Connect with us

Kabar Sumsel

Bupati Muba Dodi Reza Raih Moeslim Choice Award 2019

Published

on

REL, Jakarta – Sarat akan prestasi dan inovasi, kalimat itulah yang banyak dikatakan orang terhadap Bupati Musi Banyuasin (Muba) Dodi Reza Alex Noerdin. Tidak semua orang tentu. Yang tidak sepaham dengan kalimat tersebut ada juga. Meski jumlahnya tak sebanding.

Dodi Reza Alex, Bupati Muba, ini faktanya banyak dapat apresiasi dan penghargaan. Dua bulan terakhir setidaknya 5 kali diganjar penghargaan. Yang paling gres, kandidat Doktor Universitas Padjajaran diberi penghargaan Moeslim Choice Award 2019. Kategorinya Good Government.

Dodi dinilai sukses membuat dan menjalankan Perda Zakat. Dodi Reza bersama jajaran legislatif sepakat menerapkan zakat untuk PNS. Program lain yakni, Santri Jadi Dokter, pendirian Ponpes Gratis untuk anak-anak yatim dan duhafa. Dodi Reza juga sangat peka sosial dan kemanusiaan. Ia berhasil menggerakan ASN Muba dan warga Sumsel melakukan donasi untuk Palestina. Upaya ini menghasilkan Rp1 Miliar lebih untuk disumbangkan bagi warga Palestina. Donasi tersebut dimanfaatkan untuk pembangunan jalan dan fasilitas umum di Palestina.

“Di Muba telah diterbitkan Peraturan Daerah Zakat dan telah ditetapkan sejak Maret 2019 lalu. Alhamdulillah hasilnya sangat berkontribusi baik untuk peningkatan kesejahteraan warga dan petani Muba,” ujar Ketua KADIN Sumsel ini di sela menerima penghargaan Moeslim Choice Award 2019 kategori Good Government, Kamis (12/12/2019) malam.

Zakat dan wakaf untuk pendanaan pembangunan di Muba, kata dia, salah satu sumbernya dari zakat ASN Musi Banyuasin. Tercatat ada sebanyak 7.398 PNS setiap ASN diwajibkan Zakat 2,5% dari penghasilan bersih
yang diperkirakan berhasil mengumpulkan Rp700 juta/bulan. Potensi zakat ini ditaksir sampai 2 miliar
bila di tambah Tunjangan Tambahan Penghasilan Pegawai
(TPP).

Sumber lain wakaf adalah tunai PNS dan masyarakat yang mencapai 7.398 PNS, 127 ribu KK penduduk. Potensi wakaf tunai (asumsi Rp100.000 orang/bulan) : 13,5 Miliar.

“Peruntukan zakat dan wakaf sebagai akselerasi program SDGs terutama penurunan angka kemiskinan, penyediaan infrastruktur dasar, ketahanan
pangan, peningkatan pendapatan dan memastikan tidak ada satupun orang yang tertinggal,” jelas Ketua Masyarakat Ekonomi Syariah itu.

Selain itu, Dodi Reza juga telah menerapkan program santri jadi dokter serta mendirikan pondok pesantren yang santrinya dikhususkan untuk anak-anak yatim. “Semuanya kita fasilitasi gratis, dan Alhamdulillah program ini terus berjalan,” ungkapnya.

Berikut sejumlah apresiasi yang diraih Dodi di penghujung tahun 2019. Pada pekan pertama sedikitnya dua penghargaan diraihnya: penghargaan oleh Kementerian Pertanian (Kementan) RI atas capaiannya dalam mewujudkan pembangunan perkebunan berkelanjutan di Muba. Ini merupakan kali kedua dirinya mendapatkan penghargaan tersebut setelah pada tahun 2018 lalu.

Kemudian, di hari yang sama pula pada 10 Desember 2019 bertepatan dengan peringatan hari HAM sedunia ke-71 Kabupaten Muba dinobatkan sebagai Pemerintah Kabupaten peduli HAM yang diberikan Kementerian Hukum dan HAM.

“Sebenarnya saya hanya melakukan kewajiban sebagai pemimpin Muba. Saya kerja serius. Saya sungguh bekerja untuk warga Muba. Alhamdulillah, tercapai. Lalu sejumlah lembaga menilai dan memberi apresiasi. Alhamdulillah, saya hanya bekerja dan orang-orang yang menilai,” ucapnya.

Beberapa waktu lalu pula, Dodi Reza menuntaskan persoalan listrik di Kecamatan Lalan. Warga di kecamatan ini puluhan tahun belum sepenuhnya menikmati aliran listrik. Sejak awal Desember, listrik hidup 24 jam nyaris di seluruh desa di Kecamatan Lalan. “Alhamdulillah, berkat kerja nyata dari seluruh pihak akhirnya Lalan sesuai dengan target kita Pemkab Muba akhir 2019 bisa terang benderang,” ungkapnya.

Diketahui, penghargaan Moeslim Choice Award 2019 kategori Government Award diberikan kepada Dodi Reza atas kepemimpinannya di Pemkab Muba dalam menjalankan roda pemerintahan dan berbagai kebijakan yang diterapkan yang dinilai sangat berpihak dan memprioritaskan kepentingan umat Muslim.

Keberhasilannya dalam memimpin Bumi Serasan Sekate dengan mengedepankan good government, yakni unsur transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas, juga menjadi salah satu alasan dirinya terpilih untuk mendapat penghargaan tersebut.

Tata kelola di bawah pemerintahannya telah menghasilkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK terhadap laporan keuangan Pemkab Muba dua tahun berturut-turut. Bahkan juga selama dua tahun berturut-turut, Dodi berhasil membawa Pemkab Muba menjadi yang tercepat di Indonesia dalam penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Muba yang juga berhasil memecahkan Rekor MURI.

Ketua Panitia Moeslim Choice Award 2019, Usman Rizal mengatakan award yang diberikan ini diperuntukkan bagi orang-orang yang telah memberikan pengaruh positif pada kemajuan Indonesia dengan program dan inovasi yang telah dijalankan. “Atas penilaian tim di lapangan yang melihat track record serta kinerja Bupati Muba Dodi Reza, maka dia sangat pantas dan pas meraih award kategori Good Government,” bebernya.

Tokoh dan Kepala Daerah lain di Indonesia yang meraih penghargaan Moeslim Choice Award 2019 yakni diantaranya Wapres RI 2014 – 2019 Jusuf Kalla Gubernur Jakarta Anis Baswedan, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Gubernur Banten Wahidin Halim, Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi, Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno.

Kemudian, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri PUPR Basuki Hadi Muldjono, Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nurwahid, Tokoh Agama Habib Umar Abdul Aziz, Ustadz Gus Miftah, serta beberapa Tokoh-Tokoh lainnya dan lembaga-lembaga yang telah memberikan kontribusi dan pengaruh positif di Indonesia. (Reales).

Kabar Sumsel

448 Personil Polisi Mulai Divaksin

Published

on

Caption : Salah satu personil mapolres Empat Lawang saat divaksin

REL,Empat Lawang – Personil Polisi Resort (Polres) Kabupaten Empat Lawang secara bertahap divaksinisasi di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tebing Tinggi, hari ini (4/3)

Tim Faskir (Fasilitator) RSUD Empat Lawang Ida Melisa mengatakan sebanyak 448 personil Polres Kabupaten Empat Lawang, menjadi sasaran pemberian vaksin covid 19.(Pad).

Baca Selengkapnya

Kabar Sumsel

PC PMII Pagar Alam Berikan Bantuan ke Pada Penderita Tumor

Published

on

Caption : PC PMII Pagar Alam berpose bersama seusai memberikan bantuan

REL,PAGARALAM – Pengurus Cabang (PC) Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kota Pagaralam melakukan penggalangan dana untuk membantu ibu Emilia Susanti, penderita penyakit tumor dalam usus yang bertempat tinggal di Desa Nusa Indah, Rt 03 Rw 04, Kelurahan Tebat Giri Indah, Kecamatan Pagar Alam Selatan, Kota Pagaralam, Jum’at (19/02).

Ketua PC PMII Kota Pagar Alam Anwar melalui Sekretaris PC PMII Pagar Alam Wahyu Al Ichsan S,Psi mengatakan, alhamdulillah kita hari ini sudah melakukan penggalangan dana sekaligus sudah memberikan bantuan, dengan adanya bantuan ini kami berharap bisa meringankan beban Ibu Emilia, “semoga beliau diberikan kekuatan dan kesabaran untuk menjalaninya,” tutur Wahyu.

“Ibu Emilia ini mempunyai anak 3 dan masih sekolah semua, suaminya sekarang sedang mengalami depresi,” jelas Wahyu.

Serta, lanjut Wahyu, kami ucapkan terimakasih kepada masyarakat kota Pagar Alam yang telah menitipkan bantuannya kepada kami untuk disalurkan kepada beliau.

Wahyu juga menjelaskan penggalangan dana ini baru dilaksanakan tadi pagi, dan alhamdulillah dana yang terkumpul mencapai Rp, 1.300.000 sudah kami serahkan kepada beliau.

“Saya ucapkan ribuan terimakasih kepada adik-adik mahasiswa PMII kota Pagar Alam yang telah membantu. Semoga apa yang telah adik-adik lakukan hari ini akan diberikan pahala oleh Allah swt,”pungkasnya.

Sementara itu, penderita penyakit tumor mengatakan, terimakasih kepada adik-adik PC PMII Kota Pagar Alam yang telah membantu dengan cara menggalang dana, “semoga apa yang dilakukan adik-adik sekalian akan mendapatkan imbalanya di syurga nanti,” pungkasnya.(*)

Baca Selengkapnya

Empat Lawang

Jika Ada Jual Beli Dan Perburuan Hewan Langka Bisa di OTT

Published

on

Caption : Kanit Pidana Khusus (Pidsus) Reskrim Polres Kota Pagar Alam Ipda Eka Herli saat berpose bersama

REL,Pagaralam – Polres Pagar Alam mengungkap bahwa hingga saat ini belum ada laporan ataupun temuan adanya kasus perdangangan (jual-beli) hewan langka atau hewan yang dilindungi di wilayah hukum Kota Pagar Alam.

Hal ini diungkapkan Kanit Pidana Khusus (Pidsus) Reskrim Polres Kota Pagar Alam Ipda Eka Herli ketika dikonfirmasi, Jum’at (18/2).

Dirinya tak menampik, jika memang ada beberapa jenis hewan langka yang dulunya sempat booming lantaran memiliki harga jual yang cukup tinggi sehingga memicu terjadinya perburuan liar terhadap jenis hewan-hewan yang dilindungi tersebut.

“Contohnya teringgiling,yang dulu kulitnya sampai berharga jutaan rupiah,” tuturnya.

Namun, lanjut Eka, pihakanya belum menemukan atau menerima laporan adanya aksi jual beli segala macam hewan langka ini, dan kalaupun ada,jelas ada Undang-undang yang mengatur serta ada sanksi pidana baik itu penjual maupun penadah atau pembeli.

Eka juga menjelaskan, sebenarnya yang berkompeten dalam hal ini adalah Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA), karena Polres hanya menindak jika ada laporan, namun bisa menindak langsung jika kedapatan melakukan jual beli hewan langka tersebut.

“Artinya kita bisa menindak tanpa harus ada delik aduan jika memang itu ada di wilayah hukum Kota Pagar Alam,” cetusnya.

Dikatakanya, begitu juga dengan hewan langka yang dirumahkan atau dipelihara,harus mengantongi izin dari BKSDA dan izin itu juga diteruskan ke Polres Pagar Alam.

“Jadi kalau hewan itu sudah ada izin dari pihak yang berkompeten ada semacam sertifikat yang dipegang oleh pemilik atau pemelihara,”ujarnya.

Sementara Kepala UPTD KPH X Dempo Heryy Mulyono menambahkan, apapun namanya hewan atau binatang yang ada didalam kawasan hutan lindung (Hutlin) semuanya termasuk hewan yang dilindungi.

Sehingga, lanjut Herry, jika terjadi adanya perburuan didalam kawasan hutlin mau itu burung atau sejenis lainya tetap tidak diperkenankan sesuai dengan Undang-undang BKSD nomor 5 tahun 1990 tentang Sumber Daya Hayati dan Ekosistemnya.

“Dan kita bisa melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) jika memang ada yang kedapatan melakukan perburuan didalan kawasan Hutlin,” jelas Hery.

Lebih jelas Herry, untuk itu mengantisipasi terjadinya perdagangan bebas hewan-hewan dilindungi ini, pihaknya selalu memaksimalkan personel seperti Polisi Hutan (Polhut) untuk mencegah adanya aksi perburuan di hutan lindung termasuk dititik rawan terjadinya aksi perburuan seperti di kawasan kampung IV Gunung Dempo.

“Kalau memang ada dan tidak bisa lagi diberikan teguran maka kita bisa menindak langsung sesuai dengan SOP,”pungkas Herry

Sementara Ketua LSM Jaga Rawat Lingkungan (Jaring) Jefriadi mengatakan, bahwa mendukung sepenuhnya pihak berkompeten untuk menindak siapa saja yang kedapatan melakukan perburuan atau sampai memperjual belikan hewan-hewan yang dilindungi sesusai dengan UU.

“Hal ini tak lain untuk tetap menjaga ekosistem hutan, khususnya Kota Pagar Alam yang 80 persen adalah kawsan hutan lindung,”pungkasnya.(*)

Baca Selengkapnya

Trending