oleh

Hati-hati Pasang APK, Ada Aturannya

REL, Empat Lawang – Ingin pasang alat peraga kampanye (APK) pencalonan DPRD Kabupaten, DPRD Provinsi, dan DPR RI serta DPD RI ? ya boleh-boleh saja. Namun untuk lokasi pemasangan ada aturan yang mengikat hal itu.

Ketua Bawaslu Empat Lawang Rudiyanto melalui Divisi Pengawasan Humas dan Hubungan Antar Lembaga Andri Logan menjelaskan, mengenai APK ini ada aturan yang mengikatnya. Salah satunya harus bermuara pada peraturan KPU no 28 tahun 2018 tentang aturan kampanye. Diantaranya pemasangan APK tidak diperbolehkan pada tempat fasilitas ibadah, fasilitas umum, sarana pendidikan pemerintah, kantor pemerintah, dan tiang listrik.

“Kami tidak tebang pilih, setiap peserta partai politik akan diberlakukan sama,”ungkap Andri melalui telepon selulernya tadi malam.

Selanjutnya ia menyampaikan, sejauh ini sudah ada beberapa caleg yang didapati pengawasan di lapangan. Salah satunya beberapa fasilitas umum berupa tiang listrik di sepanjang jalan lintas Sumatera Tebing Tinggi terpampang foto caleg. Kemudian pihaknya langsung mendokumentasikan APK tersebut sebagai bahan untuk memberikan teguran baik lisan maupun tulisan kepada pengurus partai politik tersebut.

“Saya sendiri yang sudah menemukannya di lapangan, dan hal ini sudah kita sampaikan langsung ke parpol bersangkutan melalui sekretarisnya. Dan akan dilakukan penertiban lebih lanjut,”ujarnya.

Lebih jauh Andri menghimbau kiranya peserta parpol dapat menaungi dan mengatur seluruh calegnya masing-masing sesuai dengan tingkatan. Sewajarnya tidak memasang APK di lokasi yang disebutkan diatas tadi. “Dihimbau kepada seluruh pengurus parpol untuk dapat mengatur calegnya untuk memasang APK sesuai dengan peraturannya,”ulasnya.

Ketika ditanya lokasi mana saja yang dibolehkan memasang APK ? Terang Andri, sejatinya hal ini dapat diatur dan disahkan lebih jauh oleh penyelenggara pemilu yakni KPU.  Namun dapat dipastikan di pasang pada tempat yang bukan fasilitas umum. Bisa jadi ditempat rumah pribadi, dan sebagainya. Atau setidaknya sesuai dengan regulasi peraturan KPU yang disebutkan diatas tadi, termasuk pula UU No 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. “Mengenai lokasi yang diperbolekan tempat memasang APK ini disahkan oleh KPU sebagai regulasi teknisnya,”pungkas Andri. (11)

BACA JUGA