Connect with us

Kabar Sumsel

Bupati Muba Dodi Reza Raih Moeslim Choice Award 2019

Published

on

REL, Jakarta – Sarat akan prestasi dan inovasi, kalimat itulah yang banyak dikatakan orang terhadap Bupati Musi Banyuasin (Muba) Dodi Reza Alex Noerdin. Tidak semua orang tentu. Yang tidak sepaham dengan kalimat tersebut ada juga. Meski jumlahnya tak sebanding.

Dodi Reza Alex, Bupati Muba, ini faktanya banyak dapat apresiasi dan penghargaan. Dua bulan terakhir setidaknya 5 kali diganjar penghargaan. Yang paling gres, kandidat Doktor Universitas Padjajaran diberi penghargaan Moeslim Choice Award 2019. Kategorinya Good Government.

Dodi dinilai sukses membuat dan menjalankan Perda Zakat. Dodi Reza bersama jajaran legislatif sepakat menerapkan zakat untuk PNS. Program lain yakni, Santri Jadi Dokter, pendirian Ponpes Gratis untuk anak-anak yatim dan duhafa. Dodi Reza juga sangat peka sosial dan kemanusiaan. Ia berhasil menggerakan ASN Muba dan warga Sumsel melakukan donasi untuk Palestina. Upaya ini menghasilkan Rp1 Miliar lebih untuk disumbangkan bagi warga Palestina. Donasi tersebut dimanfaatkan untuk pembangunan jalan dan fasilitas umum di Palestina.

“Di Muba telah diterbitkan Peraturan Daerah Zakat dan telah ditetapkan sejak Maret 2019 lalu. Alhamdulillah hasilnya sangat berkontribusi baik untuk peningkatan kesejahteraan warga dan petani Muba,” ujar Ketua KADIN Sumsel ini di sela menerima penghargaan Moeslim Choice Award 2019 kategori Good Government, Kamis (12/12/2019) malam.

Zakat dan wakaf untuk pendanaan pembangunan di Muba, kata dia, salah satu sumbernya dari zakat ASN Musi Banyuasin. Tercatat ada sebanyak 7.398 PNS setiap ASN diwajibkan Zakat 2,5% dari penghasilan bersih
yang diperkirakan berhasil mengumpulkan Rp700 juta/bulan. Potensi zakat ini ditaksir sampai 2 miliar
bila di tambah Tunjangan Tambahan Penghasilan Pegawai
(TPP).

Sumber lain wakaf adalah tunai PNS dan masyarakat yang mencapai 7.398 PNS, 127 ribu KK penduduk. Potensi wakaf tunai (asumsi Rp100.000 orang/bulan) : 13,5 Miliar.

“Peruntukan zakat dan wakaf sebagai akselerasi program SDGs terutama penurunan angka kemiskinan, penyediaan infrastruktur dasar, ketahanan
pangan, peningkatan pendapatan dan memastikan tidak ada satupun orang yang tertinggal,” jelas Ketua Masyarakat Ekonomi Syariah itu.

Selain itu, Dodi Reza juga telah menerapkan program santri jadi dokter serta mendirikan pondok pesantren yang santrinya dikhususkan untuk anak-anak yatim. “Semuanya kita fasilitasi gratis, dan Alhamdulillah program ini terus berjalan,” ungkapnya.

Berikut sejumlah apresiasi yang diraih Dodi di penghujung tahun 2019. Pada pekan pertama sedikitnya dua penghargaan diraihnya: penghargaan oleh Kementerian Pertanian (Kementan) RI atas capaiannya dalam mewujudkan pembangunan perkebunan berkelanjutan di Muba. Ini merupakan kali kedua dirinya mendapatkan penghargaan tersebut setelah pada tahun 2018 lalu.

Kemudian, di hari yang sama pula pada 10 Desember 2019 bertepatan dengan peringatan hari HAM sedunia ke-71 Kabupaten Muba dinobatkan sebagai Pemerintah Kabupaten peduli HAM yang diberikan Kementerian Hukum dan HAM.

“Sebenarnya saya hanya melakukan kewajiban sebagai pemimpin Muba. Saya kerja serius. Saya sungguh bekerja untuk warga Muba. Alhamdulillah, tercapai. Lalu sejumlah lembaga menilai dan memberi apresiasi. Alhamdulillah, saya hanya bekerja dan orang-orang yang menilai,” ucapnya.

Beberapa waktu lalu pula, Dodi Reza menuntaskan persoalan listrik di Kecamatan Lalan. Warga di kecamatan ini puluhan tahun belum sepenuhnya menikmati aliran listrik. Sejak awal Desember, listrik hidup 24 jam nyaris di seluruh desa di Kecamatan Lalan. “Alhamdulillah, berkat kerja nyata dari seluruh pihak akhirnya Lalan sesuai dengan target kita Pemkab Muba akhir 2019 bisa terang benderang,” ungkapnya.

Diketahui, penghargaan Moeslim Choice Award 2019 kategori Government Award diberikan kepada Dodi Reza atas kepemimpinannya di Pemkab Muba dalam menjalankan roda pemerintahan dan berbagai kebijakan yang diterapkan yang dinilai sangat berpihak dan memprioritaskan kepentingan umat Muslim.

Keberhasilannya dalam memimpin Bumi Serasan Sekate dengan mengedepankan good government, yakni unsur transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas, juga menjadi salah satu alasan dirinya terpilih untuk mendapat penghargaan tersebut.

Tata kelola di bawah pemerintahannya telah menghasilkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK terhadap laporan keuangan Pemkab Muba dua tahun berturut-turut. Bahkan juga selama dua tahun berturut-turut, Dodi berhasil membawa Pemkab Muba menjadi yang tercepat di Indonesia dalam penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Muba yang juga berhasil memecahkan Rekor MURI.

Ketua Panitia Moeslim Choice Award 2019, Usman Rizal mengatakan award yang diberikan ini diperuntukkan bagi orang-orang yang telah memberikan pengaruh positif pada kemajuan Indonesia dengan program dan inovasi yang telah dijalankan. “Atas penilaian tim di lapangan yang melihat track record serta kinerja Bupati Muba Dodi Reza, maka dia sangat pantas dan pas meraih award kategori Good Government,” bebernya.

Tokoh dan Kepala Daerah lain di Indonesia yang meraih penghargaan Moeslim Choice Award 2019 yakni diantaranya Wapres RI 2014 – 2019 Jusuf Kalla Gubernur Jakarta Anis Baswedan, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Gubernur Banten Wahidin Halim, Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi, Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno.

Kemudian, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri PUPR Basuki Hadi Muldjono, Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nurwahid, Tokoh Agama Habib Umar Abdul Aziz, Ustadz Gus Miftah, serta beberapa Tokoh-Tokoh lainnya dan lembaga-lembaga yang telah memberikan kontribusi dan pengaruh positif di Indonesia. (Reales).

Kabar Sumsel

Kemenag Terapkan Pelayanan Tanpa Tatap Muka

Published

on

Teks foto:Kankemenag Muratara H Iksan Baijuri

 

 

Rel Muratara–Untuk menjaga dari terjangkit dan menyebar Corona Virus Disease (Covid-19) Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Musi Rawas Utara menerapkan pelayanan publik tanpa tatap muka langsung.

Alasan penerapan pelayanan tersebut tertuang dalam edaran Kemenag Muratara nomor 77 tahun 2020 tentang pelaksanaan protokol penanganan Covid-19 dan surat edaran Kantor Wilayah Kementetian Agama Propinsi Sumatera Selatan nomor 494 tahun 2020 pertanggal 26 Maret tentang pelayanan publik tanpa tatap muka.

Kankemenag Muratara H Ikhsan Baijuri mengatakan, ditengah hangatnya masalah Covid pelayanan publik di kantor kemenag dilakukan tanpa tatap muka.

“Nanti setiap pelayanan akan dilakukan melalui hand phone, whatshap dan surat elektronik,”katanya, Kamis (26/3)

Lanjutnya, pelayanan tanpa tatap muka akan berlansung dari tanggal 26 Maret hinggga 30 Maret atau menunggu perkembangan selanjutnya. Jika kondisi Covid sudah benar benar steril dari muka bumi, maka aktivitas akan seperti biasa.

Ia mengatakan, pelayanan tanpa tatap muka, sudah disampaikan surat edaran di setiap Kantor Urusan Agama (KUA) pada Tujuh Kecamatan dalam wilayah Muratara.

“Silakan nanti, Kepala KUA masing masing menyampaikan edaran ini pada setiap kepala desa, atau menyampaikan langsung kepada masyarakat,”ujarnya

Ditambahnya, bagi masyarakat yang ingin melakukan urusan dengan kemenag tidak parlu datang ke kantor, karena di surat edaran sudah di sediakan atau melalui surat elektronik atau email kabmuratara@kemenag.go.di. (16)

Baca Selengkapnya

Kabar Sumsel

Cegah Masuk Covid-19 di Muratara, Pemda Mendirikan Posko GTPP

Published

on

BERSAMA:Bupati, Sekda Foto bersama petugas posko GTPP

 

 

REL,Muratara – Guna Penanganan secara intensif, Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara) mendirikan dan meresmikan posko Gugus Tugas Percepatan Penanganan (GTPP) Corona Virus Disease (Covid-19) di perbatasan Kabupaten Surulangun Jambi, tepanya di simpang Nibung Rawas, Kecamatan Rawas Ulu, Muratara. Selasa (24/3)

Juru Bicara GTPP Kabupaten Muratara Siswanto Tunut menyampaikan pendirian dan peresmian posko ditengah hangatnya masalah Covid-19 tersebut adalah upaya pencegahan dari pemerintah.

“Ia, hari ini bersama Bupati, TNI, Polisi meresmikan dan mulai bergerak melakukan pengecekan secara menyeluruh pengendara yang masuk ke Kabupaten Muratara,”katanya

Sambungnya, terutama bagi pengendara yang datang dari jauh, jambi, batam. Dan orang tersebut singah, pulang kampung atau menginap di Kabupaten kita.

Ia menyebutkan, jika ada orang, warga atau pengendara yang kategori tidak aman, menunjukan suhu badan pada 38 keatas, maka yang bersangkutan masuk dalam Orang Dalam Pengawasan (ODP).

“Melalui rekan tim, Dinas kesehatan memantau secara berkalah yang masuk dalam ODP itu,”ujarnya

Kesempatan yang sama, Bupati Muratara H M Syarif Hidayat menyampaikan posko tersebut sebagai antisipasi Kabupaten Muratara, sebagai bentuk kepedulian pemda terhadap Covid-19.

“Posko ini adalah posko kemanusiaan. Kita harus ada tindakan yang tegas terhadap Covid-19. Ini bukan rahazia terhaadap surat menyurat kendaraan pengendara atau yang lain. Saya mintak yang melintas untuk membantu, berhenti dan turun untuk dilakukan pengecekan,”ajaknya

Lanjutnya, Posko GTPP akan berdiri dan melayani lebih kurang selama tiga bulan. kita pantau sampai kondisi di Muratara umumnya indonesia benar benar bersih dari Covid-19 ini.

Untuk diketahui, petugas pokso terdiri dari tim Kesehatan, BPDB, dibantu pihak kepolisian, Pol PP, Dishub dan TNI yang berjumlahkan sebanyak 33 orang. (16)

Baca Selengkapnya

Kabar Sumsel

Kapolda Sumsel Apresiasi Kinerja Wartawan Masuk Desa

Published

on

Caption : Tampak suasana rapat kerja wilayah IWO

 

 

REL,Palembang – Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Sumatera Selatan Irjen Pol Priyo Widyanto sangat mengapresiasi program wartawan masuk desa yang di gagas oleh Pengurus Wilayah Ikatan Wartawan Online Sumsel sebagai wujud turut mensukseskan program Indonesia membangun dari Desa.

Hal ini di tegaskan Kapolda Sumsel Irjen Pol Priyo Widyanto melalui Direktur Intel Polda Sumsel Kombes Pol Budi Sajodin m, M.Si saat pembukaan Rapat Kerja Wilayah IWO Sumsel di Hotel Swarna Dwipa Palembang Sabtu (14/03/2020).

Menurutnya, hal ini selaras dengan beberapa program.Nasional dianataranya program Internet masuk Desa, PLN Masuk Desa dan program lainnya.

“Dengan adanya program Wartawan Masuk Desa ini semoga dapat nengawal serta memberikan edukasi kepada masyarakat dalam memanfaatkan Program Internet Masuk Desa, agar masyarakat bisa “melek informasi”,”ujar Budi Sajidin.

Disamping itu kata Budi, di Sumatera Selatan sendiri akan ada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di 7 Kabupaten dan Kota,”Mari bersama – sama menciptakan suasana yang kondusif dengan pemberitaan yang menyejukan, dan sesuai dengan jargon IWO sebagai lokomotif anti hoax,”ujarnya.

Lebih jauh Budi mengatakan, hadirnya media online mampu menjawab tantangan kebutuhan diera digitalisasi yang menyampaikan informasi cepat, tepat dan akurat.

“Media sosial juga tidak kalah cepatnya dalam menyampaikan informasi , dan sebagai bagian dari keberagaman, oleh karena itu, melalui program Wartawan Masuk Desa IWO diharapkan dapat mrmposisikan diri sebagai penyeimbang informasi melalui medsos,”harapnya.

Dia juga berharap IWO dapat bersinergi dengan Polri dalam menjaga suatuasi NKRI terlebih lagi Pengurus Daerah IWO di Sumsel sudah hampir seluruh Kabupaten Kota.

Sementara itu Ketua Pengurus Wilayah IWO Sumatera Selatan Sony Kushardian mengatakan kepengururusan IWO sudah terbentuk di 14 Kabupaten Kota Se-Sumsel.

“Agenda Rakerwil ini salah satunya adalah evaluasi kegiatan pengurus daerah, dan melakukan konsolidasi,
serta lounching Wartawan Masuk Desa,”terang Sony.

Kedepan diharapkan IWO semakin solid dan profesional dalam menjalankan roda organisasi serta menjalankan tugas – tugas jurnalistik,”imbuhnya.(*).

Baca Selengkapnya

Trending