oleh

Dinas Akui Sudah Panggil Oknum Kepala Sekolah

REL, Empat Lawang  – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Empat Lawang, mengaku sudah melakukan pemanggilan terhadap oknum kepala SMP yang disinyalir melakukan kegiatan pungutan liar (pungli) di sekolahnya.

“Di SMP Negeri 3 Pendopo, kan ?. Laporan adanya dugaan pungli di SMP itu sudah kami dapatkan dan yang bersangkutan (kepala sekolahnya, red) telah kami minta klarifikasi,” ungkap Kepala Disdikbud Kabupaten Empat Lawang, Rita Purwaningsi melalui Kabid Pembinaan SMP Disdikbud Kabupaten Empat Lawang, Sayana saat dibincangi wartawan, di ruang tugasnya, Kamis (6/9).

Menurut Sayana, adanya pungutan di sekolah tersebut diakui kepala sekolah bukan dilakukan sang kepala sekolah, namun berdasarkan keputusan komite. Pihak sekolah membantah adanya pungli itu apa lagi sampai terlibat dalam penentuan pungutan di sekolah tersebut. “Itu pengakuan yang bersangkutan. Kita telah melakukan peneguran dan pembinaan, agar pihak sekolah tidak melakukan praktek pungli apapun alasannya,” tegas Sayana.

Lebih lanjut Sayana menegaskan, pihaknya sudah berulangkali menyampaikan ke seluruh sekolah, tidak hanya kepada SMP Negeri 3 Pendopo, agar jangan sampai melakukan praktek pungli. Jika itu masih terjadi, pihak Disdikbud tidak mau bertanggungjawab.

“Silahkan pertanggungjawabkan sendiri, jangan pernah bawa-bawa Dinas, sebab sudah berulangkali disampaikan agar jangan pernah lakukan pungutan apapun kepada peserta didik. Karena itu tidak dibenarkan,” tegasnya lagi.

Hal senada juga disampaikkan Kasi Kurikulum Bidang Pembinaan SMP Disdikbud Kabupaten Empat Lawang, Jhonson mengatakan, pemanggilan kepada oknum kepala SMP Negeri 3 Pendopo sudah pihaknya lakukan. “Begitu ada laporannya masuk, kita langsung melakukan pemanggilan untuk melakukan pembinaan kepada yang bersangkutan. Kami tidak pernah menyuruh sekolah manapun melakukan kegiatan pungutan apapun alasannya, jika itu ada Dinas tidak lagi bertanggungjawab,” jelas Jhonson.

Sebab lanjut Jhonson, dalam juklak dan juknis penyelenggaran pendidikan di sekolah, sudah sangat jelas larangan melakukan pungutan apapun di lingkungan sekolah. “Sebab segala biaya dalam penyelengaraan pendidikan, adalah tanggungjawab penyelenggara, bukan peserta didik,” tandasnya.

Sebelumnya diberitakan, Komisi III DPRD Empat Lawang, mengingatkan pemerintah Kabupaten Empat Lawang, khususnya Dinas Pendidikan Kabupaten Empat Lawang, untuk pro aktif mengawasi seluruh sekolah di ‘Bumi Saling Keruani Sangi Kerawati’.

Pasalnya, ada salah satu sekolah, diduga melakukan kegiatan pungutan diluar prosedur yang berlaku, hingga memberatkan wali murid.

“Kami telah menerima aduan terkait adanya dugaan pungutan liar di salah satu SMP. Dalam waktu dekat, sekolah tersebut segera kami datangi untuk memastikan itu,” ungkap anggota Komisi III DPRD Empat Lawang, Joni Riko saat dibincangi wartawan, Rabu (5/9).

Menurut anggota Fraksi Partai Nasdem DPRD Empat Lawang tersebut, pihaknya mendapat aduan langsung terkait dugaan pungutan liar (pungli) tersebut dari masyarakat. Jika aduan itu benar kata dia, ini merupakan preseden buruk bagi dunia pendidikan di Kabupaten Empat Lawang, disaat ini.

“Saya belum bisa sebutkan nama sekolahnya, hanya saja saya sangat meyakini informasi ini benar adanya dan segera kita tindaklanjuti dengan mendatangi sekolah itu,” tegasnya. (12)

BACA JUGA