oleh

Kejari dan DPRD MoU Tentang Hukum Perdata

REL, Empat Lawang – Kejaksaan Negeri (Kejari) Empat Lawang, bersama Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Empat Lawang, menandatangani nota kesepahaman bersama atau Memorandum of Understanding (MoU), terkait bantuan hukum masalah Perdata dan Ketatausahaan Negara (Datun).

Penandatangan itu dilakukan Kepala Kejari (Kajari) Empat Lawang, Ronaldwin bersama Sekretaris DPRD Empat Lawang, Mahalisi disaksikan Bupati Empat Lawang, H Joncik Muhammad bersama Ketua DPRD Empat Lawang, Windera Safri dan segenap anggota DPRD Empat Lawang serta Sekretaris Daerah (Sekda) Empat Lawang, Edison Jaya dan tamu undangan yang hadir, sesaat setelah pelaksanaan paripurna pengesahan RPJMD Empat Lawang, Selasa (19/2/2019).

Kajari Empat Lawang, Ronaldwin mengatakan, apa yang dilakukan hari ini tidak seperti yang diketahui secara umum tentang Kejaksaan yang tugas penuntutan dalam penanganan perkara baik pidana umum maupun pidana khusus. Hari ini sebut dia, ada wajah lain dari Kejaksaan yaitu sesuai dengan pasal 10 ayat 2, pada Undang-undang pokok Kejaksaan, bahwa dengan suara kuasa khusus (SKK) Kejaksaan dapat bertindak di dalam maupun di luar pengadilan untuk kepentingan pemerintah, BUMN dan BUMD.

“Jadi, diharapkam dengan apa yang kita lakukan hari ini, merupakan pintu masuk untuk berbuat maupun bekerja bersama yang menyangkut tekhnis yuridis terhadap kegiatan yang menggunakan keuangan negara, sehingga terhindar dari tersangkut pada pelanggaran perundang-undangan yang berlaku,” jelasnya.

Lebih lanjut Ronaldwin menjelaskan, untuk pemberian SKK itu dapat dilakukan kapanpun. Baik itu di dalam beracara di pengadilan maupun di luar pengadilan. “Di dalam awal kegiatan, jika ada keraguan-keraguan terkait masalah hukum, kita dapat bersama-sama membahasnya. Dan Kejaksaan bila diminta, dapat mengeluarkan surat tentang pendapat hukum terkait hal-hal yang diragukan tersebut atau juga Kejaksaan dapat mendapangi atau legal assitant namun terlebih dahulu ada permintaan,” urainya.

Sementara itu, Bupati Empat Lawang, H Joncik Muhammmad dalam sambutannya mendukung penuh kerjasama ini. Bahkan sebut dia, dalam waktu dekat pihaknya juga akan melakukan hal yang sama untuk menjaga pelaksanaan pembangunan di Empat Lawang sesuai dengan koridor yang ada.

“MoU seperti ini bagus sekali dan kalau bisa zero persoalan di Empat Lawang. Saya juga selaku Bupati Empat Lawang akan memerintahkan Kabag Hukum untuk berkomunikasi dengan Kejari Empat Lawang, terkait MoU dalam penangganan masalah Perdata dan Tatausaha Negara di Empat Lawang,” katanya.

Diapun mengaku sangat berharap di Kabupaten Empat Lawang, memiliki tata kelola yang baik, transparan dan pemerintahan yang bersih jauh dari persoalan. Dimulainya MoU ini oleh Sekretariat Dewan, dia sangat mengapresiasi dan menilai kerjasama ini adalah hal yang sangat baik bagi kemajuan Empat Lawang.

“Saya selaku Bupati Empat Lawang akan memberikan arahan bahwa kita harus taat azaz, taat hukum, taut aturan dan undang-undang, mulai dari Perda, Perbub, Pergub, Permen, PP dan Undang-undang harus kita taati,” pungkasnya. (12)

BACA JUGA