Connect with us

Empat Lawang

Kejari dan DPRD MoU Tentang Hukum Perdata

Published

on

MOU : Kajari Empat Lawang didampingi Bupati Empat Lawang dan Ketua DPRD Empat Lawang saat penandatanganan MoU antara Kejari Empat Lawang dan Sekretariat DPRD Empat Lawang, Selasa (19/2)

REL, Empat Lawang – Kejaksaan Negeri (Kejari) Empat Lawang, bersama Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Empat Lawang, menandatangani nota kesepahaman bersama atau Memorandum of Understanding (MoU), terkait bantuan hukum masalah Perdata dan Ketatausahaan Negara (Datun).

Penandatangan itu dilakukan Kepala Kejari (Kajari) Empat Lawang, Ronaldwin bersama Sekretaris DPRD Empat Lawang, Mahalisi disaksikan Bupati Empat Lawang, H Joncik Muhammad bersama Ketua DPRD Empat Lawang, Windera Safri dan segenap anggota DPRD Empat Lawang serta Sekretaris Daerah (Sekda) Empat Lawang, Edison Jaya dan tamu undangan yang hadir, sesaat setelah pelaksanaan paripurna pengesahan RPJMD Empat Lawang, Selasa (19/2/2019).

Kajari Empat Lawang, Ronaldwin mengatakan, apa yang dilakukan hari ini tidak seperti yang diketahui secara umum tentang Kejaksaan yang tugas penuntutan dalam penanganan perkara baik pidana umum maupun pidana khusus. Hari ini sebut dia, ada wajah lain dari Kejaksaan yaitu sesuai dengan pasal 10 ayat 2, pada Undang-undang pokok Kejaksaan, bahwa dengan suara kuasa khusus (SKK) Kejaksaan dapat bertindak di dalam maupun di luar pengadilan untuk kepentingan pemerintah, BUMN dan BUMD.

“Jadi, diharapkam dengan apa yang kita lakukan hari ini, merupakan pintu masuk untuk berbuat maupun bekerja bersama yang menyangkut tekhnis yuridis terhadap kegiatan yang menggunakan keuangan negara, sehingga terhindar dari tersangkut pada pelanggaran perundang-undangan yang berlaku,” jelasnya.

Lebih lanjut Ronaldwin menjelaskan, untuk pemberian SKK itu dapat dilakukan kapanpun. Baik itu di dalam beracara di pengadilan maupun di luar pengadilan. “Di dalam awal kegiatan, jika ada keraguan-keraguan terkait masalah hukum, kita dapat bersama-sama membahasnya. Dan Kejaksaan bila diminta, dapat mengeluarkan surat tentang pendapat hukum terkait hal-hal yang diragukan tersebut atau juga Kejaksaan dapat mendapangi atau legal assitant namun terlebih dahulu ada permintaan,” urainya.

Sementara itu, Bupati Empat Lawang, H Joncik Muhammmad dalam sambutannya mendukung penuh kerjasama ini. Bahkan sebut dia, dalam waktu dekat pihaknya juga akan melakukan hal yang sama untuk menjaga pelaksanaan pembangunan di Empat Lawang sesuai dengan koridor yang ada.

“MoU seperti ini bagus sekali dan kalau bisa zero persoalan di Empat Lawang. Saya juga selaku Bupati Empat Lawang akan memerintahkan Kabag Hukum untuk berkomunikasi dengan Kejari Empat Lawang, terkait MoU dalam penangganan masalah Perdata dan Tatausaha Negara di Empat Lawang,” katanya.

Diapun mengaku sangat berharap di Kabupaten Empat Lawang, memiliki tata kelola yang baik, transparan dan pemerintahan yang bersih jauh dari persoalan. Dimulainya MoU ini oleh Sekretariat Dewan, dia sangat mengapresiasi dan menilai kerjasama ini adalah hal yang sangat baik bagi kemajuan Empat Lawang.

“Saya selaku Bupati Empat Lawang akan memberikan arahan bahwa kita harus taat azaz, taat hukum, taut aturan dan undang-undang, mulai dari Perda, Perbub, Pergub, Permen, PP dan Undang-undang harus kita taati,” pungkasnya. (12)

Empat Lawang

Masih Mendominasi di Kecamatan Tebing Tinggi

Published

on

Caption : Jubir percepatan penanganan covid19 Kabupaten Empat Lawang dr.Arga Sena Setiawan

 

REL,Empat Lawang – Terhitung dari tanggal 30 Mei 2020 Data yang di dapat dari tim gugus tugas percepatan penanganan covid19 kabupaten Empat Lawang untuk OTG dan ODP maupun PDP masih mendominansi di Kecamatan Tebing Tinggi.

Adapun data untuk hari Sabtu (30/5/20) Kasus Positif ada 1 orang.

PDP (Pasien Dalam Pengawasan ) 4 orang Proses pengawasan 1 orang sedangkan 3 orang lainnya sudah selesai menjalani pengawasan.

ODP (Orang Dalam Pemantauan) ada sekitar 105 orang dengan Proses Pemantauan 0 (Zero) sedangkan yang selesai Pemantauan berjumlah 105 orang

OTG (Orang Tanpa Gejala ) berjumlah 78 orang yang
di swab 36 orang sementara masih dalam proses 35 orang dan yang selesai 1 orang dinyatakan negatif.

PJ (Pelaku Perjalanan ) sebanyak 3977 orang.

“Untuk Kabupaten Empat Lawang yang mendominasi Kecamatan Tebing Tinggi,”Kata Juru bicara percepatan penanganan covid19 Kabupaten Empat Lawang dr.Arga Sena Setiawan.Sabtu (30/5).

Meski demikian,selaku jubir covid19 dirinya menghimbau masyarakat agar tetap mengikuti anjuran pemerintah.

“Patuhilah anjuran pemerintah karena Empat Lawang belum aman,jangan sampai terlena dengan wacana new normal,tetap harus waspada,”Tuturnya.(Mg20).

Baca Selengkapnya

Empat Lawang

Polres Adakan Rapat New Normal

Published

on

Caption : Tampak suasana rapat koordinasi tentang penerpan New Formal di ruang rapat Mapolres Empat Lawang.

 

REL,Empat Lawang – Mapolres Empat Lawang Vidcon bersama gubernur sumsel, kapolda dan pangdam II Sriwija.

Dalam Vidcon tersebut membahas tentang Rapat Koordinasi Forkopimda Tentang penerapan New Normal di Provinsi Sumatera Selatan,bertempat diruang rapat Mapolres Empat Lawang, Jum’at ( 29/6/ 2020).

Rapat Koordinasi tersebut juga diikuti hadiri Sekda Empat Lawang,Kapolres,Danramil, Pol-pp,Dishub,BPBD,Pariwisata,Dinkes,Dinsos,Dinasker dan Disprindag

Kapolres Empat Lawang AKBP.Wahyu,S.IK dalam penyampaiannya mengatakan bahwa sumsel akan melaksanakan new normal karena Empat Lawang menjadi salah satu rule model yang menerapkan himbauan kepada masyarakat untuk taat kepada protokol kesehatan,

“Dalam rangka menerapi new normal agar semua masyarakat di kabupaten Empat Lawang selalu memakai masker,”Kata Kapolres Empat Lawang.

Dan polres Empat Lawang akan menyiapkan tempat cuci tangan di tempat keramaian serta akan melakukan penyemprotan Disinpektan dengan menggunakan tank semprotan gendong dengan cara door to door.

Sekretaris Daerah (Sekda ) Kabupaten Empat Lawang Edison Jaya juga menyampaikan bahwa Empat Lawang siap mendukung program new normal life dari pemerintah dan memerintahkan satgas untuk secepatnya membuat surat edaran himbauan bupati,”Tukasnya.(Mg20).

Baca Selengkapnya

Empat Lawang

PKL Protes Penertiban Pasar Harus Adil

Published

on

Caption : Tampak suasana penertiban PKL diPasar Pulo Mas Tebing Tinggi.

 

REL,Empat Lawang – Sejumlah pedagang kaki lima (PKL) yang berada di Pasar tradisonal Pulo Mas Kecamatan Tebing Tinggi ditertibkan satuan polisi pamong praja (sat pol-pp).Jum’at (29/5).

Penertibam dilakukan lantaran PKL berjualan dilahan parkir bukannya berjualan ditempat yang telah disediakan pemerintah.

Namun,Penertiban itu menuai protes dari PKL itu sendiri,dikarenakan penertiban tidak dilakukan secara adil namun hanya ditempat tertentu.

Hal tersebut dikeluhkan salah satu PKL RD yang berada di pasar pulo mas kepada awak media ,penertiban hanya di lakukan di pasar pulo mas akan tetapi PKL yang berada dipasar lorong talang padang masih tetap berjualan tanpa ditertibkan.

“Wajarlah kami berdagang disini,sedangkan di Pasar lorong talang padang masih ada yang jualan,kalau kami jualan di tempat yang di sediakan pemerintah ini jualan kami tidak bakalan laku ,sebab di dalam becek mana mungkin pembeli mau masuk kedalam,pasti pembeli belanja di pasar lorong talang padang sebab di sana dekat dan mudag di jangkau,”Keluh RD.Jum’at (29/5).

Masih dikatakan RD,seharusnya kalau memang ingin di tertibkan jangan hanya satu tempat ,tetapi seluruh pasar yang ada di Kecamatan Tebing Tinggi ini di tertibkan semua.

“Pasar lorong talang padang itu di tertibkan kalau mau menertibakan kami,kalau mereka masih tetap berjualan kenapa kami dilarang sedangkan kami tidak menggangu lalulintas jalan dan agen agen itu di tertibkan juga, jangan agen di depan sedangkan kami di belakang .otomatis dagangan kami tidak laku,”Cetusnya.

Selaku masyarakat kecil yang mencari uang dari cara berdagang dirinya berharap dan meminta kepada pemerintah setempat untuk benar benar melihat langsung lokasi para pedagang yang saat ini perlu perhatian serius.

“Kepada pak bupati tolong lihat keadaan kami disini supaya bapak tau apakah pegawai bapak memang benar benar bekerja atau sebaliknya,karena penempatan pkl ini tidak sesuai dari semula yang dikatakan akan diatur,misalnya seperti buah di kelompokan jualan buah,tapi disini bedah kenyataannya,”Harapnya.

Sementara Kepala satuan polisi Pamog Praja (Kasatpol-PP) Empat Lawang, Suan Amri membenarkan adanya penertiban pasar Tebing Tinggi dilokasi yang dilarang berjualan dan iapun menampik kalau penertiban hanya dilakukan di pasar Pulau Mas saja, karena penertiban dilakukan di dua lokasi sekaligus di Pasar Lorong Talang Padang dilanjutkan di pasar Pulau Mas, pasar Tebing Tinggi

Pihak Satuan Pol PP Empat Lawang, menurunkan sebanyak 25 orang personil Pol PP, dengan 5 orang PNS

” Memang sejak sebelum lebaran kami melihat pedagang dipasar kaki lima berjualan dilokasi parkir, pasar Pulau Mas dan di pasar lorong Talang Padang, sehingga dilakukan penertiban hari ini, ” kata Suan Amri

Suan membenarkan adanya beberapa pedagang kaki lima yang protes di pasar pulau mas saat ditertibkan, namun menurutnya itu karena mereka ditertibkan karena terlanjur mendirikan lapak di lokasi yang tidak diperbolehkan. (Mg20).

Baca Selengkapnya

Trending