Connect with us

Empat Lawang

KPK Minta ULP Independen

Published

on

MONEV : Bupati Empat Lawang H Joncik Muhammad dan Wabup Yulius Maulana bersama tim dari KPK saat monitoring dan evaluasi (Monev) kabupaten/kota di Sumatra Selatan, Selasa (1/10).

REL, Empat Lawang – Pemerintah Kabupaten Empat Lawang mendapat peringkat dua dari hasil monitoring dan evaluasi (Monev) kabupaten/kota di Sumatra Selatan,  hal ini diketahui saat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat melakukan Monev di Empat Lawang, di ruang paripurna DPRD Empat Lawang,  Selasa (1/10).

Bupati Empat Lawang H Joncik Muhammad mengatakan, berdasarkan penilaian KPK hanya dua semester Empat Lawang meraih skor sebanyak 50 selisih empat angka dari Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) yang mencapai angka 54. Insya Allah ada satu semester lagi menambah skor tadi. namun jika di sandingkan dengan capaian skor tahun sebelumnya Empat Lawang berada di posisi ke 14 dengan sekor 47 selama satu tahun.

“Ada delapan poin yang di nilai dalam Monev tadi yakni delapan hal menghilangkan cela-cela terjadinya korupsi,  Alhamdulillah Empat Lawang mendapat skor yang bagus dan peringkat dua se-sumsel,” kata Joncik.

Selanjutnya Joncik mengaku pihaknya tidak puas disini saja,  pihaknya masih mengakui banyak kelemahan, misalnya sisi pengadaan barang dan jasa nilainya hanya 17, nilai terendah dari penilaian yang lain,  kemudian BP2RD meskipun nilai 50 namun masih butuh peningkatan, kelemahan ini tak terlepas dari kurangnya SDM di Bumi Saling Keruani Sangi Kerawati.

Makanya kedepan harus meningkatkan SDM dan memaksimalkan yang ada, dengan menambah jumlah pegawainmelalui proses penerimaan pegawai tahun ini serta proses mutasibpejabat yang diharapkan pejabat yang ada bisa meningkatkan kinerja serta menempatkan pejabat diposisi yang tepat.

“Yang pasti di rotasi nanti kita akan menempatkan orang yang tepat dan tempat yang juga tepat,” ujarnya.

Sementara itu, Aida perwakilan KPK yang hadir mengatakan untuk ULP (Unit Layanan Pengadaan) pihaknya hanya meminta independen meskipun dibawah bagian umum ataupun penguasa ULP bisa jalankan tugas sesuai aturan dan tidak memihak dalam menjalankan tugas dna fungsinya sebagai pengadaan. barang dan jasa. apalagi jika jabatannya pun fungsional bisa mandiri pasalnya pengadaan barang dan jasa itu dapurnya Pemda.

“ULP mengelola anggaran jadi harus bersih. sekali lagi jangan ada pejabat dan legislatif yang intervensi,” ujarnya
“Begitu juga dengan BKPSDM,  evaluasi jabatan, penilaian kinerja, implementasi TPP sangat tergantung kekuatan APBD dan pendapatan daerah itu sendiri, jangan dipaksakan jika kekuatan 60 persen dulu yang lain tahun depannya. tapi harus ada upaya peningkatan PAD,” imbuhnya.

Lebih jauh Aida menyampaikan BP2RD harus memiliki aplikasi namun harus ada tim internal Pemda sendiri sehingga bisa menguasi sistemnya. yang terpenting itu ada inovasi aplikasi aselerasi penerimaan daerah,  boleh inovasi terus menggali informasi laen terbaru dan baik misalnya palikasi BPHTB sinkron ke instansi lain.

“Yang di perhatikan lagi harus ada edaran kemendagri diperhatikam, karena keinginan KPK memperkuat APIP. Dana Desa juga,  kalau ada aplikasi tunggu proses lanjutan, kalaupun ada pelanggaran bisa langsung koordinasi kejaksaan dan kepolisian,” pungkasnya. (07).

Empat Lawang

Pegawai Harus Tetap Bugar

Published

on

Caption : pegawai di lingkungan BNNK Empat Lawang rutin menggelar senam sehat

REL,Empat Lawang – Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Empat Lawang, menggelar senam sehat hidup 100 persen, rutin setiap Jumat pagi sebelum melaksanakan aktivitas perkerjaan seperti biasa.

Seluruh staf dan pegawai di lingkungan kerja BNNK Empat Lawang, melaksanakan senam sehat hidup 100 persen, di lapangan kantor BNNK Empat Lawang.

Kepala BNNK Empat Lawang, AKBP Syahril SH melalui Kasi Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat (P2M), Azhari SKep mengatakan, dalam masa pandemi COVID-19, pegawai di lingkungan BNNK Empat Lawang harus tetap bugar agar tidak mudah terserang berbagai penyakit berbahaya.

“Oleh karena itu, penting ditanamkan kebiasanan hidup sehat salah satunya melaksanakan olahraga rutin di sela-sela kesibukan dalam melaksanakan rutinitas pekerjaan,” kata Azhari.

Tidak hanya untuk para pegawai di lingkungan kerja BNNK Empat Lawang, pihaknya berharap pola hidup sehat yang di-tagline-kan BNN secara nasional, yakni Hidup 100 Persen (#Hidup100%) tanpa Narkoba, dapat juga diikuti seluruh masyarakat di wilayah kerja BNNK Empat Lawang.

Selain menjauhi segala bentuk penyalahgunaan Narkoba, pihaknya juga berpesan agar masyarakat juga menjaga protokol kesehatan, mengingat saat ini masih dalam masa pandemi COVID-19.

“Jami juga menghimbau masyarakat Empat Lawang untuk tetap mematuhi protokol kesehatan 3 M, yakni memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak,” tukasnya. (Mg20).

Baca Selengkapnya

Empat Lawang

Agen E-Warung Berikan Sembako Tidak Sesuai Ekspektasi

Published

on

Foto : PADRI / REL Caption : Effendy saat memperlihatkan sembako yang dirinya terima dari agen E- Warung di kediamannya.

REL,Empat Lawang – Kementrian Sosial Republik Indonesia telah menyalurkan bantuan sembako kepada masyarakat miskin yang mana sebelumnya bernama Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dengan tujuan mengurangi beban pengeluaran keluarga penerima manfaat ( KPM ) melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan, memberikan gizi yang lebih seimbang kepada KPM serta meningkatkan ketepatan sasaran, waktu, jumlah, harga, kualitas, dan administrasi dan memberikan pilihan dan kendali kepada KPM dalam memenuhi kebutuhan pangan

Yang diharapkan dapat mengurangi beban pengeluaran KPM dalam hal makanan, sehingga dapat membuat sebagian kebutuhan dasar masyarakat miskin terpenuhi. Selain itu, penambahan jenis bahan pangan yang diberikan dari program ini diharapkan dapat meningkatkan gizi masyarakat, terutama untuk menekan angka stunting di Indonesia.

Namun,penyaluran bantuan sembako ini diduga dimanfaatkan oleh oknum oknum yang tidak bertanggung jawab untuk meraup keuntungan yang lebih besar

Karena bahan pangan yang diterima oleh keluarga penerima manfaat (KPM ) tidak sesuai ekspektasi yang diberikan oleh E-warung yang telah ditentukan.

Effendy (50) warga Lorong Sawah Kelurahan Jaya Loka Kecamatan Tebing Tinggi salah satu KPM menuturkan bahwa dirinya menerima bahan pangan dari e-warung tidak sesuai dengan yang diharapkan.

Dirinya mengatakan Jum’at (15/1/2021) kemarin istrinya menerima bantuan sembako dari E-warung yang berada di kampung Pensiunan yang mana pemilik e-warung itu juga salah satu pegawai bank himbara,

“Waktu istri saya mengambil bantuan sembako yang diterima itu berupa Beras 10 kilogram merk premium,Ikan Asin kurang lebih 250 gram,Buah salak kurang lebih 500gram,kentang kurang lebih 500 gram dan telur satu karpet,”Katanya saat ditemui dikediamannya sambil memperlihatkan bantuan sembako yang dirinya terima.Kemarin (17/1).

Masih Dikatakan Effendy,bantuan sembako yang dirinya terima dari E-warung itu tidak sesuai dengan nominal bantuan yang diberikan yang mana menurutnya bantuan sembako itu sebesar 200 per-KPM.

“Kalau dihitung sembako yang kami terima tidak mencapai 200 ribu ditafsir sebesar 150 ribu dan sembako yang diterima tidak layak dikonsumsi,”Lanjutnya.

Karena buah salak yang dirinya terima itu dalam keadaan sudah busuk sedangkan ikan asinnya tinggal kepala ikannya saja.

“Mereka itu memberikan sembako yang mana harga nya lebih murah,misalnya hari ini buah salak murah maka buah salak yang diberikan dan kalau buah rambutan yang lebih murah maka buah rambutan yang diberikan,jadi mereka melihat pasaran yang mana harganya relatif lebih murah,tapi kalau ikan asin itu dari dulu tetap ada selalu diberikan kepada KPM,”Ungkapnya

Effendy juga mengatakan sembako yang diberikan oleh E-warung bukan hanya tahun ini saja kejadian seperti ini melainkan tahun tahun kemarin lebih parah.

“Diharapkan untuk instansi terkait agar bisa memberikan sanksi kepada oknum oknum yang nakal supaya kejadian ini tidak terulang kembali dan bisa memberikan contoh kepada E-warung yang lainnya agar menimbulkan efek jerah jika perlu ganti E-warung yang baru yang bertanggung jawab ,jangan masyarakat miskin ditambah menjadi miskin,”Pungkasnya

Sementara Kepala Dinas Sosial Kabupaten Empat Lawang Eka Agustina,S.sos dikompirmasi melalui pesan singkat whatsapp (WA) mengatakan akan memberikan surat peringatan kepada agen E-warung yang terbukti nakal.

“E – Warung mana itu,kita beri surat peringatan,kalau masih nanti izin E -warung nya di cabut,”Jawabnya Singkat,(Mg20).

Baca Selengkapnya

Empat Lawang

ODGJ Resahkan Masyarakat ,Instansi Terkait Saling Lempar Tanggung Jawab

Published

on

Caption : Nampak ODGJ yang berkeliaran di Pasar Tebing Tinggi meresahkan Masyarakat

REL,Empat Lawang – Permasalahan penertiban orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) di Bumi saling kruani sangi krawati menjadi perhatian srius bagi pemerintahan kabupaten Empat Lawang.

Pasalnya,masih banyak ODGJ yang berkeliaran di pasar Tebing Tinggi baik odgj perempuan maupun laki laki, membuat pedagang maupun pembeli merasa resah dan ketakutan dengan keberadaanya

Namun sangat disayangkan,instansi terkait seolah olah tutup mata hingga saling lempar tanggung jawab untuk menuntaskan permasalahan ini yang mana seharusnya saling bekerjasama untuk memberikan rasa nyaman kepada masyarakat

Seperti yang diungkapkan Dodi salah satu pedagang mengatakan kalau di depan toko miliknya hampir setiap hari ada ODGJ yang sering nongkrong dan meminta uang kepada pelanggan yang berbelanja .

“Ia kurang waras, sering minta minta dan juga sering menghadang jalan tentunya kami agak resah di buatnya,”kata Dodi,Rabu (13/01)

Ia juga menjelaskan , kalau ODGJ setiap tahunnya semakin bertambah di Pasar Tebing Tinggi tidak tau datang dari mana asalnya.

“Banyak, kalau di hitung mungkin puluhan orang baik laki – laki maupun perempuan ODGJ yang sering berkeliaran,”ungkapnya

Senada dengan Ija, salah seorang pembeli mengaku kalau dirinya sering takut kalau sedang berbelanja berpapasan dengan ODGJ,”kami ibu – ibu ini terkadang takut melihat ODGJ berkeliaran sambil ngoceh – ngoceh,”katanya

Sementara, Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Empat Lawang Eka Agustina melalui Kabid Rehabilitasi Rendra Ardiyansyah mengungkapkan kalau masalah ODGJ itu pihaknya hanya menampung dan merehab saja kalau yang lapangan itu urusan POL – PP.

“Masalah ODGJ itu seharusnya Pol PP nanti kalau sudah di tangkap baru ke Dinsos untuk pembinaan,”katanya

Terpisah Kasat Pol PP Empat Lawang Taufik menanggapi banyaknya ODGJ Mengatakan kalau masalah itu bukan hanya di bebankan ke Pol PP melainkan melibat banyak instansi terkait.

“Operasi penertiban ODGJ melibatkan banyak Instansi, giatnya bisa siapa saja, dan Jika dinas terkait meminta kami siap membantu. Karena harus ada tindak lanjut jika ditertibkan. Dibawa ke mana Dan lain-lain,”terangnya (Mg20).

Baca Selengkapnya

Trending