Connect with us

Kabar Sumsel

Diduga Karena Kelalaian Pengembang

Published

on

AMBLAS : Tim ahli masih menyelidiki penyebab amblesnya Jalan Raya Gubeng, Kota Surabaya yang terjadi Selasa (18/12)

SURABAYA – Tim ahli bangunan Kota Surabaya, Jawa Timur, masih menyelidiki secara pasti penyebab amblesnya Jalan Raya Gubeng, Kota Surabaya yang terjadi pada Selasa (18/12) malam.

“Soal kelalaian kami tidak bisa menjawab. Karena kita belum melakukan penelitaan secara detail. Kami tidak bisa menuduh. Kami akan cek dulu,” kata Ketua Tim Ahli Bangunan Gedung Kota Surabaya dari ITS Muji Irmawan usai meninjau lokasi jalan ambles bersama tim dari Pemkot Surabaya, Rabu (19/12).

Menurut dia, kalau dilihat dari urutan pekerjaan mulai dari perencananan dan perhitungan pembangunan basement lantai tiga di Rumah Sakit Siloam sudah cukup baik. “Bahwa kemudian dipermasalahkan di lapangan, tidak bisa diprediksi,” kata Tim Ahli Bangunan dari Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya ini.

Menurut dia, pihaknya masih menyelidiki penyebab utama apakah karena pengaruh alam menyusul akhir-akhir ini terjadi hujan. Sehingga kandungan air di lokasi cukup tinggi sehingga merobohkan tembok penahan tanah. “Karena air ini menambahi beban penahan tanah. Ini yang akan kami lakukan penelitian bersama Tim Labfor Polri untuk lebih mendetail mengenai persoalan robohnya tembok penahan tanah,” paparnya.

Adapun yang lebih penting untuk saat ini, lanjut dia, pihaknya segera memberikan alternatif agar Jalan Raya Gubeng bisa segera bisa dioperasikan lagi dengan cepat. Untuk itu, lanjut dia, tembok penahan tanah perlu diganti dengan yang baru dan lebih kokoh lagi dengan melihat kondisi yang ada. Selain itu, juga dilakukan penimbunan pada jalan yang ambles dengan material yang memang disayaratkan untuk jalan.

“Untuk bangunan yang ada di sekitar lokasi seperti BNI dan Elizabet hingga saat ini masih cukup aman. Hanya saja, yang akan diperbaiki dalam waktu cepat adalah utilitas seperti kabel telepon, listrik, saluran air PDAM dan lainnya,” terangnya.

Ia menyebut kerusakan yang ada akibat jalan ambles berisifat lokal yang diperkirakan kuat karena masalah air. Sedangkan kawasan di sisi barat, timur, utara dan selatan tidak ada masalah.

Saat ditanya mengenai nornalisasi Jalan Raya Gubeng, Muji mengatakan tidak bisa memperkirakan butuh berapa lama. “Mulai hari ini dikerjakan mulai dengan pembersihan, pendatangan alat-alat berat, sehingga dalam waktu cepat bisa dilakukan. Waktu perkiraan bisa seminggu atau alebih. Kami berharap semoga bisa cepaat selesai,” pungkasnya.

Sementara itu, Tim Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyebutkan dugaan tanah ambles yang terjadi di Jalan Raya Gubeng Surabaya, Jatim, bisa disebabkan pengembang yang melalaikan keamanan konstruksi saat pembangunan. Akibatnya, longsor dan ambles.

“Kami masih melakukan cek dan mendalami apakah ada unsur kelalaian atas musibah ini,” kata Pejabat Fungsional Balai Konstruksi Surabaya Kementerian PUPR, Tri Indianto di Surabaya, Rabu (19/12).

Tri yang ditemui saat meninjau lokasi tanah ambles mengatakan banyak kemungkinan yang bisa terjadi dari peristiwa amblesnya tanah di Jalan Raya Gubeng. Sementara itu, kedatangan tim dari Jakarta itu berjumlah empat orang dan langsung memasuki area tanah ambles yang disekat dengan pagar seng.

Sebelumnya, Kapolda Jatim Irjen Pol Luki Hermawan juga mengungkapkan jika pihaknya menemukan beberapa masalah terkait pembangunan “basement” Rumah Sakit Siloam. “Ada beberapa temuan. Pada bulan Februari 2018 lalu air mengalir saat penggalian. Harusnya air tidak mengalir,” kata Luki.

Saat ini, Polda Jatim telah melakukan beberapa langkah seperti mendalami bersama saksi ahli berkoordinasi dengan ahli dari Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya dan Bina Marga. Pihak kepolisian juga menyatakan masih melakukan pendalaman penyebab amblesnya jalan tersebut. Apakah dari “human error” atau yang lain.(ant/fin).

Empat Lawang

Kalah Pilkada, Noto Najur Bacawabup OI

Published

on

DATANGI : Mantan Pj Bupati Ogan Ilir H Yulizar Dinoto saat mendatangi Kantor Golkar Ogan ilir ikut meramaikan pesta demokrasi Kabupaten OI, untuk menjadi bakal calon wakil bupati (Bacawabub) 2021-2026.

REL, Indralaya – Penjabat Bupati Ogan Ilir (OI) periode 2015-2016 H Yulizar Dinoto, sepertinya bakal ikut meramaikan pesta demokrasi Kabupaten OI, untuk menjadi bakal calon wakil bupati (Bacawabub) 2021-2026.

Kemarin (23/10) sekitar pukul 13.30 Wib  mendatangi Kantor DPD Golkar OI di Jalintim Indralaya-Kayuagung Km 34 bersama sekretaris pribadi Cek Din,  mengendarai Fortuner hitam. Kedatangan untuk mengambil formulir pendaftaran  bacawabub di DPD Golkar. Mereka diterima oleh Ketua DPD Golkar OI H Endang PU Ishak.

“Saya optimis bakal diusung oleh partai di Kabupaten OI, saya sudah  mengambil dan mengembalikan formulir bacawabub  PDIP, Nasdem, PPP, PAN. Dan sekarang di Golkar. Kalau ditanya tujuan ikut pilkada, ya sekedar Najur, kan posisi saya hanya wakil, bukan  Bupati,”katanya.

Menurut Yulizar Dinoto, meski sempat kalah di pilkada Empat Lawang sebagai bupati dari jalur independen, namun tak membuatnya tidak patah arang

“Sesuai dengan filsafat saya, maju terus pantang mundur, akan terus berjuang , jangan patah semangat,   apalagi selama menjadi Penjabat Bupati OI, saya sudah keliling keseluruh desa , kecamatan, sehingga nama saya sudah dikenal, itu artinya saya menyakini bisa diterima oleh masyarakat OI, tinggal dukungan Partai yang akan menggandeng saya,” tukasnya (Sid/fin)

Baca Selengkapnya

Empat Lawang

Empat Lawang Dapat 53 Kuota CPNS

Published

on

 

REL, Empat Lawang – Kuota penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kabupaten Empat Lawang tahun ini berjumlah 53 formasi hal ini disampaikan Sekda Empat Lawang, H Edison Jaya.

Sebanyak 53 formasi itu semuanya untuk jabatan tenaga teknis.

“Di Empat Lawang ada penerimaan CPNS jumlahnya 53 formasi untuk jabatan tenaga guru dan kesehatan tahun ini kosong. 53 formasi itu semuanya tenaga teknis,” ujar Sekda, Kamis (24/10/2019).

Lanjut Sekda, persyaratan dan alur pendaftaran termasuk jadwal penerimaan, ditentukan kemudian hari oleh pihak Kemenpan-RB.

“Kemungkinan sekitar satu minggu lagi proses pendaftarannya. Sekarang ini baru penetapan jumlahnya,” tuturnya.

Alokasi penerimaan CPNS dijelaskan Sekda yakni, Analis Budidaya Perikanan 5 formasi, Analis data dan informasi 2 formasi, analis diklat 2, analis industri dan pencegahan pencemaran 3, analis informasi hasil pertanian 5, analis jabatan 2, analis keamanan 2, analis keuangan 1, analis mutu hasil perikanan 5.

Analis pelaporan dan transaksi keuangan 1, analis pemasaran hasil pertanian 5, pemeriksa industri 2, penata keuangan 1, pengadminitrasi registrasi perkara 1, pengawas industri 2, pengolaan data perkara dan putusan 2, penyuluh masyarakat 1, penyuluh perpustakaan 3, penyusun rencana kegiatan dan anggaran 1, penyusun rencana kehumasan dan perpustakaan 3, pranata diklat 4.

Plt Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Empat Lawang, Soleha Apriani, SE menambahkan, formasi CPNS tahun ini 53. Namun tahun depan akan lebih banyak sesuai kebutuhan pegawai Kabupaten Empat Lawang.Untuk teknis penerimaan CPNS.

“Tahun ini akan diumumkan lebih lanjut dan mudah-mudahan tahun depan kuota akan lebih banyak,” katanya. (Mg20).

Baca Selengkapnya

Empat Lawang

BPJS Ketenagakerjaan Gelar FGD Bersama 4 Kabupaten/Kota

Published

on

DISKUSI : Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Kantor Cabang Perwakilan Lubuklinggau menggelar Focus Group Discussion (FGD) dengan 4 Kabupaten dan Kota.

REL, Lubuklinggau – Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Kantor Cabang Perwakilan Lubuklinggau menggelar Focus Group Discussion (FGD) dengan Pemerintahan Daerah Kabupaten Musi Rawas, Musi Rawas Utara, Empat Lawang dan Kota Lubuklinggau di Ballroom Emelia Hotel Palembang, Rabu (18 September 2019).

FGD BPJS Ketenagakerjaan tersebut dihadiri oleh seluruh Sekda, Kadisnaker, Kepala BPKAD dan Kepala BKPSDM. Juga hadir sebagai narasumber Plt Asdatun Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan, Budi Hartono, yg didampingi Kasi TUN Ramliansyah dan Kasi PH Adi Kadir. Kepala BPJS Lubuklinggau Agus Theodorus Marpaung menjelaskan, Kegiatan itu untuk mendorong kebijakan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan program Jasa Konstruksi, Kepesertaan Penerima Upah, dan Bukan Penerima Upah di wilayah Kabupaten Musi Rawas, Musi Rawas Utara, Empat Lawang dan Kota Lubuklinggau. “Pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan merupakan amanat undang-undang, dibutuhkan keseriusan seluruh stakeholders khususnya pemerintah daerah untuk mengimplementasikannya dengan menyusun regulasi turunan dalam bentuk peraturan Bupati (Perbup) dan Surat Edaran.

Dilanjutkannya, sampai dengan saat ini kepesertaan di 4 wilayah operasional Cabang Lubuklinggau sudah mencapai sekitar 21ribu tenaga kerja yang terdaftar, tetapi masih banyak juga yang belum terlindungi, seperti pekerja pada sektor jasa konstruksi, pekerja harian lepas (PHL), pekerja bukan penerima upah dan pekerja non asn.

“Apresiasi kami kepada Pemda yang sudah sangat mendukung dalam pelaksanaan program bpjs ketenagakerjaan, harapan kami, program ini dapat dijalankan secara konsisten dan berkesinambungan sehingga menjadi salah satu kandidat penerima Penghargaan Paritrana Award tahun 2019 ini” ujarnya.

Sementara itu, Sekda Lubuklinggau Drs H A.R Rahman Sani, M.Si menambahkan, bahwa dirinya sangat mendukung upaya perlindungan terhadap tenaga kerja dan Pemkot siap menerbitkan regulasi tentang pelaksanaan program BPJS Ketenagakerjaan di kota Lubuklinggau. Maka dari itu, dirinya menghimbau kepada seluruh perusahaan yang melakukan kegiatan usaha di Kota Lubuklinggau agar turut menyelenggarakan program perlindungan dan kesejahteraan bagi seluruh tenaga kerja melalui sistem jaminan sosial dalam Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagai mana diamanatkan dalam Undang-Undang No. 24 Tahun 2011 tentang BPJS. “Dalam waktu dekat, kami juga akan mendaftarkan seluruh Ketua RT utk dapat perlindungan melalui BPJS Ketenagakerjaan”, pesannya.

Dalam kesempatan itu, Sekda Empat Lawang H. Edison Jaya, SH, M.Hum juga sependapat bahwa Pemkab Empat Lawang juga siap mendukung pelaksanaan jaminan sosial ketenagakerjaan di wilayahnya. “Seluruh perangkat desa dan BPD di kabupaten empat lawang sudah ikut bpjs ketenagakerjaan, kedepan pekerja non asn dan pekerja informal juga kita himbau utk ikut.”

Tidak ketinggalan, Sekda Muratara Alwi Roham, S.Sos menyampaikan dukungannya untuk memberikan jaminan sosial kepada seluruh masyarakat pekerja di wilayahnya. OPD yg memiliki pekerja non asn yg beresiko tinggi seperti Damkar, Satpol PP, Dinas LH, Tenaga Medis, Guru honor akan menjadi prioritas untuk diikutkan program bpjs ketenagakerjaan. Dan secara bertahap OPD lain juga akan didaftarkan, sesuai dengan kemampuan APBD. “Iurannya kecil, tapi manfaatnya besar untuk mereka dan keluarga,” tambahnya.

Untuk Kabupaten Musi Rawas sendiri, seluruh perangkat desa, tenaga non asn sudah di daftarkan dalam program bpjs ketenagakerjaan. Hanya saja, masih ada beberapa perusahaan yang mendaftarkan tenaga kerjanya di daerah lain, sehingga menyulitkan dalam hal pengawasannya. Padahal sesuai Peraturan Menteri Tenaga kerja Nomor 11 Tahun 2019 didalam Pasal 27 disebutkan Setiap Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja/Buruh Wajib membuat perjanjian kerja secara tertulis dan harus dicatatkan pada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota tempat pekerjaan dilaksanakan dan mendaftarkan seluruh tenaga kerjanya ke BPJS Ketenagakerjaan setempat.

Dalam pemaparannya, Plt. Asdatun Kejati Sumatera Selatan Budi Hartono, menyebutkan bahwa Program Jaminan Sosial merupakan program perlindungan yang bersifat dasar bagi tenaga kerja yang tertuang dalam Undang-undang nomor 40 tahun 2004, Undang- undang 24 tahun 2011 beserta Peraturan Pemerintah dan turunannya, sehingga wajib untuk dipatuhi, “Ada sanksi bagi yang tidak menjalankannya.” tutupnya. (*)

Baca Selengkapnya

Trending