Connect with us

Kabar Sumsel

Lokasi Tes CPNS di Dinning Hall JSC

Published

on

PALEMBANG – Empat daerah di Sumsel menyerahkan pelaksanaan tes CPNS 2018 ke Kantor Regional (Kanreg) VII Badan Kepegawaian Nasional (BKN) Palembang. Kota Palembang, Muara Enim, PALI, dan Pagaralam menyatakan belum sanggup menggelar tes CPNS sendiri memanfaatkan fasilitas UNBK (ujian nasional berbasis komputer) yang ada di daerah masing-masing.

“Sebelum empat daerah itu, Pemprov Sumsel telah lebih dulu mengajukan untuk pelaksanaan tes CPNS di BKN,” jelas Kepala Kanreg VII BKN Palembang, Agus Sutiadi di ruang kerjanya, kemarin (16/10).

Masing-masing menyertakan alasan dan kendala yang dihadapi. “Sedangkan kabupaten/kota lain masih menunggu keputusan MenpanRB. Apakah tes CPNS mereka digabung ke BKN atau dikembalikan ke daerah masing-masing,” tuturnya.

Untuk diketahui, ada 121 daerah di Indonesia yang menyerahkan penyelenggaraan tes CPNS ke BKN dengan metode Computer Assisted Test (CAT) lantaran ketidaksiapan fasilitas, termasuk ketidakcukupan anggaran.

“Ini barangkali juga menjadi semacam pembelajaran agar ke depan harusnya di awal-awal pemerintah pusat perlu memberikan semacam alternatif bagi daerah sesuai kemampuan keuangannya,” ucap Agus.

Diungkapnya, awalnya untuk anggaran pelaksanaan tes CPNS memang diusulkan cost sharing. Namun faktanya, tidak semua daerah siap anggaran. “Terpaksa akhirnya daerah mengembalikan pelaksanaan tes ke BKN,” cetusnya.

Pihaknya telah melakukan survei lokasi yang cocok untuk menggelar tes CPNS. Alternatifnya ada dua, Hotel Wyndham Jakabaring dan dinning hall di kompleks Jakabaring Sport City (JSC). “Awalnya pilihan utama ke Hotel Wyndham. Tapi karena di tanggal pelaksanaan tes sudah full booking, akhirnya kita sepakati Dinning Hall JSC sebagai lokasi tes,” bebernya.

Diakui, dipilihnya Dinning Hall JSC sudah melalui serangkaian pertimbangan. Selain karena dapat menampung peserta dengan kapasitas maksimal 1.400 orang, lokasi parkir yang luas juga nyaman buat peserta dengan ketersediaan 21 unit standing AC.

Nantinya, per sesi tes akan diikuti 1.000 peserta. Hal itu disesuaikan dengan jumlah komputer yang dimiliki BKN. Tiap hari ada lima sesi dengan durasi waktu per sesi 90 menit. “Total pelaksanaan tes sekitar 20 hari, dimulai sesuai jadwal 26 Oktober. Tapi tidak menutup kemungkinan akan molor satu hari,” imbuhnya.

Soal evaluasi pendaftaran CPNS 2018 via online, Agus mengungkapkan di hari pertama BKN menyiapkan sistem untuk 1 juta kanal per menit yang ternyata hanya dalam hitungan menit sudah terpenuhi hingga akhirnya di hari keempat ditingkatkan hingga menjadi 4 juta kanal per menit dan akhirnya bisa terpenuhi.

Hingga hari terakhir, 15 Oktober pukul 23.59 WIB total pelamar CPNS terdata 72.922 orang. Sedangkan pelamar yang berkasnya tidak memenuhi syarat mencapai 12.618 orang. Kota Palembang terbanyak pelamarnya dengan 13.370 orang. Diikuti Banyuasin 9.711 pelamar, PALI 8.358 pelamar, Muratara 7.330 pelamar dan Pemprov Sumsel 6.169 pelamar.

Sedangkan pelamar paling sedikit yakni Lubuklinggau dengan 571 pelamar. Untuk Muba, Ogan Ilir, OKUS, dan Empat Lawang datanya belum masuk. “Beberapa daerah itu belum fix datanya karena masih ada yang belum diverifikasi. Kami tunggu hingga enam hari ke depan,” tukas Agus.

Secara nasional, BKN mencatat tahun ini ada 3.627.797 pelamar yang menyelesaikan pendaftaran dari total 4.436.694 yang memiliki akun registrasi. Mereka akan akan memperebutkan 238.015 formasi yang tersedia.

Jumlah ini jauh meningkat dari pelamar CPNS 2014 yang hanya 2,6 juta orang dan 2017 dengan 2,4 juta pelamar. Namun, total pelamar ini meleset dari harapan karena perkiraannya ada 6-8 pelamar yang mendaftar tahun ini,” kata Karo Humas BKN, Mohammad Ridwan.

Bagi pelamar yang lulus seleksi administrasi yang akan diumumkan sekitar 21 Oktober. Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) akan dimulai 26 Oktober hingga 17 November. Tahapan selanjutnya adalah Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) yang akan dilaksanakan 22-28 November. Sementara pengumuman akhir direncanakan pada minggu pertama Desember.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenpanRB) Syafrudin mengatakan, panitia seleksi nasional (Panselnas) akan mengupayakan agar lokasi pelaksanaan SKD dan SKB dekat dengan domisili pelamar. Total ada 873 titik lokasi tes CPNS. Dengan rincian, 237 titik difasilitasi BKN dan sisanya 636 titik gunakan fasilitas UNBK milik Kemendikbud.

Mantan Wakapolri ini juga mengajak agar semua pihak untuk bersama mengawal dan menjaga agar proses seleksi CPNS Tahun 2018 ini dapat berlangsung aman, kompetitif, adil, objektif, transparan, bersih dari praktik KKN, dan tidak dipungut biaya.

“Saya tegaskan agar masyarakat khususnya calon pelamar tidak mempercayai

apabila ada pihak-pihak tertentu yang menjanjikan dapat membantu kelulusan dalam penerimaan CPNS dimaksud dengan keharusan menyediakan sejumlah uang atau imbalan lainnya,” ujar Syafruddin.

Untuk pelaksanaan seleksi CPNS di Pemprov Sulawesi Tengah, Kabupaten Donggala, Kota Palu, Kabupaten Sigi, dan Kabupaten Parigi Moutong kemungkinan akan ditunda tahun 2019.

Hasil rekapitulasi pelamar CPNS, Pemerintah Kota Palembang berada di urutan 3 terbanyak instansi yang paling diminati pelamar. Yaitu sebanyak 13.370 pelamar. Selain itu di Sumsel juga ada instansi paling sedikit peminatnya yakni Pemerintah Kota Lubuklinggau sebanyak 571 pelamar dan berada pada urutan 3 terendah. (kms/ran/ce1)

Empat Lawang

Jubir Covid-19 Muratara Angkat Bicara, Kasus PDP di Muratara Masih Menunggu Hasil Lab

Published

on

Caption : Teks foto: Jubir GugusTugas Covid-19 Muratara Susyanto Tunut

 

REL,Muratara – Simpang siur pemberitaan Pasien Dalam Pengawasan (PDP) 01 Muratara, pihak Kabupaten Muratara belum menerima hasil laboratorium, baik dari Provinsi maupun dari pihak Rumah Sakit Siloam Lubuklinggau.

Hal tersebut di ungkapkan oleh Juru Bicara (Jubir) Gugus Tugas Covid-19 Muratara Susyan Tunut, sampai saat ini masih menunggu hasil pemeriksaan dari laboratorium Sumsel, dan terus upayakan agar hasil lab tersebut bisa segerah di publikasikan, apakah memang terjangkit atau tidaknya.

Juru bicara (Jubir) Gugus tugas Covid-19 menggadakan konferensi pers, terhadap berita yang beredar di metroTV tentang informasi yang di sampaikan oleh jubir Sumsel, terkait pemakaman PDP 01 yang ada di Muratara, dalam pemakamannya tidak sesuai dengan protokoler, karena bukan penolakan dari keluarga, melainkan gugus tugas Covid-19 Muratara tidak siap, berita tersebut tidak benar bahkan kebalikannya.

“Dari gugus tugas Covid-19 sudah menyiapkan mulai dari ambulans penjemputan sampai dengan pemakaman secara protokoler,”ujarnya, Kamis (16/4/2020)

Sambungnya, dan kita menyiapkan skenario penjemputan jenaza PDP 01 yang ada di rumah sakit Siloam Lubuklinggau, tiba-tiba di tengah perjalanan jenaza di pulang paksa oleh pihak keluarga untuk segerah di makamkan.

Untuk saat ini kita semuanya sepakat , untuk mengetahui jika seseorang memang betul-betul terjangkit Covid-19 atau tidaknya itu kita sedang menunggu hasil dari laboratorium provinsi dan hasil lab Rumah Sakit Siloam, kemudian di berikan kepada gugus tugas Covid-19 kota lubuklinggau, sebab merekala yang mengambil Sempel dari pasien tersebut, tambahnya

Ia menyebutkan, pihaknya menunggu hasil yang benar-benar murni, untuk kedepannya langkah apa saja yang nantinya akan ambil, jika hasil tersebut sudah di keluarkan.

“kita semua berharap dari hasil lab tersebut Negatif, dan tidak ada simpang siur masala pemberitaan di tengah-tengah masyarakat muratara, terkait Covid-19.(16)

Baca Selengkapnya

Kabar Sumsel

Kemenag Terapkan Pelayanan Tanpa Tatap Muka

Published

on

Teks foto:Kankemenag Muratara H Iksan Baijuri

 

 

Rel Muratara–Untuk menjaga dari terjangkit dan menyebar Corona Virus Disease (Covid-19) Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Musi Rawas Utara menerapkan pelayanan publik tanpa tatap muka langsung.

Alasan penerapan pelayanan tersebut tertuang dalam edaran Kemenag Muratara nomor 77 tahun 2020 tentang pelaksanaan protokol penanganan Covid-19 dan surat edaran Kantor Wilayah Kementetian Agama Propinsi Sumatera Selatan nomor 494 tahun 2020 pertanggal 26 Maret tentang pelayanan publik tanpa tatap muka.

Kankemenag Muratara H Ikhsan Baijuri mengatakan, ditengah hangatnya masalah Covid pelayanan publik di kantor kemenag dilakukan tanpa tatap muka.

“Nanti setiap pelayanan akan dilakukan melalui hand phone, whatshap dan surat elektronik,”katanya, Kamis (26/3)

Lanjutnya, pelayanan tanpa tatap muka akan berlansung dari tanggal 26 Maret hinggga 30 Maret atau menunggu perkembangan selanjutnya. Jika kondisi Covid sudah benar benar steril dari muka bumi, maka aktivitas akan seperti biasa.

Ia mengatakan, pelayanan tanpa tatap muka, sudah disampaikan surat edaran di setiap Kantor Urusan Agama (KUA) pada Tujuh Kecamatan dalam wilayah Muratara.

“Silakan nanti, Kepala KUA masing masing menyampaikan edaran ini pada setiap kepala desa, atau menyampaikan langsung kepada masyarakat,”ujarnya

Ditambahnya, bagi masyarakat yang ingin melakukan urusan dengan kemenag tidak parlu datang ke kantor, karena di surat edaran sudah di sediakan atau melalui surat elektronik atau email kabmuratara@kemenag.go.di. (16)

Baca Selengkapnya

Kabar Sumsel

Cegah Masuk Covid-19 di Muratara, Pemda Mendirikan Posko GTPP

Published

on

BERSAMA:Bupati, Sekda Foto bersama petugas posko GTPP

 

 

REL,Muratara – Guna Penanganan secara intensif, Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara) mendirikan dan meresmikan posko Gugus Tugas Percepatan Penanganan (GTPP) Corona Virus Disease (Covid-19) di perbatasan Kabupaten Surulangun Jambi, tepanya di simpang Nibung Rawas, Kecamatan Rawas Ulu, Muratara. Selasa (24/3)

Juru Bicara GTPP Kabupaten Muratara Siswanto Tunut menyampaikan pendirian dan peresmian posko ditengah hangatnya masalah Covid-19 tersebut adalah upaya pencegahan dari pemerintah.

“Ia, hari ini bersama Bupati, TNI, Polisi meresmikan dan mulai bergerak melakukan pengecekan secara menyeluruh pengendara yang masuk ke Kabupaten Muratara,”katanya

Sambungnya, terutama bagi pengendara yang datang dari jauh, jambi, batam. Dan orang tersebut singah, pulang kampung atau menginap di Kabupaten kita.

Ia menyebutkan, jika ada orang, warga atau pengendara yang kategori tidak aman, menunjukan suhu badan pada 38 keatas, maka yang bersangkutan masuk dalam Orang Dalam Pengawasan (ODP).

“Melalui rekan tim, Dinas kesehatan memantau secara berkalah yang masuk dalam ODP itu,”ujarnya

Kesempatan yang sama, Bupati Muratara H M Syarif Hidayat menyampaikan posko tersebut sebagai antisipasi Kabupaten Muratara, sebagai bentuk kepedulian pemda terhadap Covid-19.

“Posko ini adalah posko kemanusiaan. Kita harus ada tindakan yang tegas terhadap Covid-19. Ini bukan rahazia terhaadap surat menyurat kendaraan pengendara atau yang lain. Saya mintak yang melintas untuk membantu, berhenti dan turun untuk dilakukan pengecekan,”ajaknya

Lanjutnya, Posko GTPP akan berdiri dan melayani lebih kurang selama tiga bulan. kita pantau sampai kondisi di Muratara umumnya indonesia benar benar bersih dari Covid-19 ini.

Untuk diketahui, petugas pokso terdiri dari tim Kesehatan, BPDB, dibantu pihak kepolisian, Pol PP, Dishub dan TNI yang berjumlahkan sebanyak 33 orang. (16)

Baca Selengkapnya

Trending