oleh

Dua Perusahaan Diduga tak Kantongi Izin Amdal

REL, Empat Lawang – Operasional perkebunan PT Eka Jaya Sari Mas yang berada di wilayah Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Empat Lawang, dipertayakan. Pasalnya, perusahan perkebunan sawit ini diduga tidak mengantongi dokumen izin analasis dampak lingkungan (Amdal).

Tidak hanya perusahan perkebunan itu yang diduga tidak memiliki kelengakapan dokumen amdal, salah satu perusahaan lain yakni PTPN 7 Unit Senabing, Afdeling III Sungai Berau, juga diduga tidak memiliki kelengkapan dokumen amdal. Ini artinya, kedua perusahaan itu kuat dugaan tidak memiliki izin perkebunan di wilayah Kabupaten Empat Lawang, padahal kedua perusahaan ini sudah lama beroperasi di wilayah Bumi Saling Keruani Sangi Kerawati.

“Hampir setiap sore, kendaraan milik Sari Mas, membawa hasil perkebuna sawit keluar melalui Jalan Poros yang notabene-nya jalan di wilayah Kabupaten Empat Lawang. Menggunakan fasilitas jalan di kabupaten ini namun tidak ada kontribusinya bagi kabupaten kita,” ungkap Doni, salah seorang warga, Rabu (20/2).

Dikatakan warga tersebut, keberadaan kedua perusahaan itu memang sudah ada jauh sebelum Kabupaten Empat Lawang berdiri dan izin perkebunan kedua perusahaan itu dibuat saat wilayah Kecamatan Tebing Tinggi, masih menjadi bagian dari Kabupaten Lahat.

“Namun seharusnya pemerintah Kabupaten Empat Lawang harus menegaskan ke mereka, saat ini Kecamatan Tebing Tinggi merupakan wilayah Kabupaten Empat Lawang, bukan wilayah Kabupaten Lahat lagi. Mereka harus memperbaharui dokumen perizinan, karena sudah berada di dua wilayah kabupaten, tidak lagi satu kabupaten,” urainya.

Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Empat Lawang, Lukman Panggarbessy melalui Kasubid Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan DLH Kabupaten Empat Lawang, Jalin Elsaprike saat dikonfirmasi mengatakan, hingga saat ini memang benar pihaknya belum pernah mengeluarkan rekomendasi penerbitan dokumen amdal kedua perusahaan tersebut.

“Iya, PT Eka Jaya Sarimas dan PTPN 7 belum pernah kita keluarkan rekomendasi penerbitan dokumen amdalnya. Kalau PT SMS mereka sudah ngurus dan dalam proses,” ungkap Jalin saat ditemui di ruang tugasnya.

Dikatakannya, karena kedua perusahaan tersebut, yakni PT Eka Jaya Sari Mas dan PTPN 7 berada dalam dua wilayah kabupaten, yakni Kabupaten Lahat dan Empat Lawang, kewenangan penerbitan dokumen amdalnya itu merupakan pihak DLH Provinsi Sumsel sedangkan DLHD Empat Lawang hanya mengeluarkan rekomendasi.

“Kita hanya mengeluarkan rekomendasinya saja, yang punya kewenangan mengeluarkan dokumen amdalnya itu pihak provinsi. Namun jelas, kalau sejauh ini kita belum pernah mengeluarkan rekomendasi yang dimaksud,” tukasnya. (12)

BACA JUGA