Connect with us

Kabar Sumsel

Jembatan Penghubung Sumsel-Babel Segera Terealisasi

Published

on

TERIMA : Gubernur dan Wakil Gubernur Sumsel HDMY, saat menerima Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Erzaldi Rosman, di kantor Gubernur Sumsel, Rabu (14/11/2018).

REL, Palembang – Rencana pembangunan jembatan Babel-Sumsel sepanjang 13,5 kilometer yang telah digagas sejak dua tahun lalu bakal terealisasi. Hal ini ditandai dengan telah ditandatanganinya MoU perpanjangan kerjasama pembangunan jembatan tersebut oleh Gubernur Sumsel dan Gubernur Babel, pada Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal RPJMD di Auditorium Bina Praja.

“Dua tahun lalu sudah ada MoU Babel, ini diperpanjang lagi dan sudah saya setujui Jembatan Selat Bangka yang tembus ke OKI mirip seperti Suramadu. Saya sepakat ini digabungkan karena pasti menguntungkan,” kata, Gubernur Sumsel Herman Deru.

Menurut HD proyek investasi ini sudah banyak yang melirik bahkan terakhir ada informasi ada investor Cina yang tertarik masuk. “Biar ini terealisasi bila perlu saya sama Gubernur Babel akan menghadap Presiden supaya ini ada Perpres,” ujarnya.

Demikian halnya diungkapkan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Mawardi Yahya saat menerima kunjungan Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Erzaldi Rosman Djohan.

Sementara itu Mawardi Yahya menyatakan bahwa Provinsi Sumatera Selatan serius dalam meningkatkan akses transportasi antara Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Tak hanya melalui jembatan tapi juga melalui Pelabuhan Tanjung Api-api.

“Kemarin Pak Gubernur sudah kunjungan ke Tanjung Api-api, informasi kemarin yang saya dapat bahwa keberadaan pelabuhan yang lama ini beliau ingin itu dioptimalkan,” jelas Mawardi.

Mawardi Yahya juga sependapat bahwa dengan adanya kemudahan akses transportasi ini dapat mempermudah pengiriman barang agar langsung ke tujuan tanpa harus transit dari daerah lain sekaligus dapat meningkatkan pendapatan. Dirinya pun sangat menyayangkan dengan adanya proses pengiriman barang saat ini banyak yang tidak langsung terkirim ke tujuan karena transit, selain akan mengakibatkan proses pengiriman yang lama juga dapat meningkatkan cost yang lebih tinggi.

“Contoh dalam pengiriman bawang putih dari Medan, dikirim bawang putih melalui Belawan, dari Belawan baru kesini, nah kenapa tidak langsung, ini kan hanya akan membuat cost menjadi tinggi dan daerah yang menjadi tempat transit mendapat untung,” ujarnya.

Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Erzaldi Rosman mengatakan, terkaitan dengan pelabuhan, akan membangun satu dermaga lagi di Kepulauan Bangka Belitung.

“Terkait pelabuhan, pelabuhan yang ada sekarang di tingkatkan, nah sekarang Babel InsyaAllah akan membangun satu dermaga, tapi dermaga yang dibangun untuk tambahan bangka belitung ini yang ada di Mentok, tapi tidak bisa terkoneksi kalo misalnya sisi yang di TAA nggak di bangun, jadi harus dibangun,” ujarnya.

Adapun kerjasama yang diharapkan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung ini menuturkan diantaranya adalah tentang kebutuhan sayur mayur yang tidak tercukupi di Kepuluan Bangka Belitung.

“Contohnya Sumatera Selatan penghasil komoditi sayur mayur, selama ini kebutuhan untuk hotel karena bangka belitung merupakan daerah pariwisata itu kebanyakan dari Bogor, itu kan jauh kenapa nggak dari Sumsel kan dekat, dan saya yakin ongkos transportasinya lebih murah dan mutunya lebih terjangkau karna waktu pengirimannya lebih cepat juga termasuk seperti ayam, sapi dan lain sebagainya,” ujarnya.

Selain itu melihat kekayaan Kelapa sawit yang berlebih di Babel namun pabrik yang mengolah sedikit Erzaldi juga mengharapkan agar kerja sama komoditi kelapa sawit juga bisa terjalin.

“Nah terus kami kelebihan sawit, tapi pabrik kurang, sawit bisa dikirim ke sini (sumsel) harganya kan masih bisa bersaing,” ujarnya.

Sebelumnya Erzaldi mengatakan bahwa Provinsi Kepuluan Bangka Belitung sangat kurang dalam pembenihan budidaya ikan air tawar. “Nah kita pembenihan ikan laut pun masih kurang apalagi ikan air tawar yang memang keunggulan dari sumatera selatan. Anehnya gini, kita bisa Patin berkembang di Babel, tapi rasa patin dari Sumsel beda, orang cenderung beli dari Sumsel, ini kan masalah jadi perlulah belajar,” ujarnya.

Bagaimana kita sesama antara Babel dengan Sumsel ini dapat saling mengisi, lebih nya Babel dapat diisikan ke Sumsel, lebihnya di Sumsel diisike Babel,” terangnya.

Kerjasama yang ingin dibentuk agar mampu menciptakan kekuatan ekonomi yang baru bagi kedua provinsi ini adalah erat kaitannya dengan sektor pertanian atau perkebunan serta perikanan dan didukung dengan mempermudah suatu akses transportasi.

Terkait dengan akses kemudahan dalam transportasi Erzaldi berharap agar kerjasama pembangunan Sumatera dan Bangka dapat di perpanjang kemudian untuk di tindaklanjuti dan di impelementasikan.

“Jadi kita datang untuk bersilaturahmi kepada Gubernur sambil mengucapkan selamat kepada beliau, dan bermaksud memperpanjang kerjasama pembangunan jembatan Sumatera-Bangka yang kemarin sudah ditandatangani sebelumnya, namun kita ingin bahwa kerja sama ini terus di tindaklanjuti dan di impelementasikan dengan segera,” ujarnya.

Mawardi Yahya dalam kesempatan pertemuan tersebut juga menambahkan bahwa Provinsi Sumatera Selatan dan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung harus menjadi satu baik dalam kebijakan maupun dalam menghadapi kebijakan dari pusat.

“Sumsel dan Babel harus menjadi satu, satu sinkron dalam suatu kebijakan maupun dalam menghadapi suatu kebijakan dari pusat,” bebernya.

Senada dengan hal tersebut Erzaldi menambahkan bahwa kebijakan yang akan dibuat bersama ini akan lebih didapatkan lagi suatu nilai tambah efisiensinya apabila pemerintah sebagai pembuat regulasi itu sama-sama paham apa yang harus di kemas untuk mempermudahkan kerja sama ini.

“Nah kesepakatan seperti ini untuk lebih memperlancar, ini harus dibuat suatu kebijakan baik kebijakan pemerintah provinsi sumatera selatan maupun pemerintah provinsi Babel. Karena dengan kebijakan yang dibuat bersama ini akan lebih di dapatkan lagi suatu nilai tambah efisiensinya, akan terjadi karna pemerintah sebagai pembuat regulasi itu sama-sama paham apa yang harus di kemas untuk mempermudahkan kerja sama ini. Yang bekerja sama kan Business to business tetapi harus di awali dulu dengan payung Goverment,” pungkasnya. (rel/FIN)

Empat Lawang

Kalah Pilkada, Noto Najur Bacawabup OI

Published

on

DATANGI : Mantan Pj Bupati Ogan Ilir H Yulizar Dinoto saat mendatangi Kantor Golkar Ogan ilir ikut meramaikan pesta demokrasi Kabupaten OI, untuk menjadi bakal calon wakil bupati (Bacawabub) 2021-2026.

REL, Indralaya – Penjabat Bupati Ogan Ilir (OI) periode 2015-2016 H Yulizar Dinoto, sepertinya bakal ikut meramaikan pesta demokrasi Kabupaten OI, untuk menjadi bakal calon wakil bupati (Bacawabub) 2021-2026.

Kemarin (23/10) sekitar pukul 13.30 Wib  mendatangi Kantor DPD Golkar OI di Jalintim Indralaya-Kayuagung Km 34 bersama sekretaris pribadi Cek Din,  mengendarai Fortuner hitam. Kedatangan untuk mengambil formulir pendaftaran  bacawabub di DPD Golkar. Mereka diterima oleh Ketua DPD Golkar OI H Endang PU Ishak.

“Saya optimis bakal diusung oleh partai di Kabupaten OI, saya sudah  mengambil dan mengembalikan formulir bacawabub  PDIP, Nasdem, PPP, PAN. Dan sekarang di Golkar. Kalau ditanya tujuan ikut pilkada, ya sekedar Najur, kan posisi saya hanya wakil, bukan  Bupati,”katanya.

Menurut Yulizar Dinoto, meski sempat kalah di pilkada Empat Lawang sebagai bupati dari jalur independen, namun tak membuatnya tidak patah arang

“Sesuai dengan filsafat saya, maju terus pantang mundur, akan terus berjuang , jangan patah semangat,   apalagi selama menjadi Penjabat Bupati OI, saya sudah keliling keseluruh desa , kecamatan, sehingga nama saya sudah dikenal, itu artinya saya menyakini bisa diterima oleh masyarakat OI, tinggal dukungan Partai yang akan menggandeng saya,” tukasnya (Sid/fin)

Baca Selengkapnya

Empat Lawang

Empat Lawang Dapat 53 Kuota CPNS

Published

on

 

REL, Empat Lawang – Kuota penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kabupaten Empat Lawang tahun ini berjumlah 53 formasi hal ini disampaikan Sekda Empat Lawang, H Edison Jaya.

Sebanyak 53 formasi itu semuanya untuk jabatan tenaga teknis.

“Di Empat Lawang ada penerimaan CPNS jumlahnya 53 formasi untuk jabatan tenaga guru dan kesehatan tahun ini kosong. 53 formasi itu semuanya tenaga teknis,” ujar Sekda, Kamis (24/10/2019).

Lanjut Sekda, persyaratan dan alur pendaftaran termasuk jadwal penerimaan, ditentukan kemudian hari oleh pihak Kemenpan-RB.

“Kemungkinan sekitar satu minggu lagi proses pendaftarannya. Sekarang ini baru penetapan jumlahnya,” tuturnya.

Alokasi penerimaan CPNS dijelaskan Sekda yakni, Analis Budidaya Perikanan 5 formasi, Analis data dan informasi 2 formasi, analis diklat 2, analis industri dan pencegahan pencemaran 3, analis informasi hasil pertanian 5, analis jabatan 2, analis keamanan 2, analis keuangan 1, analis mutu hasil perikanan 5.

Analis pelaporan dan transaksi keuangan 1, analis pemasaran hasil pertanian 5, pemeriksa industri 2, penata keuangan 1, pengadminitrasi registrasi perkara 1, pengawas industri 2, pengolaan data perkara dan putusan 2, penyuluh masyarakat 1, penyuluh perpustakaan 3, penyusun rencana kegiatan dan anggaran 1, penyusun rencana kehumasan dan perpustakaan 3, pranata diklat 4.

Plt Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Empat Lawang, Soleha Apriani, SE menambahkan, formasi CPNS tahun ini 53. Namun tahun depan akan lebih banyak sesuai kebutuhan pegawai Kabupaten Empat Lawang.Untuk teknis penerimaan CPNS.

“Tahun ini akan diumumkan lebih lanjut dan mudah-mudahan tahun depan kuota akan lebih banyak,” katanya. (Mg20).

Baca Selengkapnya

Empat Lawang

BPJS Ketenagakerjaan Gelar FGD Bersama 4 Kabupaten/Kota

Published

on

DISKUSI : Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Kantor Cabang Perwakilan Lubuklinggau menggelar Focus Group Discussion (FGD) dengan 4 Kabupaten dan Kota.

REL, Lubuklinggau – Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Kantor Cabang Perwakilan Lubuklinggau menggelar Focus Group Discussion (FGD) dengan Pemerintahan Daerah Kabupaten Musi Rawas, Musi Rawas Utara, Empat Lawang dan Kota Lubuklinggau di Ballroom Emelia Hotel Palembang, Rabu (18 September 2019).

FGD BPJS Ketenagakerjaan tersebut dihadiri oleh seluruh Sekda, Kadisnaker, Kepala BPKAD dan Kepala BKPSDM. Juga hadir sebagai narasumber Plt Asdatun Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan, Budi Hartono, yg didampingi Kasi TUN Ramliansyah dan Kasi PH Adi Kadir. Kepala BPJS Lubuklinggau Agus Theodorus Marpaung menjelaskan, Kegiatan itu untuk mendorong kebijakan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan program Jasa Konstruksi, Kepesertaan Penerima Upah, dan Bukan Penerima Upah di wilayah Kabupaten Musi Rawas, Musi Rawas Utara, Empat Lawang dan Kota Lubuklinggau. “Pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan merupakan amanat undang-undang, dibutuhkan keseriusan seluruh stakeholders khususnya pemerintah daerah untuk mengimplementasikannya dengan menyusun regulasi turunan dalam bentuk peraturan Bupati (Perbup) dan Surat Edaran.

Dilanjutkannya, sampai dengan saat ini kepesertaan di 4 wilayah operasional Cabang Lubuklinggau sudah mencapai sekitar 21ribu tenaga kerja yang terdaftar, tetapi masih banyak juga yang belum terlindungi, seperti pekerja pada sektor jasa konstruksi, pekerja harian lepas (PHL), pekerja bukan penerima upah dan pekerja non asn.

“Apresiasi kami kepada Pemda yang sudah sangat mendukung dalam pelaksanaan program bpjs ketenagakerjaan, harapan kami, program ini dapat dijalankan secara konsisten dan berkesinambungan sehingga menjadi salah satu kandidat penerima Penghargaan Paritrana Award tahun 2019 ini” ujarnya.

Sementara itu, Sekda Lubuklinggau Drs H A.R Rahman Sani, M.Si menambahkan, bahwa dirinya sangat mendukung upaya perlindungan terhadap tenaga kerja dan Pemkot siap menerbitkan regulasi tentang pelaksanaan program BPJS Ketenagakerjaan di kota Lubuklinggau. Maka dari itu, dirinya menghimbau kepada seluruh perusahaan yang melakukan kegiatan usaha di Kota Lubuklinggau agar turut menyelenggarakan program perlindungan dan kesejahteraan bagi seluruh tenaga kerja melalui sistem jaminan sosial dalam Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagai mana diamanatkan dalam Undang-Undang No. 24 Tahun 2011 tentang BPJS. “Dalam waktu dekat, kami juga akan mendaftarkan seluruh Ketua RT utk dapat perlindungan melalui BPJS Ketenagakerjaan”, pesannya.

Dalam kesempatan itu, Sekda Empat Lawang H. Edison Jaya, SH, M.Hum juga sependapat bahwa Pemkab Empat Lawang juga siap mendukung pelaksanaan jaminan sosial ketenagakerjaan di wilayahnya. “Seluruh perangkat desa dan BPD di kabupaten empat lawang sudah ikut bpjs ketenagakerjaan, kedepan pekerja non asn dan pekerja informal juga kita himbau utk ikut.”

Tidak ketinggalan, Sekda Muratara Alwi Roham, S.Sos menyampaikan dukungannya untuk memberikan jaminan sosial kepada seluruh masyarakat pekerja di wilayahnya. OPD yg memiliki pekerja non asn yg beresiko tinggi seperti Damkar, Satpol PP, Dinas LH, Tenaga Medis, Guru honor akan menjadi prioritas untuk diikutkan program bpjs ketenagakerjaan. Dan secara bertahap OPD lain juga akan didaftarkan, sesuai dengan kemampuan APBD. “Iurannya kecil, tapi manfaatnya besar untuk mereka dan keluarga,” tambahnya.

Untuk Kabupaten Musi Rawas sendiri, seluruh perangkat desa, tenaga non asn sudah di daftarkan dalam program bpjs ketenagakerjaan. Hanya saja, masih ada beberapa perusahaan yang mendaftarkan tenaga kerjanya di daerah lain, sehingga menyulitkan dalam hal pengawasannya. Padahal sesuai Peraturan Menteri Tenaga kerja Nomor 11 Tahun 2019 didalam Pasal 27 disebutkan Setiap Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja/Buruh Wajib membuat perjanjian kerja secara tertulis dan harus dicatatkan pada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota tempat pekerjaan dilaksanakan dan mendaftarkan seluruh tenaga kerjanya ke BPJS Ketenagakerjaan setempat.

Dalam pemaparannya, Plt. Asdatun Kejati Sumatera Selatan Budi Hartono, menyebutkan bahwa Program Jaminan Sosial merupakan program perlindungan yang bersifat dasar bagi tenaga kerja yang tertuang dalam Undang-undang nomor 40 tahun 2004, Undang- undang 24 tahun 2011 beserta Peraturan Pemerintah dan turunannya, sehingga wajib untuk dipatuhi, “Ada sanksi bagi yang tidak menjalankannya.” tutupnya. (*)

Baca Selengkapnya

Trending