Connect with us

Kabar Sumsel

Herman Deru Bentuk Satgas Penurunan Angka Kemiskinan

Published

on

TANDA TANGAN : Gubernur Sumsel H Herman Deru didampingi Wagub H Mawardi Yahya menandatangani dalam Musrenbang RPJMD Provinsi Sumsel 2018-2023 di Hotel Santika Premier Bandara, Rabu (16/1).

REL, Palembang – Tingginya angka kemiskinan di Sumsel hingga akhir tahun 2018 sebesar 12,80 % masih menjadi PR serius bagi Gubernur Sumsel H. Herman Deru. Karena itu ia memastikan segera membentuk satgas atau tim percepatan penurunan angka kemiskinan.

Dengan tim percepatan penurunan atau satgas ini, angka kemiskinan Sumsel ditargetkan minimal turun 1% pertahun. Jika ini konsisten dilakukan ia menjamin paling lama 5 tahun angka kemiskinan Sumsel turun satu digit menjadi sekitar 8%.

“Satgas itu ekstrimnya, tapi tetap kita akan bentuk tim percepatan penurunan kemiskinan. Menurut saya ini penting karena Sumsel ini punya SDA dan SDM yang komplit tentu kita akan cari tahu apa kesalahan sebenarnya sehingga angka kemiskinan ini tinggi. Apakah ada penganggaran yang idak tepat sasaran atau apa,” ujarnya usai membuka Musrenbang RPJMD Provinsi Sumsel 2018-2023 di Hotel Santika Premier Bandara, Rabu (16/1).

Menurut Herman Deru inilah yang akan menjadi salah satu tugas tim atau satgas yakni mencari titik masalah dan pemicu angka kemiskinan di sejumlah kabupaten kota.

“Kalau memang ada salah sasaran bisa kita perbaiki. Arah kita jelas apapun anggarannya muaranya penurunan kemiskinan. Saya akan minta pak Wagub dan Sekda serta satgas yang  mengolah ini. Kita tidak perlu stretching tapi malah akan kita bantu bila perlu kita beri masukan. Kalau masalahnya manajemen apa kita akan cari tahu karena kalau soal pendanaan mereka (4 kabupaten dengan angka kemiskinan tinggi) ini lebih karena rata-rata penghasil tambang, ada juga minyak” tegasnya.

Herman Deru mengibaratkan masalah kemiskinan ini seperti  mobil. Untuk bisa digunakan menjadi sarana transportasi semuanya harus dalam kondisi prima. ” Samo cak mobil,  ban bagus, mesin bagus dan bbm banyak, tapi kito dak tau ruponyo koplingnya rusak. Nah ini yang harus kita cari tahu,” tambahnya.

Mengenai targetnya, Herman Deru (HD) mengatakan secara pribadi ia ingin angka kemiskinan turun di bawah angka 10%. Namun demikian ia masih akan melihat lagi hasil yang dirumuskan dari Musrenbang.

“Syukur-syukur bisa percepatan. Tapi targetnya paling tidak setahun minimal turun 1%,” imbuhnya.

Untuk menurunkan angka tersebut ada 2 orogram real yang dapat dilakukan dalam waktu dekat. Salah satunya mengutamakan perbaikan infrastruktur serts membuka kesempatan seluas-luasnya bagi daerah untuk mengelola potensi yang ada di daerah masing-masing seperti pertanian dan pariwisata.

Lebih jauh HD mengatakan Musrenbang RPJMD ini merupakan yang pertama baginya dan sangat penting untuk merumuskan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan, kerangka pendanaan dan program pembangunan daerah serta target kinerja pemerintahan daerah untuk 5 tahun kedepan.

Menurutnya hal tersebut harus sesuai permasalahan yang ada termasuk janji-janji politik saat kampanye harus ikut mewarnai program prioritas RPJMD 2018-2023. Beberapa janji politik yang telah dilaksanakan di antaranya pembangunan Rumah Tahfidz untuk mendorong kehiduoan madani, membentuk petugas penghububg urusan keagamaan desa (P2UKd) dan Petugas Penghubung Urusa  Keagamaan Kelurahan (P2UKK) untuk membantu masyarakat dalam hal keagamaan.

“Melarang mobil pengangkut batubara menggunakan jalan umum agar tidak mengganggu lancarnya lalu lintas dan kerusakan jalan. serta perbaikan jalan-jalan provinsi yang tersebar di kabupaten/kota untuk memperlancar arus barang dan orang yang Insya Allah akan selesai tahun ini,” jelasnya.

Lanjut HD, kondisi Sumsel saat ini dilihat dari capaian indikator makro ada yang sudah bagus dan masih butuh perhatian. Indikator makro yang sudah bagus capaiannya dibanding nasional yakni pertumbuhan ekonomi, rasio gini, tingkat pengangguran terbuka dan inflasi.

Selain itu masih ada dua permasalahan makro yang belum bagus capaiannya dan perlu menjadi perhatian khusus dalam RPJMD tahun 2018-2023 yakni angka kemiskinan Sumsel tahun 2018 sebesar 12,80 % lebih tinggi dari nasional yang seebsar 9,82%. Seeta masih ada 16 kab/kota dengan angka kemiskinan di atas nasional.

“Untuk itu perlu komitmen bersama seluruh Bupati dan Walikota se Sumsel untuk menurunkan angka kemiskinan menjadi 1 digit. Alhamdulillah tadi sudah kita tandatangani,” kata Herman Deru.

Selain angka kemiskinan indikator lainnya yang perlu perhatian adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Sumsel tahun 2017 sebesar 68,86% maaih di bawah angka nasional sebesar 70,81%. Terhadap dua indikator tersebut HD  berkomitmen untuk segers mencarikan strategi  yang tepat, efektif dan efisien untuk mengatasinya.

Pembangunan Sumsel dikatakannya harus direncanakan secara utuh terintegrasi, tepat sasaran dan tepat lokasi. Pembangunan ini akan berjalan baik dan mencapai  target bila mendapat dukungan 17 kab/ kota dengan semangat kebersamaan.

Untuk itu perencanaan pembangunan harus sinkron dan bersinergi dengan seluruh kabupaten kota provinsi dan pusat.  Karenanya diperlukan energi dan semangat baru untuk meningkatkan dan memeratakan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Sumsel. Visi Provinsi Sumsel 2018-2023 yaitu “Sumatera Selatan Maju untuk Semua” akan dapat kita capai melalui semangat “Bersatu Sumsel Maju.

” Kepada seluruh pemangku kepentingan yang hadir hari ini, saya harap dapat berperan aktif dalam memberikan masukan guna penyempurnaan RPJMD Provinsi Sumsel,” pungkasnya. (reles)

Kabar Sumsel

Kemenag Terapkan Pelayanan Tanpa Tatap Muka

Published

on

Teks foto:Kankemenag Muratara H Iksan Baijuri

 

 

Rel Muratara–Untuk menjaga dari terjangkit dan menyebar Corona Virus Disease (Covid-19) Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Musi Rawas Utara menerapkan pelayanan publik tanpa tatap muka langsung.

Alasan penerapan pelayanan tersebut tertuang dalam edaran Kemenag Muratara nomor 77 tahun 2020 tentang pelaksanaan protokol penanganan Covid-19 dan surat edaran Kantor Wilayah Kementetian Agama Propinsi Sumatera Selatan nomor 494 tahun 2020 pertanggal 26 Maret tentang pelayanan publik tanpa tatap muka.

Kankemenag Muratara H Ikhsan Baijuri mengatakan, ditengah hangatnya masalah Covid pelayanan publik di kantor kemenag dilakukan tanpa tatap muka.

“Nanti setiap pelayanan akan dilakukan melalui hand phone, whatshap dan surat elektronik,”katanya, Kamis (26/3)

Lanjutnya, pelayanan tanpa tatap muka akan berlansung dari tanggal 26 Maret hinggga 30 Maret atau menunggu perkembangan selanjutnya. Jika kondisi Covid sudah benar benar steril dari muka bumi, maka aktivitas akan seperti biasa.

Ia mengatakan, pelayanan tanpa tatap muka, sudah disampaikan surat edaran di setiap Kantor Urusan Agama (KUA) pada Tujuh Kecamatan dalam wilayah Muratara.

“Silakan nanti, Kepala KUA masing masing menyampaikan edaran ini pada setiap kepala desa, atau menyampaikan langsung kepada masyarakat,”ujarnya

Ditambahnya, bagi masyarakat yang ingin melakukan urusan dengan kemenag tidak parlu datang ke kantor, karena di surat edaran sudah di sediakan atau melalui surat elektronik atau email kabmuratara@kemenag.go.di. (16)

Baca Selengkapnya

Kabar Sumsel

Cegah Masuk Covid-19 di Muratara, Pemda Mendirikan Posko GTPP

Published

on

BERSAMA:Bupati, Sekda Foto bersama petugas posko GTPP

 

 

REL,Muratara – Guna Penanganan secara intensif, Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara) mendirikan dan meresmikan posko Gugus Tugas Percepatan Penanganan (GTPP) Corona Virus Disease (Covid-19) di perbatasan Kabupaten Surulangun Jambi, tepanya di simpang Nibung Rawas, Kecamatan Rawas Ulu, Muratara. Selasa (24/3)

Juru Bicara GTPP Kabupaten Muratara Siswanto Tunut menyampaikan pendirian dan peresmian posko ditengah hangatnya masalah Covid-19 tersebut adalah upaya pencegahan dari pemerintah.

“Ia, hari ini bersama Bupati, TNI, Polisi meresmikan dan mulai bergerak melakukan pengecekan secara menyeluruh pengendara yang masuk ke Kabupaten Muratara,”katanya

Sambungnya, terutama bagi pengendara yang datang dari jauh, jambi, batam. Dan orang tersebut singah, pulang kampung atau menginap di Kabupaten kita.

Ia menyebutkan, jika ada orang, warga atau pengendara yang kategori tidak aman, menunjukan suhu badan pada 38 keatas, maka yang bersangkutan masuk dalam Orang Dalam Pengawasan (ODP).

“Melalui rekan tim, Dinas kesehatan memantau secara berkalah yang masuk dalam ODP itu,”ujarnya

Kesempatan yang sama, Bupati Muratara H M Syarif Hidayat menyampaikan posko tersebut sebagai antisipasi Kabupaten Muratara, sebagai bentuk kepedulian pemda terhadap Covid-19.

“Posko ini adalah posko kemanusiaan. Kita harus ada tindakan yang tegas terhadap Covid-19. Ini bukan rahazia terhaadap surat menyurat kendaraan pengendara atau yang lain. Saya mintak yang melintas untuk membantu, berhenti dan turun untuk dilakukan pengecekan,”ajaknya

Lanjutnya, Posko GTPP akan berdiri dan melayani lebih kurang selama tiga bulan. kita pantau sampai kondisi di Muratara umumnya indonesia benar benar bersih dari Covid-19 ini.

Untuk diketahui, petugas pokso terdiri dari tim Kesehatan, BPDB, dibantu pihak kepolisian, Pol PP, Dishub dan TNI yang berjumlahkan sebanyak 33 orang. (16)

Baca Selengkapnya

Kabar Sumsel

Kapolda Sumsel Apresiasi Kinerja Wartawan Masuk Desa

Published

on

Caption : Tampak suasana rapat kerja wilayah IWO

 

 

REL,Palembang – Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Sumatera Selatan Irjen Pol Priyo Widyanto sangat mengapresiasi program wartawan masuk desa yang di gagas oleh Pengurus Wilayah Ikatan Wartawan Online Sumsel sebagai wujud turut mensukseskan program Indonesia membangun dari Desa.

Hal ini di tegaskan Kapolda Sumsel Irjen Pol Priyo Widyanto melalui Direktur Intel Polda Sumsel Kombes Pol Budi Sajodin m, M.Si saat pembukaan Rapat Kerja Wilayah IWO Sumsel di Hotel Swarna Dwipa Palembang Sabtu (14/03/2020).

Menurutnya, hal ini selaras dengan beberapa program.Nasional dianataranya program Internet masuk Desa, PLN Masuk Desa dan program lainnya.

“Dengan adanya program Wartawan Masuk Desa ini semoga dapat nengawal serta memberikan edukasi kepada masyarakat dalam memanfaatkan Program Internet Masuk Desa, agar masyarakat bisa “melek informasi”,”ujar Budi Sajidin.

Disamping itu kata Budi, di Sumatera Selatan sendiri akan ada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di 7 Kabupaten dan Kota,”Mari bersama – sama menciptakan suasana yang kondusif dengan pemberitaan yang menyejukan, dan sesuai dengan jargon IWO sebagai lokomotif anti hoax,”ujarnya.

Lebih jauh Budi mengatakan, hadirnya media online mampu menjawab tantangan kebutuhan diera digitalisasi yang menyampaikan informasi cepat, tepat dan akurat.

“Media sosial juga tidak kalah cepatnya dalam menyampaikan informasi , dan sebagai bagian dari keberagaman, oleh karena itu, melalui program Wartawan Masuk Desa IWO diharapkan dapat mrmposisikan diri sebagai penyeimbang informasi melalui medsos,”harapnya.

Dia juga berharap IWO dapat bersinergi dengan Polri dalam menjaga suatuasi NKRI terlebih lagi Pengurus Daerah IWO di Sumsel sudah hampir seluruh Kabupaten Kota.

Sementara itu Ketua Pengurus Wilayah IWO Sumatera Selatan Sony Kushardian mengatakan kepengururusan IWO sudah terbentuk di 14 Kabupaten Kota Se-Sumsel.

“Agenda Rakerwil ini salah satunya adalah evaluasi kegiatan pengurus daerah, dan melakukan konsolidasi,
serta lounching Wartawan Masuk Desa,”terang Sony.

Kedepan diharapkan IWO semakin solid dan profesional dalam menjalankan roda organisasi serta menjalankan tugas – tugas jurnalistik,”imbuhnya.(*).

Baca Selengkapnya

Trending