oleh

Oknum Kades Muara Saling Ditetapkan jadi Tersangka

REL, Palembang – Polda Sumsel menetapkan empat tersangka dugaan kasus korupsi pengadaan fasilitas lapangan olahraga di Kabupaten Empat Lawang di tiga desa yang bersumber dari DIPA Kementerian Pemuda dan Olahraga RI tahun anggaran 2015

Subdit III Tipidkor Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Sumsel mengungkap kasus dugaan korupsi tersebut dengan kerugian negara Rp 1,6 miliar lebih.

Empat tersangka tersebut yakni Paradis Tanaka (39) dari pihak swasta, Bastari (51) pihak swasta, Sayidi alias Sayid (53) pihak swasta dan Arief Budiman (53) pekerjaan Kepala Desa (Kades) Muara Saling.

Keempat tersangka ini telah melakukan pengurangan volume pekerjaan, menggunakan perusahaan fiktif, pekerjaan proyek tidak sesuai dengan prosedur RAB dalam kegiatan fasilitas lapangan olahraga di Desa Tapa Baru, Desa Talang Padang dan desa Muara Saling dengan total kerugian negara sebesar Rp 279.868.933,05.

Direktur Ditreskrimsus Polda Sumsel Kombes Pol H Anton Setiawan SIK SH MH mengatakan, penyelidikan kasus pada kegiatan fasilitas lapangan olahraga dari DIPA Kemenpora RI tahun anggaran 2015 ini yang berlangsung pada 2016 lalu.

“Hasil audit BPKP Sumsel ditemukan kerugian negara sebesar Rp 1,6 lebih dengan rincian Kabupaten Empat Lawang kerugian negara Rp 279.868.933,05 dan di Kabupaten OKI kerugian negara Rp 289.078.030,43, Kabupaten serta Kabupaten Ogan Ilir kerugian negara Rp 1.049.843.497,64,” beber Anton saat merilis ungkap kasusnya Rabu (2/6/2021) siang.

Pihaknya sudah menetapkan dan melakukan penahanan terhadap empat tersangka dan mengamankan barang bukti berupa dokumen yang terkait kegiatan proyek.

“Para tersangka ini berasal dari swasta dan berperan sebagai pelaksana pada kegiatan pengadaan fasilitas lapangan olahraga dari kementrian pemuda dan olahraga RI tahun 2015 lalu,” tambahnya.

Tersangka Paradis Tanaka menuturkan, dia bersama tiga temannya mendapatkan proyek pengadaan fasilitas lapangan olahraga di tiga desa di Kabupaten Empat Lawang dari temannya yang juga mengerjakan proyek yang sama di Kabupaten Ogan Ilir.

“Ada tiga titik proyek yang kami kerjakan di Kabupaten Empat. Kalau menurut kami proyek yang kami kerjakan sudah sesuai karena dananya kecil satu proyek hanya Rp 190 juta itu pada tahun 2015. Kami juga tidak tahu dimana kesalahan kami Pak,” kelitnya Penyidik menerapkan pasal 2 ayat (1), pasal 3 UU No 20 tahun 2001 atas perubahan UU No 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dengan ancaman hukuman penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama empat tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit Rp 200 juta dan denda paling banyak Rp1 miliar.

Komentar

BACA JUGA