oleh

Bencana Urusan Bersama Pemerintah dan Masyarakat

 

 

REL,Empat Lawang – Pemerintah Kabupaten Empat Lawang dalam hal ini Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)  yang di komandoi wakil Bupati Empat Lawang Yulius Maulanan menghadiri Rapat Koorinasi Nasional Penanggulangan Bencana (Rakornas PB) 2020 yang berlangsung di Sentul International Convention Center, Sentul pada Selasa (4/1/20).

“Pemerintah daerah bersama masyarakat harus selalu dan tangguh terhadap adanya setiap bencana,”Kata Yulius melalui telpon, usai menghadiri rakornas, kemarin.

Yulius menegaskan sesuai yang disampaikan presiden saat membuka rakornas tadi,bahwa bencana urusan bersama,  bukan urusan pemeri tah pusat atau daerah semata namun sonergisitas pemerintah daerah dan pusat serta masyarakat.

makanya semua stekholder yang ada di bumi saling keruani sangi kerawati harus siap secara bersama menghadapi dan menanggulangi setiap bencana yang datang. “kita harus bersatu,  karena ini urusan bersama bukannhanya tanggung jawab pusat atau daerah,  masyarakat dan semua pihak ikut, “imbuh Yulius.

Sementara Kepala BPBD Empat Lawang Kuswinarto menyampaikan ada beberapa poin penting yang harus kita pahami dan implememntasikan di daerah khusunya bagi Empat Lawang terkait intruksi presiden,  diantaranya tantangan yang masih dihadapi yaitu bagaimana menyikapi ancaman maupun bencana, sering tergagap dalam tahapan manajemen bencana, seperti menghadapi bencana, memperbaiki kerusakan infrastruktur,  penanganan penyintas atau pun saat pemulihan.

Pada pembukaan Rakornas PB 2020 ini Presiden Jokowi menyampaikan beberapa poin perintah kepada pemerintah pusat dan daerah dalam penanggulangan bencana.

Pertama, Seluruh instansi pemerintah pusat dan daerah harus bersama-sama, bersinergi untuk upaya pencegahan, mitigasi dan meningkatkan kesiapsiagaan.

Pemerintah daerah perlu melakukan pengendalian tata ruang berbasis pengurangan risiko bencana.

Sigap terhadap potensi ancaman bahaya sesuai dengan karakteristik wilayah, baik geologi, vulkanologi, limbah, hidrometeorologi, biologi, pencemaran lingkungan.

kedua, Setiap gubernur, bupati dan walikota harus segera menyusun rencana kontinjensi termasuk penyediaan sarana dan prasarana kesiapsiagaan yang dapat betul-betul dilaksanakan semua pihak dan harus siap menangani bencana secara tuntas.

ketiga penanggulangan bencana harus dilaksanakan dengan pendekatan kolaboratif, ‘Pentahelix’ yaitu kolaborasi antara unsur pemerintah, akademisi dan peneliti, dunia usaha, masyarakat, serta dukungan media massa untuk dapat menyampaikan pemberitaan kepada publik.

keempat Pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus meningkatkan kepemimpinan dan pengembangan sumber daya manusia yang handal dalam penanggulangan bencana, penataan kelembagaan yang mumpuni, termasuk program dan anggaran yang harus ditingkatkan sesuai prioritas RPJMN 2020-2024.

kelima, Panglima TNI dan Kapolri untuk turut serta dalam mendukung upaya penanggulangan bencana termasuk penegakan hukum. Pengerahan dan dukungan secara nasional hingga ke tataran daerah yang dapat bersinergi dengan baik bersama pemerintah pusat dan daerah.

“Pada satu hari sebelumnya (3/1) seminar nasional diselenggarakan dari enam panel tersebut. Seminar yang menghadirkan para narasumber dengan berbagai institusi ini membahas enam tema utama, yaitu (1) Manajemen Kebencanaan; (2) Ancaman Geologi dan Vulkanologi (Gempa Bumi, Tsunami, Likuifaksi, Erupsi Gunungapi); (3) Ancaman Hidrometeorologi (Kekeringan, Karhutla, dan Perubahan Iklim); (4) Ancaman Hidrometeorologi (Banjir, Banjir Bandang, Tanah Longsor, Puting Beliung, Abrasi); (5) Ancaman Limbah dan Kegagalan Teknologi; serta (6) Sosialisasi Katana dan Edukasi Kebencanaan.”jelas kuswinarto.

Lebih jauh Winarto menyampaikan bahwa Rakornas PB 2020 ini merupakan kegiatan tahunan yang selalu diselenggarakan BNPB untuk berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah, BPBD, serta para pemangku kepentingan terkait guna membahas tantangan dan mendapatkan rumusan kebijakan serta strategi penanggulangan bencana yang lebih baik di masa depan.(*).

BACA JUGA