oleh

Money Politik Diprediksi Warnai Pileg

REL, Empat Lawang – Politik uang (money politik) diprediksi akan menghiasi tahapan pelaksanaan pemilihan anggota legislatif (pileg) 2019 di Kabupaten Empat Lawang. Hal tersebut dikatakan Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Empat Lawang, HM Toha saat dibincangi di Tebing Tinggi, Kamis (2/7).

Menurut HM Toha, politik uang itu sendiri karena memang masyarakatnya yang menghendaki. Mayoritas masyarakat terutama di pedesaan mau memilih jika ada sejumlah uang yang diberikan para Caleg.

Dikatakannya, mau tidak mau para kontestan di Pileg Kabupaten Empat Lawang, harus bekerja super ekstra, karena tidak hanya uang yang harus dikeluarkan untuk merebut hati masyarakat, namun harus juga menyiapkan tim keluarga yang handal. Sebab, jika timnya tidak handal, uangnya habis suara justru tak didapat.

“Kalau di wilayah perkotaan seperti Tebing Tinggi, yang masyarakatnya sudah mulai mengerti politik, politik uang mungkin tidak akan dilakukan para caleg. Berbeda di wilayah pedesaan, masyarakat di sana tidak akan mau meninggalkan kebunnya hanya karena untuk memilih. Intinya begini, masyarakat petani di pedesaan tidak akan mau meninggalkan kebunya untuk memilih Caleg tanpa ada hasil (uang, red),” cetusnya.

Berbeda dengan Caleg DPR RI, DPRD Provinsi, DPD dan Presiden. Menurut HM Toha, karena masyarakat tidak begitu kenal dengan sosok mereka, hanya kenal namanya saja, tentu mereka memilih berdasarkan keyakinan mereka saja, mana yang terbaik menurut mereka. “Kalau DPR RI, mereka tidak begitu peduli. Bagi mereka yang di DPRD kabupaten saja, ada uang mereka pilih,” cetusnya.

Tentu saja lanjut HM Toha, kondisi ini sangat memprihatinkan. Karena terjadi pergeseran sosial masyarakat semacam itu yang tentu saja bukan tanpa sebab. “Jawabannya, ada pada para elit politik itu sendiri,” imbuhnya.

Sementara itu saat disinggung arah politik MUI sendiri, HM Toha mengatakan, sangat jelas bagi MUI, di setiap unsur pemerintahan, entah itu unsur Legislatif maupun Ekskutif, harus ada dari kalangan ulama.

“Entah itu DPR atau Pemerintah, harus ada kalangan ulamanya. Ulama harus masuk di sana, mau apapun, harus ada ulamanya,” terang dia. (12)

BACA JUGA