Connect with us

Kabar Sumsel

Dukungan untuk Prabowo-Sandi Meningkat

Published

on

Hashim Djojohadikusumo (tengah) di markas FIN di Jakarta. FOTO:FIN
JAKARTA – Kubu Prabowo Subianto-Sandiaga Uno solid.  Dampaknya, dukungan untuk pasangan capres-cawapres nomor urut 02 itu makin meningkat. Hal itu dikatakan Direktur Komunikasi dan Media Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga, Hashim Sujono Djojohadikusumo saat diskusi di markas Fajar Indonesia Network/FIN (Radar Cirebon Group) di Jl Raya Kebayoran Lama, Jaksel, Selasa (9/10).
“Dan strategi yang kami jalankan sudah cukup efektif. Semakin banyak dukungan. Kita lihat di Jawa Tengah, Jawa Timur, sudah naik tajam dukungan untuk paslon 02,” terang Hashim. Ia juga sempat menanggapi kasus hoax Ratna Sarumpaet. Dikatakan, dalam kasus itu, Prabowo telah meminta maaf. “Pak Prabowo juga tidak pernah menuduh siapa-siapa. Hanya meminta kasusnya diusut. Itu sebelum beliau (Ratna, red) mengakui berbohong,” tegasnya.
Pada diskusi itu, Hashim juga melemparkan kritik tajam terhadap kondisi Indonesia yang cukup mengkhawatirkan di masa datang. Tiga titik lemah itu berada di sektor, kesehatan, pendidikan, ekonomi dan sumber daya alam. Ini disampaikannya saat Hashim Dari sisi kesehatan misalnya, problem stunting growth menjadi kekhawatiran.
Karena terjadi merata di seluruh daerah. Akumulasi angkanya dapat di lihat sercara nasional, provinsi termasuk kabupaten/kota. “Mengkhawatirkan. Jelas ini bukan isu semata, tapi data yang diperoleh dari badan resmi pemerintah,” terang Hashim di hadapan Direktur Utama FIN Agus Salim, Wakil Direktur Utama Dwi Nurmawan, CEO Radar Cirebon Group Yanto S Utomo, Pemimpin Umum radarpena.co Eko Suprihatmoko, Direktur Radar Banten Group Mashudi, dan jajaran redaksi.
Fatalnya, lanjut Hashim, kondisi ini terjadi di seluruh daerah. Di Jakarta misalnya data yang diterima stunting menembus angka 28 persen, di Jawa Timur 50 persen. “Catatan di daerah lain seperti Probolinggo 49 persen, Jember 44 persen. Ini data bukan mengada-ada. Jadi tidak ada yang diplintir-plintir,” timpal Hashim, yang datang didampingi Wakil Direktur BPN Dhimam Abror Djuraid (Mantan Pemred Jawa Pos), Budi Purnomo Karjodihardjo dan beberapa tokoh politik, baik dari PAN dan Gerindra.
Nah, jika ini terus terjadi, maka akan ada ancaman tumbuh kembang generasi yang tidak normal. “Pendek dan bodoh. Prabowo jauh sebelum ini telah memikirkannya. Bagaimana Indonesia ke depan. Karena ekstarkulasi wilayah yang lemah,” beber anak bungsu dari pasangan Prof. Dr. Soemitro Djojohadikusumo dan Dora Sigar itu.
Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra itu mengakui, Indonesia menjadi negara dengan potensi pembangunan ke lima di dunia. “Benar itu. Tapi jangan lupa Indonesia menjadi negara ketiga terburuk di dunia. Sekali lagi, ini data Bank Dunia dan tidak mengada-ada. Saya rekam dan saya catatat,” imbuhnya.
Selain masalah stunting, ia pun mengkritisi pendidikan nasional yang jauh dari harapan. Ini terjadi sejak 10 tahun terakhir. “Terus memburuk. Secara peringkat Indonesia berada di urutan 62 dari 72 negara dengan pendidikan berkembang dan maju,” ungkapnya.
Jepang, contoh Hashim, berada di urutan pertama disusul Finlandia. “Dari studi luar negeri. Kita kalah dengan Vietnam yang berada di urutan ke enam. Padahal negara ini mengalami gejolak politik dan perang saudara yang lebih dari 30 tahun. Saya kaget luar biasa. Dan ini data dari Bank Dunia,” urainya.
Masalah lainnya, sambung dia, problem ekonomi. Harga makanan di Indonesia jauh lebih mahal dibandingkan India. Kondisi ini terasa sekali. Jangan di daerah terpencil, di DKI Jakarta fakta ini terjadi. “Saya punya pembantu di rumah, setiap hari belanja. Dan ia mengakui harga bahan pokok lama-lama tak terkendali. Di DKI Jakarta harga makanan lebih mahal dibandingkan Singapura. Padahal negara tersebut tidak memiliki suplai dan sumber pertanian yang memadai. Apalagi sumber ternak. Ini mengherankan,” ungkapnya.
Kritik lain tentang sumber daya alam Indonesia yang makin kritis. “Indonesia 20 tahun gas alam habis, 40 tahun batu bara habis. Lalu PLN dapet dari mana. Oh mengandalkan panas bumi. Yang kapasitasnya 26 ribu mega watt. Sementara kebutuhan kita lebih dari 50 ribu mega watt,” ucapnya.
“Ya semua impor-impor. Bisa-bisa 40 tahun lagi Indonesia jadi negara tukang jahit. Kita seperti tidak berdaulat. Kok begini. Saya menduga ada kartel yang menguasai sistem kita,” tegas pemilik perusahaan Arsari Group yang bergerak dalam bidang pertambangan, program bio-ethanol, perkebunan karet dan lain-lain tersebut.
Jauh sebelum memaparkan soal kondisi bangsa, pendiri Partai Gerindra, itu berharap media, khususunya FIN, mampu memegang prinsip-prinsip jurnalistik secara adil dan benar. “Kami mohon sikap yang fair. Kami mengerti banyak hal soal media. Ya minimal harus berimbang 50:50. Lebih sedikit, 40:60 ke kami ya jelas kami senang,” kelakar Hashim.
Menanggapi guyonan ini, Wakil Direktur Utama FIN Dwi Nurmawan menanggapi dengan santai. FIN bergerak di media cetak, elektronik maupun media sosial. “FIN mengakar dengan konsep melokalkan berita dan isu yang ada secara jernih. Independensi jurnalistik dan produk yang dihasilkan telah teruji. Dan ini bagian dari kekuatan kami,” terangnya.
FIN, lanjut Dwi, tidak bisa dipungkiri memiliki jaringan berita terbesar di Indonesia. “Kami memiliki jaringan terlengkap dan terbesar. Pembaca media cetak saja bisa sampai dua juta. Belum termasuk pembaca online. Sebelas televisi lokal di bawah FIN, dan jaringan lainnya,” terangnya.
Kedewasaan FIN dalam menyikapi banyak hal, terutama dinamika politik yang terjadi, tidak terlepas dari kesungguhan kerabat kerja redaksi, manajemen seluruh media di bawah bendera FIN. “Artinya kelengkapan data, akurasi, maupun informasi yang disajikan, selain cepat, tepat, juga akurat dan bermanfaat bagi masyarakat Indonesia. Jangan khawatir soal itu. Keseimbangan antara bisnis dan jurnalistik sangat terjaga,” terang Dwi di sela pertemuan. (lan/ful/FIN).

Empat Lawang

Kalah Pilkada, Noto Najur Bacawabup OI

Published

on

DATANGI : Mantan Pj Bupati Ogan Ilir H Yulizar Dinoto saat mendatangi Kantor Golkar Ogan ilir ikut meramaikan pesta demokrasi Kabupaten OI, untuk menjadi bakal calon wakil bupati (Bacawabub) 2021-2026.

REL, Indralaya – Penjabat Bupati Ogan Ilir (OI) periode 2015-2016 H Yulizar Dinoto, sepertinya bakal ikut meramaikan pesta demokrasi Kabupaten OI, untuk menjadi bakal calon wakil bupati (Bacawabub) 2021-2026.

Kemarin (23/10) sekitar pukul 13.30 Wib  mendatangi Kantor DPD Golkar OI di Jalintim Indralaya-Kayuagung Km 34 bersama sekretaris pribadi Cek Din,  mengendarai Fortuner hitam. Kedatangan untuk mengambil formulir pendaftaran  bacawabub di DPD Golkar. Mereka diterima oleh Ketua DPD Golkar OI H Endang PU Ishak.

“Saya optimis bakal diusung oleh partai di Kabupaten OI, saya sudah  mengambil dan mengembalikan formulir bacawabub  PDIP, Nasdem, PPP, PAN. Dan sekarang di Golkar. Kalau ditanya tujuan ikut pilkada, ya sekedar Najur, kan posisi saya hanya wakil, bukan  Bupati,”katanya.

Menurut Yulizar Dinoto, meski sempat kalah di pilkada Empat Lawang sebagai bupati dari jalur independen, namun tak membuatnya tidak patah arang

“Sesuai dengan filsafat saya, maju terus pantang mundur, akan terus berjuang , jangan patah semangat,   apalagi selama menjadi Penjabat Bupati OI, saya sudah keliling keseluruh desa , kecamatan, sehingga nama saya sudah dikenal, itu artinya saya menyakini bisa diterima oleh masyarakat OI, tinggal dukungan Partai yang akan menggandeng saya,” tukasnya (Sid/fin)

Baca Selengkapnya

Empat Lawang

Empat Lawang Dapat 53 Kuota CPNS

Published

on

 

REL, Empat Lawang – Kuota penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kabupaten Empat Lawang tahun ini berjumlah 53 formasi hal ini disampaikan Sekda Empat Lawang, H Edison Jaya.

Sebanyak 53 formasi itu semuanya untuk jabatan tenaga teknis.

“Di Empat Lawang ada penerimaan CPNS jumlahnya 53 formasi untuk jabatan tenaga guru dan kesehatan tahun ini kosong. 53 formasi itu semuanya tenaga teknis,” ujar Sekda, Kamis (24/10/2019).

Lanjut Sekda, persyaratan dan alur pendaftaran termasuk jadwal penerimaan, ditentukan kemudian hari oleh pihak Kemenpan-RB.

“Kemungkinan sekitar satu minggu lagi proses pendaftarannya. Sekarang ini baru penetapan jumlahnya,” tuturnya.

Alokasi penerimaan CPNS dijelaskan Sekda yakni, Analis Budidaya Perikanan 5 formasi, Analis data dan informasi 2 formasi, analis diklat 2, analis industri dan pencegahan pencemaran 3, analis informasi hasil pertanian 5, analis jabatan 2, analis keamanan 2, analis keuangan 1, analis mutu hasil perikanan 5.

Analis pelaporan dan transaksi keuangan 1, analis pemasaran hasil pertanian 5, pemeriksa industri 2, penata keuangan 1, pengadminitrasi registrasi perkara 1, pengawas industri 2, pengolaan data perkara dan putusan 2, penyuluh masyarakat 1, penyuluh perpustakaan 3, penyusun rencana kegiatan dan anggaran 1, penyusun rencana kehumasan dan perpustakaan 3, pranata diklat 4.

Plt Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Empat Lawang, Soleha Apriani, SE menambahkan, formasi CPNS tahun ini 53. Namun tahun depan akan lebih banyak sesuai kebutuhan pegawai Kabupaten Empat Lawang.Untuk teknis penerimaan CPNS.

“Tahun ini akan diumumkan lebih lanjut dan mudah-mudahan tahun depan kuota akan lebih banyak,” katanya. (Mg20).

Baca Selengkapnya

Empat Lawang

BPJS Ketenagakerjaan Gelar FGD Bersama 4 Kabupaten/Kota

Published

on

DISKUSI : Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Kantor Cabang Perwakilan Lubuklinggau menggelar Focus Group Discussion (FGD) dengan 4 Kabupaten dan Kota.

REL, Lubuklinggau – Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Kantor Cabang Perwakilan Lubuklinggau menggelar Focus Group Discussion (FGD) dengan Pemerintahan Daerah Kabupaten Musi Rawas, Musi Rawas Utara, Empat Lawang dan Kota Lubuklinggau di Ballroom Emelia Hotel Palembang, Rabu (18 September 2019).

FGD BPJS Ketenagakerjaan tersebut dihadiri oleh seluruh Sekda, Kadisnaker, Kepala BPKAD dan Kepala BKPSDM. Juga hadir sebagai narasumber Plt Asdatun Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan, Budi Hartono, yg didampingi Kasi TUN Ramliansyah dan Kasi PH Adi Kadir. Kepala BPJS Lubuklinggau Agus Theodorus Marpaung menjelaskan, Kegiatan itu untuk mendorong kebijakan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan program Jasa Konstruksi, Kepesertaan Penerima Upah, dan Bukan Penerima Upah di wilayah Kabupaten Musi Rawas, Musi Rawas Utara, Empat Lawang dan Kota Lubuklinggau. “Pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan merupakan amanat undang-undang, dibutuhkan keseriusan seluruh stakeholders khususnya pemerintah daerah untuk mengimplementasikannya dengan menyusun regulasi turunan dalam bentuk peraturan Bupati (Perbup) dan Surat Edaran.

Dilanjutkannya, sampai dengan saat ini kepesertaan di 4 wilayah operasional Cabang Lubuklinggau sudah mencapai sekitar 21ribu tenaga kerja yang terdaftar, tetapi masih banyak juga yang belum terlindungi, seperti pekerja pada sektor jasa konstruksi, pekerja harian lepas (PHL), pekerja bukan penerima upah dan pekerja non asn.

“Apresiasi kami kepada Pemda yang sudah sangat mendukung dalam pelaksanaan program bpjs ketenagakerjaan, harapan kami, program ini dapat dijalankan secara konsisten dan berkesinambungan sehingga menjadi salah satu kandidat penerima Penghargaan Paritrana Award tahun 2019 ini” ujarnya.

Sementara itu, Sekda Lubuklinggau Drs H A.R Rahman Sani, M.Si menambahkan, bahwa dirinya sangat mendukung upaya perlindungan terhadap tenaga kerja dan Pemkot siap menerbitkan regulasi tentang pelaksanaan program BPJS Ketenagakerjaan di kota Lubuklinggau. Maka dari itu, dirinya menghimbau kepada seluruh perusahaan yang melakukan kegiatan usaha di Kota Lubuklinggau agar turut menyelenggarakan program perlindungan dan kesejahteraan bagi seluruh tenaga kerja melalui sistem jaminan sosial dalam Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagai mana diamanatkan dalam Undang-Undang No. 24 Tahun 2011 tentang BPJS. “Dalam waktu dekat, kami juga akan mendaftarkan seluruh Ketua RT utk dapat perlindungan melalui BPJS Ketenagakerjaan”, pesannya.

Dalam kesempatan itu, Sekda Empat Lawang H. Edison Jaya, SH, M.Hum juga sependapat bahwa Pemkab Empat Lawang juga siap mendukung pelaksanaan jaminan sosial ketenagakerjaan di wilayahnya. “Seluruh perangkat desa dan BPD di kabupaten empat lawang sudah ikut bpjs ketenagakerjaan, kedepan pekerja non asn dan pekerja informal juga kita himbau utk ikut.”

Tidak ketinggalan, Sekda Muratara Alwi Roham, S.Sos menyampaikan dukungannya untuk memberikan jaminan sosial kepada seluruh masyarakat pekerja di wilayahnya. OPD yg memiliki pekerja non asn yg beresiko tinggi seperti Damkar, Satpol PP, Dinas LH, Tenaga Medis, Guru honor akan menjadi prioritas untuk diikutkan program bpjs ketenagakerjaan. Dan secara bertahap OPD lain juga akan didaftarkan, sesuai dengan kemampuan APBD. “Iurannya kecil, tapi manfaatnya besar untuk mereka dan keluarga,” tambahnya.

Untuk Kabupaten Musi Rawas sendiri, seluruh perangkat desa, tenaga non asn sudah di daftarkan dalam program bpjs ketenagakerjaan. Hanya saja, masih ada beberapa perusahaan yang mendaftarkan tenaga kerjanya di daerah lain, sehingga menyulitkan dalam hal pengawasannya. Padahal sesuai Peraturan Menteri Tenaga kerja Nomor 11 Tahun 2019 didalam Pasal 27 disebutkan Setiap Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja/Buruh Wajib membuat perjanjian kerja secara tertulis dan harus dicatatkan pada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota tempat pekerjaan dilaksanakan dan mendaftarkan seluruh tenaga kerjanya ke BPJS Ketenagakerjaan setempat.

Dalam pemaparannya, Plt. Asdatun Kejati Sumatera Selatan Budi Hartono, menyebutkan bahwa Program Jaminan Sosial merupakan program perlindungan yang bersifat dasar bagi tenaga kerja yang tertuang dalam Undang-undang nomor 40 tahun 2004, Undang- undang 24 tahun 2011 beserta Peraturan Pemerintah dan turunannya, sehingga wajib untuk dipatuhi, “Ada sanksi bagi yang tidak menjalankannya.” tutupnya. (*)

Baca Selengkapnya

Trending