oleh

Gubernur Mengeluh, Kanwil Pajak Bicara Target Triliunan

REL, Palembang – Para pengusaha di Sumatera Selatan diminta membuat NPWP melalui kantor pajak di Sumatera Selatan. Setiap perusahaan diharapkan memberikan kontribusi besar terhadap masyarakat melalui pajak.

“Jadi bagi para pengusaha yang ada di Sumsel, seharusnya  mendaftar NPWP-nya di daerah ini agar ada kontribusi untuk masyarakat di Sumsel,” kata Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru, disela-sela menerima audensi Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Selatan,  Imam Arifin dalam rangka pekan panutan penyampaian SPT Tahunan PPH, di Palembang, Senin (25/2/2019).

Menurut mantan Bupati OKU Timur dua periode, selama ini NPWP perusahaan yang berada di Sumsel lebih banyak terdaftar di kantor pajak luar Provinsi Sumsel. Sehingga mengakibatkan Sumsel tidak mendapatkan bagian hasil dari pembayaran pajak melainkan masuk ke kas daerah lain, dimana NPWP dikeluarkan.

“Saya meminta masyarakat pengusaha, BUMN, BUMD yang bergerak di Sumsel dapat memberikan kontribusinya  bagi daerah ini melalui pembayaran pajaknya,” harapnya.

Sementara Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Selatan Imam Arifin menegaskan, tujuannya melakukan audensi untuk melaporkan sejumlah agenda diantaranya meminta bantuan pada gubernur selaku kepala daerah untuk mengingatkan warga Sumsel agar dapat  menyampaikan SPT tahunan melalui e-filing paling lambat 31 Maret 2019 mendatang.

“Ini rutin setiap tahun kami lakukan,  sekaligus meminta gubernur untuk dapat secara langsung memberikan contoh menyampaikan SPT tahunan melalui e-filing,  pada minggu kedua atau ketiga di bulan Maret 2019 mendatang,” tambahnya.

Sementara target penerimaan pajak pada tahun ini, melalui Kanwil Pajak Sumselbabel sebesar Rp15,07 Triliun atau naik sebesar 15 persen  dari target tahun sebelumnya.

“Sektor penyumbang pajak terbesar di Sumsel adalah sektor perdagangan, pertambangan,  perkebunan serta ekspor dan impor,” ujarnya.

Dalam waktu dekat pihaknya akan melakukan penandatanganan kesepahaman bersama atau MoU terkait dengan Konfirmasi Status Wajib Pajak yang nantinya akan berisikan pertukaran data antara pemerintah pusat dan daerah untuk mengoptimalkan penerimaan pajak dari pengusaha yang ada di Sumsel. (reles)

BACA JUGA