Connect with us

Kabar Sumsel

Ini Janji Bung Aan Untuk Anggota PWI Sumsel

Published

on

Aan Santana didampingi Andrian Eka, bersilaturahim dengan pengurus dan anggota PWI Kabupaten OKU dan OKU Timur.

BATURAJA – Asuransi bagi wartawan anggota Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Sumatera Selatan menjadi program unggulan, jika terpilih menjadi Ketua PWI Provinsi Sumatera Selatan. Demikian diungkapkan Bung Aan, begitu panggilan Aan Sartana, salah seorang kandidat calon Ketua PWI Sumsel, kepada pengurus dan anggota PWI Kabupaten OKU dan OKU Timur, Kamis (27/12) di Kedai Soto Chavie, Baturaja.

Pernyataan ini disampaikan dalam silaturahmi menjelang Konferensi Provinsi (Konferprov) atau pemilihan Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) yang akan digelar 26 Januari 2019 mendatang.

Dikatakan, tetapi asuransi wartawan ini memiliki syarat. Diantaranya, anggota PWI biasa dan atau sudah bersertifikat kompeten baik tingkat muda, madya atau utama. “Artinya wartawan tersebut sudah dinyatakan kompeten alias telah mengikuti Uji Kompetensi Wartawan (UKW),” ujar Aan.

Khusus mengenai UKW kata Aan, ini sangat penting dan dia bangga dengan pengurus PWI Sumsel saat ini mendapat penghargaan masuk 10 besar penyelenggara UKW terbanyak se Indonesia. “Kita patut bangga dengan kepengurusan PWI Sumsel sekarang, khusuanya kepada Bung Oka (Oktap Riady SH) ketua PWI Sumsel dan pengurus yang lainnya,” papar Aan.

Kedepan UKW akan tetap dilanjutkan dan tidak menutup kemungkinan akan digelar serentak se Sumsel memecahkan rekor MURI. “Target kita semua wartawan anggota PWI sudah semua UKW. Jadi kedepan zero UKW. Kita upayakan gratis,” tegasnya.

Aan, yang saat ini menjabat sebagai Pemimpin Perusahaan pada portal LKBN antaranewssumsel.com, itu mengakui memang berniat maju menjadi ketua PWI Sumsel.

Kedatangan dirinya ke Bumi Sebimbing Sekundang, tak lain untuk mensosialisasikan pencalonan dirinya dan mengenalkan program kerja kepada pengurus dan anggota PWI OKU

“Saya tak secara khusus mencari dukungan. Intinya disini kita jalin silaturahmi. Karena silaturahmi ini memperpanjang tali silaturahmi dan memperpanjang umur,” ujar Wakil Ketua PWI Sumsel Bidang Kesra dan mantan Bendahara PWI di periode sebelumnya itu.

Menurut Aan, para kandidat Ketua PWI tentu mempunyai visi misi yang sama. Dimana ujungnya ingin memajukan PWI. Hanya, metode atau caranya saja yang berbeda.

“Saya yakin, semua visi misi kandidat sama. Ingin majukan PWI. Caranya saja yang beda. Tinggal bagaimana memanagenya,” sebutnya.

Dirinya sendiri mengaku mempunyai tiga program unggulan yang mesti dibenahi. Yakni, Sumber Daya Manusia (SDM), Organisasi dan Keuangan. “Itu saja yang pingin saya benahi,” imbuhnya.

“Sebanyak apapun program, kuncinya harus bersinergi, koordinasi dan komunikasi. Nah kita ini penyakitnya malas komunikasi. Sehingga kerap timbul suudzon. Malas komunikasi inilah yang bikin kita tidak maju,” sambung mantan wartawan Sumatera Ekspres itu.

Mengenai identitas atau ID card anggota muda atau rekrutmen anggota baru, lanjut Aan, jika terpilih, akan bekerjasama dengan pihak bank. Misalnya Bank Sumsel Babel. Kartu anggota baru sangat bisa sekali karena kartunya dikeluarkan oleh PWI Provinsi Sumsel. “Jadi kartu ini menggunakan Chip. Selain sebagai kartu anggota bisa digunakan sebagai ATM,” katanya.

Sementara itu, Ketua PWI OKU, Purwadi menyatakan, pihaknya akan dengan tangan terbuka menerima kedatangan siapapun calon ketua PWI Sumsel, yang ingin silaturahmi dan memaparkan programnya di OKU.

“Siapapun kandidat yang mau hadir, kita terima. Masalah pilihan tergantung masing – masing,” singkatnya.

Untuk diketahui, Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) sendiri, sudah kedatangan dua calon ketua. Yang pertama Hadi Prayogo, yang bertandang pada Jumat (7/12) lalu.

Terbaru, pengurus PWI OKU menyambut kedatangan Aan Sartana, Kamis (27/12), di RM Chavie Baturaja.

Hadir dalam pertemuan tersebut, Ketua PWI OKU, Purwadi, Ketua PWI OKU Timur Edwar Ferdinan, dan sejumlah pengurus PWI di dua kabupaten itu. (win/ril)

Empat Lawang

Kalah Pilkada, Noto Najur Bacawabup OI

Published

on

DATANGI : Mantan Pj Bupati Ogan Ilir H Yulizar Dinoto saat mendatangi Kantor Golkar Ogan ilir ikut meramaikan pesta demokrasi Kabupaten OI, untuk menjadi bakal calon wakil bupati (Bacawabub) 2021-2026.

REL, Indralaya – Penjabat Bupati Ogan Ilir (OI) periode 2015-2016 H Yulizar Dinoto, sepertinya bakal ikut meramaikan pesta demokrasi Kabupaten OI, untuk menjadi bakal calon wakil bupati (Bacawabub) 2021-2026.

Kemarin (23/10) sekitar pukul 13.30 Wib  mendatangi Kantor DPD Golkar OI di Jalintim Indralaya-Kayuagung Km 34 bersama sekretaris pribadi Cek Din,  mengendarai Fortuner hitam. Kedatangan untuk mengambil formulir pendaftaran  bacawabub di DPD Golkar. Mereka diterima oleh Ketua DPD Golkar OI H Endang PU Ishak.

“Saya optimis bakal diusung oleh partai di Kabupaten OI, saya sudah  mengambil dan mengembalikan formulir bacawabub  PDIP, Nasdem, PPP, PAN. Dan sekarang di Golkar. Kalau ditanya tujuan ikut pilkada, ya sekedar Najur, kan posisi saya hanya wakil, bukan  Bupati,”katanya.

Menurut Yulizar Dinoto, meski sempat kalah di pilkada Empat Lawang sebagai bupati dari jalur independen, namun tak membuatnya tidak patah arang

“Sesuai dengan filsafat saya, maju terus pantang mundur, akan terus berjuang , jangan patah semangat,   apalagi selama menjadi Penjabat Bupati OI, saya sudah keliling keseluruh desa , kecamatan, sehingga nama saya sudah dikenal, itu artinya saya menyakini bisa diterima oleh masyarakat OI, tinggal dukungan Partai yang akan menggandeng saya,” tukasnya (Sid/fin)

Baca Selengkapnya

Empat Lawang

Empat Lawang Dapat 53 Kuota CPNS

Published

on

 

REL, Empat Lawang – Kuota penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kabupaten Empat Lawang tahun ini berjumlah 53 formasi hal ini disampaikan Sekda Empat Lawang, H Edison Jaya.

Sebanyak 53 formasi itu semuanya untuk jabatan tenaga teknis.

“Di Empat Lawang ada penerimaan CPNS jumlahnya 53 formasi untuk jabatan tenaga guru dan kesehatan tahun ini kosong. 53 formasi itu semuanya tenaga teknis,” ujar Sekda, Kamis (24/10/2019).

Lanjut Sekda, persyaratan dan alur pendaftaran termasuk jadwal penerimaan, ditentukan kemudian hari oleh pihak Kemenpan-RB.

“Kemungkinan sekitar satu minggu lagi proses pendaftarannya. Sekarang ini baru penetapan jumlahnya,” tuturnya.

Alokasi penerimaan CPNS dijelaskan Sekda yakni, Analis Budidaya Perikanan 5 formasi, Analis data dan informasi 2 formasi, analis diklat 2, analis industri dan pencegahan pencemaran 3, analis informasi hasil pertanian 5, analis jabatan 2, analis keamanan 2, analis keuangan 1, analis mutu hasil perikanan 5.

Analis pelaporan dan transaksi keuangan 1, analis pemasaran hasil pertanian 5, pemeriksa industri 2, penata keuangan 1, pengadminitrasi registrasi perkara 1, pengawas industri 2, pengolaan data perkara dan putusan 2, penyuluh masyarakat 1, penyuluh perpustakaan 3, penyusun rencana kegiatan dan anggaran 1, penyusun rencana kehumasan dan perpustakaan 3, pranata diklat 4.

Plt Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Empat Lawang, Soleha Apriani, SE menambahkan, formasi CPNS tahun ini 53. Namun tahun depan akan lebih banyak sesuai kebutuhan pegawai Kabupaten Empat Lawang.Untuk teknis penerimaan CPNS.

“Tahun ini akan diumumkan lebih lanjut dan mudah-mudahan tahun depan kuota akan lebih banyak,” katanya. (Mg20).

Baca Selengkapnya

Empat Lawang

BPJS Ketenagakerjaan Gelar FGD Bersama 4 Kabupaten/Kota

Published

on

DISKUSI : Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Kantor Cabang Perwakilan Lubuklinggau menggelar Focus Group Discussion (FGD) dengan 4 Kabupaten dan Kota.

REL, Lubuklinggau – Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Kantor Cabang Perwakilan Lubuklinggau menggelar Focus Group Discussion (FGD) dengan Pemerintahan Daerah Kabupaten Musi Rawas, Musi Rawas Utara, Empat Lawang dan Kota Lubuklinggau di Ballroom Emelia Hotel Palembang, Rabu (18 September 2019).

FGD BPJS Ketenagakerjaan tersebut dihadiri oleh seluruh Sekda, Kadisnaker, Kepala BPKAD dan Kepala BKPSDM. Juga hadir sebagai narasumber Plt Asdatun Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan, Budi Hartono, yg didampingi Kasi TUN Ramliansyah dan Kasi PH Adi Kadir. Kepala BPJS Lubuklinggau Agus Theodorus Marpaung menjelaskan, Kegiatan itu untuk mendorong kebijakan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan program Jasa Konstruksi, Kepesertaan Penerima Upah, dan Bukan Penerima Upah di wilayah Kabupaten Musi Rawas, Musi Rawas Utara, Empat Lawang dan Kota Lubuklinggau. “Pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan merupakan amanat undang-undang, dibutuhkan keseriusan seluruh stakeholders khususnya pemerintah daerah untuk mengimplementasikannya dengan menyusun regulasi turunan dalam bentuk peraturan Bupati (Perbup) dan Surat Edaran.

Dilanjutkannya, sampai dengan saat ini kepesertaan di 4 wilayah operasional Cabang Lubuklinggau sudah mencapai sekitar 21ribu tenaga kerja yang terdaftar, tetapi masih banyak juga yang belum terlindungi, seperti pekerja pada sektor jasa konstruksi, pekerja harian lepas (PHL), pekerja bukan penerima upah dan pekerja non asn.

“Apresiasi kami kepada Pemda yang sudah sangat mendukung dalam pelaksanaan program bpjs ketenagakerjaan, harapan kami, program ini dapat dijalankan secara konsisten dan berkesinambungan sehingga menjadi salah satu kandidat penerima Penghargaan Paritrana Award tahun 2019 ini” ujarnya.

Sementara itu, Sekda Lubuklinggau Drs H A.R Rahman Sani, M.Si menambahkan, bahwa dirinya sangat mendukung upaya perlindungan terhadap tenaga kerja dan Pemkot siap menerbitkan regulasi tentang pelaksanaan program BPJS Ketenagakerjaan di kota Lubuklinggau. Maka dari itu, dirinya menghimbau kepada seluruh perusahaan yang melakukan kegiatan usaha di Kota Lubuklinggau agar turut menyelenggarakan program perlindungan dan kesejahteraan bagi seluruh tenaga kerja melalui sistem jaminan sosial dalam Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagai mana diamanatkan dalam Undang-Undang No. 24 Tahun 2011 tentang BPJS. “Dalam waktu dekat, kami juga akan mendaftarkan seluruh Ketua RT utk dapat perlindungan melalui BPJS Ketenagakerjaan”, pesannya.

Dalam kesempatan itu, Sekda Empat Lawang H. Edison Jaya, SH, M.Hum juga sependapat bahwa Pemkab Empat Lawang juga siap mendukung pelaksanaan jaminan sosial ketenagakerjaan di wilayahnya. “Seluruh perangkat desa dan BPD di kabupaten empat lawang sudah ikut bpjs ketenagakerjaan, kedepan pekerja non asn dan pekerja informal juga kita himbau utk ikut.”

Tidak ketinggalan, Sekda Muratara Alwi Roham, S.Sos menyampaikan dukungannya untuk memberikan jaminan sosial kepada seluruh masyarakat pekerja di wilayahnya. OPD yg memiliki pekerja non asn yg beresiko tinggi seperti Damkar, Satpol PP, Dinas LH, Tenaga Medis, Guru honor akan menjadi prioritas untuk diikutkan program bpjs ketenagakerjaan. Dan secara bertahap OPD lain juga akan didaftarkan, sesuai dengan kemampuan APBD. “Iurannya kecil, tapi manfaatnya besar untuk mereka dan keluarga,” tambahnya.

Untuk Kabupaten Musi Rawas sendiri, seluruh perangkat desa, tenaga non asn sudah di daftarkan dalam program bpjs ketenagakerjaan. Hanya saja, masih ada beberapa perusahaan yang mendaftarkan tenaga kerjanya di daerah lain, sehingga menyulitkan dalam hal pengawasannya. Padahal sesuai Peraturan Menteri Tenaga kerja Nomor 11 Tahun 2019 didalam Pasal 27 disebutkan Setiap Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja/Buruh Wajib membuat perjanjian kerja secara tertulis dan harus dicatatkan pada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota tempat pekerjaan dilaksanakan dan mendaftarkan seluruh tenaga kerjanya ke BPJS Ketenagakerjaan setempat.

Dalam pemaparannya, Plt. Asdatun Kejati Sumatera Selatan Budi Hartono, menyebutkan bahwa Program Jaminan Sosial merupakan program perlindungan yang bersifat dasar bagi tenaga kerja yang tertuang dalam Undang-undang nomor 40 tahun 2004, Undang- undang 24 tahun 2011 beserta Peraturan Pemerintah dan turunannya, sehingga wajib untuk dipatuhi, “Ada sanksi bagi yang tidak menjalankannya.” tutupnya. (*)

Baca Selengkapnya

Trending