untuk menyelesaikan berbagai persoalan di Sumsel. Termasuk soal pengelolaan JSC. Ia pun meminta para atlet bersabar karena ia sudah menjadwalkan paling lambat Februari mendatang untuk mengclearkan masalah tersebut.

“Sejak masuk menjadi gubernur saya langsung mengatur APBD dan lain-lain. Tapi aku memang nak bertahap nyelesaike ini termasuk jugo PSCC. Ssoal birokrasi, harga dan lainnya. Insya Allah kito obrolke Februari,” papar Herman Deru.

Menurutnya sharing atau diskusi yang dilakukan tak perlu terlalu formil. Bisa di Griya Agung atau bahkan di warung. ” Nanti akan kita bahas persoalan secara umum. Kita ini jangan hanya jadi daerah penyelenggara tapi daerah yang penuh prestasi,” tandasnya. (cj11)

Empat Lawang

Kalah Pilkada, Noto Najur Bacawabup OI

Published

on

DATANGI : Mantan Pj Bupati Ogan Ilir H Yulizar Dinoto saat mendatangi Kantor Golkar Ogan ilir ikut meramaikan pesta demokrasi Kabupaten OI, untuk menjadi bakal calon wakil bupati (Bacawabub) 2021-2026.

REL, Indralaya – Penjabat Bupati Ogan Ilir (OI) periode 2015-2016 H Yulizar Dinoto, sepertinya bakal ikut meramaikan pesta demokrasi Kabupaten OI, untuk menjadi bakal calon wakil bupati (Bacawabub) 2021-2026.

Kemarin (23/10) sekitar pukul 13.30 Wib  mendatangi Kantor DPD Golkar OI di Jalintim Indralaya-Kayuagung Km 34 bersama sekretaris pribadi Cek Din,  mengendarai Fortuner hitam. Kedatangan untuk mengambil formulir pendaftaran  bacawabub di DPD Golkar. Mereka diterima oleh Ketua DPD Golkar OI H Endang PU Ishak.

“Saya optimis bakal diusung oleh partai di Kabupaten OI, saya sudah  mengambil dan mengembalikan formulir bacawabub  PDIP, Nasdem, PPP, PAN. Dan sekarang di Golkar. Kalau ditanya tujuan ikut pilkada, ya sekedar Najur, kan posisi saya hanya wakil, bukan  Bupati,”katanya.

Menurut Yulizar Dinoto, meski sempat kalah di pilkada Empat Lawang sebagai bupati dari jalur independen, namun tak membuatnya tidak patah arang

“Sesuai dengan filsafat saya, maju terus pantang mundur, akan terus berjuang , jangan patah semangat,   apalagi selama menjadi Penjabat Bupati OI, saya sudah keliling keseluruh desa , kecamatan, sehingga nama saya sudah dikenal, itu artinya saya menyakini bisa diterima oleh masyarakat OI, tinggal dukungan Partai yang akan menggandeng saya,” tukasnya (Sid/fin)

Baca Selengkapnya

Empat Lawang

Empat Lawang Dapat 53 Kuota CPNS

Published

on

 

REL, Empat Lawang – Kuota penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kabupaten Empat Lawang tahun ini berjumlah 53 formasi hal ini disampaikan Sekda Empat Lawang, H Edison Jaya.

Sebanyak 53 formasi itu semuanya untuk jabatan tenaga teknis.

“Di Empat Lawang ada penerimaan CPNS jumlahnya 53 formasi untuk jabatan tenaga guru dan kesehatan tahun ini kosong. 53 formasi itu semuanya tenaga teknis,” ujar Sekda, Kamis (24/10/2019).

Lanjut Sekda, persyaratan dan alur pendaftaran termasuk jadwal penerimaan, ditentukan kemudian hari oleh pihak Kemenpan-RB.

“Kemungkinan sekitar satu minggu lagi proses pendaftarannya. Sekarang ini baru penetapan jumlahnya,” tuturnya.

Alokasi penerimaan CPNS dijelaskan Sekda yakni, Analis Budidaya Perikanan 5 formasi, Analis data dan informasi 2 formasi, analis diklat 2, analis industri dan pencegahan pencemaran 3, analis informasi hasil pertanian 5, analis jabatan 2, analis keamanan 2, analis keuangan 1, analis mutu hasil perikanan 5.

Analis pelaporan dan transaksi keuangan 1, analis pemasaran hasil pertanian 5, pemeriksa industri 2, penata keuangan 1, pengadminitrasi registrasi perkara 1, pengawas industri 2, pengolaan data perkara dan putusan 2, penyuluh masyarakat 1, penyuluh perpustakaan 3, penyusun rencana kegiatan dan anggaran 1, penyusun rencana kehumasan dan perpustakaan 3, pranata diklat 4.

Plt Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Empat Lawang, Soleha Apriani, SE menambahkan, formasi CPNS tahun ini 53. Namun tahun depan akan lebih banyak sesuai kebutuhan pegawai Kabupaten Empat Lawang.Untuk teknis penerimaan CPNS.

“Tahun ini akan diumumkan lebih lanjut dan mudah-mudahan tahun depan kuota akan lebih banyak,” katanya. (Mg20).

Baca Selengkapnya

Empat Lawang

BPJS Ketenagakerjaan Gelar FGD Bersama 4 Kabupaten/Kota

Published

on

DISKUSI : Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Kantor Cabang Perwakilan Lubuklinggau menggelar Focus Group Discussion (FGD) dengan 4 Kabupaten dan Kota.

REL, Lubuklinggau – Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Kantor Cabang Perwakilan Lubuklinggau menggelar Focus Group Discussion (FGD) dengan Pemerintahan Daerah Kabupaten Musi Rawas, Musi Rawas Utara, Empat Lawang dan Kota Lubuklinggau di Ballroom Emelia Hotel Palembang, Rabu (18 September 2019).

FGD BPJS Ketenagakerjaan tersebut dihadiri oleh seluruh Sekda, Kadisnaker, Kepala BPKAD dan Kepala BKPSDM. Juga hadir sebagai narasumber Plt Asdatun Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan, Budi Hartono, yg didampingi Kasi TUN Ramliansyah dan Kasi PH Adi Kadir. Kepala BPJS Lubuklinggau Agus Theodorus Marpaung menjelaskan, Kegiatan itu untuk mendorong kebijakan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan program Jasa Konstruksi, Kepesertaan Penerima Upah, dan Bukan Penerima Upah di wilayah Kabupaten Musi Rawas, Musi Rawas Utara, Empat Lawang dan Kota Lubuklinggau. “Pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan merupakan amanat undang-undang, dibutuhkan keseriusan seluruh stakeholders khususnya pemerintah daerah untuk mengimplementasikannya dengan menyusun regulasi turunan dalam bentuk peraturan Bupati (Perbup) dan Surat Edaran.

Dilanjutkannya, sampai dengan saat ini kepesertaan di 4 wilayah operasional Cabang Lubuklinggau sudah mencapai sekitar 21ribu tenaga kerja yang terdaftar, tetapi masih banyak juga yang belum terlindungi, seperti pekerja pada sektor jasa konstruksi, pekerja harian lepas (PHL), pekerja bukan penerima upah dan pekerja non asn.

“Apresiasi kami kepada Pemda yang sudah sangat mendukung dalam pelaksanaan program bpjs ketenagakerjaan, harapan kami, program ini dapat dijalankan secara konsisten dan berkesinambungan sehingga menjadi salah satu kandidat penerima Penghargaan Paritrana Award tahun 2019 ini” ujarnya.

Sementara itu, Sekda Lubuklinggau Drs H A.R Rahman Sani, M.Si menambahkan, bahwa dirinya sangat mendukung upaya perlindungan terhadap tenaga kerja dan Pemkot siap menerbitkan regulasi tentang pelaksanaan program BPJS Ketenagakerjaan di kota Lubuklinggau. Maka dari itu, dirinya menghimbau kepada seluruh perusahaan yang melakukan kegiatan usaha di Kota Lubuklinggau agar turut menyelenggarakan program perlindungan dan kesejahteraan bagi seluruh tenaga kerja melalui sistem jaminan sosial dalam Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagai mana diamanatkan dalam Undang-Undang No. 24 Tahun 2011 tentang BPJS. “Dalam waktu dekat, kami juga akan mendaftarkan seluruh Ketua RT utk dapat perlindungan melalui BPJS Ketenagakerjaan”, pesannya.

Dalam kesempatan itu, Sekda Empat Lawang H. Edison Jaya, SH, M.Hum juga sependapat bahwa Pemkab Empat Lawang juga siap mendukung pelaksanaan jaminan sosial ketenagakerjaan di wilayahnya. “Seluruh perangkat desa dan BPD di kabupaten empat lawang sudah ikut bpjs ketenagakerjaan, kedepan pekerja non asn dan pekerja informal juga kita himbau utk ikut.”

Tidak ketinggalan, Sekda Muratara Alwi Roham, S.Sos menyampaikan dukungannya untuk memberikan jaminan sosial kepada seluruh masyarakat pekerja di wilayahnya. OPD yg memiliki pekerja non asn yg beresiko tinggi seperti Damkar, Satpol PP, Dinas LH, Tenaga Medis, Guru honor akan menjadi prioritas untuk diikutkan program bpjs ketenagakerjaan. Dan secara bertahap OPD lain juga akan didaftarkan, sesuai dengan kemampuan APBD. “Iurannya kecil, tapi manfaatnya besar untuk mereka dan keluarga,” tambahnya.

Untuk Kabupaten Musi Rawas sendiri, seluruh perangkat desa, tenaga non asn sudah di daftarkan dalam program bpjs ketenagakerjaan. Hanya saja, masih ada beberapa perusahaan yang mendaftarkan tenaga kerjanya di daerah lain, sehingga menyulitkan dalam hal pengawasannya. Padahal sesuai Peraturan Menteri Tenaga kerja Nomor 11 Tahun 2019 didalam Pasal 27 disebutkan Setiap Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja/Buruh Wajib membuat perjanjian kerja secara tertulis dan harus dicatatkan pada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota tempat pekerjaan dilaksanakan dan mendaftarkan seluruh tenaga kerjanya ke BPJS Ketenagakerjaan setempat.

Dalam pemaparannya, Plt. Asdatun Kejati Sumatera Selatan Budi Hartono, menyebutkan bahwa Program Jaminan Sosial merupakan program perlindungan yang bersifat dasar bagi tenaga kerja yang tertuang dalam Undang-undang nomor 40 tahun 2004, Undang- undang 24 tahun 2011 beserta Peraturan Pemerintah dan turunannya, sehingga wajib untuk dipatuhi, “Ada sanksi bagi yang tidak menjalankannya.” tutupnya. (*)

Baca Selengkapnya

Trending