oleh

Pembagian Anggaran DD Dipertanyakan

REL,  Empat Lawang – Kepala Desa Muara Saling Arief Budiman pertanyakan sistem,  tata cara teknis pembagian anggaran dana desa (DD) tahun 2018.

“Kami pertanyakan sistem dan tata cara teknis pembagian dana desa 2018,”ungkap Arief Budiman kepala desa Muara Saling saat wartawan koran REL berkunjung kedesanya,kemarin.

Dijelaskan Arief, pembagian DD 2018 terkhusus untuk di desanya menurutnya sangat miris. Betapa tidak, dengan jumlah penduduk 6.892 jiwa dan luas 70 km2 yang didapati data dari statistik tahun 2016, tak sebanding dengan alokasi anggaran DD bagi desa lainnya.

“Bayangkan saja pak,  seukuran 2 kampung kami saja yang didapatkan DD dari desa lain yang mendapatkan anggaran hingga 1 milyar, sedangkan desa kami cuma diangka 700 juta. Nah ini patut kami pertanyakan, “imbuhnya.

Menurut Arief, seandainya standarisasi pembagian anggaran DD itu berdasarkan penduduk dan luas wilayah, itu artinya desa Muara Saling berhak mendapatkan prioritas. “Kita di posisi nomor kedua dari desa Babatan kecamatan Lintang Kanan yang jumlah penduduk dan luasnya. Namun untuk pembagian anggaran DD jauh dari itu,”ulasnya.

Makanya,  sambung Arief, hal ini perlu mendapatkan penjelasan lebih lanjut dari pemerintah Empat Lawang. Bisa jadi ada kesalahan teknis saat proses rekapitulasi data. Atau mungkin proses entry pembagian anggaran DD itu yang keliru. “Kami berharap pembagian DD 2018 direvisi,  atau setidaknya beri kami penjelasan yang memang bisa dipahami oleh perangkat desa, “pungkasnya seraya menginformasikan hal ini pernah ditanyakan langsung ke DPMP3A namun belum mendapatkan keterangan yang pasti.

Sementara itu, Plt Kepala DPMP3A Bambang Irawan melalui Kepala Bidang Pemberdayaan Desa Agusman Mulyadi menjelaskan bahwa banyak kriteria persyaratan dan perumusan yang dilakukan agar dapat menerima Dana Desa tersebut.

“Memang dana desa ini pembagian jumlah nominal tidak sama yang akan diterima oleh setiap desa, karena berdasarkan tingkat kemiskinan penduduk, luas daerah mereka, perubahan yang terjadi baik itu angka kemiskinan ataupun penghasilan penduduk setiap tahunnya dengan kata lain status desa tersebut merupakan salah satu syarat jumlah nominal yang akan diterima oleh desa dari kementerian pusat,” katanya

Selain itu, Lanjut Agusman,  pertimbangan dari Kementrian pusat berdasarkan syarat tersebut juga mempengaruhinya dan akan dicairkan melalui tiga tahapan dimana dalam tahapan selanjutnya sudah memberikan hasil laporan pertanggung jawaban (LPJ) yang sudah diterima desa sebelumnya.

“Anggaran Dana Desa diturunkan pemerintah pusat bersumber dari Kas Negara kemudian masuk ke APBD baru di terima oleh Kas Desa secara langsung tidak melalui kita, tetapi lewat  DPKAD Empat Lawang,” cetusnya

Secara terpisah, Kepala DPKAD Leo Efriansyah melalui sekretaris Hendra Lezi menerangkan mengenai persyaratan tersebut pihak DPMP3A lah yang lebih mengetahui semua syarat tersebut.

“Kita hanya membagikan sesuai dengan apa yang telah ditentukan oleh pemerintah pusat untuk desa-desa tersebut yang menerima, dan itupun langsung masuk ke dalam kas desa masing-masing,”tandasnya. (11/mg14)

BACA JUGA