Connect with us

Kabar Sumsel

Dukungan untuk Prabowo-Sandi Meningkat

Published

on

Hashim Djojohadikusumo (tengah) di markas FIN di Jakarta. FOTO:FIN
JAKARTA – Kubu Prabowo Subianto-Sandiaga Uno solid.  Dampaknya, dukungan untuk pasangan capres-cawapres nomor urut 02 itu makin meningkat. Hal itu dikatakan Direktur Komunikasi dan Media Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga, Hashim Sujono Djojohadikusumo saat diskusi di markas Fajar Indonesia Network/FIN (Radar Cirebon Group) di Jl Raya Kebayoran Lama, Jaksel, Selasa (9/10).
“Dan strategi yang kami jalankan sudah cukup efektif. Semakin banyak dukungan. Kita lihat di Jawa Tengah, Jawa Timur, sudah naik tajam dukungan untuk paslon 02,” terang Hashim. Ia juga sempat menanggapi kasus hoax Ratna Sarumpaet. Dikatakan, dalam kasus itu, Prabowo telah meminta maaf. “Pak Prabowo juga tidak pernah menuduh siapa-siapa. Hanya meminta kasusnya diusut. Itu sebelum beliau (Ratna, red) mengakui berbohong,” tegasnya.
Pada diskusi itu, Hashim juga melemparkan kritik tajam terhadap kondisi Indonesia yang cukup mengkhawatirkan di masa datang. Tiga titik lemah itu berada di sektor, kesehatan, pendidikan, ekonomi dan sumber daya alam. Ini disampaikannya saat Hashim Dari sisi kesehatan misalnya, problem stunting growth menjadi kekhawatiran.
Karena terjadi merata di seluruh daerah. Akumulasi angkanya dapat di lihat sercara nasional, provinsi termasuk kabupaten/kota. “Mengkhawatirkan. Jelas ini bukan isu semata, tapi data yang diperoleh dari badan resmi pemerintah,” terang Hashim di hadapan Direktur Utama FIN Agus Salim, Wakil Direktur Utama Dwi Nurmawan, CEO Radar Cirebon Group Yanto S Utomo, Pemimpin Umum radarpena.co Eko Suprihatmoko, Direktur Radar Banten Group Mashudi, dan jajaran redaksi.
Fatalnya, lanjut Hashim, kondisi ini terjadi di seluruh daerah. Di Jakarta misalnya data yang diterima stunting menembus angka 28 persen, di Jawa Timur 50 persen. “Catatan di daerah lain seperti Probolinggo 49 persen, Jember 44 persen. Ini data bukan mengada-ada. Jadi tidak ada yang diplintir-plintir,” timpal Hashim, yang datang didampingi Wakil Direktur BPN Dhimam Abror Djuraid (Mantan Pemred Jawa Pos), Budi Purnomo Karjodihardjo dan beberapa tokoh politik, baik dari PAN dan Gerindra.
Nah, jika ini terus terjadi, maka akan ada ancaman tumbuh kembang generasi yang tidak normal. “Pendek dan bodoh. Prabowo jauh sebelum ini telah memikirkannya. Bagaimana Indonesia ke depan. Karena ekstarkulasi wilayah yang lemah,” beber anak bungsu dari pasangan Prof. Dr. Soemitro Djojohadikusumo dan Dora Sigar itu.
Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra itu mengakui, Indonesia menjadi negara dengan potensi pembangunan ke lima di dunia. “Benar itu. Tapi jangan lupa Indonesia menjadi negara ketiga terburuk di dunia. Sekali lagi, ini data Bank Dunia dan tidak mengada-ada. Saya rekam dan saya catatat,” imbuhnya.
Selain masalah stunting, ia pun mengkritisi pendidikan nasional yang jauh dari harapan. Ini terjadi sejak 10 tahun terakhir. “Terus memburuk. Secara peringkat Indonesia berada di urutan 62 dari 72 negara dengan pendidikan berkembang dan maju,” ungkapnya.
Jepang, contoh Hashim, berada di urutan pertama disusul Finlandia. “Dari studi luar negeri. Kita kalah dengan Vietnam yang berada di urutan ke enam. Padahal negara ini mengalami gejolak politik dan perang saudara yang lebih dari 30 tahun. Saya kaget luar biasa. Dan ini data dari Bank Dunia,” urainya.
Masalah lainnya, sambung dia, problem ekonomi. Harga makanan di Indonesia jauh lebih mahal dibandingkan India. Kondisi ini terasa sekali. Jangan di daerah terpencil, di DKI Jakarta fakta ini terjadi. “Saya punya pembantu di rumah, setiap hari belanja. Dan ia mengakui harga bahan pokok lama-lama tak terkendali. Di DKI Jakarta harga makanan lebih mahal dibandingkan Singapura. Padahal negara tersebut tidak memiliki suplai dan sumber pertanian yang memadai. Apalagi sumber ternak. Ini mengherankan,” ungkapnya.
Kritik lain tentang sumber daya alam Indonesia yang makin kritis. “Indonesia 20 tahun gas alam habis, 40 tahun batu bara habis. Lalu PLN dapet dari mana. Oh mengandalkan panas bumi. Yang kapasitasnya 26 ribu mega watt. Sementara kebutuhan kita lebih dari 50 ribu mega watt,” ucapnya.
“Ya semua impor-impor. Bisa-bisa 40 tahun lagi Indonesia jadi negara tukang jahit. Kita seperti tidak berdaulat. Kok begini. Saya menduga ada kartel yang menguasai sistem kita,” tegas pemilik perusahaan Arsari Group yang bergerak dalam bidang pertambangan, program bio-ethanol, perkebunan karet dan lain-lain tersebut.
Jauh sebelum memaparkan soal kondisi bangsa, pendiri Partai Gerindra, itu berharap media, khususunya FIN, mampu memegang prinsip-prinsip jurnalistik secara adil dan benar. “Kami mohon sikap yang fair. Kami mengerti banyak hal soal media. Ya minimal harus berimbang 50:50. Lebih sedikit, 40:60 ke kami ya jelas kami senang,” kelakar Hashim.
Menanggapi guyonan ini, Wakil Direktur Utama FIN Dwi Nurmawan menanggapi dengan santai. FIN bergerak di media cetak, elektronik maupun media sosial. “FIN mengakar dengan konsep melokalkan berita dan isu yang ada secara jernih. Independensi jurnalistik dan produk yang dihasilkan telah teruji. Dan ini bagian dari kekuatan kami,” terangnya.
FIN, lanjut Dwi, tidak bisa dipungkiri memiliki jaringan berita terbesar di Indonesia. “Kami memiliki jaringan terlengkap dan terbesar. Pembaca media cetak saja bisa sampai dua juta. Belum termasuk pembaca online. Sebelas televisi lokal di bawah FIN, dan jaringan lainnya,” terangnya.
Kedewasaan FIN dalam menyikapi banyak hal, terutama dinamika politik yang terjadi, tidak terlepas dari kesungguhan kerabat kerja redaksi, manajemen seluruh media di bawah bendera FIN. “Artinya kelengkapan data, akurasi, maupun informasi yang disajikan, selain cepat, tepat, juga akurat dan bermanfaat bagi masyarakat Indonesia. Jangan khawatir soal itu. Keseimbangan antara bisnis dan jurnalistik sangat terjaga,” terang Dwi di sela pertemuan. (lan/ful/FIN).

Empat Lawang

Jubir Covid-19 Muratara Angkat Bicara, Kasus PDP di Muratara Masih Menunggu Hasil Lab

Published

on

Caption : Teks foto: Jubir GugusTugas Covid-19 Muratara Susyanto Tunut

 

REL,Muratara – Simpang siur pemberitaan Pasien Dalam Pengawasan (PDP) 01 Muratara, pihak Kabupaten Muratara belum menerima hasil laboratorium, baik dari Provinsi maupun dari pihak Rumah Sakit Siloam Lubuklinggau.

Hal tersebut di ungkapkan oleh Juru Bicara (Jubir) Gugus Tugas Covid-19 Muratara Susyan Tunut, sampai saat ini masih menunggu hasil pemeriksaan dari laboratorium Sumsel, dan terus upayakan agar hasil lab tersebut bisa segerah di publikasikan, apakah memang terjangkit atau tidaknya.

Juru bicara (Jubir) Gugus tugas Covid-19 menggadakan konferensi pers, terhadap berita yang beredar di metroTV tentang informasi yang di sampaikan oleh jubir Sumsel, terkait pemakaman PDP 01 yang ada di Muratara, dalam pemakamannya tidak sesuai dengan protokoler, karena bukan penolakan dari keluarga, melainkan gugus tugas Covid-19 Muratara tidak siap, berita tersebut tidak benar bahkan kebalikannya.

“Dari gugus tugas Covid-19 sudah menyiapkan mulai dari ambulans penjemputan sampai dengan pemakaman secara protokoler,”ujarnya, Kamis (16/4/2020)

Sambungnya, dan kita menyiapkan skenario penjemputan jenaza PDP 01 yang ada di rumah sakit Siloam Lubuklinggau, tiba-tiba di tengah perjalanan jenaza di pulang paksa oleh pihak keluarga untuk segerah di makamkan.

Untuk saat ini kita semuanya sepakat , untuk mengetahui jika seseorang memang betul-betul terjangkit Covid-19 atau tidaknya itu kita sedang menunggu hasil dari laboratorium provinsi dan hasil lab Rumah Sakit Siloam, kemudian di berikan kepada gugus tugas Covid-19 kota lubuklinggau, sebab merekala yang mengambil Sempel dari pasien tersebut, tambahnya

Ia menyebutkan, pihaknya menunggu hasil yang benar-benar murni, untuk kedepannya langkah apa saja yang nantinya akan ambil, jika hasil tersebut sudah di keluarkan.

“kita semua berharap dari hasil lab tersebut Negatif, dan tidak ada simpang siur masala pemberitaan di tengah-tengah masyarakat muratara, terkait Covid-19.(16)

Baca Selengkapnya

Kabar Sumsel

Kemenag Terapkan Pelayanan Tanpa Tatap Muka

Published

on

Teks foto:Kankemenag Muratara H Iksan Baijuri

 

 

Rel Muratara–Untuk menjaga dari terjangkit dan menyebar Corona Virus Disease (Covid-19) Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Musi Rawas Utara menerapkan pelayanan publik tanpa tatap muka langsung.

Alasan penerapan pelayanan tersebut tertuang dalam edaran Kemenag Muratara nomor 77 tahun 2020 tentang pelaksanaan protokol penanganan Covid-19 dan surat edaran Kantor Wilayah Kementetian Agama Propinsi Sumatera Selatan nomor 494 tahun 2020 pertanggal 26 Maret tentang pelayanan publik tanpa tatap muka.

Kankemenag Muratara H Ikhsan Baijuri mengatakan, ditengah hangatnya masalah Covid pelayanan publik di kantor kemenag dilakukan tanpa tatap muka.

“Nanti setiap pelayanan akan dilakukan melalui hand phone, whatshap dan surat elektronik,”katanya, Kamis (26/3)

Lanjutnya, pelayanan tanpa tatap muka akan berlansung dari tanggal 26 Maret hinggga 30 Maret atau menunggu perkembangan selanjutnya. Jika kondisi Covid sudah benar benar steril dari muka bumi, maka aktivitas akan seperti biasa.

Ia mengatakan, pelayanan tanpa tatap muka, sudah disampaikan surat edaran di setiap Kantor Urusan Agama (KUA) pada Tujuh Kecamatan dalam wilayah Muratara.

“Silakan nanti, Kepala KUA masing masing menyampaikan edaran ini pada setiap kepala desa, atau menyampaikan langsung kepada masyarakat,”ujarnya

Ditambahnya, bagi masyarakat yang ingin melakukan urusan dengan kemenag tidak parlu datang ke kantor, karena di surat edaran sudah di sediakan atau melalui surat elektronik atau email kabmuratara@kemenag.go.di. (16)

Baca Selengkapnya

Kabar Sumsel

Cegah Masuk Covid-19 di Muratara, Pemda Mendirikan Posko GTPP

Published

on

BERSAMA:Bupati, Sekda Foto bersama petugas posko GTPP

 

 

REL,Muratara – Guna Penanganan secara intensif, Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara) mendirikan dan meresmikan posko Gugus Tugas Percepatan Penanganan (GTPP) Corona Virus Disease (Covid-19) di perbatasan Kabupaten Surulangun Jambi, tepanya di simpang Nibung Rawas, Kecamatan Rawas Ulu, Muratara. Selasa (24/3)

Juru Bicara GTPP Kabupaten Muratara Siswanto Tunut menyampaikan pendirian dan peresmian posko ditengah hangatnya masalah Covid-19 tersebut adalah upaya pencegahan dari pemerintah.

“Ia, hari ini bersama Bupati, TNI, Polisi meresmikan dan mulai bergerak melakukan pengecekan secara menyeluruh pengendara yang masuk ke Kabupaten Muratara,”katanya

Sambungnya, terutama bagi pengendara yang datang dari jauh, jambi, batam. Dan orang tersebut singah, pulang kampung atau menginap di Kabupaten kita.

Ia menyebutkan, jika ada orang, warga atau pengendara yang kategori tidak aman, menunjukan suhu badan pada 38 keatas, maka yang bersangkutan masuk dalam Orang Dalam Pengawasan (ODP).

“Melalui rekan tim, Dinas kesehatan memantau secara berkalah yang masuk dalam ODP itu,”ujarnya

Kesempatan yang sama, Bupati Muratara H M Syarif Hidayat menyampaikan posko tersebut sebagai antisipasi Kabupaten Muratara, sebagai bentuk kepedulian pemda terhadap Covid-19.

“Posko ini adalah posko kemanusiaan. Kita harus ada tindakan yang tegas terhadap Covid-19. Ini bukan rahazia terhaadap surat menyurat kendaraan pengendara atau yang lain. Saya mintak yang melintas untuk membantu, berhenti dan turun untuk dilakukan pengecekan,”ajaknya

Lanjutnya, Posko GTPP akan berdiri dan melayani lebih kurang selama tiga bulan. kita pantau sampai kondisi di Muratara umumnya indonesia benar benar bersih dari Covid-19 ini.

Untuk diketahui, petugas pokso terdiri dari tim Kesehatan, BPDB, dibantu pihak kepolisian, Pol PP, Dishub dan TNI yang berjumlahkan sebanyak 33 orang. (16)

Baca Selengkapnya

Trending