Connect with us

Kabar Sumsel

KPU Sumsel Perpanjang Rekapitulasi Suara

Published

on

PERPANJANG : Suasana rapat Pleno rekapitulasi suara tingkat Provinsi Sumsel.

* Khusus Untuk Empat Lawang

 

REL, Palembang – Rapat pleno rekapitulasi suara pemilu 2019 tingkat KPU Sumsel yang sedianya berakhir pada Minggu (12/5) malam pukul 23.59 WIB terpaksa diperpanjang tiga hari kedepan, setelah mendapat konsultasi dengan Bawaslu Sumsel dan rekomendasi KPU RI.

Pasalnya dari 17 kabupaten/kota, tersisa satu Kabupaten yaitu Kabupaten Empat Lawang yang belum rampung dilakukan rekap untuk tingkatan DPRD Provinsi dan Kabupaten, yang sejak rekap pada 9 Mei lalu, diambil alih KPU Sumsel.

Hal ini disebabkan rekapitulasi Kabupaten Empat Lawang untuk DPRD Provinsi dinilai saksi baik partai politik (Parpol) dianggap bermasalah dan terjadi kecurangan serta penggelembungan suara yang merugikan parpol, hal tersebut tidak disikapi KPU dan Bawaslu Sumsel sehingga suasana menjadi memanas.

Hal ini diperparah dengan hujan interupsi dari saksi Partai yang meminta ketegasan KPU Sumsel dan Bawaslu Sumsel untuk mengulang penghitungan suara dari bawah  untuk DPRD Sumsel di Empat Lawang.

Namun untuk menghentikan hujan interupsi tersebut pimpinan rapat, komisioner KPU Sumsel Hepriyadi langsung mengetok palu rapat dengan keputusan memperpanjang dan melanjutkan Rapat pleno terbuka rekapitulasi suara di KPU Sumsel Kabupaten Empat Lawang, Senin (13/5) pukul 09.00.

Saksi dari Partai Gerindra Nopran Marjani menilai dari proses rekapitulasi oleh KPU Empat Lawang sudah terlihat kecurangan.

Saya menyarankan skor dahulu kita besok lanjutkan, kita mendengar apa yang disampaikan saksi-saksi,” katanya, Senin (13/5) dinihari.

Menurut Nopran, kalau hasil malam itu di paksakan maka ditakutkan akan terpilih wakil rakyat yang bukan haknya dan itu haram dunia dan akhirat.

Saksi partai Nasdem Didi Efriyadi mendesak agar KPU dan Bawaslu Sumsel untuk membuka C1 hologram dan C1 plano bukan keniscayaan ketika barang tersebut dihadirkan di KPU Sumsel .

Sampai detik ini saya melihat barang tersebut menjadi barang kramat , barang yang tidak patut untuk di sajikan, padahal itu hak kita semua , hak kita sebagai warga negara, hakkita sebagai peserta pemilu, mereka layak melihat apa yang telah mereka lakukan,” ucapnya.

Karena menurutnya masyarakat membutuhkan hasil pemilu Empat Lawang seobjektif mungkin.

Karena kejadian ini merupakan kejadian yang sangat luar biasa yang merugikan semua pihak, saya sudah lapor Kapolda Sumsel,” tandasnya.

Saksi partai Golkar, Herpanto melihat terkait kabupaten Empat Lawang ada permasalahan yang sangat spesialis dengan situasi permasalahan yang cukup konflik harus segera di sikapi.

Sedangkan Komisioner KPU Sumsel Hepriyani mengatakan, menindaklanjuti Surat KPU RI yang mempersilahkan KPU Sumsel untuk memperpanjang rekapitulasi , KPU Sumsel sudah memberikan rekomendasi untuk KPU Sumsel memperpanjang rekapitulasi sampai Senin (13/5/2019).

Karena KPU Sumsel dijadwalkan oleh KPU RI harus menyampaikan hasil rekapitulasi ini tanggal 14 Mei .

Di tempat yang sama Ketua Bawaslu Sumsel Iin Irwanto menambahkan, pihaknya telah mempersilahkan KPU Provinsi Sumsel untuk memperpanjang rekapitulasi karena dalam faktanya rapat pleno tersebut belum diselesaikan.

“Kami juga sudah mengamati hari ini semua keberatan yang disampaikan oleh saksi hari ini sudah sesuai prosedur. Bawaslu ingin semua keberatan saksi akan dibahas pada lanjutan pleno,” ujarnya.

Dari catatannya, sebanyak 10 laporan masuk ke Bawaslu terkait kecurangan pemilu di tingkat calon legislatif di Daerah Pemilihan Kabupaten Empat Lawang.

“Kami akan menaruh perhatian khusus kepada Kabupaten Empat Lawang karena di forum sudah disampaikan bahwa semua ingin proses rekapitukasi berjalan substantif, tidak hanya prosedural,” pungkasnya. (rel/rmolsumsel)

Empat Lawang

Jubir Covid-19 Muratara Angkat Bicara, Kasus PDP di Muratara Masih Menunggu Hasil Lab

Published

on

Caption : Teks foto: Jubir GugusTugas Covid-19 Muratara Susyanto Tunut

 

REL,Muratara – Simpang siur pemberitaan Pasien Dalam Pengawasan (PDP) 01 Muratara, pihak Kabupaten Muratara belum menerima hasil laboratorium, baik dari Provinsi maupun dari pihak Rumah Sakit Siloam Lubuklinggau.

Hal tersebut di ungkapkan oleh Juru Bicara (Jubir) Gugus Tugas Covid-19 Muratara Susyan Tunut, sampai saat ini masih menunggu hasil pemeriksaan dari laboratorium Sumsel, dan terus upayakan agar hasil lab tersebut bisa segerah di publikasikan, apakah memang terjangkit atau tidaknya.

Juru bicara (Jubir) Gugus tugas Covid-19 menggadakan konferensi pers, terhadap berita yang beredar di metroTV tentang informasi yang di sampaikan oleh jubir Sumsel, terkait pemakaman PDP 01 yang ada di Muratara, dalam pemakamannya tidak sesuai dengan protokoler, karena bukan penolakan dari keluarga, melainkan gugus tugas Covid-19 Muratara tidak siap, berita tersebut tidak benar bahkan kebalikannya.

“Dari gugus tugas Covid-19 sudah menyiapkan mulai dari ambulans penjemputan sampai dengan pemakaman secara protokoler,”ujarnya, Kamis (16/4/2020)

Sambungnya, dan kita menyiapkan skenario penjemputan jenaza PDP 01 yang ada di rumah sakit Siloam Lubuklinggau, tiba-tiba di tengah perjalanan jenaza di pulang paksa oleh pihak keluarga untuk segerah di makamkan.

Untuk saat ini kita semuanya sepakat , untuk mengetahui jika seseorang memang betul-betul terjangkit Covid-19 atau tidaknya itu kita sedang menunggu hasil dari laboratorium provinsi dan hasil lab Rumah Sakit Siloam, kemudian di berikan kepada gugus tugas Covid-19 kota lubuklinggau, sebab merekala yang mengambil Sempel dari pasien tersebut, tambahnya

Ia menyebutkan, pihaknya menunggu hasil yang benar-benar murni, untuk kedepannya langkah apa saja yang nantinya akan ambil, jika hasil tersebut sudah di keluarkan.

“kita semua berharap dari hasil lab tersebut Negatif, dan tidak ada simpang siur masala pemberitaan di tengah-tengah masyarakat muratara, terkait Covid-19.(16)

Baca Selengkapnya

Kabar Sumsel

Kemenag Terapkan Pelayanan Tanpa Tatap Muka

Published

on

Teks foto:Kankemenag Muratara H Iksan Baijuri

 

 

Rel Muratara–Untuk menjaga dari terjangkit dan menyebar Corona Virus Disease (Covid-19) Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Musi Rawas Utara menerapkan pelayanan publik tanpa tatap muka langsung.

Alasan penerapan pelayanan tersebut tertuang dalam edaran Kemenag Muratara nomor 77 tahun 2020 tentang pelaksanaan protokol penanganan Covid-19 dan surat edaran Kantor Wilayah Kementetian Agama Propinsi Sumatera Selatan nomor 494 tahun 2020 pertanggal 26 Maret tentang pelayanan publik tanpa tatap muka.

Kankemenag Muratara H Ikhsan Baijuri mengatakan, ditengah hangatnya masalah Covid pelayanan publik di kantor kemenag dilakukan tanpa tatap muka.

“Nanti setiap pelayanan akan dilakukan melalui hand phone, whatshap dan surat elektronik,”katanya, Kamis (26/3)

Lanjutnya, pelayanan tanpa tatap muka akan berlansung dari tanggal 26 Maret hinggga 30 Maret atau menunggu perkembangan selanjutnya. Jika kondisi Covid sudah benar benar steril dari muka bumi, maka aktivitas akan seperti biasa.

Ia mengatakan, pelayanan tanpa tatap muka, sudah disampaikan surat edaran di setiap Kantor Urusan Agama (KUA) pada Tujuh Kecamatan dalam wilayah Muratara.

“Silakan nanti, Kepala KUA masing masing menyampaikan edaran ini pada setiap kepala desa, atau menyampaikan langsung kepada masyarakat,”ujarnya

Ditambahnya, bagi masyarakat yang ingin melakukan urusan dengan kemenag tidak parlu datang ke kantor, karena di surat edaran sudah di sediakan atau melalui surat elektronik atau email kabmuratara@kemenag.go.di. (16)

Baca Selengkapnya

Kabar Sumsel

Cegah Masuk Covid-19 di Muratara, Pemda Mendirikan Posko GTPP

Published

on

BERSAMA:Bupati, Sekda Foto bersama petugas posko GTPP

 

 

REL,Muratara – Guna Penanganan secara intensif, Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara) mendirikan dan meresmikan posko Gugus Tugas Percepatan Penanganan (GTPP) Corona Virus Disease (Covid-19) di perbatasan Kabupaten Surulangun Jambi, tepanya di simpang Nibung Rawas, Kecamatan Rawas Ulu, Muratara. Selasa (24/3)

Juru Bicara GTPP Kabupaten Muratara Siswanto Tunut menyampaikan pendirian dan peresmian posko ditengah hangatnya masalah Covid-19 tersebut adalah upaya pencegahan dari pemerintah.

“Ia, hari ini bersama Bupati, TNI, Polisi meresmikan dan mulai bergerak melakukan pengecekan secara menyeluruh pengendara yang masuk ke Kabupaten Muratara,”katanya

Sambungnya, terutama bagi pengendara yang datang dari jauh, jambi, batam. Dan orang tersebut singah, pulang kampung atau menginap di Kabupaten kita.

Ia menyebutkan, jika ada orang, warga atau pengendara yang kategori tidak aman, menunjukan suhu badan pada 38 keatas, maka yang bersangkutan masuk dalam Orang Dalam Pengawasan (ODP).

“Melalui rekan tim, Dinas kesehatan memantau secara berkalah yang masuk dalam ODP itu,”ujarnya

Kesempatan yang sama, Bupati Muratara H M Syarif Hidayat menyampaikan posko tersebut sebagai antisipasi Kabupaten Muratara, sebagai bentuk kepedulian pemda terhadap Covid-19.

“Posko ini adalah posko kemanusiaan. Kita harus ada tindakan yang tegas terhadap Covid-19. Ini bukan rahazia terhaadap surat menyurat kendaraan pengendara atau yang lain. Saya mintak yang melintas untuk membantu, berhenti dan turun untuk dilakukan pengecekan,”ajaknya

Lanjutnya, Posko GTPP akan berdiri dan melayani lebih kurang selama tiga bulan. kita pantau sampai kondisi di Muratara umumnya indonesia benar benar bersih dari Covid-19 ini.

Untuk diketahui, petugas pokso terdiri dari tim Kesehatan, BPDB, dibantu pihak kepolisian, Pol PP, Dishub dan TNI yang berjumlahkan sebanyak 33 orang. (16)

Baca Selengkapnya

Trending