Connect with us

Kabar Sumsel

Menpar Setujui Tour De Ranau 2019

Published

on

REL, Palembang – Meski baru 4 bulan dilantik, Gubernur Sumsel H.Herman Deru terus memberikan gebrakan.  Yang paling anyar adalah mantan Bupati OKU Timur dua periode itu menggagas penyelenggaraan agenda wisata berkelas internasional di Sumsel yakni Tour De Ranau 2019.

Kepastian digelarnya agenda bergengsi itu diungkapkannya usai berbincang singkat di VIP Bandara Sultan Mahmud Badaruddin (SMB) 2 Palembang  bersama Menteri Pariwisata RI Arief Yahya yang tengah berkunjung ke Palembang, Rabu (6/2).

Bak gayung bersambut rencana itupun langsung disetujui Menpar Arief Yahya. Selain merangsang peningkatan kunjungan wisatawan dalam dan luar negeri, agenda internasional itu juga diharapkan semakin mempercepat pertumbuhan pembangunan infrastruktur di Kabupaten OKU Selatan.

Dikatakan Arief selepas menjadi tuan rumah Asian Games 2018, Sumsel punya beberapa agenda yang masuk Top 100 kalender event pariwisata nasional, di antaranya Ziarah Qubra dan Festival Sriwijaya. Selain itu masih ada acara-acara lain, seperti Festival Imlek dan Cap Go Meh di Kampung Karapitan.

Menurut Arief terobosan menggelar Tour De Ranau ini sesuai dengan visi pemerintah yag bertekad menjadikan sektor pariwisata sebagai penghasil devisa terbesar di Indonesia melewati ekspor kelapa sawit dan migas.

“Pertumbuhan pariwisata Indonesia tercepat di dunia. Tumbuh tiga kali lipat dari pasar. Dampak langsungnya menetes dirasakan masyarakat. Selain Sungai Musi dan Gunung Dempo, Tour the Ranau itu tentu bagus sekali kita pasti setujui ,” jelas Menpar.

Sementara itu Gubernur Sumsel Herman Deru mengatakan Tour De Ranau 2019 ini akan membuktikan kalau destinasi Sumsel tak kalah dengan provinsi lainnya baik di wilayah Sumatera seperti Padang maupun daerah di Pulau Jawa.

Dengan diadakannya Tour De Ranau ini ia menargetkan pembangunan infrastruktur di sekitar lokasi akan semakin cepat terealisasi. Termasuk didalamnya akses transportasi dan akomodasi seperti hotel, villa restoran serta penunjang lainnya yang diharapkan dapat ikut mendongkrak perekonomian masyarakat setempat dan lebih luas lagi meningkatkan PAD.

“Kalau Padang punya Tour De Singkarak, Sumsel juga punya Tour De Ranau. Tunggu tanggal mainnya kita gelar 2019 ini sudah disetujui Menpar” ujarnya bangga.

Setelah mendapat persetujuan lisan dari Menpar RI, selanjutnya kata Herman Deru pihaknya akan menggelar koordinasi dengan Pemerintah Daerah setempat. Paling lambat sebelum akhir tahun 2019 agenda kelas dunia itu diyakininya akan segera terealisasi.

” Secepatnya kita koordinasi dengen Kementerian dan Pemda setempat. Sambil ini berjalan kita mempersiapkan infrastrukturnya yang memang sudah kita anggarkan mencapai hampir  Rp1,5 triliun tahun  ini,” jelasnya.

Tak berhenti pada Tour De Ranau 2019, ayah empat putri ini juga berencana  menggali sejumlah potensi wisata lainnya yang ada di Sumsel untuk mendukung program Kementerian Pariwisata. Tentunya dengan mengandalkan keunggulan wisata khas yang dimiliki Sumsel.

“Bukan hanya Danau Ranau, Kita juga akan eksplore potensi lainnya seperti Gunung Dempo, Sungai Musi dan lainnya. Asal dikemas menarik ini pasti banyak peminatnya seperti Pulau Kemarau yang sudah terkenal,” jelasnya.

Herman Deru dan Menpar sendiri berbincang masalah agenda ini ditemani Staf Khusus Menpar Bidang Komunikasi dan Media Don Kardono di bus VIP Bandara. Meski singkat, orang nomor satu di Sumsel itu mengaku cara inilah yang disukainya.

“gak mesti formal, santai seperti ini lebih enak. Yang penting output nya. Kita bisa bahas apa saja  seperti Tour De Ranau dalam bus seperti ini gak apa-apa” ujarnya.

Sementara itu dikonfirmasi Bupati OKUS Popo Ali mengaku sangat gembira mendengar kabar tersebut. Selain membuat OKUS terkenal ia yakin penyelenggaraan tersebut akan membawa banyak dampak postif bagi kabupaten yang dipimpinnya baik di sektor i lnfrastruktur, ekonomi dan wisata.

“Kami tentu gembira sekali. Apalagi ini kelas internasional dan bergengsi sekali,” tutupnya. (reles).

Empat Lawang

Kalah Pilkada, Noto Najur Bacawabup OI

Published

on

DATANGI : Mantan Pj Bupati Ogan Ilir H Yulizar Dinoto saat mendatangi Kantor Golkar Ogan ilir ikut meramaikan pesta demokrasi Kabupaten OI, untuk menjadi bakal calon wakil bupati (Bacawabub) 2021-2026.

REL, Indralaya – Penjabat Bupati Ogan Ilir (OI) periode 2015-2016 H Yulizar Dinoto, sepertinya bakal ikut meramaikan pesta demokrasi Kabupaten OI, untuk menjadi bakal calon wakil bupati (Bacawabub) 2021-2026.

Kemarin (23/10) sekitar pukul 13.30 Wib  mendatangi Kantor DPD Golkar OI di Jalintim Indralaya-Kayuagung Km 34 bersama sekretaris pribadi Cek Din,  mengendarai Fortuner hitam. Kedatangan untuk mengambil formulir pendaftaran  bacawabub di DPD Golkar. Mereka diterima oleh Ketua DPD Golkar OI H Endang PU Ishak.

“Saya optimis bakal diusung oleh partai di Kabupaten OI, saya sudah  mengambil dan mengembalikan formulir bacawabub  PDIP, Nasdem, PPP, PAN. Dan sekarang di Golkar. Kalau ditanya tujuan ikut pilkada, ya sekedar Najur, kan posisi saya hanya wakil, bukan  Bupati,”katanya.

Menurut Yulizar Dinoto, meski sempat kalah di pilkada Empat Lawang sebagai bupati dari jalur independen, namun tak membuatnya tidak patah arang

“Sesuai dengan filsafat saya, maju terus pantang mundur, akan terus berjuang , jangan patah semangat,   apalagi selama menjadi Penjabat Bupati OI, saya sudah keliling keseluruh desa , kecamatan, sehingga nama saya sudah dikenal, itu artinya saya menyakini bisa diterima oleh masyarakat OI, tinggal dukungan Partai yang akan menggandeng saya,” tukasnya (Sid/fin)

Baca Selengkapnya

Empat Lawang

Empat Lawang Dapat 53 Kuota CPNS

Published

on

 

REL, Empat Lawang – Kuota penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kabupaten Empat Lawang tahun ini berjumlah 53 formasi hal ini disampaikan Sekda Empat Lawang, H Edison Jaya.

Sebanyak 53 formasi itu semuanya untuk jabatan tenaga teknis.

“Di Empat Lawang ada penerimaan CPNS jumlahnya 53 formasi untuk jabatan tenaga guru dan kesehatan tahun ini kosong. 53 formasi itu semuanya tenaga teknis,” ujar Sekda, Kamis (24/10/2019).

Lanjut Sekda, persyaratan dan alur pendaftaran termasuk jadwal penerimaan, ditentukan kemudian hari oleh pihak Kemenpan-RB.

“Kemungkinan sekitar satu minggu lagi proses pendaftarannya. Sekarang ini baru penetapan jumlahnya,” tuturnya.

Alokasi penerimaan CPNS dijelaskan Sekda yakni, Analis Budidaya Perikanan 5 formasi, Analis data dan informasi 2 formasi, analis diklat 2, analis industri dan pencegahan pencemaran 3, analis informasi hasil pertanian 5, analis jabatan 2, analis keamanan 2, analis keuangan 1, analis mutu hasil perikanan 5.

Analis pelaporan dan transaksi keuangan 1, analis pemasaran hasil pertanian 5, pemeriksa industri 2, penata keuangan 1, pengadminitrasi registrasi perkara 1, pengawas industri 2, pengolaan data perkara dan putusan 2, penyuluh masyarakat 1, penyuluh perpustakaan 3, penyusun rencana kegiatan dan anggaran 1, penyusun rencana kehumasan dan perpustakaan 3, pranata diklat 4.

Plt Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Empat Lawang, Soleha Apriani, SE menambahkan, formasi CPNS tahun ini 53. Namun tahun depan akan lebih banyak sesuai kebutuhan pegawai Kabupaten Empat Lawang.Untuk teknis penerimaan CPNS.

“Tahun ini akan diumumkan lebih lanjut dan mudah-mudahan tahun depan kuota akan lebih banyak,” katanya. (Mg20).

Baca Selengkapnya

Empat Lawang

BPJS Ketenagakerjaan Gelar FGD Bersama 4 Kabupaten/Kota

Published

on

DISKUSI : Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Kantor Cabang Perwakilan Lubuklinggau menggelar Focus Group Discussion (FGD) dengan 4 Kabupaten dan Kota.

REL, Lubuklinggau – Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Kantor Cabang Perwakilan Lubuklinggau menggelar Focus Group Discussion (FGD) dengan Pemerintahan Daerah Kabupaten Musi Rawas, Musi Rawas Utara, Empat Lawang dan Kota Lubuklinggau di Ballroom Emelia Hotel Palembang, Rabu (18 September 2019).

FGD BPJS Ketenagakerjaan tersebut dihadiri oleh seluruh Sekda, Kadisnaker, Kepala BPKAD dan Kepala BKPSDM. Juga hadir sebagai narasumber Plt Asdatun Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan, Budi Hartono, yg didampingi Kasi TUN Ramliansyah dan Kasi PH Adi Kadir. Kepala BPJS Lubuklinggau Agus Theodorus Marpaung menjelaskan, Kegiatan itu untuk mendorong kebijakan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan program Jasa Konstruksi, Kepesertaan Penerima Upah, dan Bukan Penerima Upah di wilayah Kabupaten Musi Rawas, Musi Rawas Utara, Empat Lawang dan Kota Lubuklinggau. “Pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan merupakan amanat undang-undang, dibutuhkan keseriusan seluruh stakeholders khususnya pemerintah daerah untuk mengimplementasikannya dengan menyusun regulasi turunan dalam bentuk peraturan Bupati (Perbup) dan Surat Edaran.

Dilanjutkannya, sampai dengan saat ini kepesertaan di 4 wilayah operasional Cabang Lubuklinggau sudah mencapai sekitar 21ribu tenaga kerja yang terdaftar, tetapi masih banyak juga yang belum terlindungi, seperti pekerja pada sektor jasa konstruksi, pekerja harian lepas (PHL), pekerja bukan penerima upah dan pekerja non asn.

“Apresiasi kami kepada Pemda yang sudah sangat mendukung dalam pelaksanaan program bpjs ketenagakerjaan, harapan kami, program ini dapat dijalankan secara konsisten dan berkesinambungan sehingga menjadi salah satu kandidat penerima Penghargaan Paritrana Award tahun 2019 ini” ujarnya.

Sementara itu, Sekda Lubuklinggau Drs H A.R Rahman Sani, M.Si menambahkan, bahwa dirinya sangat mendukung upaya perlindungan terhadap tenaga kerja dan Pemkot siap menerbitkan regulasi tentang pelaksanaan program BPJS Ketenagakerjaan di kota Lubuklinggau. Maka dari itu, dirinya menghimbau kepada seluruh perusahaan yang melakukan kegiatan usaha di Kota Lubuklinggau agar turut menyelenggarakan program perlindungan dan kesejahteraan bagi seluruh tenaga kerja melalui sistem jaminan sosial dalam Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagai mana diamanatkan dalam Undang-Undang No. 24 Tahun 2011 tentang BPJS. “Dalam waktu dekat, kami juga akan mendaftarkan seluruh Ketua RT utk dapat perlindungan melalui BPJS Ketenagakerjaan”, pesannya.

Dalam kesempatan itu, Sekda Empat Lawang H. Edison Jaya, SH, M.Hum juga sependapat bahwa Pemkab Empat Lawang juga siap mendukung pelaksanaan jaminan sosial ketenagakerjaan di wilayahnya. “Seluruh perangkat desa dan BPD di kabupaten empat lawang sudah ikut bpjs ketenagakerjaan, kedepan pekerja non asn dan pekerja informal juga kita himbau utk ikut.”

Tidak ketinggalan, Sekda Muratara Alwi Roham, S.Sos menyampaikan dukungannya untuk memberikan jaminan sosial kepada seluruh masyarakat pekerja di wilayahnya. OPD yg memiliki pekerja non asn yg beresiko tinggi seperti Damkar, Satpol PP, Dinas LH, Tenaga Medis, Guru honor akan menjadi prioritas untuk diikutkan program bpjs ketenagakerjaan. Dan secara bertahap OPD lain juga akan didaftarkan, sesuai dengan kemampuan APBD. “Iurannya kecil, tapi manfaatnya besar untuk mereka dan keluarga,” tambahnya.

Untuk Kabupaten Musi Rawas sendiri, seluruh perangkat desa, tenaga non asn sudah di daftarkan dalam program bpjs ketenagakerjaan. Hanya saja, masih ada beberapa perusahaan yang mendaftarkan tenaga kerjanya di daerah lain, sehingga menyulitkan dalam hal pengawasannya. Padahal sesuai Peraturan Menteri Tenaga kerja Nomor 11 Tahun 2019 didalam Pasal 27 disebutkan Setiap Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja/Buruh Wajib membuat perjanjian kerja secara tertulis dan harus dicatatkan pada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota tempat pekerjaan dilaksanakan dan mendaftarkan seluruh tenaga kerjanya ke BPJS Ketenagakerjaan setempat.

Dalam pemaparannya, Plt. Asdatun Kejati Sumatera Selatan Budi Hartono, menyebutkan bahwa Program Jaminan Sosial merupakan program perlindungan yang bersifat dasar bagi tenaga kerja yang tertuang dalam Undang-undang nomor 40 tahun 2004, Undang- undang 24 tahun 2011 beserta Peraturan Pemerintah dan turunannya, sehingga wajib untuk dipatuhi, “Ada sanksi bagi yang tidak menjalankannya.” tutupnya. (*)

Baca Selengkapnya

Trending