Connect with us

Empat Lawang

Ini Hasil Sidang DKPP Tentang Pemilu Empat Lawang

Published

on

REL, Empat Lawang – Masih ingat dengan pemberitaan laporan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu terkait pelaksanaan Pemilu pada 27 Juni 2018 yang lalu, ? Kini DKPP telah mengeluarkan putusannya untuk penyelenggara pemilu Empat Lawang baik KPU maupun Panwaslu Empat Lawang.

Hal ini sesuai dengan pelaksanaan sidang Pleno DKPP, pada Kamis (5/7) oleh Harjono selaku Ketua merangkap Anggota, Muhammad, Teguh Prasetyo, Alfitra Salam, Ida Budhiati, Hasyim Asyari, dan Fritz Edward Siregar, masing-masing sebagai anggota. Kemudian putusan tersebut dibacakan pada sidang kode etik terbuka untuk umum, Rabu (8/8) oleh Harjono selaku Ketua merangkap Anggota, Muhammad, Teguh Prasetyo, Alfitra Salam dan Ida Budhiati masing-masing sebagai anggota, dihadiri oleh Pengadu dan oleh Teradu.

Dari hasil sidang yang disampaikan oleh DKPP tersebut, Teruntuk penyelenggara Pemilu dari KPU Empat Lawang, baik Teradu 1 hingga Teradu X semua dianggap telah terbukti melakukan pelanggaran kode etik. Hal ini bisa dilihat pada Bab Kesimpulan keputusan DKPP. Lalu dihasilkan keputusan yakni mengabulkan pengaduan Pengadu untuk sebagian.

Kemudian menjatuhkan sanksi peringatan keras dan pemberhentian tetap dari Jabatan Ketua KPU kepada Teradu 1 Mobius Al Hazan sebagai Ketua KPU Empat Lawang. Sanksi peingatan keras juga ditujukan kepada Teradu IV Endang Sustrisni selaku anggota Anggota KPU Empat Lawang.

Selanjutnya menjatuhkan sanksi peringatan kepada Teradu II Billi Parsha, Teradu III Ali Alimin, masing-masing selaku anggota KPU Empat Lawang. Juga Teradu V Darmawan Arsyad, Teradu VI Effendi AR, Teradu VII Arzan Suhari masing-masing sebagai Ketua dan Anggota PPK Kecamatan Pasemah Air Keruh. Pun juga Teradu VIII Devi Sarpika dan Teradu IX Syahril dan Teradu X Topan Sopiansyah selaku Ketua dan Anggota PPS Desa Kembahang Lama. Hal ini sesuai dengan Bab Keputusan DKPP.

Hanya saja, terkait pertanyaan Teradu IV terhadap Teradu 1 bahwasannya Teradu 1 dianggap tidak netral dan tidak profesional dalam seleksi anggota PPK, hal ini tidak didukung oleh alat bukti lainnya sehingga tidak dapat diterima sebagai sebuah bukti yang sempurna yang menyatakan tindakan Teradu 1 tidak profesional dan tidak netral dalam seleksi anggota PPK. Berdasarkan fakta dan bukti tersebut DKPP berpendapat dalil Pengadu tidak terbukti dan jawaban Teradu 1 meyakinkan DKPP, hal ini bisa dilihat Pada Bab pertimbangan putusan DKPP point (4.3.2).

Ketua KPU Empat Lawang Mobus Al Hazan membenarkan hasil sidang dimaksud. “Ya betul kami sudah mendengarnya secara langsung dari DKPP,”kata Mobius seraya menyebut dalam waktu dekat segera akan dilaksanakan rapat pleno penggantian posisi ketua KPU.

Dia menerangkan, DKPP menilai dirinya tidak mampu memanajemen lembaga hingga ada pandangan berbeda di level komisioner dan di level adhoc hingga melakukan kelalaian tidak mengundang Paslon dalam pleno DPS.

“Ini bagian dari tanggung jawab seorang pemimpin yang tidak akan menyalahkan tim kerja. Saya tetap berkomitmen melindungi kebijakan KPU dan tim ad hoc,”imbuhnya.

Bagaimana hasil sidang putusan DKPP untuk Panwaslu Empat Lawang ? DKPP juga menyampaikan hasil sidang pleno teruntuk penyelenggara Pengawasan Pemilu yakni Panwaslu Empat Lawang, dihasilkan keputusan baik Teradu 1 hingga Teradu V tidak terbukti melakukan pelanggaran kode etik. Hal ini bisa dilihat pada Bab Kesimpulan keputusan DKPP. Sehingga DKPP memutuskan menolak pengaduan Pengadu untuk seluruhnya. Lalu merehabiitasi nama baik Teradu 1 Rudiyanto, Teradu II Andri Logan, Teradu III Martin selaku Ketua dan anggota Panwaslu Empat Lawang. Kemudian juga merehabilitasi nama baik Teradu IV Riko Hendra dan Teradu V Nurlaili selaku Staf Sekretariat Panwaslu Empat Lawang.

Berdasarkan putusan yang keluarkan dalam surat keputusan Nomor 120/DKPP-PKE-VII/2018 atas surat pengaduan dengan Nomor 110/I-P/L/DKP/2018 yang sebelumnya menyebutkan bahwa adanya dugaan pelanggaran kode etik pada penyelenggaran Pemilu Kabupaten Empat Lawang.

Oleh sebab itu, dituangkan beberapa poin pada surat putusan tersebut diantaranya yakni merehabilitasi nama baik Ketua Panwaslu Empat Lawang Rudiyanto, serta para anggota atas nama Martin, Riko Andrian dan meminta kepada pihak Bawaslu menindaklanjuti segala hasil keputusan sidang sejak terhitung surat keputusan dikeluarkan paling lambat 7 hari kedepan, serta melakukan pengawasan.

“Alhamdulillah, salah satu hasil keputusan sidang bahwa DKPP RI, pertama mereka menolak pengaduan dari pengadu seluruhnya karena tidak terbukti. Dan memutuskan untuk merehabilitasi nama baik seperti nama-nama yang mereka sebutkan,” ujar Ketua Panwaslu Empat Lawang Rudiyanto melalui Anggota Panwaslu Empat Lawang, Martin.

Disampaikan Martin, keabsahan putusan sidang tertuang pada surat keputusan yang ditanda tangani Ketua, anggota, dan sekretaris persidangan Osbin Samosir, sebagai bentuk salinan. “Itu sebagai salinan resmi hasil keputusan persidangan DKPPRI pada hari Rabu (8/8) di gedung kantor DKPP RI Jakarta,” ungkapnya.

Dengan kata lain, lanjut Martin. Pesta demokrasi dalam Pilkada Empat Lawang dan Pilgub Sumatera Selatan di Bumi Saling Keruani Sangi Kerawati, Panwaslu Empat Lawang tidak melalukan pelanggaran dan dilakukan dengan baik sesuai tugas, fungsi serta tanggung jawabnnya. “Panwaslu berhasil menjalankan tugasnya dengan baik, terbukti atas hasil keputusan persidangan dari dewan kehormatan,” pungkasnya. (11/14)

Empat Lawang

Peduli Sesama ,Katua PCPM Paiker Berikan Bantuan Kepada Korban kebakaran

Published

on

Caption : Ketua PCPM Memberikan bantuan kepada korban kebakaran di Kabupaten Lahat

REL,Empat Lawang – Pimpinan Cabang Pemuda Muhammadiyah (PCPM) dan pemuda/i serta camat Pasemah Air Keruh memberikan bantuan kepada korban kebakaran di Kabupaten Lahat tepatnya di Pasar Bawah yang terjadi pada hari Minggu Sore (4/10/2020) kemarin sekitar Pukul 15.10 WIB.

Insiden kebakaran itu setidaknya menghanguskan 81 Unit Rumah warga kawasan pasar bawah

Dengan kejadian itu mengetuk hati PCPM dan Pemuda – Pemudi di kecamatan Paiker untuk melakukan penggalang dana.

Ketua PCPM Paiker Juli Agustoni mengatakan bantuan kepada korban kebakaran di Kabupaten Lahat berupa uang tunai dan bahan pokok serta pakaian

“Bantuan dengan uang tunai sebesar 7 juta bahan pokok berupa beras sebanyak 400kg dan pakaian baju untuk anak akan dan dewasa,”Ucapnya.

Penyerahan bantuan lanjutnya langsung diserahkan kepada korban yang tertimpah musibah yang langsung diserahkan oleh camat dan pemuda pemudi peduli paiker.

“Camat dan istri beserta pihak puskesmas paiker dan pemuda/i yang langsung menyerahkan bantuan,”Tukasnya.(Mg20).

Baca Selengkapnya

Empat Lawang

Bakar Lilin dan Ban,Akses Jalan Sempat Lumpuh

Published

on

Foto : PADRI / REL Caption : H.Joncik Muhammad ketika temui puluhan massa di depan gedung pemkab Empat Lawang

REL,Empat Lawang – Setelah menggelar aksi damai di depan gedung kantor DPRD Empat Lawang sekita pukul 11: 30 wib.

Puluhan massa dari gerak masayarakat Empat Lawang juga mendatangi gedung kantor pemerintahan kabupaten Empat Lawang. pukul 13 : 45 Wib.

Tujuan kedatangan puluhan massa ini tidak bedanya dengan tuntutan mereka kepada ketua DPRD Empat Lawang yang melayangkan 7 tuntuan kepada bupati Empat Lawang terhadap disahkannya UU Cipta Kerja Omnibus Law oleh DPR RI.

Bupati Empat Lawang memperlihatkan surat rekomendasi bersama perwakilan dari aksi damai yang telah di tandatangani

Aksi damai pun digelar didepan kantor bupati empat lawang dengan menyalakan lilin sebagai bentuk bahwa pemerintahan telah meninggal dunia,tak luput juga puluhan aksi damai juga membakar ban (Mobil) di jalan lintas provinsi yang mengakibatkan lumpuhnya akses jalan beberapa menit.

Aksi damai mulai merendah ketika Bupati Empat Lawang H.Joncik Muhammad menemui puluhan massa sambil meneriakan takbir yang juga di ikuti oleh puluhan massa.

“Allahhuakbar 3x,maaf saya baru bisa menemui adik adik,karena tadi saya sholat ashar dulu,

“dan kemarin bukannya saya tidak mau menemui kalian ,karena saya operasi mata (Katarak) namun 7 tuntutan adik adik sudah saya baca,”Kata Bupati

Dengan jiwa yang besar,iapun terharu melihat puluhan massa yang menyuarakan suara hak masyarakat demi kesejahteraan bersama.lanjutnya akan memberikan rekomendasi tentang 7 tuntutan massa dengan tercipta nya uu cipta kerja omnibus law.

“Saya akan merekomendasikan aspirasi adik adik serta menyampaikan 7 tuntutan ini ke Presiden,”Ungkapnya.

Dengan kesepakatan bersama surat rekomendasi dari bupati empat lawang dengan dilampirkannya 7 tuntutan dari aksi massa di tanda tangani dan di beri stampel dengan mengucapkan takbir bupati pun menandatanganinya.

Korlab aksi damai gerakan masyarakat empat lawang Tatang Apriansyah mengatakan aksi damai ini proses pengawalan dan hari ini membuahkan hasil.

“tuntutan kita it akan disampaikan kepusat,jadi mohon untuk rekan rekan umtuk mengawal bersama 7 tuntutan ini,apakah betul disampaikan ke pemerintah pusat atau tidak,Lanjutnya

“Untuk mekanisme pengirimannya,kalau untuk surat rekomendasi dari DPRD itu ditentukan oleh mekanisme DPRD dan surat rekomandasi dari bupati itu insyah allah dilakukan oleh mahasiswa atau pemuda,”Tuturnya.(Mg20).

Baca Selengkapnya

Empat Lawang

Sempat Terjadi Aksi Dorong Dorong,Ketua DPRD Terima Aspirasi Massa

Published

on

Caption : Suasna saat terjadi aksi dorong mendorong antara massa dengan pihak kepolisian didepan gedung DPRD Empat Lawang

REL,Empat Lawang – Puluhan massa dari gerakan masyarakat Empat Lawang menggelar orasi didepan Gedung DPRD Empat Lawang.Sekitar pukul 10 : 30 Wib.

Kedatangan mereka ini untuk yang kedua kalinya menuntut DPRD Empat Lawang dapat menyuarakan suara mereka ke DPR RI dengan dibuktikan penandatanganan diatas surat rekomendasi yang bermateraikan 6000.

Sempat terjadi aksi dorong mendorong antara massa dengan pihak kepolisian,

“Kami sudah menunggu selama 10 hari dan ternyata hari ini kami di tolak secara halus,”Ungkap Tatang Apriansyah Korlab Aksi Gerakan Masyarakat Empat Lawang saat menyampaikan orasinya.Jum’at (16/10).

Namun demikian,aksi damai yang dilakukan oleh puluhan pemuda pemudi Empat Lawang tetap berjalan lancar dan kondusif tanpa melakukan anarkis,

Kemudian,berjelang beberapa waktu ketua DPRD Empat Lawang menemui kembali puluhan massa dan menyetujui untuk menyampaikan aspirasi masyarakat ke DPR RI.

“Saya terima dan saya akan menyampaikan aspirasi aspirasi masyarakat ke DPR RI ,dan nanti surat rekom ini apakah saya sendiri yang mengirin lewat jasa pengirim atau adik adik sendiri,kalau mau menyuruh kami,akan kami kirim dan apabila adik adik sendiri yang mengirim silahkan,”Kata Persi,SE Ketua DPRD Empat Lawang saat menemui para aksi damai di depan gedung DPRD Empat Lawang.

Caption : Ketua DPRD Empat Lawang menandatangani surat rekomendasi dari aksi massa geraka masyarakat Empat Lawang.

Setelah itu,dengan disaksikan oleh semua para aksi damai dan lapisan masyarakat surat rekomendasi penolakan uu cipta kerja pun di tanda tangani oleh ketua DPRD Empat Lawang.(Mg20).

Baca Selengkapnya

Trending