Connect with us

Kabar Sumsel

Pemprov Fokus Tanggulangi Kemiskinan

Published

on

RAPAT : Wakil Gubernur Mawardi Yahya yang juga Ketua Tim Koordinasi Pengendalian Kemiskinan (TKPK) memimpin langsung rapat penanggulangan kemiskinan bersama sejumlah OPD terkait.

REL, Palembang – Sesuai dengan visi misi HDMY dalam memimpin Sumsel untuk lima tahun ke depan, peningkatan perekonomian dan pengentasan kemiskinan menjadi prioritas bagi HDMY.

Bertempat di ruang rapat Bina Praja, Wakil Gubernur Mawardi Yahya yang juga Ketua Tim Koordinasi Pengendalian Kemiskinan (TKPK) memimpin langsung rapat penanggulangan kemiskinan bersama sejumlah OPD terkait.

Dalam rapat tersebut, terungkap ada enam kabupaten di Sumsel dengan persentase kemiskinan di atas 10 persen, yaitu kabupaten Muratara 19,09 persen, kabupaten Muba 18,62 persen, kabupaten Oki 17,52 persen, kabupaten Lahat 15,59 persen, kabupaten Pali 15,28 persen, dan kabupaten Muara Enim 14,14 persen.

Untuk itu dengan tegas, Wakil Gubernur menyatakan, “Pemprov akan fokus dan intervensi dalam menanggulangi dan mengurangi kemiskinan di enam kabupaten tersebut. Kepada para kepala daerah diminta untuk dapat mengurangi tingkat kemiskinan di daerahnya masing-masing”,jelasnya.

Lebih lanjut, orang nomor dua di Sumsel itu menambahkan,”Berdasarkan data dari Bappeda Sumsel, enam kabupaten tersebut tingkat kemiskinannya di atas 10 persen. Untuk itu, pengentasan kemiskinan harus segera dilakukan oleh para kepala daerah, sebab jika kemiskinan tersebut tidak segera dikurangi, hal ini bertentangan dengan dan bertolak belakang dengan program HDMY’, ungkapnya.

Mantan Bupati Ogan llir dua periode ini juga meminta agar BKKBN dapat bekerjasama dengan pemprov Sumsel melalui OPD terkait dalam kegiatan pengentasan kemiskinan serta mensinkronkan dengan APBD provinsi.

Selain itu, Ketua TKPK Mawardi Yahya meminta kepada OPD untuk segera mengirimkan surat pemberitahuan kepada kepala daerah mengenai tingkat kemiskinan di daerahnya, serta jika terdapat program kegiatan untuk lebih diarahkan dan difokuskan kepada 6 daerah tersebut, tanpa mengabaikan daerah lainnya di Sumsel.

Wakil Gubernur Mawardi Yahya juga menyampaikan beberapa faktor yang ikut menentukan tingkat kemiskinan, yaitu ketersediaan sarana infrastruktur, dan ketersediaan lapangan kerja bagi masyarakat.

Maka dari itu, HDMY benar-benar berkomitmen untuk mengentaskan kemiskinan dengan meningkatkan kesejahteraan rakyat, mengurangi kegiatan yang bersifat seremonial, dan lebih menekankan kepada program pro rakyat,”

Lebih jauh, Wagub mencontohkan jika kantong-kantong kemiskinan berada di wilayah bantaran sungai , seperti di kota Palembang misalnya, maka di daerah tersebut perlu dibuatkan program,”Buatkan program bagi masyarakat yang tinggal di bantaran sungai, dibina kelompok-kelompok masyarakat dalam bidang perikanan. Kemudian BKKBN dapat ikut berpartisipasi dengan penyuluhan bagi masyarakat, dengan mengatur jarak kelahiran”, katanya. (rel/FIN)

 

Kabar Sumsel

Kemenag Terapkan Pelayanan Tanpa Tatap Muka

Published

on

Teks foto:Kankemenag Muratara H Iksan Baijuri

 

 

Rel Muratara–Untuk menjaga dari terjangkit dan menyebar Corona Virus Disease (Covid-19) Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Musi Rawas Utara menerapkan pelayanan publik tanpa tatap muka langsung.

Alasan penerapan pelayanan tersebut tertuang dalam edaran Kemenag Muratara nomor 77 tahun 2020 tentang pelaksanaan protokol penanganan Covid-19 dan surat edaran Kantor Wilayah Kementetian Agama Propinsi Sumatera Selatan nomor 494 tahun 2020 pertanggal 26 Maret tentang pelayanan publik tanpa tatap muka.

Kankemenag Muratara H Ikhsan Baijuri mengatakan, ditengah hangatnya masalah Covid pelayanan publik di kantor kemenag dilakukan tanpa tatap muka.

“Nanti setiap pelayanan akan dilakukan melalui hand phone, whatshap dan surat elektronik,”katanya, Kamis (26/3)

Lanjutnya, pelayanan tanpa tatap muka akan berlansung dari tanggal 26 Maret hinggga 30 Maret atau menunggu perkembangan selanjutnya. Jika kondisi Covid sudah benar benar steril dari muka bumi, maka aktivitas akan seperti biasa.

Ia mengatakan, pelayanan tanpa tatap muka, sudah disampaikan surat edaran di setiap Kantor Urusan Agama (KUA) pada Tujuh Kecamatan dalam wilayah Muratara.

“Silakan nanti, Kepala KUA masing masing menyampaikan edaran ini pada setiap kepala desa, atau menyampaikan langsung kepada masyarakat,”ujarnya

Ditambahnya, bagi masyarakat yang ingin melakukan urusan dengan kemenag tidak parlu datang ke kantor, karena di surat edaran sudah di sediakan atau melalui surat elektronik atau email kabmuratara@kemenag.go.di. (16)

Baca Selengkapnya

Kabar Sumsel

Cegah Masuk Covid-19 di Muratara, Pemda Mendirikan Posko GTPP

Published

on

BERSAMA:Bupati, Sekda Foto bersama petugas posko GTPP

 

 

REL,Muratara – Guna Penanganan secara intensif, Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara) mendirikan dan meresmikan posko Gugus Tugas Percepatan Penanganan (GTPP) Corona Virus Disease (Covid-19) di perbatasan Kabupaten Surulangun Jambi, tepanya di simpang Nibung Rawas, Kecamatan Rawas Ulu, Muratara. Selasa (24/3)

Juru Bicara GTPP Kabupaten Muratara Siswanto Tunut menyampaikan pendirian dan peresmian posko ditengah hangatnya masalah Covid-19 tersebut adalah upaya pencegahan dari pemerintah.

“Ia, hari ini bersama Bupati, TNI, Polisi meresmikan dan mulai bergerak melakukan pengecekan secara menyeluruh pengendara yang masuk ke Kabupaten Muratara,”katanya

Sambungnya, terutama bagi pengendara yang datang dari jauh, jambi, batam. Dan orang tersebut singah, pulang kampung atau menginap di Kabupaten kita.

Ia menyebutkan, jika ada orang, warga atau pengendara yang kategori tidak aman, menunjukan suhu badan pada 38 keatas, maka yang bersangkutan masuk dalam Orang Dalam Pengawasan (ODP).

“Melalui rekan tim, Dinas kesehatan memantau secara berkalah yang masuk dalam ODP itu,”ujarnya

Kesempatan yang sama, Bupati Muratara H M Syarif Hidayat menyampaikan posko tersebut sebagai antisipasi Kabupaten Muratara, sebagai bentuk kepedulian pemda terhadap Covid-19.

“Posko ini adalah posko kemanusiaan. Kita harus ada tindakan yang tegas terhadap Covid-19. Ini bukan rahazia terhaadap surat menyurat kendaraan pengendara atau yang lain. Saya mintak yang melintas untuk membantu, berhenti dan turun untuk dilakukan pengecekan,”ajaknya

Lanjutnya, Posko GTPP akan berdiri dan melayani lebih kurang selama tiga bulan. kita pantau sampai kondisi di Muratara umumnya indonesia benar benar bersih dari Covid-19 ini.

Untuk diketahui, petugas pokso terdiri dari tim Kesehatan, BPDB, dibantu pihak kepolisian, Pol PP, Dishub dan TNI yang berjumlahkan sebanyak 33 orang. (16)

Baca Selengkapnya

Kabar Sumsel

Kapolda Sumsel Apresiasi Kinerja Wartawan Masuk Desa

Published

on

Caption : Tampak suasana rapat kerja wilayah IWO

 

 

REL,Palembang – Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Sumatera Selatan Irjen Pol Priyo Widyanto sangat mengapresiasi program wartawan masuk desa yang di gagas oleh Pengurus Wilayah Ikatan Wartawan Online Sumsel sebagai wujud turut mensukseskan program Indonesia membangun dari Desa.

Hal ini di tegaskan Kapolda Sumsel Irjen Pol Priyo Widyanto melalui Direktur Intel Polda Sumsel Kombes Pol Budi Sajodin m, M.Si saat pembukaan Rapat Kerja Wilayah IWO Sumsel di Hotel Swarna Dwipa Palembang Sabtu (14/03/2020).

Menurutnya, hal ini selaras dengan beberapa program.Nasional dianataranya program Internet masuk Desa, PLN Masuk Desa dan program lainnya.

“Dengan adanya program Wartawan Masuk Desa ini semoga dapat nengawal serta memberikan edukasi kepada masyarakat dalam memanfaatkan Program Internet Masuk Desa, agar masyarakat bisa “melek informasi”,”ujar Budi Sajidin.

Disamping itu kata Budi, di Sumatera Selatan sendiri akan ada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di 7 Kabupaten dan Kota,”Mari bersama – sama menciptakan suasana yang kondusif dengan pemberitaan yang menyejukan, dan sesuai dengan jargon IWO sebagai lokomotif anti hoax,”ujarnya.

Lebih jauh Budi mengatakan, hadirnya media online mampu menjawab tantangan kebutuhan diera digitalisasi yang menyampaikan informasi cepat, tepat dan akurat.

“Media sosial juga tidak kalah cepatnya dalam menyampaikan informasi , dan sebagai bagian dari keberagaman, oleh karena itu, melalui program Wartawan Masuk Desa IWO diharapkan dapat mrmposisikan diri sebagai penyeimbang informasi melalui medsos,”harapnya.

Dia juga berharap IWO dapat bersinergi dengan Polri dalam menjaga suatuasi NKRI terlebih lagi Pengurus Daerah IWO di Sumsel sudah hampir seluruh Kabupaten Kota.

Sementara itu Ketua Pengurus Wilayah IWO Sumatera Selatan Sony Kushardian mengatakan kepengururusan IWO sudah terbentuk di 14 Kabupaten Kota Se-Sumsel.

“Agenda Rakerwil ini salah satunya adalah evaluasi kegiatan pengurus daerah, dan melakukan konsolidasi,
serta lounching Wartawan Masuk Desa,”terang Sony.

Kedepan diharapkan IWO semakin solid dan profesional dalam menjalankan roda organisasi serta menjalankan tugas – tugas jurnalistik,”imbuhnya.(*).

Baca Selengkapnya

Trending