Connect with us

Kabar Sumsel

Inovasi Sawit Jadi BBM Diaminkan Petinggi Negara

Published

on

OLAH : BBM olahan sawit produksi ITB

REL, Sekayu – Ide brilian Bupati Muba H Dodi Reza Alex mendongkrak harga sawit dengan produk terobosan biofuel masuk peta industri nasional. Akademisi utama kampus Indonesia yakni ITB sepakat memassalkan biofuel. Ide Dodi makin mencorong ini setelah DPR RI dan kementerian mendukung habis upaya perluasan produk sawit jadi bahan bakar terbarukan. Posisinya malah dimungkinkan akan jadi mayoritas industri bahan bakar setara atau melebihi minyak bumi.

Upaya berliku dijalani Dodi bersama Pemkab Muba. Pertama merangkul ITB, lalu Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit Kelapa Sawit (BPDP-KS). Dua patron ini komit untuk mengelola inovasi inti kelapa sawit menjadi menjadi bahan bakar minyak (BBM). Dukungan luar biasa juga datang dari Konsulat Jenderal RI untuk Houston Amerika Serikat. Dodi didaulat menjadi pembicara di forum tingkat tinggi.

Layaknya, barang unggul, pihak eksekutif dan legislatif di tingkat pusat, diantaranya Komisi VII DPR RI, Kementerian ESDM, dan BPH Migas pun all out mendukung terobosan inovasi Bupati Muba dalam melakukan konversi inti kelapa sawit menjadi BBM.

“Ini inovasi dan terobosan yang sangat luar biasa. Inovasi Pak Dodi juga merupakan arah kebijakan yang bakal diimplementasikan Pemerintah Pusat. Kami dari Kementerian ESDM khususnya akan all out mendukung Musi Banyuasin untuk merealisasikan konversi inti kelapa sawit menjadi BBM,” ujar Staf Khusus Menteri ESDM Bidang Perundang-undangan dan Tata Kelola, Muhammad Sapta Murti dalam kesempatan berkunjung ke Kabupaten Muba, Rabu (20/2).

Tak mau berlama-lama, saat ini Kementerian ESDM sedang tahapan menyusun regulasi untuk kebijakan pengelolaan kelapa sawit menjadi BBM. “Draft-nya sedang dipersiapkan, dan kemungkinan ini akan dijadikan Peraturan Presiden,” ungkapnya.

Anggota Komisi VII DPR RI, Nazaruddin Kiemas menyebutkan Komisi VII DPR RI yang membidangi Energi, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Hidup sepenuhnya mendukung terobosan inovasi Bupati Muba Dodi Reza dalam upaya konversi inti kelapa sawit menjadi BBM. “Komisi VII DPR RI akan sepenuhnya mendukung inovasi Bupati Dodi Reza ini, apalagi ini sudah menjadi sorotan di kancah internasional,” tegasnya.

Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi, Dr Ir M Fanshurullah Asa MT mengatakan rencana menaikkan B20 menjadi B100 tersebut bukan sekedar wacana tapi nantinya inovasi itu nyata direalisasikan dan akan dimulai di Kabupaten Muba Sumsel.

“Terlebih pihak Pertamina Plaju Palembang sudah membuatkan kilang untuk penampungannya, dan Muba akan menjadi daerah pertama yang merealisasikan ini,” ungkapnya.

Kemudian, apresiasi terhadap inovasi Bupati Muba Dodi Reza tersebut juga tampak dengan diundangnya Bupati Muba untuk menjadi pembicara di Amerika Serikat dalam upaya realisasi inovasi konversi kelapa sawit menjadi BBM. “Jadi, realisasi inovasi konversi kelapa sawit menjadi BBM akan dimulai di Muba, dan ini akan menjadi kontribusi yang besar untuk Indonesia,” tuturnya.

Bupati Muba Dodi Reza Alex Noerdin menyebutkan saat ini luas lahan kebun sawit milik rakyat yang telah tertanam dan akan ditanam seluas 8.124 hektar yang dilaksanakan oleh 12 koperasi dan dalam tahap proses usulan tahun 2019-2020 adalah seluas 5.360 hektar dan hingga tahun 2022 peremajaan kelapa sawit di Muba mencapai 42 ribu hektare.

“Saat ini Pemkab Muba sedang menuju pembuatan bio fuel yang berbasis sawit, Muba dengan memiliki potensi kelapa sawit yang cukup luas berkeinginan untuk melakukan transformasi industri sawit sehingga akan bisa mendongkrak haga jual TBS kelapa sawit pekebun dan petani sawit ,” terangnya.

Dodi menambahkan, upaya pembenahan tersebut diharapkan mampu menyentuh kebutuhan pokok pekebun sawit untuk memperjuangkan terwujudnya pekebun sawit yang sejahtera, mandiri, berdaulat dan berkelanjutan. “Kita juga nantinya berencana akan membangun mini refinery untuk penampungan sementara, dan sebagai langkah awal, produksi turunan dari tandan buah segar itu akan dikirim ke kilang minyak milik PT. Pertamina di Plaju, Palembang,” bebernya.

Kemudian, mantan anggota DPR RI dua periode ini juga menambahkan setelah berjalan nantinya di tahap awal dirinya akan mewajibkan seluruh kendaraan dinas di lingkungan Pemkab Muba menggunakan bahan bakar atau biofuel tersebut untuk operasional.

“Dan nantinya tahap awal, kendaraan dinas di Pemkab Muba wajib pakai bio fuel Muba ini sebagai wujud implementasi pemanfaatan energi terbarukan dan sustanaible atau berkelanjutan,” pungkasnya.

Kenapa inovasi bahan bakar minyak (BBM) dari kelapa sawit yang dikembangkan Bupati Musi Banyuasin, Dodi Reza Alex Noerdin banjir dukungan? Sebab energi terbarukan (biofuel) akan mampu mendorong kemandirian energi nasional bahkan dunia.

Dedi menjelaskan, pemanfaatan minyak nabati sebagai bahan bakar biofuel diharapkan dapat memberikan nilai tambah ekonomi di bidang pertanian. “Pengembangan minyak sawit sebagai energi alternatif sangat tepat karena Indonesia merupakan negara penghasil minyak kelapa sawit terbesar kedua di dunia setelah Malaysia,” terangnya.

Menurut Rektor ITB, Kadarsah Suryadi, katalis ini mampu memberi harapan bagi perkebunan kelapa sawit nasional di tengah tekanan Eropa atas minyak sawit Indonesia. Bahkan, pemanfaatan katalis ini bisa menghemat hingga jutaan dolar uang negara.

“Produk luar negeri yang awalnya mahal dari 22 dolar Amerika, sekarang dengan adanya produk ITB bisa turun jadi 10 dolar Amerika. Ini cukup menekan harga,” ujar dia saat dihubungi, Selasa (19/2).

Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi, Publik dan Kerja Sama Kementerian ESDM, Agung Pribadi ikut angkat bicara, pemerintahpun memberikan dukungan terkait inovasi tersebut. Dia menuturkan, Pengembangan Bahan Bakar Nabati (BBN) sudah diinisiasi cukup lama.
Sejak tahun 2016, semua transportasi pengguna solar subsidi sudah menggunakan B20. Dan per 1 Sept 2018 yang Non PSO pun sudah wajib menggunakan B20.

“Dari pentahapan penerapan BBN, tahun 2020 direncanakan untuk menerapkan B30 untuk semua sektor pengguna bahan bakar solar,” ujarnya.

“Selain itu, pada saat yang bersamaan Pertamina telah mulai mengembangkan green fuel yang terbagi dalam sua program: Pertama, co-processing di kilang-kilang yang eksiting, yang telah dimulai di Kilang Plaju untuk menghasilkan gasoline dengan menginjeksikan CPO dan sudah berhasil hingga campuran CPO 7,5%,” paparnya.

Dia mengaku, rencana akan diuji coba lagi hingga 20%.

Kedua, lanjutnya, program satunya adalah membangun kilang stand alone yg bahan bakunya 100% nabati. “Dengan adanya program BBN ini diharapkan produksi sawit yang melimpahkan dapat diserap di dalam negeri untuk produksi bahan bakarm,” imbuhnya.

Anggota Komisi VII DPR RI, Kurtubi angka dukungan. Pihaknya tengah merancang lahirya Rancangan Undang-Undang Energi Baru Terbarukan (RUU EBT) sebagai payung hukum bagaimana mengembangkan EBT secara all out.
Dengan adanya pengembangan EBT, sambung Kurtubi, selain mendapatkan energi yang bersih, juga akan mempercepat industriliasasi untuk menciptakan lapangan pekerjaan sebanyak-banyaknya dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

“Tanpa industrialisasi, tidak bisa. Industri harus beroperasi 24 jam. Bagaimana energi surya dan energi angin kita akan dukung, meski tidak bisa menghasilkan listrik 24 jam. Tapi energi bersih itu yang kita butuhkan,” kata Kurtubi, kemarin.

Ide biofuel yang digagas Dodi Reza sejalan dengan sikap DPR RI yang sudah meratifikasi Perjanjian Paris, dimana kita mendukung program-program dunia untuk persoalan climate change (perubahan iklim, red). Biofuel masuk di sisi pengurangan energi-energi yang kotor dan mendorong energi yang bersih.
Pada Mei mendatang Bupati Muba Dodi Reza Alex akan mengkampeyakan biofuel
”Pak Bupati Dodi Reza ini satu-satunya Kepala Daerah di depan pelau energi terbarukan tingkat dunia atas undangan Konjen Indonesia. Kami undang untuk Houston di Amerika.

Konsulat Jenderal (Konjen) RI untuk Houston AS, Nana Yuliana menegaskan inovasi energi terbarukan itu terobosan inovasi energi luar biasa. Itu juga merupakan bentuk perhatian untuk meningkatkan kesejahteraan petani sawit rakyat dan khususnya upaya mendongkrak harga sawit di kalangan petani.

”Sangat pas mengundang pak Dodi untuk mengupas ini di kancah internasional. Di situ hadir pelaku industri dan para investor,” tegasnya. (ril)

Empat Lawang

Kalah Pilkada, Noto Najur Bacawabup OI

Published

on

DATANGI : Mantan Pj Bupati Ogan Ilir H Yulizar Dinoto saat mendatangi Kantor Golkar Ogan ilir ikut meramaikan pesta demokrasi Kabupaten OI, untuk menjadi bakal calon wakil bupati (Bacawabub) 2021-2026.

REL, Indralaya – Penjabat Bupati Ogan Ilir (OI) periode 2015-2016 H Yulizar Dinoto, sepertinya bakal ikut meramaikan pesta demokrasi Kabupaten OI, untuk menjadi bakal calon wakil bupati (Bacawabub) 2021-2026.

Kemarin (23/10) sekitar pukul 13.30 Wib  mendatangi Kantor DPD Golkar OI di Jalintim Indralaya-Kayuagung Km 34 bersama sekretaris pribadi Cek Din,  mengendarai Fortuner hitam. Kedatangan untuk mengambil formulir pendaftaran  bacawabub di DPD Golkar. Mereka diterima oleh Ketua DPD Golkar OI H Endang PU Ishak.

“Saya optimis bakal diusung oleh partai di Kabupaten OI, saya sudah  mengambil dan mengembalikan formulir bacawabub  PDIP, Nasdem, PPP, PAN. Dan sekarang di Golkar. Kalau ditanya tujuan ikut pilkada, ya sekedar Najur, kan posisi saya hanya wakil, bukan  Bupati,”katanya.

Menurut Yulizar Dinoto, meski sempat kalah di pilkada Empat Lawang sebagai bupati dari jalur independen, namun tak membuatnya tidak patah arang

“Sesuai dengan filsafat saya, maju terus pantang mundur, akan terus berjuang , jangan patah semangat,   apalagi selama menjadi Penjabat Bupati OI, saya sudah keliling keseluruh desa , kecamatan, sehingga nama saya sudah dikenal, itu artinya saya menyakini bisa diterima oleh masyarakat OI, tinggal dukungan Partai yang akan menggandeng saya,” tukasnya (Sid/fin)

Baca Selengkapnya

Empat Lawang

Empat Lawang Dapat 53 Kuota CPNS

Published

on

 

REL, Empat Lawang – Kuota penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kabupaten Empat Lawang tahun ini berjumlah 53 formasi hal ini disampaikan Sekda Empat Lawang, H Edison Jaya.

Sebanyak 53 formasi itu semuanya untuk jabatan tenaga teknis.

“Di Empat Lawang ada penerimaan CPNS jumlahnya 53 formasi untuk jabatan tenaga guru dan kesehatan tahun ini kosong. 53 formasi itu semuanya tenaga teknis,” ujar Sekda, Kamis (24/10/2019).

Lanjut Sekda, persyaratan dan alur pendaftaran termasuk jadwal penerimaan, ditentukan kemudian hari oleh pihak Kemenpan-RB.

“Kemungkinan sekitar satu minggu lagi proses pendaftarannya. Sekarang ini baru penetapan jumlahnya,” tuturnya.

Alokasi penerimaan CPNS dijelaskan Sekda yakni, Analis Budidaya Perikanan 5 formasi, Analis data dan informasi 2 formasi, analis diklat 2, analis industri dan pencegahan pencemaran 3, analis informasi hasil pertanian 5, analis jabatan 2, analis keamanan 2, analis keuangan 1, analis mutu hasil perikanan 5.

Analis pelaporan dan transaksi keuangan 1, analis pemasaran hasil pertanian 5, pemeriksa industri 2, penata keuangan 1, pengadminitrasi registrasi perkara 1, pengawas industri 2, pengolaan data perkara dan putusan 2, penyuluh masyarakat 1, penyuluh perpustakaan 3, penyusun rencana kegiatan dan anggaran 1, penyusun rencana kehumasan dan perpustakaan 3, pranata diklat 4.

Plt Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Empat Lawang, Soleha Apriani, SE menambahkan, formasi CPNS tahun ini 53. Namun tahun depan akan lebih banyak sesuai kebutuhan pegawai Kabupaten Empat Lawang.Untuk teknis penerimaan CPNS.

“Tahun ini akan diumumkan lebih lanjut dan mudah-mudahan tahun depan kuota akan lebih banyak,” katanya. (Mg20).

Baca Selengkapnya

Empat Lawang

BPJS Ketenagakerjaan Gelar FGD Bersama 4 Kabupaten/Kota

Published

on

DISKUSI : Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Kantor Cabang Perwakilan Lubuklinggau menggelar Focus Group Discussion (FGD) dengan 4 Kabupaten dan Kota.

REL, Lubuklinggau – Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Kantor Cabang Perwakilan Lubuklinggau menggelar Focus Group Discussion (FGD) dengan Pemerintahan Daerah Kabupaten Musi Rawas, Musi Rawas Utara, Empat Lawang dan Kota Lubuklinggau di Ballroom Emelia Hotel Palembang, Rabu (18 September 2019).

FGD BPJS Ketenagakerjaan tersebut dihadiri oleh seluruh Sekda, Kadisnaker, Kepala BPKAD dan Kepala BKPSDM. Juga hadir sebagai narasumber Plt Asdatun Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan, Budi Hartono, yg didampingi Kasi TUN Ramliansyah dan Kasi PH Adi Kadir. Kepala BPJS Lubuklinggau Agus Theodorus Marpaung menjelaskan, Kegiatan itu untuk mendorong kebijakan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan program Jasa Konstruksi, Kepesertaan Penerima Upah, dan Bukan Penerima Upah di wilayah Kabupaten Musi Rawas, Musi Rawas Utara, Empat Lawang dan Kota Lubuklinggau. “Pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan merupakan amanat undang-undang, dibutuhkan keseriusan seluruh stakeholders khususnya pemerintah daerah untuk mengimplementasikannya dengan menyusun regulasi turunan dalam bentuk peraturan Bupati (Perbup) dan Surat Edaran.

Dilanjutkannya, sampai dengan saat ini kepesertaan di 4 wilayah operasional Cabang Lubuklinggau sudah mencapai sekitar 21ribu tenaga kerja yang terdaftar, tetapi masih banyak juga yang belum terlindungi, seperti pekerja pada sektor jasa konstruksi, pekerja harian lepas (PHL), pekerja bukan penerima upah dan pekerja non asn.

“Apresiasi kami kepada Pemda yang sudah sangat mendukung dalam pelaksanaan program bpjs ketenagakerjaan, harapan kami, program ini dapat dijalankan secara konsisten dan berkesinambungan sehingga menjadi salah satu kandidat penerima Penghargaan Paritrana Award tahun 2019 ini” ujarnya.

Sementara itu, Sekda Lubuklinggau Drs H A.R Rahman Sani, M.Si menambahkan, bahwa dirinya sangat mendukung upaya perlindungan terhadap tenaga kerja dan Pemkot siap menerbitkan regulasi tentang pelaksanaan program BPJS Ketenagakerjaan di kota Lubuklinggau. Maka dari itu, dirinya menghimbau kepada seluruh perusahaan yang melakukan kegiatan usaha di Kota Lubuklinggau agar turut menyelenggarakan program perlindungan dan kesejahteraan bagi seluruh tenaga kerja melalui sistem jaminan sosial dalam Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagai mana diamanatkan dalam Undang-Undang No. 24 Tahun 2011 tentang BPJS. “Dalam waktu dekat, kami juga akan mendaftarkan seluruh Ketua RT utk dapat perlindungan melalui BPJS Ketenagakerjaan”, pesannya.

Dalam kesempatan itu, Sekda Empat Lawang H. Edison Jaya, SH, M.Hum juga sependapat bahwa Pemkab Empat Lawang juga siap mendukung pelaksanaan jaminan sosial ketenagakerjaan di wilayahnya. “Seluruh perangkat desa dan BPD di kabupaten empat lawang sudah ikut bpjs ketenagakerjaan, kedepan pekerja non asn dan pekerja informal juga kita himbau utk ikut.”

Tidak ketinggalan, Sekda Muratara Alwi Roham, S.Sos menyampaikan dukungannya untuk memberikan jaminan sosial kepada seluruh masyarakat pekerja di wilayahnya. OPD yg memiliki pekerja non asn yg beresiko tinggi seperti Damkar, Satpol PP, Dinas LH, Tenaga Medis, Guru honor akan menjadi prioritas untuk diikutkan program bpjs ketenagakerjaan. Dan secara bertahap OPD lain juga akan didaftarkan, sesuai dengan kemampuan APBD. “Iurannya kecil, tapi manfaatnya besar untuk mereka dan keluarga,” tambahnya.

Untuk Kabupaten Musi Rawas sendiri, seluruh perangkat desa, tenaga non asn sudah di daftarkan dalam program bpjs ketenagakerjaan. Hanya saja, masih ada beberapa perusahaan yang mendaftarkan tenaga kerjanya di daerah lain, sehingga menyulitkan dalam hal pengawasannya. Padahal sesuai Peraturan Menteri Tenaga kerja Nomor 11 Tahun 2019 didalam Pasal 27 disebutkan Setiap Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja/Buruh Wajib membuat perjanjian kerja secara tertulis dan harus dicatatkan pada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota tempat pekerjaan dilaksanakan dan mendaftarkan seluruh tenaga kerjanya ke BPJS Ketenagakerjaan setempat.

Dalam pemaparannya, Plt. Asdatun Kejati Sumatera Selatan Budi Hartono, menyebutkan bahwa Program Jaminan Sosial merupakan program perlindungan yang bersifat dasar bagi tenaga kerja yang tertuang dalam Undang-undang nomor 40 tahun 2004, Undang- undang 24 tahun 2011 beserta Peraturan Pemerintah dan turunannya, sehingga wajib untuk dipatuhi, “Ada sanksi bagi yang tidak menjalankannya.” tutupnya. (*)

Baca Selengkapnya

Trending