Connect with us

Empat Lawang

Diduga Dampak Normalisasi, Warga Minta Ganti Rugi

Published

on

Puluhan Warga Desa Batu Raja Lama Mendatangi dan memberentikan kegiatan Proyek Normalisasi Pengerukan Sungai Musi yang di Danai Oleh Ban Gub (Bantuan Gubernur,REd).Jum"at (13/12/19).
REL, Empat Lawang – Puluhan Warga Desa Batu Raja Lama Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang mendatangi Proyek Normalisasi yang beroperasi di Sungai Musi Desa Batu Raja Lama dan Sempat memberhentikan kegiatan Pengerukan Sungai Musi untuk sementara Waktu Sekitar pukul 14:00 Wib pada Jum’at (13/12/19).
Pantauan wartawan dilapangan, puluhan warga Desa Batu Raja Lama terdiri dari ibu – ibu dan Bapak-bapak mendatangi Proyek Normalisasi yang sedang bekerja di sungai Musi Desa Batu Raja Lama dengan menggunakan 4 unit kendaran alat berat  Exavator dan dilokasi pengerukan juga tidak terlihat papan informasi (Papan Proyek,RED) yang seharusnya di pasang di Lokasi agar masyarakat dapat mengawasi serta tahu berapa dana yang di keluarkan pemerintah untuk kegiatan proyek Normalisasi tersebut sehingga membuka transparan terhadap masyarakat.
Kedatangan puluhan Warga ini tidak lain menuntut pihak proyek agar mengganti rugi lahan mereka yang menjadi dampak pengerukan proyek normalisasi tersebut.
Seperti yang diungkapkan Jumilah Salah satu warga Desa Batu Raja Lama yang diduga menjadi dampak proyek normalisasi tersebut yang mengakibatkan Lahan perkebun miliknya Abrasi Hanyut terbawah Arus Sungai yang Saat ini Volumenya sedang meninggi.
“Memang setiap tahun terjadi banjir di Desa kami ini tapi tidak separah ini yang mengakibatkan lahan perkebunan kami hanyut terbawah sungai,Setelah ada kegiatan Proyek Normalisasi ini Pas Air Sungai besar tanah Kebun saya hanyut ,(longsor,Red),bahkan pondok yang kami gunakan sehari hari untuk berteduh saat di kebun juga ikut hanyut,” ungkap Jamilah saat di Bincangi wartawan Rakyat Empat Lawang (REL). Jum’at (13/12/19).
Dan Lanjut Jumilah,Atas kejadian tersebut dirinya meminta kepada pihak proyek Normalisasi tersebut untuk dapat mengganti rugi, kerugian yang dialami warga.
“Saya minta ganti rugi,dengan adanya kegiatan ini lahan perkebunan saya hanyut terbawah sungai,karena ini lah mata pencarian kami sehari hari untuk mencari nafkah,Maff beribu maaf kalau tuntuttan kami ini tidak di tanggapi jangan salah kan kami kalau kami bertindak anarkis” katanya.
Kepala Desa Batu Raja Lama Edi Bahadal saat dikonfirmasi awak media dirumahnya menuturkan, dirinya menghimbau kepada masyarakat desa yang merasa dirugikan silakan menyampaikan aspirasi namun jangan anarkis.
“Saya kepala Desa Batu Raja Lama tetap menghimbau masyarakat yang merasa di rugikan seandainya kalau mereka mau menuntut jangan sampai melakukan hal hal yang tidak di inginkan apalagi sudah mengarah ketindakan anarkis apabila dilakukan maka yang rugi kita semua, untuk sementara solusinya tadi kami serahkan kepada pihak kontraktor dan mereka mengatakan akan berkordinasi dengan pihak Dinas Pekerjaan Umum,” tukasnya. (Mg20).

Empat Lawang

SMK,SMA Se-Sumsel Serah Terimah Jabatan

Published

on

Foto : PADRI / REL Caption : Penandatanganan serah terimah jabatan

REL,Empat Lawang- Setelah dilakukan pelantikan dan pengukuhan beberapa hari lalu, seluruh Kepala Sekolah (Kepsek) SMA, SMK dan SLB SE Kabupaten Empat Lawang, melakukan serah terima jabatan (Sertijab), Rabu (16/9) di aula gedung SMK Negeri 1 Empat Lawang.

Plt Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan, Riza Pahlevi, melalui Kasi Kurikulum Bidang SMK, Awaludin mengatakan, mutasi jabatan merupakan dinamika yang biasa sebagai abdi negara. Selain itu, mutasi juga dilakukan dalam rangka memperkaya pengalaman bertugas serta penyegaran suasana kerja.

“Dengan potensi dan integritas yang dimiliki oleh masing-masing Kepsek, hendaknya bisa mengembangkan inovasi dan kreatifitas untuk kemajuan sekolah,” ungkap Awaludin saat membacakan sambutan Plt Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan.Rabu (16/9).

Awaludin juga menambahkan, sebagai seorang Kepsek, harus mengedepankan etika moral dan kejujuran serta selalu berkoordinasi dengan pimpinan dan bawahan. “Ciptakan suasana yang kondusif di sekolah, dengan saling menjaga rasa asah, asih dan asuh,” imbuhnya.

Masih menurut Awaludin, tugas dan tanggungjawab kita saat ini semakin berat. Makanya fighting spirit harus dilakukan, dengan memberdayakan SDM staf yang ada. “Kita tidak bisa sendirian atau One Man Show dalam melaksanakan amanah ini, staf yang ada harus diberdayakan semaksimal mungkin,” ujarnya seraya berharap, seluruh Kepsek yang ada di Empat Lawang bisa membawa perubahan yang lebih baik, dalam dunia pendidikan di Provinsi Sumatera Selatan.

Ditempat yang sama, Ketua MKKS SMK Kabupaten Empat Lawang, Saipul Efendi, mengajak seluruh Kepsek yang ada supaya memegang teguh amanah yang diberikan tersebut untuk membangun sekolah.

“Kita sama-sama menyadari dan yakin, amanah yang diberikan ini adalah salah satu bentuk ibadah. Untuk itu, mari kita jalankan amanah ini dengan baik,” ungkap Saipul.(Mg20).

Baca Selengkapnya

Empat Lawang

Dinsos : Belum Terima Surat Resmi Kemensos

Published

on

Foto : Ilustrasi

REL,Empat Lawang – Pasien positif corona atau covid-19,baik yang meninggal dunia maupun yang telah sembuh dari virus corona,mendapatkan santunan dari pemerintah pusat melalui kementrian sosial Republik Indonesia.

Dikutip dari situs resmi kemensos RI ,kemensos ri memberikan santunan kepada pasien yang meninggal dunia positif corona sebesar 15 juta kepada ahli waris sedangkan pasien yang sembuh akan diberikan santunan jaminan hidup.

Dengan persyaratan menyertakan surat keterangan dari rumah sakit/puskesmas atau dinas kesehatan setempat bahwa yang bersangkutan adalah korban covid-19.

Untuk diketahui, saat ini pasien positif corona di kabupaten Empat Lawang berjumlah 11 orang dengan rincian 2 orang meninggal dunia ,8 orang dinyatakan sembuh dan 1 orang masih dalam proses isolasi mandiri

Sementara itu,Plt.Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Empat Lawang Eka Agustina mengatakan,Sampai saat ini belum mendapatkan info atau pun surat resmi dari kemensos.

“coba tanya BPBD ( sekretariat tim gugus ) atau Dinkes,sebab belum dapat info atau surat resmi dari kemensos dan saya telpon kadinsos provinsi (Palembang) juga belum pernah dapat,”Ungkapnya saat di hubungi melalui pesan singkat whatsapp.Senin (7/8).

Mungkin lanjutnya,kabid perlimbansos yang mendapatkan info tersebut.

“Untuk sampai saat ini saya belum,saya tanya kabid perlimbansos dulu mungkin di kabidnya ada info tentang ini karena saya masuk menjadi PLT kadinsos itu terhitung mulai bulan Mei,”Katanya.(Mg20).

Baca Selengkapnya

Empat Lawang

Masyarakat Keluhkan Isu yang Beredar

Published

on

Foto : Ilustrasi 

REL,Empat Lawang – Masyarakat dikeluhkan beredarnya informasi yang menyatakan bahwa penggunakan orgen tunggal dan pelaksanaan resepsi pernikahan dilarang kembali oleh pemerintah daerah Kabupaten Empat Lawang.

Sebelumnya,melalui surat edaran bupati nomor : 360 /254/SE/BPBD/2020, telah memperbolehkan masyarakat yang ingin menggelar acara resepsi pernikahan dan penggunaan orgen tunggal.

Namun,dalam sepekan ini,beredarnya isu yang menyatakan penggunaan OT dan pelaksanaan resepsi pernikahan ditutup (Tidak diperbolehkan lagi ) kembali.

“Yang saya dengar minggu kemarin,kabarnya itu sekitar bulan 9 dan bulan 10 tidak diperbolehkan lagi,”Ungkap AA yang tak ingin namanya dimuat di media,Minggu (6/8).

Kalau memang ditutup kembali,ia merasa kasihan kepada pemilik usaha OT maupun pelaminan,sedangkan pendapatan mereka hanya mengandalakan masyarakat yang ingin melaksanakan hajatan,dengan menyewa orgen tunggal dan pelaminan.

“Kalau ditutup kembali mereka mau makan apa,sementara ingin berkebun mereka tidak punya lahan,”tuturnya.

Iapun berharap agar pemerintah bisa mempertimbangkan hal tersebut.

Sementara Ketua gugus tugas covid-19 Empat Lawang H.Joncik Muhammad melalui Sekretariat gugus tugas covid-19 Kuswinarto,SE.M.Si mengatakan masyarakat jangan termakan isu isu yang belum jelas kebenarannya.

“berpedoman dengan surat edaran (SE) bupati Empat Lawang,bagi masyarakat yang melaksanakan pelaksanaan resepsi pernikahan dan penggunaan orgen tunggal harus memenuhi prosedur serta mematuhi syarat syarat dari surat edaran bupati tersebut,”Kata Kuswinarto.

Yang mana masih dikatakan Kuswinarto,pelaksanaan dan penggunaan orgen tunggal harus menerpkan protokol kesehatan dan mematuhi semua prosedur prosedur yang tertera di surat edaran bupati.

“Di point 13 dalam surat edaran bupati ,bagi masyarakat yang melanggar serta tidak mematuhi surat edaran tersebut dapat dikenakan sanksi yakni teguran oleh pihak berwajib dan penghentian pelaksanaan acara oleh pihak berwajib,”Tukasnya.(Mg20).

Baca Selengkapnya

Trending