Connect with us

Empat Lawang

BPJS Ketenagakerjaan Gelar FGD Bersama 4 Kabupaten/Kota

Published

on

DISKUSI : Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Kantor Cabang Perwakilan Lubuklinggau menggelar Focus Group Discussion (FGD) dengan 4 Kabupaten dan Kota.

REL, Lubuklinggau – Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Kantor Cabang Perwakilan Lubuklinggau menggelar Focus Group Discussion (FGD) dengan Pemerintahan Daerah Kabupaten Musi Rawas, Musi Rawas Utara, Empat Lawang dan Kota Lubuklinggau di Ballroom Emelia Hotel Palembang, Rabu (18 September 2019).

FGD BPJS Ketenagakerjaan tersebut dihadiri oleh seluruh Sekda, Kadisnaker, Kepala BPKAD dan Kepala BKPSDM. Juga hadir sebagai narasumber Plt Asdatun Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan, Budi Hartono, yg didampingi Kasi TUN Ramliansyah dan Kasi PH Adi Kadir. Kepala BPJS Lubuklinggau Agus Theodorus Marpaung menjelaskan, Kegiatan itu untuk mendorong kebijakan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan program Jasa Konstruksi, Kepesertaan Penerima Upah, dan Bukan Penerima Upah di wilayah Kabupaten Musi Rawas, Musi Rawas Utara, Empat Lawang dan Kota Lubuklinggau. “Pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan merupakan amanat undang-undang, dibutuhkan keseriusan seluruh stakeholders khususnya pemerintah daerah untuk mengimplementasikannya dengan menyusun regulasi turunan dalam bentuk peraturan Bupati (Perbup) dan Surat Edaran.

Dilanjutkannya, sampai dengan saat ini kepesertaan di 4 wilayah operasional Cabang Lubuklinggau sudah mencapai sekitar 21ribu tenaga kerja yang terdaftar, tetapi masih banyak juga yang belum terlindungi, seperti pekerja pada sektor jasa konstruksi, pekerja harian lepas (PHL), pekerja bukan penerima upah dan pekerja non asn.

“Apresiasi kami kepada Pemda yang sudah sangat mendukung dalam pelaksanaan program bpjs ketenagakerjaan, harapan kami, program ini dapat dijalankan secara konsisten dan berkesinambungan sehingga menjadi salah satu kandidat penerima Penghargaan Paritrana Award tahun 2019 ini” ujarnya.

Sementara itu, Sekda Lubuklinggau Drs H A.R Rahman Sani, M.Si menambahkan, bahwa dirinya sangat mendukung upaya perlindungan terhadap tenaga kerja dan Pemkot siap menerbitkan regulasi tentang pelaksanaan program BPJS Ketenagakerjaan di kota Lubuklinggau. Maka dari itu, dirinya menghimbau kepada seluruh perusahaan yang melakukan kegiatan usaha di Kota Lubuklinggau agar turut menyelenggarakan program perlindungan dan kesejahteraan bagi seluruh tenaga kerja melalui sistem jaminan sosial dalam Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagai mana diamanatkan dalam Undang-Undang No. 24 Tahun 2011 tentang BPJS. “Dalam waktu dekat, kami juga akan mendaftarkan seluruh Ketua RT utk dapat perlindungan melalui BPJS Ketenagakerjaan”, pesannya.

Dalam kesempatan itu, Sekda Empat Lawang H. Edison Jaya, SH, M.Hum juga sependapat bahwa Pemkab Empat Lawang juga siap mendukung pelaksanaan jaminan sosial ketenagakerjaan di wilayahnya. “Seluruh perangkat desa dan BPD di kabupaten empat lawang sudah ikut bpjs ketenagakerjaan, kedepan pekerja non asn dan pekerja informal juga kita himbau utk ikut.”

Tidak ketinggalan, Sekda Muratara Alwi Roham, S.Sos menyampaikan dukungannya untuk memberikan jaminan sosial kepada seluruh masyarakat pekerja di wilayahnya. OPD yg memiliki pekerja non asn yg beresiko tinggi seperti Damkar, Satpol PP, Dinas LH, Tenaga Medis, Guru honor akan menjadi prioritas untuk diikutkan program bpjs ketenagakerjaan. Dan secara bertahap OPD lain juga akan didaftarkan, sesuai dengan kemampuan APBD. “Iurannya kecil, tapi manfaatnya besar untuk mereka dan keluarga,” tambahnya.

Untuk Kabupaten Musi Rawas sendiri, seluruh perangkat desa, tenaga non asn sudah di daftarkan dalam program bpjs ketenagakerjaan. Hanya saja, masih ada beberapa perusahaan yang mendaftarkan tenaga kerjanya di daerah lain, sehingga menyulitkan dalam hal pengawasannya. Padahal sesuai Peraturan Menteri Tenaga kerja Nomor 11 Tahun 2019 didalam Pasal 27 disebutkan Setiap Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja/Buruh Wajib membuat perjanjian kerja secara tertulis dan harus dicatatkan pada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota tempat pekerjaan dilaksanakan dan mendaftarkan seluruh tenaga kerjanya ke BPJS Ketenagakerjaan setempat.

Dalam pemaparannya, Plt. Asdatun Kejati Sumatera Selatan Budi Hartono, menyebutkan bahwa Program Jaminan Sosial merupakan program perlindungan yang bersifat dasar bagi tenaga kerja yang tertuang dalam Undang-undang nomor 40 tahun 2004, Undang- undang 24 tahun 2011 beserta Peraturan Pemerintah dan turunannya, sehingga wajib untuk dipatuhi, “Ada sanksi bagi yang tidak menjalankannya.” tutupnya. (*)

Empat Lawang

Peduli Sesama ,Katua PCPM Paiker Berikan Bantuan Kepada Korban kebakaran

Published

on

Caption : Ketua PCPM Memberikan bantuan kepada korban kebakaran di Kabupaten Lahat

REL,Empat Lawang – Pimpinan Cabang Pemuda Muhammadiyah (PCPM) dan pemuda/i serta camat Pasemah Air Keruh memberikan bantuan kepada korban kebakaran di Kabupaten Lahat tepatnya di Pasar Bawah yang terjadi pada hari Minggu Sore (4/10/2020) kemarin sekitar Pukul 15.10 WIB.

Insiden kebakaran itu setidaknya menghanguskan 81 Unit Rumah warga kawasan pasar bawah

Dengan kejadian itu mengetuk hati PCPM dan Pemuda – Pemudi di kecamatan Paiker untuk melakukan penggalang dana.

Ketua PCPM Paiker Juli Agustoni mengatakan bantuan kepada korban kebakaran di Kabupaten Lahat berupa uang tunai dan bahan pokok serta pakaian

“Bantuan dengan uang tunai sebesar 7 juta bahan pokok berupa beras sebanyak 400kg dan pakaian baju untuk anak akan dan dewasa,”Ucapnya.

Penyerahan bantuan lanjutnya langsung diserahkan kepada korban yang tertimpah musibah yang langsung diserahkan oleh camat dan pemuda pemudi peduli paiker.

“Camat dan istri beserta pihak puskesmas paiker dan pemuda/i yang langsung menyerahkan bantuan,”Tukasnya.(Mg20).

Baca Selengkapnya

Empat Lawang

Bakar Lilin dan Ban,Akses Jalan Sempat Lumpuh

Published

on

Foto : PADRI / REL Caption : H.Joncik Muhammad ketika temui puluhan massa di depan gedung pemkab Empat Lawang

REL,Empat Lawang – Setelah menggelar aksi damai di depan gedung kantor DPRD Empat Lawang sekita pukul 11: 30 wib.

Puluhan massa dari gerak masayarakat Empat Lawang juga mendatangi gedung kantor pemerintahan kabupaten Empat Lawang. pukul 13 : 45 Wib.

Tujuan kedatangan puluhan massa ini tidak bedanya dengan tuntutan mereka kepada ketua DPRD Empat Lawang yang melayangkan 7 tuntuan kepada bupati Empat Lawang terhadap disahkannya UU Cipta Kerja Omnibus Law oleh DPR RI.

Bupati Empat Lawang memperlihatkan surat rekomendasi bersama perwakilan dari aksi damai yang telah di tandatangani

Aksi damai pun digelar didepan kantor bupati empat lawang dengan menyalakan lilin sebagai bentuk bahwa pemerintahan telah meninggal dunia,tak luput juga puluhan aksi damai juga membakar ban (Mobil) di jalan lintas provinsi yang mengakibatkan lumpuhnya akses jalan beberapa menit.

Aksi damai mulai merendah ketika Bupati Empat Lawang H.Joncik Muhammad menemui puluhan massa sambil meneriakan takbir yang juga di ikuti oleh puluhan massa.

“Allahhuakbar 3x,maaf saya baru bisa menemui adik adik,karena tadi saya sholat ashar dulu,

“dan kemarin bukannya saya tidak mau menemui kalian ,karena saya operasi mata (Katarak) namun 7 tuntutan adik adik sudah saya baca,”Kata Bupati

Dengan jiwa yang besar,iapun terharu melihat puluhan massa yang menyuarakan suara hak masyarakat demi kesejahteraan bersama.lanjutnya akan memberikan rekomendasi tentang 7 tuntutan massa dengan tercipta nya uu cipta kerja omnibus law.

“Saya akan merekomendasikan aspirasi adik adik serta menyampaikan 7 tuntutan ini ke Presiden,”Ungkapnya.

Dengan kesepakatan bersama surat rekomendasi dari bupati empat lawang dengan dilampirkannya 7 tuntutan dari aksi massa di tanda tangani dan di beri stampel dengan mengucapkan takbir bupati pun menandatanganinya.

Korlab aksi damai gerakan masyarakat empat lawang Tatang Apriansyah mengatakan aksi damai ini proses pengawalan dan hari ini membuahkan hasil.

“tuntutan kita it akan disampaikan kepusat,jadi mohon untuk rekan rekan umtuk mengawal bersama 7 tuntutan ini,apakah betul disampaikan ke pemerintah pusat atau tidak,Lanjutnya

“Untuk mekanisme pengirimannya,kalau untuk surat rekomendasi dari DPRD itu ditentukan oleh mekanisme DPRD dan surat rekomandasi dari bupati itu insyah allah dilakukan oleh mahasiswa atau pemuda,”Tuturnya.(Mg20).

Baca Selengkapnya

Empat Lawang

Sempat Terjadi Aksi Dorong Dorong,Ketua DPRD Terima Aspirasi Massa

Published

on

Caption : Suasna saat terjadi aksi dorong mendorong antara massa dengan pihak kepolisian didepan gedung DPRD Empat Lawang

REL,Empat Lawang – Puluhan massa dari gerakan masyarakat Empat Lawang menggelar orasi didepan Gedung DPRD Empat Lawang.Sekitar pukul 10 : 30 Wib.

Kedatangan mereka ini untuk yang kedua kalinya menuntut DPRD Empat Lawang dapat menyuarakan suara mereka ke DPR RI dengan dibuktikan penandatanganan diatas surat rekomendasi yang bermateraikan 6000.

Sempat terjadi aksi dorong mendorong antara massa dengan pihak kepolisian,

“Kami sudah menunggu selama 10 hari dan ternyata hari ini kami di tolak secara halus,”Ungkap Tatang Apriansyah Korlab Aksi Gerakan Masyarakat Empat Lawang saat menyampaikan orasinya.Jum’at (16/10).

Namun demikian,aksi damai yang dilakukan oleh puluhan pemuda pemudi Empat Lawang tetap berjalan lancar dan kondusif tanpa melakukan anarkis,

Kemudian,berjelang beberapa waktu ketua DPRD Empat Lawang menemui kembali puluhan massa dan menyetujui untuk menyampaikan aspirasi masyarakat ke DPR RI.

“Saya terima dan saya akan menyampaikan aspirasi aspirasi masyarakat ke DPR RI ,dan nanti surat rekom ini apakah saya sendiri yang mengirin lewat jasa pengirim atau adik adik sendiri,kalau mau menyuruh kami,akan kami kirim dan apabila adik adik sendiri yang mengirim silahkan,”Kata Persi,SE Ketua DPRD Empat Lawang saat menemui para aksi damai di depan gedung DPRD Empat Lawang.

Caption : Ketua DPRD Empat Lawang menandatangani surat rekomendasi dari aksi massa geraka masyarakat Empat Lawang.

Setelah itu,dengan disaksikan oleh semua para aksi damai dan lapisan masyarakat surat rekomendasi penolakan uu cipta kerja pun di tanda tangani oleh ketua DPRD Empat Lawang.(Mg20).

Baca Selengkapnya

Trending