oleh

KPK Minta ULP Independen

REL, Empat Lawang – Pemerintah Kabupaten Empat Lawang mendapat peringkat dua dari hasil monitoring dan evaluasi (Monev) kabupaten/kota di Sumatra Selatan,  hal ini diketahui saat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat melakukan Monev di Empat Lawang, di ruang paripurna DPRD Empat Lawang,  Selasa (1/10).

Bupati Empat Lawang H Joncik Muhammad mengatakan, berdasarkan penilaian KPK hanya dua semester Empat Lawang meraih skor sebanyak 50 selisih empat angka dari Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) yang mencapai angka 54. Insya Allah ada satu semester lagi menambah skor tadi. namun jika di sandingkan dengan capaian skor tahun sebelumnya Empat Lawang berada di posisi ke 14 dengan sekor 47 selama satu tahun.

“Ada delapan poin yang di nilai dalam Monev tadi yakni delapan hal menghilangkan cela-cela terjadinya korupsi,  Alhamdulillah Empat Lawang mendapat skor yang bagus dan peringkat dua se-sumsel,” kata Joncik.

Selanjutnya Joncik mengaku pihaknya tidak puas disini saja,  pihaknya masih mengakui banyak kelemahan, misalnya sisi pengadaan barang dan jasa nilainya hanya 17, nilai terendah dari penilaian yang lain,  kemudian BP2RD meskipun nilai 50 namun masih butuh peningkatan, kelemahan ini tak terlepas dari kurangnya SDM di Bumi Saling Keruani Sangi Kerawati.

Makanya kedepan harus meningkatkan SDM dan memaksimalkan yang ada, dengan menambah jumlah pegawainmelalui proses penerimaan pegawai tahun ini serta proses mutasibpejabat yang diharapkan pejabat yang ada bisa meningkatkan kinerja serta menempatkan pejabat diposisi yang tepat.

“Yang pasti di rotasi nanti kita akan menempatkan orang yang tepat dan tempat yang juga tepat,” ujarnya.

Sementara itu, Aida perwakilan KPK yang hadir mengatakan untuk ULP (Unit Layanan Pengadaan) pihaknya hanya meminta independen meskipun dibawah bagian umum ataupun penguasa ULP bisa jalankan tugas sesuai aturan dan tidak memihak dalam menjalankan tugas dna fungsinya sebagai pengadaan. barang dan jasa. apalagi jika jabatannya pun fungsional bisa mandiri pasalnya pengadaan barang dan jasa itu dapurnya Pemda.

“ULP mengelola anggaran jadi harus bersih. sekali lagi jangan ada pejabat dan legislatif yang intervensi,” ujarnya
“Begitu juga dengan BKPSDM,  evaluasi jabatan, penilaian kinerja, implementasi TPP sangat tergantung kekuatan APBD dan pendapatan daerah itu sendiri, jangan dipaksakan jika kekuatan 60 persen dulu yang lain tahun depannya. tapi harus ada upaya peningkatan PAD,” imbuhnya.

Lebih jauh Aida menyampaikan BP2RD harus memiliki aplikasi namun harus ada tim internal Pemda sendiri sehingga bisa menguasi sistemnya. yang terpenting itu ada inovasi aplikasi aselerasi penerimaan daerah,  boleh inovasi terus menggali informasi laen terbaru dan baik misalnya palikasi BPHTB sinkron ke instansi lain.

“Yang di perhatikan lagi harus ada edaran kemendagri diperhatikam, karena keinginan KPK memperkuat APIP. Dana Desa juga,  kalau ada aplikasi tunggu proses lanjutan, kalaupun ada pelanggaran bisa langsung koordinasi kejaksaan dan kepolisian,” pungkasnya. (07).

BACA JUGA