oleh

Kejari Empat Lawang Didemo LSM

REL, Empat Lawang – Sejumlah anggota Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang tergabung dalam NGO Revolutioner Kabupaten Empat Lawang, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang tergabung dalam NGO Revolutioner Kabupaten Empat Lawang

Dengan membentangkan spanduk bertuliskan bermacam tuntutan, para pendemo ini juga menyampaikan aspirasi mereka itu dengan cara berorasi.
Pantauan, puluhan anggota Polisi dari Polsek Tebing Tinggi dan Polres Empat Lawang berjaga mengawal aksi di Halaman Kejari Empat Lawang. Kedatangan massa tersebut menyampaikan tuntutan sekaligus menyerahkan berkas.

Dadang Batra Sunda selaku penanggung jawab aksi menyampaikan, ada beberapa item dugaan korupsi proyek irigasi diantaranya belanja modal pengadaan peningkatan jaringan irigasi di Air Betung Kecil Kecamatan Ulu Musi dengan pagu Anggaran sekitar Rp4 Miliar.

“Kami selaku penanggung jawab LSM NGO Revolutioner meminta usut tuntas indikasi dugaan korupsi proyek irigasi di Empat Lawang,” ujarnya saat menyampaikan orasinya di depan Kantor Kejari Empat Lawang, Selasa (1/10).

Tidak hanya itu, belanja modal kontruksi peningkatan jaringan irigasi di Desa Lubuk Buntak Kecamatan Talang Padang tahun anggaran 2018 dengan pagu di angka Rp3,8 Miliar dan belanja modal kontruksi peningkatan irigasi di Air Betung Besar di Desa Galang Kecamatan Ulu Musi dengan pagu Rp3,8 Miliar.

“Kami juga meminta agar Kejari Empat Lawang menuntaskan kasus korupsi dana BTT APBD Empat Lawang Tahun 2013, mengingat pada tahun 2015 sudah ada proses penyidikan dan penggeledahan bahkan kejaksaan sendiri sudha menyebut inisial namun sampai sekarang belum ada perkembangan dan kelanjutannya,” jelasnya.

Masih dijelaskan Dadang irigasi Betung Besar yang menelan dana Rp3,8 Miliar berdasarkan investigasi hanya 600 meter bahkan jembatan Air sudah roboh dan tidak direhab dan akhirnya warga secara swadaya membangun jembatan air darurat.

“Irigasi di Lubuk Buntak, Pembangunan peningkatan, dari segi pembangunan sudah bermasalah. Indikasi sudah kami kemas dalam bentuk laporan. Selain itu juga dana BOS yang jadi perhatian. Agar transparansi penggunaan dana BOS. Kami sangat mendorong pemberantasan korupsi,” ungkapnya.

Di tempat sama, Yamin mewakili masyarakat Kecamatan Ulu Musi, menyampaikan bahwa irigasi Betung besar dampaknya ke pangan, air bersih, sehingga mengalami krisis.

“Kami masyarakat sangat dirugikan, siring tersebut tidak berfungsi sama sekali, Kami mohon pedulilah dengan nasib kami, permintaan kami mohon di-clear-kan agar proyek tersebut bisa berfungsi kembali. Sebab tidak ada bedanya debit air sebelum ada proyek tersebut bahkan airnya sendiri tidak mengalir sama sekali,” jelasnya.
Menanggapi aksi damai tersebut, Kajari Empat Lawang, Ronaldwin SH mengatakan, terkait kasus BTT atau bantuan tidak terduga yang dipertanyakan, kasus tersebut terjadi pada 2013 silam. Saat itu dirinya belumenjabat Kajari Empat Lawang.

Namun demikian, pihaknya mengaku perlu menjelaskan bahwa dalam penangganan perkara, Kejaksaan tidak bisa berdiri sendiri, karena tetap merlukan ahli untuk menghitung kerugian negara dari kasus tersebut.

“Dalam hal ini kita memerlukan hasil pemeriksaan dari BPKP untuk menentukan kerugian negara pada kasus itu,” akunya.

Karena tidak berhasil mendapatkan bukti kerugian negara itu dari BPKP, sementara kasus ini sudah terlalu lama dan butuh kepastian hukum yang salah satunya berkaitan dengan hak azazi manusia, kasus ini akhirnya di-SP3-kan, namun tetap dengan catatan, apa bila ada ditemukan bukti baru kasus ini akan kembali akan dijalankan proses hukumnya kembali.

“Meski di-SP3-kan, di bawah permukaan kami terus melakukan pengusutan, hingga sampai ada bukti baru kami akan buka kembali kasus ini,” tegasnya. (12)

BACA JUGA