Connect with us

Kabar Sumsel

PAW Lintas Dapil oleh PPP Lahat Ditolak Masyarakat

Published

on

AKSI : Ratusan masa menggelar aksi tolak PAW di depan Gedung DPRD Lahat, Senin (28/1)

REL, Lahat – Sengketa pergantian antar waktu (PAW) anggota DPRD Lahat, dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang telah berlangsung lama, akhirnya meledak. Ratusan warga yang mengatasnamakan masyarakat Merapi Area, mendatangi Gedung DPRD Lahat, Senin (28/1/2019).

Massa meminta pimpinan DPRD Lahat tidak melakukan musyawarah atau tidak melanjutkan PAW. Meledaknya persoalan yang sudah berlangsung sekitar dua tahun ini, setelah adanya surat keputusan Gubernur Sumsel, No : 38/KPTS/I/2019 tentang pemberhentian Ir Hudson Arpan MS, dan peresmian pengangkatan Agusriansyah SAg, sebagai anggota DPRD Lahat.

Pendemo menolak karena Agusriansyah tidak terdaftar dalam calon dari Dapil II (Merapi Area red), melainkan calon dari Dapil I (Kota Lahat Red), ketika Pemilu 2014 lalu. Sedangkan nama-nama calon di bawah Hudson Arpan, meliputi Lukman, Helpeni Reza, HM Suparman, dan Kaita Sauputri. Dicoret haknya untuk menggantikan Hudson Arpan.

“Kami menolak keras proses PAW ini. Agusriansyah itu bukan wakil hasil aspirasi kami. SK Gubernur Sumsel ini jelas bertentangan dengan UU No 23 Tahun 2014, tentang pemerintahan daerah. Sesuai pasal 197 (2), pasal 198, dan Junto 113,” tegas Taufik, koordinator masa, Senin (28/1).

Masa meneriakan, UU No 23 Tahun 2014, pasal 197 ayat 1 telah menyatakan, bahwa anggota DPRD Kabupaten/Kota yang berganti antar waktu, digantikan Caleg sesuai dapil yang memperoleh suara terbanyak urutan kedua. Masa pun menuding, dicoretnya nama caleg dari dapil 2, sudah mencoreng demokrasi.

“Seharusnya gubernur jangan langsung mengeluarkan surat pelantikan. Saya sudah menyampaikan surat dari Kemendagri, dan Nota Dinas dari Biro Otda Sumsel,  kalau PAW ini sudah melanggar aturan,” ucap Hudson Arpan, ketika dikonfirmasi via ponsel.

Sementara terpisah, Ketua DPC PPP Lahat, Nizarudin mengatakan, keempat nama tersebut (caleg dapil II red) dengan sendiri telah bertanda tangan, menyatakan tidak sanggup menggantikan PAW Hudson Arpan. Mengingat perkara ini sudah incrach, pihaknya hanya menjalankan aturan partai.

“Soal beda dapil, itu internal partai. Putusan ini harus dijalankan, kalau tidak bakal jadi bumerang. Saya selaku ketua, sudah menjalankan amanat partai,” kata Nizarudin.

Di sisi lain, setelah dimintai turun oleh masa, Ketua DPRD Lahat, Samarudin sempat berhadapan langsung dengan masa pembela Hudson Arpan. Sembari mengajak masa untuk tetap bertindak tenang. Samarudin menuturkan, tuntutan masa ini bakal jadi pertimbangan pihaknya dalam musyawarah nanti.

“Tuntutan ini akan jadi bahan pertimbangan. Tapi kita ini negera hukum,  kita akan menghormati hasil proses hukum yang ada,” tuturnya.

Usai menyampaikan tuntutannya, ratusan masa yang juga diikuti oleh kaum ibu ini, akhirnya bubar dengan tenang. Sambil menyatakan akan menggelar aksi lebih besar lagi, jika tuntutannya tidak diindahkan. Sedangkan dari pantauan media ini,  musyawarah PAW tetap digelar tertutup, di Gedung DPRD Lahat. (12/rel)

Kabar Sumsel

Kemenag Terapkan Pelayanan Tanpa Tatap Muka

Published

on

Teks foto:Kankemenag Muratara H Iksan Baijuri

 

 

Rel Muratara–Untuk menjaga dari terjangkit dan menyebar Corona Virus Disease (Covid-19) Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Musi Rawas Utara menerapkan pelayanan publik tanpa tatap muka langsung.

Alasan penerapan pelayanan tersebut tertuang dalam edaran Kemenag Muratara nomor 77 tahun 2020 tentang pelaksanaan protokol penanganan Covid-19 dan surat edaran Kantor Wilayah Kementetian Agama Propinsi Sumatera Selatan nomor 494 tahun 2020 pertanggal 26 Maret tentang pelayanan publik tanpa tatap muka.

Kankemenag Muratara H Ikhsan Baijuri mengatakan, ditengah hangatnya masalah Covid pelayanan publik di kantor kemenag dilakukan tanpa tatap muka.

“Nanti setiap pelayanan akan dilakukan melalui hand phone, whatshap dan surat elektronik,”katanya, Kamis (26/3)

Lanjutnya, pelayanan tanpa tatap muka akan berlansung dari tanggal 26 Maret hinggga 30 Maret atau menunggu perkembangan selanjutnya. Jika kondisi Covid sudah benar benar steril dari muka bumi, maka aktivitas akan seperti biasa.

Ia mengatakan, pelayanan tanpa tatap muka, sudah disampaikan surat edaran di setiap Kantor Urusan Agama (KUA) pada Tujuh Kecamatan dalam wilayah Muratara.

“Silakan nanti, Kepala KUA masing masing menyampaikan edaran ini pada setiap kepala desa, atau menyampaikan langsung kepada masyarakat,”ujarnya

Ditambahnya, bagi masyarakat yang ingin melakukan urusan dengan kemenag tidak parlu datang ke kantor, karena di surat edaran sudah di sediakan atau melalui surat elektronik atau email kabmuratara@kemenag.go.di. (16)

Baca Selengkapnya

Kabar Sumsel

Cegah Masuk Covid-19 di Muratara, Pemda Mendirikan Posko GTPP

Published

on

BERSAMA:Bupati, Sekda Foto bersama petugas posko GTPP

 

 

REL,Muratara – Guna Penanganan secara intensif, Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara) mendirikan dan meresmikan posko Gugus Tugas Percepatan Penanganan (GTPP) Corona Virus Disease (Covid-19) di perbatasan Kabupaten Surulangun Jambi, tepanya di simpang Nibung Rawas, Kecamatan Rawas Ulu, Muratara. Selasa (24/3)

Juru Bicara GTPP Kabupaten Muratara Siswanto Tunut menyampaikan pendirian dan peresmian posko ditengah hangatnya masalah Covid-19 tersebut adalah upaya pencegahan dari pemerintah.

“Ia, hari ini bersama Bupati, TNI, Polisi meresmikan dan mulai bergerak melakukan pengecekan secara menyeluruh pengendara yang masuk ke Kabupaten Muratara,”katanya

Sambungnya, terutama bagi pengendara yang datang dari jauh, jambi, batam. Dan orang tersebut singah, pulang kampung atau menginap di Kabupaten kita.

Ia menyebutkan, jika ada orang, warga atau pengendara yang kategori tidak aman, menunjukan suhu badan pada 38 keatas, maka yang bersangkutan masuk dalam Orang Dalam Pengawasan (ODP).

“Melalui rekan tim, Dinas kesehatan memantau secara berkalah yang masuk dalam ODP itu,”ujarnya

Kesempatan yang sama, Bupati Muratara H M Syarif Hidayat menyampaikan posko tersebut sebagai antisipasi Kabupaten Muratara, sebagai bentuk kepedulian pemda terhadap Covid-19.

“Posko ini adalah posko kemanusiaan. Kita harus ada tindakan yang tegas terhadap Covid-19. Ini bukan rahazia terhaadap surat menyurat kendaraan pengendara atau yang lain. Saya mintak yang melintas untuk membantu, berhenti dan turun untuk dilakukan pengecekan,”ajaknya

Lanjutnya, Posko GTPP akan berdiri dan melayani lebih kurang selama tiga bulan. kita pantau sampai kondisi di Muratara umumnya indonesia benar benar bersih dari Covid-19 ini.

Untuk diketahui, petugas pokso terdiri dari tim Kesehatan, BPDB, dibantu pihak kepolisian, Pol PP, Dishub dan TNI yang berjumlahkan sebanyak 33 orang. (16)

Baca Selengkapnya

Kabar Sumsel

Kapolda Sumsel Apresiasi Kinerja Wartawan Masuk Desa

Published

on

Caption : Tampak suasana rapat kerja wilayah IWO

 

 

REL,Palembang – Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Sumatera Selatan Irjen Pol Priyo Widyanto sangat mengapresiasi program wartawan masuk desa yang di gagas oleh Pengurus Wilayah Ikatan Wartawan Online Sumsel sebagai wujud turut mensukseskan program Indonesia membangun dari Desa.

Hal ini di tegaskan Kapolda Sumsel Irjen Pol Priyo Widyanto melalui Direktur Intel Polda Sumsel Kombes Pol Budi Sajodin m, M.Si saat pembukaan Rapat Kerja Wilayah IWO Sumsel di Hotel Swarna Dwipa Palembang Sabtu (14/03/2020).

Menurutnya, hal ini selaras dengan beberapa program.Nasional dianataranya program Internet masuk Desa, PLN Masuk Desa dan program lainnya.

“Dengan adanya program Wartawan Masuk Desa ini semoga dapat nengawal serta memberikan edukasi kepada masyarakat dalam memanfaatkan Program Internet Masuk Desa, agar masyarakat bisa “melek informasi”,”ujar Budi Sajidin.

Disamping itu kata Budi, di Sumatera Selatan sendiri akan ada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di 7 Kabupaten dan Kota,”Mari bersama – sama menciptakan suasana yang kondusif dengan pemberitaan yang menyejukan, dan sesuai dengan jargon IWO sebagai lokomotif anti hoax,”ujarnya.

Lebih jauh Budi mengatakan, hadirnya media online mampu menjawab tantangan kebutuhan diera digitalisasi yang menyampaikan informasi cepat, tepat dan akurat.

“Media sosial juga tidak kalah cepatnya dalam menyampaikan informasi , dan sebagai bagian dari keberagaman, oleh karena itu, melalui program Wartawan Masuk Desa IWO diharapkan dapat mrmposisikan diri sebagai penyeimbang informasi melalui medsos,”harapnya.

Dia juga berharap IWO dapat bersinergi dengan Polri dalam menjaga suatuasi NKRI terlebih lagi Pengurus Daerah IWO di Sumsel sudah hampir seluruh Kabupaten Kota.

Sementara itu Ketua Pengurus Wilayah IWO Sumatera Selatan Sony Kushardian mengatakan kepengururusan IWO sudah terbentuk di 14 Kabupaten Kota Se-Sumsel.

“Agenda Rakerwil ini salah satunya adalah evaluasi kegiatan pengurus daerah, dan melakukan konsolidasi,
serta lounching Wartawan Masuk Desa,”terang Sony.

Kedepan diharapkan IWO semakin solid dan profesional dalam menjalankan roda organisasi serta menjalankan tugas – tugas jurnalistik,”imbuhnya.(*).

Baca Selengkapnya

Trending