oleh

Jika Ada Jual Beli Dan Perburuan Hewan Langka Bisa di OTT

REL,Pagaralam – Polres Pagar Alam mengungkap bahwa hingga saat ini belum ada laporan ataupun temuan adanya kasus perdangangan (jual-beli) hewan langka atau hewan yang dilindungi di wilayah hukum Kota Pagar Alam.

Hal ini diungkapkan Kanit Pidana Khusus (Pidsus) Reskrim Polres Kota Pagar Alam Ipda Eka Herli ketika dikonfirmasi, Jum’at (18/2).

Dirinya tak menampik, jika memang ada beberapa jenis hewan langka yang dulunya sempat booming lantaran memiliki harga jual yang cukup tinggi sehingga memicu terjadinya perburuan liar terhadap jenis hewan-hewan yang dilindungi tersebut.

“Contohnya teringgiling,yang dulu kulitnya sampai berharga jutaan rupiah,” tuturnya.

Namun, lanjut Eka, pihakanya belum menemukan atau menerima laporan adanya aksi jual beli segala macam hewan langka ini, dan kalaupun ada,jelas ada Undang-undang yang mengatur serta ada sanksi pidana baik itu penjual maupun penadah atau pembeli.

Eka juga menjelaskan, sebenarnya yang berkompeten dalam hal ini adalah Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA), karena Polres hanya menindak jika ada laporan, namun bisa menindak langsung jika kedapatan melakukan jual beli hewan langka tersebut.

“Artinya kita bisa menindak tanpa harus ada delik aduan jika memang itu ada di wilayah hukum Kota Pagar Alam,” cetusnya.

Dikatakanya, begitu juga dengan hewan langka yang dirumahkan atau dipelihara,harus mengantongi izin dari BKSDA dan izin itu juga diteruskan ke Polres Pagar Alam.

“Jadi kalau hewan itu sudah ada izin dari pihak yang berkompeten ada semacam sertifikat yang dipegang oleh pemilik atau pemelihara,”ujarnya.

Sementara Kepala UPTD KPH X Dempo Heryy Mulyono menambahkan, apapun namanya hewan atau binatang yang ada didalam kawasan hutan lindung (Hutlin) semuanya termasuk hewan yang dilindungi.

Sehingga, lanjut Herry, jika terjadi adanya perburuan didalam kawasan hutlin mau itu burung atau sejenis lainya tetap tidak diperkenankan sesuai dengan Undang-undang BKSD nomor 5 tahun 1990 tentang Sumber Daya Hayati dan Ekosistemnya.

“Dan kita bisa melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) jika memang ada yang kedapatan melakukan perburuan didalan kawasan Hutlin,” jelas Hery.

Lebih jelas Herry, untuk itu mengantisipasi terjadinya perdagangan bebas hewan-hewan dilindungi ini, pihaknya selalu memaksimalkan personel seperti Polisi Hutan (Polhut) untuk mencegah adanya aksi perburuan di hutan lindung termasuk dititik rawan terjadinya aksi perburuan seperti di kawasan kampung IV Gunung Dempo.

“Kalau memang ada dan tidak bisa lagi diberikan teguran maka kita bisa menindak langsung sesuai dengan SOP,”pungkas Herry

Sementara Ketua LSM Jaga Rawat Lingkungan (Jaring) Jefriadi mengatakan, bahwa mendukung sepenuhnya pihak berkompeten untuk menindak siapa saja yang kedapatan melakukan perburuan atau sampai memperjual belikan hewan-hewan yang dilindungi sesusai dengan UU.

“Hal ini tak lain untuk tetap menjaga ekosistem hutan, khususnya Kota Pagar Alam yang 80 persen adalah kawsan hutan lindung,”pungkasnya.(*)

BACA JUGA