Connect with us

Kabar Sumsel

Keberadaan Universitas Terbuka (UT) Sudah Teruji

Published

on

SELFIE : Gubernur Sumsel H Herman Deru saat berselfie dengan Lulusan Universitas Terbuka Palembang Periode I Tahun 2019 di aula utama Gedung Asrama Haji, Selasa (12/2).

REL, Palembang – Gubernur Sumatera Selatan H Herman Deru menghadiri upacara Penyerahan Ijazah (UPI) bagi 864 Lulusan Universitas Terbuka Palembang Periode I Tahun 2019. Dari empat Fakultas Yakni  FKIP, Fakultas MIPA, Fakultas Ekonomi, Fisip dan Pasca Sarjana.Bertempat di Aula Utama Gedung Asrama Haji Prov. Sumsel Jl. Kol. Burlian KM. 9,5 Palembang, Selasa (12/2).

Dalam sambutannya Gubernur Sumsel H Herman Deru  mengaku bangga dapat hadir dalam Upacara Penyerahan Ijazah UT tersebut.

” Sebagai Gubernur,  saya wajib hadir. Bukan saja orang tua kalian yang bangga tapi gubernur juga bangga dengan kalian. Cuma satu alasan saya hadir di sini saya bangga dengan kalian,” tegas Herman Deru mengawali sambutannya disambut tepuk riuh oleh para wisudawan/wisudawati.

Herman Deru menegaskan, dirinya pernah menjadi orang yang mendaftar UT pada  tahun 1985. Saat ini UT masih mencari pangsa pasar.  Bahkan saat itu lanjut Herman Deru, keberadaan UT  bisa dikatakan sebagai perguruan tinggi yang nyaris tidak diketahui keberadaannya atau antara ada dan tiada.

“Saat itu teknologi tidak secanggih sekarang. Semua masih dilakukan secara manual. Namun saat ini semua itu terjawab. Sekarang saat saya jadi gubernur, pada hari ini saya hadir di sini menyerahkan ijazah lulusan UT,” imbuh Herman Deru.

Sekarang ini lanjut Herman Deru, keberadaan UT tidak diragukan lagi, UT bisa menghasilkan sumber daya manusia yang handal. Karena itu dirinya mengajak kalangan orang tua untuk tidak pernah ragu lagi menentukan pilihan memasukan anaknya menempuh pendidikan perguruan tinggi di Universitas Terbuka.  Mutu UT  bisa dikatakan sudah teruji,  tidak kalah dengan Perguruan Tinggi (PT) lainnya di Indonesia.

“Lulusan UT ini tidak diragukan lagi. Universita Terbuka  bukan Universitas yang main main mutunya. Kalangan orang tua, ayo jangan pernah ragu. Mari kita masukan putra putri kita ke Universitas Terbuka,” ajak Gubernur.

Kepala para wisudawan/wisudawati yang menerima  ijazah Lulusan Universitas Terbuka Palembang Periode I Tahun 2019. Gubernur mengingatkan, agar pandai bersyukur atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah SWT. Mengingat tidak semua orang bisa menyandang gelar sarjana. Karena itu dia meminta agar para alumnus dapat menjaga nama baik almamater UT  di tengah masyarakat dan lingkungan kerja.

“Sebagian orang gelar sebagai kebanggan. Namun itu saja tidak cukup yang paling penting bagaimana mempertanggungjawabkan  gelar yang disandang. Ilmu yang didapat harus di implementasikan dengan profesi apapun pekerjaan yang dijalani. Bagi yang pagawai diharapkan dapat lebih meningkatkan kinerjanya,” harap Herman Deru.

Mantan  Bupati OKU Timur, dua periode ini mengilustrasikan sesorang yang telah menimba ilmu di perguruan tinggi. Ibarat yang dulunya hannya besi bekas karatan yang nilainya tidak seberapa. Namun setelah dilakukan penyepuhan dan menjalani  sejumlah proses produksi, maka besi tersebut akan berubah menjadi besi yang dapat dibentuk sesuai dengan selera.  Sehingga nilainya pun akan jauh lebih mahal dibanding dengan nilai besi tua sebelumnya.

“Kalau besi bekas yang ada di pinggir jalan kalau dijual paling Rp 4000 satu kilonya. Tetapi jika sudah ditempa maka bisa lebih mahal lagi, dan begitulah seterusnya,” papar Gubernur.

Hadir dalam upacara Penyerahan Ijazah (UPI) Lulusan Universitas Terbuka Palembang Periode I Tahun 2019 kali ini Rektor UT diwakili Dekan Fakultas MIPA UT DR Agus Santoso, Direktur UT Palembang  DR Meita Istianda, Rektor Universitas Sriwijaya Diwakili Rektor Bidang Perencanaan dan Kerjasama Unsri, DR IR A Muslim. (reles)

Empat Lawang

Kalah Pilkada, Noto Najur Bacawabup OI

Published

on

DATANGI : Mantan Pj Bupati Ogan Ilir H Yulizar Dinoto saat mendatangi Kantor Golkar Ogan ilir ikut meramaikan pesta demokrasi Kabupaten OI, untuk menjadi bakal calon wakil bupati (Bacawabub) 2021-2026.

REL, Indralaya – Penjabat Bupati Ogan Ilir (OI) periode 2015-2016 H Yulizar Dinoto, sepertinya bakal ikut meramaikan pesta demokrasi Kabupaten OI, untuk menjadi bakal calon wakil bupati (Bacawabub) 2021-2026.

Kemarin (23/10) sekitar pukul 13.30 Wib  mendatangi Kantor DPD Golkar OI di Jalintim Indralaya-Kayuagung Km 34 bersama sekretaris pribadi Cek Din,  mengendarai Fortuner hitam. Kedatangan untuk mengambil formulir pendaftaran  bacawabub di DPD Golkar. Mereka diterima oleh Ketua DPD Golkar OI H Endang PU Ishak.

“Saya optimis bakal diusung oleh partai di Kabupaten OI, saya sudah  mengambil dan mengembalikan formulir bacawabub  PDIP, Nasdem, PPP, PAN. Dan sekarang di Golkar. Kalau ditanya tujuan ikut pilkada, ya sekedar Najur, kan posisi saya hanya wakil, bukan  Bupati,”katanya.

Menurut Yulizar Dinoto, meski sempat kalah di pilkada Empat Lawang sebagai bupati dari jalur independen, namun tak membuatnya tidak patah arang

“Sesuai dengan filsafat saya, maju terus pantang mundur, akan terus berjuang , jangan patah semangat,   apalagi selama menjadi Penjabat Bupati OI, saya sudah keliling keseluruh desa , kecamatan, sehingga nama saya sudah dikenal, itu artinya saya menyakini bisa diterima oleh masyarakat OI, tinggal dukungan Partai yang akan menggandeng saya,” tukasnya (Sid/fin)

Baca Selengkapnya

Empat Lawang

Empat Lawang Dapat 53 Kuota CPNS

Published

on

 

REL, Empat Lawang – Kuota penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kabupaten Empat Lawang tahun ini berjumlah 53 formasi hal ini disampaikan Sekda Empat Lawang, H Edison Jaya.

Sebanyak 53 formasi itu semuanya untuk jabatan tenaga teknis.

“Di Empat Lawang ada penerimaan CPNS jumlahnya 53 formasi untuk jabatan tenaga guru dan kesehatan tahun ini kosong. 53 formasi itu semuanya tenaga teknis,” ujar Sekda, Kamis (24/10/2019).

Lanjut Sekda, persyaratan dan alur pendaftaran termasuk jadwal penerimaan, ditentukan kemudian hari oleh pihak Kemenpan-RB.

“Kemungkinan sekitar satu minggu lagi proses pendaftarannya. Sekarang ini baru penetapan jumlahnya,” tuturnya.

Alokasi penerimaan CPNS dijelaskan Sekda yakni, Analis Budidaya Perikanan 5 formasi, Analis data dan informasi 2 formasi, analis diklat 2, analis industri dan pencegahan pencemaran 3, analis informasi hasil pertanian 5, analis jabatan 2, analis keamanan 2, analis keuangan 1, analis mutu hasil perikanan 5.

Analis pelaporan dan transaksi keuangan 1, analis pemasaran hasil pertanian 5, pemeriksa industri 2, penata keuangan 1, pengadminitrasi registrasi perkara 1, pengawas industri 2, pengolaan data perkara dan putusan 2, penyuluh masyarakat 1, penyuluh perpustakaan 3, penyusun rencana kegiatan dan anggaran 1, penyusun rencana kehumasan dan perpustakaan 3, pranata diklat 4.

Plt Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Empat Lawang, Soleha Apriani, SE menambahkan, formasi CPNS tahun ini 53. Namun tahun depan akan lebih banyak sesuai kebutuhan pegawai Kabupaten Empat Lawang.Untuk teknis penerimaan CPNS.

“Tahun ini akan diumumkan lebih lanjut dan mudah-mudahan tahun depan kuota akan lebih banyak,” katanya. (Mg20).

Baca Selengkapnya

Empat Lawang

BPJS Ketenagakerjaan Gelar FGD Bersama 4 Kabupaten/Kota

Published

on

DISKUSI : Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Kantor Cabang Perwakilan Lubuklinggau menggelar Focus Group Discussion (FGD) dengan 4 Kabupaten dan Kota.

REL, Lubuklinggau – Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Kantor Cabang Perwakilan Lubuklinggau menggelar Focus Group Discussion (FGD) dengan Pemerintahan Daerah Kabupaten Musi Rawas, Musi Rawas Utara, Empat Lawang dan Kota Lubuklinggau di Ballroom Emelia Hotel Palembang, Rabu (18 September 2019).

FGD BPJS Ketenagakerjaan tersebut dihadiri oleh seluruh Sekda, Kadisnaker, Kepala BPKAD dan Kepala BKPSDM. Juga hadir sebagai narasumber Plt Asdatun Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan, Budi Hartono, yg didampingi Kasi TUN Ramliansyah dan Kasi PH Adi Kadir. Kepala BPJS Lubuklinggau Agus Theodorus Marpaung menjelaskan, Kegiatan itu untuk mendorong kebijakan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan program Jasa Konstruksi, Kepesertaan Penerima Upah, dan Bukan Penerima Upah di wilayah Kabupaten Musi Rawas, Musi Rawas Utara, Empat Lawang dan Kota Lubuklinggau. “Pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan merupakan amanat undang-undang, dibutuhkan keseriusan seluruh stakeholders khususnya pemerintah daerah untuk mengimplementasikannya dengan menyusun regulasi turunan dalam bentuk peraturan Bupati (Perbup) dan Surat Edaran.

Dilanjutkannya, sampai dengan saat ini kepesertaan di 4 wilayah operasional Cabang Lubuklinggau sudah mencapai sekitar 21ribu tenaga kerja yang terdaftar, tetapi masih banyak juga yang belum terlindungi, seperti pekerja pada sektor jasa konstruksi, pekerja harian lepas (PHL), pekerja bukan penerima upah dan pekerja non asn.

“Apresiasi kami kepada Pemda yang sudah sangat mendukung dalam pelaksanaan program bpjs ketenagakerjaan, harapan kami, program ini dapat dijalankan secara konsisten dan berkesinambungan sehingga menjadi salah satu kandidat penerima Penghargaan Paritrana Award tahun 2019 ini” ujarnya.

Sementara itu, Sekda Lubuklinggau Drs H A.R Rahman Sani, M.Si menambahkan, bahwa dirinya sangat mendukung upaya perlindungan terhadap tenaga kerja dan Pemkot siap menerbitkan regulasi tentang pelaksanaan program BPJS Ketenagakerjaan di kota Lubuklinggau. Maka dari itu, dirinya menghimbau kepada seluruh perusahaan yang melakukan kegiatan usaha di Kota Lubuklinggau agar turut menyelenggarakan program perlindungan dan kesejahteraan bagi seluruh tenaga kerja melalui sistem jaminan sosial dalam Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagai mana diamanatkan dalam Undang-Undang No. 24 Tahun 2011 tentang BPJS. “Dalam waktu dekat, kami juga akan mendaftarkan seluruh Ketua RT utk dapat perlindungan melalui BPJS Ketenagakerjaan”, pesannya.

Dalam kesempatan itu, Sekda Empat Lawang H. Edison Jaya, SH, M.Hum juga sependapat bahwa Pemkab Empat Lawang juga siap mendukung pelaksanaan jaminan sosial ketenagakerjaan di wilayahnya. “Seluruh perangkat desa dan BPD di kabupaten empat lawang sudah ikut bpjs ketenagakerjaan, kedepan pekerja non asn dan pekerja informal juga kita himbau utk ikut.”

Tidak ketinggalan, Sekda Muratara Alwi Roham, S.Sos menyampaikan dukungannya untuk memberikan jaminan sosial kepada seluruh masyarakat pekerja di wilayahnya. OPD yg memiliki pekerja non asn yg beresiko tinggi seperti Damkar, Satpol PP, Dinas LH, Tenaga Medis, Guru honor akan menjadi prioritas untuk diikutkan program bpjs ketenagakerjaan. Dan secara bertahap OPD lain juga akan didaftarkan, sesuai dengan kemampuan APBD. “Iurannya kecil, tapi manfaatnya besar untuk mereka dan keluarga,” tambahnya.

Untuk Kabupaten Musi Rawas sendiri, seluruh perangkat desa, tenaga non asn sudah di daftarkan dalam program bpjs ketenagakerjaan. Hanya saja, masih ada beberapa perusahaan yang mendaftarkan tenaga kerjanya di daerah lain, sehingga menyulitkan dalam hal pengawasannya. Padahal sesuai Peraturan Menteri Tenaga kerja Nomor 11 Tahun 2019 didalam Pasal 27 disebutkan Setiap Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja/Buruh Wajib membuat perjanjian kerja secara tertulis dan harus dicatatkan pada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota tempat pekerjaan dilaksanakan dan mendaftarkan seluruh tenaga kerjanya ke BPJS Ketenagakerjaan setempat.

Dalam pemaparannya, Plt. Asdatun Kejati Sumatera Selatan Budi Hartono, menyebutkan bahwa Program Jaminan Sosial merupakan program perlindungan yang bersifat dasar bagi tenaga kerja yang tertuang dalam Undang-undang nomor 40 tahun 2004, Undang- undang 24 tahun 2011 beserta Peraturan Pemerintah dan turunannya, sehingga wajib untuk dipatuhi, “Ada sanksi bagi yang tidak menjalankannya.” tutupnya. (*)

Baca Selengkapnya

Trending