Connect with us

Kabar Sumsel

HD Prihatin Jumlah Dokter Anastesi di Sumsel Minim

Published

on

MINIM : Gubernur Sumsel H Herman Deru menerima audiensi Panpel 6th National Meeting Indonesian Society of Anesthesiology for Pain Management, Senin (31/12).

REL, Palembang – Gubernur Sumsel Herman Deru mengungkapkan keprihatianannya atas minimnya jumlah dokter anastesi yang ada di Sumsel. Hal itu disampaikannya saat menerima audiensi Panpel 6th National Meeting Indonesian Society of Anesthesiology for Pain Management, Senin (31/12) di ruang tamu gubernur.

“Sejak saya jadi Bupati kekurangan dokter anastesi ini sudah jadi masalah. Makanya jika nanti ada workshop dan simposium, masalah ini harus jadi tema yang dibahas,” ujar HD.

Menurut HD, selama ini untuk menutup kebutuhan tersebut pihak rumah sakit atau pun dokter hanya menempatkan seorang asisten saja di daerah. Hal ini tentu saja mengganggu pelayanan kesehatan yang dibutuhkan warga.

“Kalau sekedar sunat dan lainnya tidak masalah. Tapi bagaimana kalau ada orang mau operasi. Ini tidak main-main karena urusannya nyawa seseorang,” tambahnya.

Melalui workshop atau simposium itu nanti HD berharap kekurangan dokter anastesi ini dapat teratasi dan ditemukan solusinya. Untuk itu sebagai Gubernur ia mengaku terbuka mengenai apa-apa saja yang bisa dikerjasamakan untuk mengatasi hal tersebut. Termasuk misalnya mengimbau setiap kepala daerah di kab kota untuk menyiapkan beasiswa bagi putra putri daerah untuk sekolah spesialis anastesi.

” Kita harus bikin terobosan agar masalah ini tidak sampai merugikan profesi dokter itu sendiri,” jelasnya.

Selain itu karena tugasnya yang sangat mulia, mantan Bupati OKUT itu juga berpesan agar profesi ini tidak dipolitisasi. Apalagi jika dokter yang bersangkutan ada hubungan keluarga dengan pejabat di daerah.

“Profesi ini mulia jadi jangan pernah dicampur adukkan,” ujarnya.

Untuk merangsang minat putra daerah menjadi dokter anastesi, HD mengaku akan segera merumuskan formula bersama kepala daerah kab kota se Sumsel. “Daerah harus berani sekolahkan. Itu solusinya. Bila perlu kita biayai. Saya ingin hasil meeting ini nanti dilaporkan ke saya. Kita akan lihat apa yang bisa dikerjasamakan, ” kata HD.

Sementara itu Ketua Indonesia Society of Anesthesiology for Pain Management dr.Rizal Zainal SpAn.,FIPM mengatakan maksud kedatangan mereka kali ini adalah mengundang Gubernur Sumsel pada 6th National Meeting Indonesian Society of Anesthesiology for Pain Management 20-23 Maret 2019 mendatang di Hotel Novotel.Palembang.

Selain workshop, kegiatan yang akan diikuti 600-800 dokter anastesi se Indonesia itu juga akan diisi dengan simposium. Pertemuan nasional ini merupakan yang ke-enam dilaksanakan dan Palembang ditunjuk jadi tuan rumah.

” Rencananya akan asa perwakilan dari Kementerian Kesehatan, Dinkes provinsi pihak akreditasi nasional bahkan BPJS  juga kita undang,” ujar dr.Rizal.

Terkait keprihatinan Gubernur, Rizal pun membenarkan. Menurutnya pertumbuhan jumlah dokter kandungan, bedah dan anastesi tidak seimbang. Sehingga penempatannya yang tidak merata, bahkan tak jarang dokter anastesi tidak ada sama sekali di suatu kabupaten.

” Penyebarannya masih terkonsentrasi di pulau Jawa. Di sana satu kabupaten bisa ada 3 dokter anastesinya,” jelasnya. (Release).

Kabar Sumsel

Kemenag Terapkan Pelayanan Tanpa Tatap Muka

Published

on

Teks foto:Kankemenag Muratara H Iksan Baijuri

 

 

Rel Muratara–Untuk menjaga dari terjangkit dan menyebar Corona Virus Disease (Covid-19) Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Musi Rawas Utara menerapkan pelayanan publik tanpa tatap muka langsung.

Alasan penerapan pelayanan tersebut tertuang dalam edaran Kemenag Muratara nomor 77 tahun 2020 tentang pelaksanaan protokol penanganan Covid-19 dan surat edaran Kantor Wilayah Kementetian Agama Propinsi Sumatera Selatan nomor 494 tahun 2020 pertanggal 26 Maret tentang pelayanan publik tanpa tatap muka.

Kankemenag Muratara H Ikhsan Baijuri mengatakan, ditengah hangatnya masalah Covid pelayanan publik di kantor kemenag dilakukan tanpa tatap muka.

“Nanti setiap pelayanan akan dilakukan melalui hand phone, whatshap dan surat elektronik,”katanya, Kamis (26/3)

Lanjutnya, pelayanan tanpa tatap muka akan berlansung dari tanggal 26 Maret hinggga 30 Maret atau menunggu perkembangan selanjutnya. Jika kondisi Covid sudah benar benar steril dari muka bumi, maka aktivitas akan seperti biasa.

Ia mengatakan, pelayanan tanpa tatap muka, sudah disampaikan surat edaran di setiap Kantor Urusan Agama (KUA) pada Tujuh Kecamatan dalam wilayah Muratara.

“Silakan nanti, Kepala KUA masing masing menyampaikan edaran ini pada setiap kepala desa, atau menyampaikan langsung kepada masyarakat,”ujarnya

Ditambahnya, bagi masyarakat yang ingin melakukan urusan dengan kemenag tidak parlu datang ke kantor, karena di surat edaran sudah di sediakan atau melalui surat elektronik atau email kabmuratara@kemenag.go.di. (16)

Baca Selengkapnya

Kabar Sumsel

Cegah Masuk Covid-19 di Muratara, Pemda Mendirikan Posko GTPP

Published

on

BERSAMA:Bupati, Sekda Foto bersama petugas posko GTPP

 

 

REL,Muratara – Guna Penanganan secara intensif, Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara) mendirikan dan meresmikan posko Gugus Tugas Percepatan Penanganan (GTPP) Corona Virus Disease (Covid-19) di perbatasan Kabupaten Surulangun Jambi, tepanya di simpang Nibung Rawas, Kecamatan Rawas Ulu, Muratara. Selasa (24/3)

Juru Bicara GTPP Kabupaten Muratara Siswanto Tunut menyampaikan pendirian dan peresmian posko ditengah hangatnya masalah Covid-19 tersebut adalah upaya pencegahan dari pemerintah.

“Ia, hari ini bersama Bupati, TNI, Polisi meresmikan dan mulai bergerak melakukan pengecekan secara menyeluruh pengendara yang masuk ke Kabupaten Muratara,”katanya

Sambungnya, terutama bagi pengendara yang datang dari jauh, jambi, batam. Dan orang tersebut singah, pulang kampung atau menginap di Kabupaten kita.

Ia menyebutkan, jika ada orang, warga atau pengendara yang kategori tidak aman, menunjukan suhu badan pada 38 keatas, maka yang bersangkutan masuk dalam Orang Dalam Pengawasan (ODP).

“Melalui rekan tim, Dinas kesehatan memantau secara berkalah yang masuk dalam ODP itu,”ujarnya

Kesempatan yang sama, Bupati Muratara H M Syarif Hidayat menyampaikan posko tersebut sebagai antisipasi Kabupaten Muratara, sebagai bentuk kepedulian pemda terhadap Covid-19.

“Posko ini adalah posko kemanusiaan. Kita harus ada tindakan yang tegas terhadap Covid-19. Ini bukan rahazia terhaadap surat menyurat kendaraan pengendara atau yang lain. Saya mintak yang melintas untuk membantu, berhenti dan turun untuk dilakukan pengecekan,”ajaknya

Lanjutnya, Posko GTPP akan berdiri dan melayani lebih kurang selama tiga bulan. kita pantau sampai kondisi di Muratara umumnya indonesia benar benar bersih dari Covid-19 ini.

Untuk diketahui, petugas pokso terdiri dari tim Kesehatan, BPDB, dibantu pihak kepolisian, Pol PP, Dishub dan TNI yang berjumlahkan sebanyak 33 orang. (16)

Baca Selengkapnya

Kabar Sumsel

Kapolda Sumsel Apresiasi Kinerja Wartawan Masuk Desa

Published

on

Caption : Tampak suasana rapat kerja wilayah IWO

 

 

REL,Palembang – Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Sumatera Selatan Irjen Pol Priyo Widyanto sangat mengapresiasi program wartawan masuk desa yang di gagas oleh Pengurus Wilayah Ikatan Wartawan Online Sumsel sebagai wujud turut mensukseskan program Indonesia membangun dari Desa.

Hal ini di tegaskan Kapolda Sumsel Irjen Pol Priyo Widyanto melalui Direktur Intel Polda Sumsel Kombes Pol Budi Sajodin m, M.Si saat pembukaan Rapat Kerja Wilayah IWO Sumsel di Hotel Swarna Dwipa Palembang Sabtu (14/03/2020).

Menurutnya, hal ini selaras dengan beberapa program.Nasional dianataranya program Internet masuk Desa, PLN Masuk Desa dan program lainnya.

“Dengan adanya program Wartawan Masuk Desa ini semoga dapat nengawal serta memberikan edukasi kepada masyarakat dalam memanfaatkan Program Internet Masuk Desa, agar masyarakat bisa “melek informasi”,”ujar Budi Sajidin.

Disamping itu kata Budi, di Sumatera Selatan sendiri akan ada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di 7 Kabupaten dan Kota,”Mari bersama – sama menciptakan suasana yang kondusif dengan pemberitaan yang menyejukan, dan sesuai dengan jargon IWO sebagai lokomotif anti hoax,”ujarnya.

Lebih jauh Budi mengatakan, hadirnya media online mampu menjawab tantangan kebutuhan diera digitalisasi yang menyampaikan informasi cepat, tepat dan akurat.

“Media sosial juga tidak kalah cepatnya dalam menyampaikan informasi , dan sebagai bagian dari keberagaman, oleh karena itu, melalui program Wartawan Masuk Desa IWO diharapkan dapat mrmposisikan diri sebagai penyeimbang informasi melalui medsos,”harapnya.

Dia juga berharap IWO dapat bersinergi dengan Polri dalam menjaga suatuasi NKRI terlebih lagi Pengurus Daerah IWO di Sumsel sudah hampir seluruh Kabupaten Kota.

Sementara itu Ketua Pengurus Wilayah IWO Sumatera Selatan Sony Kushardian mengatakan kepengururusan IWO sudah terbentuk di 14 Kabupaten Kota Se-Sumsel.

“Agenda Rakerwil ini salah satunya adalah evaluasi kegiatan pengurus daerah, dan melakukan konsolidasi,
serta lounching Wartawan Masuk Desa,”terang Sony.

Kedepan diharapkan IWO semakin solid dan profesional dalam menjalankan roda organisasi serta menjalankan tugas – tugas jurnalistik,”imbuhnya.(*).

Baca Selengkapnya

Trending