oleh

Pengelolaan Dana Desa Sebuah Kemunduran

*  Dari Sudah Berbasis Aplikasi Justru ke Manual

 

REL, Empat Lawang – Penggunaan Dana Desa (DD) di Kabupaten Empat Lawang, terutama pada tahun angaram 2018 patut dipertanyakan. Pasalnya, pada tata kelola DD tahun sebelumnya (2017) desa-desa di Kabupaten Empat Lawang sudah menggunakan sistem tata kelola keungan desa (Siskeudes) berbasis aplikasi, namun pada tahun berikutnya justru tidak lagi digunakakan alias hanya dengan cara manual.

“Tidak lagi menggunakan aplikasi Siskeudes dari sebelumnya menggunakan, ini sebuah kemunduran sesungguhnya. Perlu bapak-ibu ketahui, ini merupakan tanda tanya besar,” ujar Bupati Empat Lawang, H Joncik Muhmad saat menyampaikan sambutannya di kegiatan Work Shop Evaluasi Implementasi sistem tata kelola keuangan desa dengan applikasi Siskeudes Versi 2.0 yang digelar di pendopoan rumah dinas Bupati Empat Lawang, Selasa (29/1).

Dijelaskannya, dari sebelumnya memberlakukan aplikasi Suskeudes menjadi secara manual akan menjadi tanda tanya besar bagi aparat penegak hukum dan menjadi bahaya besar bagi kades. (Patut diduga) disengaja dari sebelumnya berbasis applikasi menjadi secara manual, (jangan-jangan) ingin bancaan dalam rangka bagi-bagi dana desa. “Bukan main-main, sistem applikasi atau sistem model dibangun untuk sebuah pengawasan sistem keungan di desa yang lebih simpel dan lebih sederhana untuk 74 ribu desa di Indonesia, 147 desa di Empat Lawang,” sebutnya.

Diapun menyebut, selaku Bupati Empat Lawang, Joncik ingin DD yang ada dapat berguna bagi kemajuan di desa, bukan untuk bancaan apa lagi sampai terkondisi untuk si A, B, C, D dan seterusnya. Karenanya dia inginkan ke depannya applikasi Siskeudes kembali digunakan di Empat Lawang ke depan. “Saya tidak ingin ada alasan. Kemarin saya panggil pak Agus selaku Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Empat Lawang, saya tanyakan mengapa tidak lagi menggunakan Siskeudes, jawabannya karena anggarannya dicoret DPRD. Tidak mungkin anggarannya dicoret kalau kita sampaikan penjelasan yang benar, ril, masuk akal dan bertanggungjawab kepada mereka bahwa ini sebuah keharusan untuk kemajuan Empat Lawang, saya yakin itu,” tegasnya.

Nah, lanjut dia, dengan perjalanan kepemimpinan dia yang kurang lebih baru 4 bulan ini, kedepan Joncik minta Siskeudes kembali diterapkan dan tidak ada alasan lagi tidak diterapkan. “Saya juga mendengar, bahwa penyusunan RAPBDes dan APBDes dipihakketigakan kepada pendamping desa, bukan oleh kades yang berkewajiban untuk itu. Ini juga saya tidak mau lagi mendengar itu,” cetusnya.

Kades dan perangkatnya sebut dia, harus mampu mnyusun RAPBDes dan APBDes sendiri bukan dipihakketigakan seperti selama ini. “Saya tahu bayar Rp7 juta sampai Rp10 juta, kedepan ini tidak ada lagi karena pengawasan Dana Desa akan semakin ketat,” terangnya.

Diapun kembali mengingatkan jika Dana Desa bukan untuk bancaan atau bagi-bagi kepada stake holder terkait, namun untuk kemajuan dan mensjahterakan masyarakat desa. Kades sebut dia, harus berinovasi membangun desa, membuat Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) untuk kesejahteraan masyarakat di desa.

“Selaku bupati saya tidak pernah dan tidak akan pernah minta apapun. Saya hanya minta bangun desa, majukan desa dan sejahterakan masyarakat di desa, itu saja maunya saya,” tandasnya. (12).

BACA JUGA