Connect with us

Kabar Sumsel

HD Minta Pelabuhan TAA Segera Dihidupkan Kembali

Published

on

KUNJUNGAN : Gubernur Sumsel, Herman Deru bergerak cepat membenahi progres sejumlah proyek di Sumsel, salah satunya Pelabuhan dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tanjung Api-Api (TAA) Senin (12/11) siang.

REL, Banyuasin – Memasuki 40 hari masa kerjanya sebagai Gubernur Sumsel, Herman Deru bergerak cepat membenahi progres sejumlah proyek di Sumsel, salah satunya Pelabuhan dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tanjung Api-Api (TAA) Senin (12/11) siang.

Di sela kunjungan itu, HD menginstruksikan jajarannya terutama pengelola Pelabuhan TAA untuk segera menghidupkan kembali aktivitas pelabuhan yang berada 68 Km dari Kota Palembang tersebut.

“Yang penting jangan mubazir karena sudah berapa ratus miliar APBN yang masuk. Belum lagi ditambah gudang-gudang itu memakai APBD.  Ini akan mubazir jika kita tidak punya keberanian. Terlepas dari persoalan KEK TAA pelabuhan ini juga saya yakini bisa mempercepat tumbuhnya KEK,” jelas HD.

HD mengibaratkan upaya pengaktifan kembali pelabuhan ini seperti peribahasa tidak ada semut jika tidak ada gula. ” Istilahnya ini gula-gulanya dulu, kalau ini hidup investor akan datang sendiri,” tambahnya.

Lebih jauh dikatakan mantan Bupati OKU Timur dua periode itu, soal nanti ada pengembangannya ke Tanjung Carat Pemprov juga akan tetap mendukung penuh. Namun terpenting menurutnya yang pertama harus dibereskan adalah aktivitas pelabuhan itu sendiri.

“Intinya ini gak boleh terbengkalai, harus jalan. Bayangkan belum pernah ada PAD yang masuk dari sini Rp5 rupiah pun padahal sudah terbangun puluhan tahun. Bukan KEK TAA tidak penting, tapi ini kita prioritaskan dulu,” jelasnya.

Keberadaan pelabuhan ini menurut HD jelas sangat penting dan vital. Terlebih kondisi Pelabuhan Boombaru saat ini dinilainya sudah begitu padat dan berada di pusat kota. Dengan adanya pelabuhan ini tentu Provinsi Sumsel akan makin mudah mengekspor komoditinya tanpa harus ke pelabuhan lain di liar provinsi.

Pelabuhan TAA ini kata HD akan menjadi pengurai  kesibukan di Pelabuhan Boombaru. Selanjutnya tinggal kesepakatan operatornya, Pelabuhan mana yang akan melayani angkutan barang curah dan kontainer.

“Sudah saya kumpulkan info dan cross cek. Ada Forkominda, Sekda dan perwakilan Pemkab Banyuasin. Kita coba cari tahu apa yang dibutuhkan,” tambahnya.

Dari hasil rapat singkat kata HD, pada dasarnya untuk mendukung kapal besar bersandar di pelabuhan TAA dibutuhkan pendalaman/ pengerukan.

Selain memperdalam pelabuhan, HD mengatakan banyak hal yang akan diperbaiki salah satunya penambahan listrik dan gas. Disinggung soal dana pengerukan, ayah empat putri ini memastikan yak akan menggunakan dana APBD melainkan menggandeng pihak swasta. Menurut HD, dirinya sengaja memprioritaskan pelabuhan ini agar secepatnya aktif demi mempercepat pengembangan yang lain.

“Pengerukan ini tidak bisa sekali tapi hatus setiap saat. Ini akan kita survei kembali kalau memang ada sedimentasi atau pendangkalan kita usahakan akan ada pengerukan” ujarnya.

Untuk meyakinkan pengusaha agar mau memanfaatkan pelabuhan ini HD meminta pengelola melengkapi sarana dan prasarananya. Seperti kebutuhan listrik, ruang tunggu dan adminsitrasi dan terutama keamanan hingga penegakan hukumnya.

Menurut HD, Pelabuhan TAA ini adalah imoian semua gubernur. Mulai dari gubernur Ramli Hasan Basri, kemudian Syahrial Oesman hingga sekarang dirinya menjabat sebagai gubernur juga akan tetap dilakukan perbaikan untuk mewujudkannya.

“Waktu itu belum ada KEK. Ini cita-cita semua gubernur, dan saya ingin saat saya menjadi gubernur ini terwujud menjadi kenyataan bahwa pelabuhan ini bermanfaat,” ujarnya.

Dari semua hal di atas, yang terpenting lagi kata HD adalah dukungan pemerintah kabupaten Banyuasin.  ” Karena kalau mereka welcome semua akan jadi mudah. Insya Allah di pertengahan tahun 2019 kita sudah bisa action,” ujarnya.

Tak hanya mengurai kepadatan Pelabuhan Boombaru dan memudahkan ekspor komoditas Sumsel HD juga punya rencana besar terkait upayanya menghidupkan kembali Pelabuhan TAA. HD berencana memindahkan industri pupuk terbesar di Indonesia yakni Pusri di kawasan TAA. Untuk merealisasikan hal itu saat ini sedang dibahas penyediaan gas untuk menunjang operasional PT.Pusri. (reales)

Empat Lawang

Kalah Pilkada, Noto Najur Bacawabup OI

Published

on

DATANGI : Mantan Pj Bupati Ogan Ilir H Yulizar Dinoto saat mendatangi Kantor Golkar Ogan ilir ikut meramaikan pesta demokrasi Kabupaten OI, untuk menjadi bakal calon wakil bupati (Bacawabub) 2021-2026.

REL, Indralaya – Penjabat Bupati Ogan Ilir (OI) periode 2015-2016 H Yulizar Dinoto, sepertinya bakal ikut meramaikan pesta demokrasi Kabupaten OI, untuk menjadi bakal calon wakil bupati (Bacawabub) 2021-2026.

Kemarin (23/10) sekitar pukul 13.30 Wib  mendatangi Kantor DPD Golkar OI di Jalintim Indralaya-Kayuagung Km 34 bersama sekretaris pribadi Cek Din,  mengendarai Fortuner hitam. Kedatangan untuk mengambil formulir pendaftaran  bacawabub di DPD Golkar. Mereka diterima oleh Ketua DPD Golkar OI H Endang PU Ishak.

“Saya optimis bakal diusung oleh partai di Kabupaten OI, saya sudah  mengambil dan mengembalikan formulir bacawabub  PDIP, Nasdem, PPP, PAN. Dan sekarang di Golkar. Kalau ditanya tujuan ikut pilkada, ya sekedar Najur, kan posisi saya hanya wakil, bukan  Bupati,”katanya.

Menurut Yulizar Dinoto, meski sempat kalah di pilkada Empat Lawang sebagai bupati dari jalur independen, namun tak membuatnya tidak patah arang

“Sesuai dengan filsafat saya, maju terus pantang mundur, akan terus berjuang , jangan patah semangat,   apalagi selama menjadi Penjabat Bupati OI, saya sudah keliling keseluruh desa , kecamatan, sehingga nama saya sudah dikenal, itu artinya saya menyakini bisa diterima oleh masyarakat OI, tinggal dukungan Partai yang akan menggandeng saya,” tukasnya (Sid/fin)

Baca Selengkapnya

Empat Lawang

Empat Lawang Dapat 53 Kuota CPNS

Published

on

 

REL, Empat Lawang – Kuota penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kabupaten Empat Lawang tahun ini berjumlah 53 formasi hal ini disampaikan Sekda Empat Lawang, H Edison Jaya.

Sebanyak 53 formasi itu semuanya untuk jabatan tenaga teknis.

“Di Empat Lawang ada penerimaan CPNS jumlahnya 53 formasi untuk jabatan tenaga guru dan kesehatan tahun ini kosong. 53 formasi itu semuanya tenaga teknis,” ujar Sekda, Kamis (24/10/2019).

Lanjut Sekda, persyaratan dan alur pendaftaran termasuk jadwal penerimaan, ditentukan kemudian hari oleh pihak Kemenpan-RB.

“Kemungkinan sekitar satu minggu lagi proses pendaftarannya. Sekarang ini baru penetapan jumlahnya,” tuturnya.

Alokasi penerimaan CPNS dijelaskan Sekda yakni, Analis Budidaya Perikanan 5 formasi, Analis data dan informasi 2 formasi, analis diklat 2, analis industri dan pencegahan pencemaran 3, analis informasi hasil pertanian 5, analis jabatan 2, analis keamanan 2, analis keuangan 1, analis mutu hasil perikanan 5.

Analis pelaporan dan transaksi keuangan 1, analis pemasaran hasil pertanian 5, pemeriksa industri 2, penata keuangan 1, pengadminitrasi registrasi perkara 1, pengawas industri 2, pengolaan data perkara dan putusan 2, penyuluh masyarakat 1, penyuluh perpustakaan 3, penyusun rencana kegiatan dan anggaran 1, penyusun rencana kehumasan dan perpustakaan 3, pranata diklat 4.

Plt Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Empat Lawang, Soleha Apriani, SE menambahkan, formasi CPNS tahun ini 53. Namun tahun depan akan lebih banyak sesuai kebutuhan pegawai Kabupaten Empat Lawang.Untuk teknis penerimaan CPNS.

“Tahun ini akan diumumkan lebih lanjut dan mudah-mudahan tahun depan kuota akan lebih banyak,” katanya. (Mg20).

Baca Selengkapnya

Empat Lawang

BPJS Ketenagakerjaan Gelar FGD Bersama 4 Kabupaten/Kota

Published

on

DISKUSI : Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Kantor Cabang Perwakilan Lubuklinggau menggelar Focus Group Discussion (FGD) dengan 4 Kabupaten dan Kota.

REL, Lubuklinggau – Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Kantor Cabang Perwakilan Lubuklinggau menggelar Focus Group Discussion (FGD) dengan Pemerintahan Daerah Kabupaten Musi Rawas, Musi Rawas Utara, Empat Lawang dan Kota Lubuklinggau di Ballroom Emelia Hotel Palembang, Rabu (18 September 2019).

FGD BPJS Ketenagakerjaan tersebut dihadiri oleh seluruh Sekda, Kadisnaker, Kepala BPKAD dan Kepala BKPSDM. Juga hadir sebagai narasumber Plt Asdatun Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan, Budi Hartono, yg didampingi Kasi TUN Ramliansyah dan Kasi PH Adi Kadir. Kepala BPJS Lubuklinggau Agus Theodorus Marpaung menjelaskan, Kegiatan itu untuk mendorong kebijakan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan program Jasa Konstruksi, Kepesertaan Penerima Upah, dan Bukan Penerima Upah di wilayah Kabupaten Musi Rawas, Musi Rawas Utara, Empat Lawang dan Kota Lubuklinggau. “Pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan merupakan amanat undang-undang, dibutuhkan keseriusan seluruh stakeholders khususnya pemerintah daerah untuk mengimplementasikannya dengan menyusun regulasi turunan dalam bentuk peraturan Bupati (Perbup) dan Surat Edaran.

Dilanjutkannya, sampai dengan saat ini kepesertaan di 4 wilayah operasional Cabang Lubuklinggau sudah mencapai sekitar 21ribu tenaga kerja yang terdaftar, tetapi masih banyak juga yang belum terlindungi, seperti pekerja pada sektor jasa konstruksi, pekerja harian lepas (PHL), pekerja bukan penerima upah dan pekerja non asn.

“Apresiasi kami kepada Pemda yang sudah sangat mendukung dalam pelaksanaan program bpjs ketenagakerjaan, harapan kami, program ini dapat dijalankan secara konsisten dan berkesinambungan sehingga menjadi salah satu kandidat penerima Penghargaan Paritrana Award tahun 2019 ini” ujarnya.

Sementara itu, Sekda Lubuklinggau Drs H A.R Rahman Sani, M.Si menambahkan, bahwa dirinya sangat mendukung upaya perlindungan terhadap tenaga kerja dan Pemkot siap menerbitkan regulasi tentang pelaksanaan program BPJS Ketenagakerjaan di kota Lubuklinggau. Maka dari itu, dirinya menghimbau kepada seluruh perusahaan yang melakukan kegiatan usaha di Kota Lubuklinggau agar turut menyelenggarakan program perlindungan dan kesejahteraan bagi seluruh tenaga kerja melalui sistem jaminan sosial dalam Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagai mana diamanatkan dalam Undang-Undang No. 24 Tahun 2011 tentang BPJS. “Dalam waktu dekat, kami juga akan mendaftarkan seluruh Ketua RT utk dapat perlindungan melalui BPJS Ketenagakerjaan”, pesannya.

Dalam kesempatan itu, Sekda Empat Lawang H. Edison Jaya, SH, M.Hum juga sependapat bahwa Pemkab Empat Lawang juga siap mendukung pelaksanaan jaminan sosial ketenagakerjaan di wilayahnya. “Seluruh perangkat desa dan BPD di kabupaten empat lawang sudah ikut bpjs ketenagakerjaan, kedepan pekerja non asn dan pekerja informal juga kita himbau utk ikut.”

Tidak ketinggalan, Sekda Muratara Alwi Roham, S.Sos menyampaikan dukungannya untuk memberikan jaminan sosial kepada seluruh masyarakat pekerja di wilayahnya. OPD yg memiliki pekerja non asn yg beresiko tinggi seperti Damkar, Satpol PP, Dinas LH, Tenaga Medis, Guru honor akan menjadi prioritas untuk diikutkan program bpjs ketenagakerjaan. Dan secara bertahap OPD lain juga akan didaftarkan, sesuai dengan kemampuan APBD. “Iurannya kecil, tapi manfaatnya besar untuk mereka dan keluarga,” tambahnya.

Untuk Kabupaten Musi Rawas sendiri, seluruh perangkat desa, tenaga non asn sudah di daftarkan dalam program bpjs ketenagakerjaan. Hanya saja, masih ada beberapa perusahaan yang mendaftarkan tenaga kerjanya di daerah lain, sehingga menyulitkan dalam hal pengawasannya. Padahal sesuai Peraturan Menteri Tenaga kerja Nomor 11 Tahun 2019 didalam Pasal 27 disebutkan Setiap Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja/Buruh Wajib membuat perjanjian kerja secara tertulis dan harus dicatatkan pada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota tempat pekerjaan dilaksanakan dan mendaftarkan seluruh tenaga kerjanya ke BPJS Ketenagakerjaan setempat.

Dalam pemaparannya, Plt. Asdatun Kejati Sumatera Selatan Budi Hartono, menyebutkan bahwa Program Jaminan Sosial merupakan program perlindungan yang bersifat dasar bagi tenaga kerja yang tertuang dalam Undang-undang nomor 40 tahun 2004, Undang- undang 24 tahun 2011 beserta Peraturan Pemerintah dan turunannya, sehingga wajib untuk dipatuhi, “Ada sanksi bagi yang tidak menjalankannya.” tutupnya. (*)

Baca Selengkapnya

Trending