Connect with us

Kabar Sumsel

HD Prihatin Jumlah Dokter Anastesi di Sumsel Minim

Published

on

MINIM : Gubernur Sumsel H Herman Deru menerima audiensi Panpel 6th National Meeting Indonesian Society of Anesthesiology for Pain Management, Senin (31/12).

REL, Palembang – Gubernur Sumsel Herman Deru mengungkapkan keprihatianannya atas minimnya jumlah dokter anastesi yang ada di Sumsel. Hal itu disampaikannya saat menerima audiensi Panpel 6th National Meeting Indonesian Society of Anesthesiology for Pain Management, Senin (31/12) di ruang tamu gubernur.

“Sejak saya jadi Bupati kekurangan dokter anastesi ini sudah jadi masalah. Makanya jika nanti ada workshop dan simposium, masalah ini harus jadi tema yang dibahas,” ujar HD.

Menurut HD, selama ini untuk menutup kebutuhan tersebut pihak rumah sakit atau pun dokter hanya menempatkan seorang asisten saja di daerah. Hal ini tentu saja mengganggu pelayanan kesehatan yang dibutuhkan warga.

“Kalau sekedar sunat dan lainnya tidak masalah. Tapi bagaimana kalau ada orang mau operasi. Ini tidak main-main karena urusannya nyawa seseorang,” tambahnya.

Melalui workshop atau simposium itu nanti HD berharap kekurangan dokter anastesi ini dapat teratasi dan ditemukan solusinya. Untuk itu sebagai Gubernur ia mengaku terbuka mengenai apa-apa saja yang bisa dikerjasamakan untuk mengatasi hal tersebut. Termasuk misalnya mengimbau setiap kepala daerah di kab kota untuk menyiapkan beasiswa bagi putra putri daerah untuk sekolah spesialis anastesi.

” Kita harus bikin terobosan agar masalah ini tidak sampai merugikan profesi dokter itu sendiri,” jelasnya.

Selain itu karena tugasnya yang sangat mulia, mantan Bupati OKUT itu juga berpesan agar profesi ini tidak dipolitisasi. Apalagi jika dokter yang bersangkutan ada hubungan keluarga dengan pejabat di daerah.

“Profesi ini mulia jadi jangan pernah dicampur adukkan,” ujarnya.

Untuk merangsang minat putra daerah menjadi dokter anastesi, HD mengaku akan segera merumuskan formula bersama kepala daerah kab kota se Sumsel. “Daerah harus berani sekolahkan. Itu solusinya. Bila perlu kita biayai. Saya ingin hasil meeting ini nanti dilaporkan ke saya. Kita akan lihat apa yang bisa dikerjasamakan, ” kata HD.

Sementara itu Ketua Indonesia Society of Anesthesiology for Pain Management dr.Rizal Zainal SpAn.,FIPM mengatakan maksud kedatangan mereka kali ini adalah mengundang Gubernur Sumsel pada 6th National Meeting Indonesian Society of Anesthesiology for Pain Management 20-23 Maret 2019 mendatang di Hotel Novotel.Palembang.

Selain workshop, kegiatan yang akan diikuti 600-800 dokter anastesi se Indonesia itu juga akan diisi dengan simposium. Pertemuan nasional ini merupakan yang ke-enam dilaksanakan dan Palembang ditunjuk jadi tuan rumah.

” Rencananya akan asa perwakilan dari Kementerian Kesehatan, Dinkes provinsi pihak akreditasi nasional bahkan BPJS  juga kita undang,” ujar dr.Rizal.

Terkait keprihatinan Gubernur, Rizal pun membenarkan. Menurutnya pertumbuhan jumlah dokter kandungan, bedah dan anastesi tidak seimbang. Sehingga penempatannya yang tidak merata, bahkan tak jarang dokter anastesi tidak ada sama sekali di suatu kabupaten.

” Penyebarannya masih terkonsentrasi di pulau Jawa. Di sana satu kabupaten bisa ada 3 dokter anastesinya,” jelasnya. (Release).

Kabar Sumsel

448 Personil Polisi Mulai Divaksin

Published

on

Caption : Salah satu personil mapolres Empat Lawang saat divaksin

REL,Empat Lawang – Personil Polisi Resort (Polres) Kabupaten Empat Lawang secara bertahap divaksinisasi di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tebing Tinggi, hari ini (4/3)

Tim Faskir (Fasilitator) RSUD Empat Lawang Ida Melisa mengatakan sebanyak 448 personil Polres Kabupaten Empat Lawang, menjadi sasaran pemberian vaksin covid 19.(Pad).

Baca Selengkapnya

Kabar Sumsel

PC PMII Pagar Alam Berikan Bantuan ke Pada Penderita Tumor

Published

on

Caption : PC PMII Pagar Alam berpose bersama seusai memberikan bantuan

REL,PAGARALAM – Pengurus Cabang (PC) Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kota Pagaralam melakukan penggalangan dana untuk membantu ibu Emilia Susanti, penderita penyakit tumor dalam usus yang bertempat tinggal di Desa Nusa Indah, Rt 03 Rw 04, Kelurahan Tebat Giri Indah, Kecamatan Pagar Alam Selatan, Kota Pagaralam, Jum’at (19/02).

Ketua PC PMII Kota Pagar Alam Anwar melalui Sekretaris PC PMII Pagar Alam Wahyu Al Ichsan S,Psi mengatakan, alhamdulillah kita hari ini sudah melakukan penggalangan dana sekaligus sudah memberikan bantuan, dengan adanya bantuan ini kami berharap bisa meringankan beban Ibu Emilia, “semoga beliau diberikan kekuatan dan kesabaran untuk menjalaninya,” tutur Wahyu.

“Ibu Emilia ini mempunyai anak 3 dan masih sekolah semua, suaminya sekarang sedang mengalami depresi,” jelas Wahyu.

Serta, lanjut Wahyu, kami ucapkan terimakasih kepada masyarakat kota Pagar Alam yang telah menitipkan bantuannya kepada kami untuk disalurkan kepada beliau.

Wahyu juga menjelaskan penggalangan dana ini baru dilaksanakan tadi pagi, dan alhamdulillah dana yang terkumpul mencapai Rp, 1.300.000 sudah kami serahkan kepada beliau.

“Saya ucapkan ribuan terimakasih kepada adik-adik mahasiswa PMII kota Pagar Alam yang telah membantu. Semoga apa yang telah adik-adik lakukan hari ini akan diberikan pahala oleh Allah swt,”pungkasnya.

Sementara itu, penderita penyakit tumor mengatakan, terimakasih kepada adik-adik PC PMII Kota Pagar Alam yang telah membantu dengan cara menggalang dana, “semoga apa yang dilakukan adik-adik sekalian akan mendapatkan imbalanya di syurga nanti,” pungkasnya.(*)

Baca Selengkapnya

Empat Lawang

Jika Ada Jual Beli Dan Perburuan Hewan Langka Bisa di OTT

Published

on

Caption : Kanit Pidana Khusus (Pidsus) Reskrim Polres Kota Pagar Alam Ipda Eka Herli saat berpose bersama

REL,Pagaralam – Polres Pagar Alam mengungkap bahwa hingga saat ini belum ada laporan ataupun temuan adanya kasus perdangangan (jual-beli) hewan langka atau hewan yang dilindungi di wilayah hukum Kota Pagar Alam.

Hal ini diungkapkan Kanit Pidana Khusus (Pidsus) Reskrim Polres Kota Pagar Alam Ipda Eka Herli ketika dikonfirmasi, Jum’at (18/2).

Dirinya tak menampik, jika memang ada beberapa jenis hewan langka yang dulunya sempat booming lantaran memiliki harga jual yang cukup tinggi sehingga memicu terjadinya perburuan liar terhadap jenis hewan-hewan yang dilindungi tersebut.

“Contohnya teringgiling,yang dulu kulitnya sampai berharga jutaan rupiah,” tuturnya.

Namun, lanjut Eka, pihakanya belum menemukan atau menerima laporan adanya aksi jual beli segala macam hewan langka ini, dan kalaupun ada,jelas ada Undang-undang yang mengatur serta ada sanksi pidana baik itu penjual maupun penadah atau pembeli.

Eka juga menjelaskan, sebenarnya yang berkompeten dalam hal ini adalah Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA), karena Polres hanya menindak jika ada laporan, namun bisa menindak langsung jika kedapatan melakukan jual beli hewan langka tersebut.

“Artinya kita bisa menindak tanpa harus ada delik aduan jika memang itu ada di wilayah hukum Kota Pagar Alam,” cetusnya.

Dikatakanya, begitu juga dengan hewan langka yang dirumahkan atau dipelihara,harus mengantongi izin dari BKSDA dan izin itu juga diteruskan ke Polres Pagar Alam.

“Jadi kalau hewan itu sudah ada izin dari pihak yang berkompeten ada semacam sertifikat yang dipegang oleh pemilik atau pemelihara,”ujarnya.

Sementara Kepala UPTD KPH X Dempo Heryy Mulyono menambahkan, apapun namanya hewan atau binatang yang ada didalam kawasan hutan lindung (Hutlin) semuanya termasuk hewan yang dilindungi.

Sehingga, lanjut Herry, jika terjadi adanya perburuan didalam kawasan hutlin mau itu burung atau sejenis lainya tetap tidak diperkenankan sesuai dengan Undang-undang BKSD nomor 5 tahun 1990 tentang Sumber Daya Hayati dan Ekosistemnya.

“Dan kita bisa melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) jika memang ada yang kedapatan melakukan perburuan didalan kawasan Hutlin,” jelas Hery.

Lebih jelas Herry, untuk itu mengantisipasi terjadinya perdagangan bebas hewan-hewan dilindungi ini, pihaknya selalu memaksimalkan personel seperti Polisi Hutan (Polhut) untuk mencegah adanya aksi perburuan di hutan lindung termasuk dititik rawan terjadinya aksi perburuan seperti di kawasan kampung IV Gunung Dempo.

“Kalau memang ada dan tidak bisa lagi diberikan teguran maka kita bisa menindak langsung sesuai dengan SOP,”pungkas Herry

Sementara Ketua LSM Jaga Rawat Lingkungan (Jaring) Jefriadi mengatakan, bahwa mendukung sepenuhnya pihak berkompeten untuk menindak siapa saja yang kedapatan melakukan perburuan atau sampai memperjual belikan hewan-hewan yang dilindungi sesusai dengan UU.

“Hal ini tak lain untuk tetap menjaga ekosistem hutan, khususnya Kota Pagar Alam yang 80 persen adalah kawsan hutan lindung,”pungkasnya.(*)

Baca Selengkapnya

Trending